Bisnis.com, CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon mengakui kemampuan keuangan daerah belum cukup untuk membiayai kebutuhan pembangunan.

Pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas membuat pemerintah memilih memperkuat keterlibatan dunia usaha melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan keterbatasan PAD menjadi kendala utama pemerintah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan, terutama penyediaan infrastruktur dasar.

Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat, kemampuan fiskal daerah dinilai belum mampu mengimbanginya.

“PAD kami sangat terbatas, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Banyak program di Kabupaten Cirebon yang belum bisa tersentuh. Dengan perda CSR, kami berharap perusahaan bisa lebih terarah membantu pembangunan,” kata Imron, dikutip pada Selasa (30/6/2026).

Imron mengatakan kehadiran perusahaan tidak hanya mendorong pertumbuhan investasi, tetapi juga ikut menutup celah pembiayaan pembangunan melalui program CSR yang lebih terencana.

Menurut Imron, regulasi baru memberikan posisi hukum yang lebih kuat dibandingkan aturan sebelumnya yang hanya berbentuk peraturan bupati.

Selama ini, pelaksanaan CSR dinilai cenderung sukarela sehingga pemerintah memiliki ruang terbatas untuk mengarahkan program sesuai kebutuhan pembangunan.

Melalui perda tersebut, pemerintah dapat menyusun prioritas pembangunan yang dapat didukung perusahaan. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan langsung oleh perusahaan sehingga dana CSR tidak masuk ke kas pemerintah daerah.

“Sekarang kami bisa mengusulkan kebutuhan pembangunan, misalnya perbaikan jalan atau bantuan sosial pada lokasi tertentu. Perusahaan yang melaksanakan sehingga programnya lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Salah satu sektor yang diprioritaskan adalah pembangunan infrastruktur jalan. Imron mencontohkan kondisi di Kecamatan Pabedilan yang memiliki cukup banyak perusahaan, namun masih menghadapi kerusakan jalan yang cukup serius.

Selain infrastruktur, pemerintah juga membuka ruang bagi perusahaan untuk mendukung berbagai program sosial sesuai kebutuhan masyarakat yang telah dipetakan pemerintah daerah.

Di sisi lain, kata Imron, kebijakan ini mencerminkan tantangan fiskal yang masih dihadapi Kabupaten Cirebon. Di tengah upaya pemerintah menarik investasi dan membuka ruang bagi berdirinya industri baru, kemampuan PAD belum cukup menjadi mesin utama pembiayaan pembangunan.

"Ke depan, Pemkab Cirebon berencana membentuk forum komunikasi yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Forum tersebut akan bertugas memetakan kebutuhan pembangunan serta menentukan prioritas program CSR," ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON – Komisi IIDPRD Kota Cirebonmenilai kebijakan diskon dan penurunan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026 sebagai langkah yang berpihak kepada masyarakat.

Namun di balik relaksasi tersebut, pemerintah daerah tetap memasang target penerimaan sebesar Rp45 miliar, memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara keberpihakan sosial dan ambisi pendapatan daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Karso, menyatakan pihaknya mengikuti proses kebijakan tersebut sejak pembahasan hingga penetapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Menurutnya, regulasi yang mengatur PBB-P2 telah disusun sesuai aspirasi warga dan kini memasuki tahap implementasi.

"Salah satu poin utama kebijakan adalah pemberian potongan pokok tunggakan sebesar 50% untuk periode 2010 hingga 2025. Selain itu, sanksi administrasi atau denda juga dihapuskan. Program ini berlaku mulai 1 Februari hingga 30 Juni 2026," ujar Karso, Senin (2/3/2026).

Karso menilai skema tersebut dapat mendorong penyelesaian tunggakan yang selama ini membebani wajib pajak. Ia berharap capaian pembayaran PBB-P2 tahun berjalan tidak hanya memenuhi target, tetapi juga mampu mengurangi akumulasi piutang pajak yang menumpuk selama lebih dari satu dekade.

Sementara itu, Wali Kota CirebonEffendi Edomenyampaikan selain diskon tunggakan, pemerintah juga menurunkan tarif Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk 2026. Kebijakan ini disebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Data pemerintah daerah menunjukkan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 yang diterbitkan pada 2026 mencapai 86.788 lembar. Dari jumlah tersebut, 82.618 lembar memiliki nilai ketetapan di bawah Rp2 juta.

"Di sisi lain, target penerimaan sebesar Rp45 miliar tetap dipertahankan. Pemerintah mengandalkan optimalisasi pembayaran melalui berbagai kanal digital dan perbankan untuk mengejar angka tersebut," kata Edo.

Secara fiskal, kata Edo, kebijakan diskon 50% dan penghapusan denda berpotensi memangkas nilai piutang secara nominal. Namun pemerintah tampaknya bertaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai kompensasi atas pengurangan pokok tagihan.

Skema ini kerap digunakan daerah lain sebagai strategi “pemutihan” untuk menarik penerimaan yang sebelumnya sulit tertagih.

"Kebijakan ini juga menyimpan dimensi strategis. Dengan mayoritas SPPT bernilai di bawah Rp2 juta, ruang fiskal pemerintah daerah memang terbatas jika hanya mengandalkan kenaikan tarif," tutur Edo.