Bisnis.com, CIREBON- Kabupaten Cirebon menghadapi tekanan anggaran serius mulai tahun depan. Total transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah sebanyak Rp305 miliar dipastikan tidak masuk pada APBD 2026.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian drastis terhadap sejumlah pos belanja.

Imron menegaskan pengurangan itu harus dilakukan dengan cermat agar tidak mengganggu kepentingan publik. "Kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya bukan untuk masyarakat, bukan kepentingan dasar, itu yang dikurangi. Termasuk kegiatan seremonial dan lain-lain,” ujarnya, Rabu (15/10/2025).

Meski demikian, Imron memastikan belanja yang berorientasi pada pelayanan publik dan infrastruktur tetap diutamakan. Program pembangunan fisik, jalan, dan infrastruktur sosial menjadi prioritas utama meskipun anggaran menurun.

Sementara itu, belanja di bidang kesehatan dan pendidikan juga mengalami penyesuaian. Namun, Imron menyebut pemangkasan tersebut tidak menyentuh aspek vital seperti pelayanan rumah sakit, puskesmas, atau penggajian tenaga pendidik.

"Kesehatan tetap jalan, tapi kegiatan yang sifatnya rapat, pelatihan, atau seremoni dikurangi,” ucapnya.

Pengetatan terbesar justru terjadi pada biaya operasional dan perjalanan dinas pegawai. Imron menyebut, pemerintah daerah akan memangkas secara signifikan anggaran perjalanan luar kota dan kegiatan koordinasi antarinstansi.

“Kalau perjalanan dinas, ya dikurangi. Kadang-kadang pegawai [PNS] juga biaya sendiri,” katanya.

Namun di sisi lain, Imron menegaskan belanja pegawai tetap aman. Gaji dan tunjangan tidak akan dipangkas, bahkan mengalami penyesuaian positif.

Pemerintah Kabupaten Cirebon saat ini sedang menyusun strategi agar penurunan TKD tidak berimbas besar terhadap pelayanan publik.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan refocusing anggaran dengan memprioritaskan kegiatan yang memiliki output langsung ke masyarakat.

Langkah ini dianggap penting karena sebagian besar TKD yang hilang bersumber dari transfer pemerintah pusat yang belum pasti terealisasi penuh pada tahun anggaran mendatang.

"Kita menyesuaikan saja, karena sumber TKD itu kan tergantung kemampuan APBN. Kalau ada pemangkasan, daerah juga harus ikut efisien,” tutur Imron.

Meski demikian, Imron berharap para pegawai tetap menjaga komitmen pelayanan.

“Kalau pun ada pengurangan, bukan berarti semangat kerja menurun. Ini saatnya kita berhemat tapi tetap produktif,” katanya menegaskan.