Bisnis.com, JAKARTA — Manuver Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan BI Rate ke level 5,75% memaksa industri perbankan memutar otak menyiasati ancaman bengkaknya biaya dana dan kredit.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17–18 Juni 2026 resmi menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin. Langkah ini menebalkan sinyal pengetatan moneter.

Gubernur BI Perry Warjiyo beralasan, keputusan tersebut diambil demi meredam gejolak nilai tukar rupiah di tengah kepungan ketidakpastian global, sekaligus mengawal target inflasi 2,5±1% pada 2026 hingga 2027.

Kebijakan ini memperpanjang tren rezim suku bunga tinggi. Padahal, bank sentral sempat melonggarkan sabuk moneter dengan memangkas suku bunga acuan dari 6,25% menjadi 4,75% pada penghujung 2025.

Namun, cuaca buruk di pasar eksternal memaksa otoritas moneter putar haluan. Sepanjang tahun ini, BI Rate melesat 100 basis poin secara kumulatif.

Dampaknya, biaya dana (cost of fund) perbankan terancam bengkak, memicu perang sengit memperebutkan dana pihak ketiga.

Seiring dengan hal ini, Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Riduan mengaku masih menakar efek dari keputusan bank sentral sebelum mengutak-atik suku bunga kredit.

Kebijakan bank berlogo pita emas ini nantinya akan sangat bertumpu pada laju aliran dana masyarakat ke brankas perusahaan.

“Yang namanya menaikkan suku bunga atau tidak, tergantung dengan cara kita mendapatkan funding di masyarakat,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Meski patuh pada ritme yang didiktekan otoritas, Bank Mandiri enggan buru-buru membebani nasabah dengan bunga pinjaman yang lebih tinggi.

“Nanti lah kita lihat situasi. Ini baru sebulan, impact-nya baru terasa berikutnya,” katanya.

Di tengah pasang-surut kebijakan moneter, Riduan mengklaim laju bisnis Mandiri hingga pertengahan 2026 belum melenceng dari Rencana Bisnis Bank (RBB).

“Kami masih on track untuk RBB yang kita jalankan. Nanti ada beberapa koreksi sejalan dengan situasi market,” ujarnya.

Pertahanan aset pun diklaim kokoh. Rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) masih tertekan di bawah level satu persen.

“Mandiri rendah kan NPL-nya, 0,97%. Jadi sampai hari ini tren vintage, kualitasnya masih bagus,” katanya.

Sementara itu, PT Bank Oke Indonesia Tbk. Direktur Kepatuhan Bank Oke, Efdinal Alamsyah, menilai kenaikan 25 basis poin ini tak lagi mengejutkan karena sudah terbaca oleh radar pasar.

Dia pun tak menampik bahwa ruang likuiditas yang menyempit akan memanaskan kompor kompetisi penghimpunan dana.

"Namun, suku bunga yang lebih tinggi tetap berpotensi meningkatkan biaya dana dan memperketat persaingan penghimpunan dana pihak ketiga," katanya kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Mengakali situasi ini, Bank Oke memilih jalan aman yakni menyalurkan kredit secara selektif dengan profil risiko terukur, meracik produk simpanan yang kompetitif, serta menjaga benteng likuiditas.

Di sisi lain, EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menilai keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan ke level 5,75% merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

BCA menyebut akan terus memantau perkembangan suku bunga acuan bersama berbagai indikator lain seperti kondisi makroekonomi, risiko, persaingan industri, likuiditas perbankan, dan permintaan kredit.

Berbagai faktor tersebut dinilai akan menjadi pertimbangan dalam menentukan arah suku bunga, baik untuk produk kredit maupun pendanaan.

"Faktor-faktor tersebut akan memengaruhi pergerakan suku bunga baik di sisi kredit maupun di sisi pendanaan," tuturnya.

Di mata analis, langkah agresif BI adalah sebuah keniscayaan. Ekonom Senior sekaligus Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto menyebut manuver hawkish ini sebagai taktik pre-emptive dan ahead the curve.

Bank sentral harus melangkah antisipatif menjinakkan tekanan eksternal, meski di seberang sana The Federal Reserve Amerika Serikat masih menahan suku bunga di kisaran 3,5–3,75%.

Dia meminta pelaku industri dan pasar modal tidak reaktif menyikapi pil pahit moneter ini.

“Yang diperlukan adalah sikap tenang dan terkendali dari semua unsur pemangku kepentingan karena situasi dan kondisi saat ini secara rasional objektif membutuhkan langkah extraordinary yang sifatnya temporer dari BI sebagai otoritas moneter,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Ryan memproyeksikan tensi suku bunga baru bisa melandai ke level 4,5% sampai dengan 5,0% jika kabut sentimen negatif global, termasuk konflik di Iran, mulai menipis dan harga minyak dunia kembali jinak di kisaran US$70–US$72 per barel.

Sembari menunggu badai reda, dia ingin pemerintah meracik kebijakan fiskal yang lebih akomodatif lewat realokasi anggaran yang tepat sasaran.

Sinkronisasi mesin moneter dan fiskal, menurutnya, menjadi kunci utama untuk menjaga urat nadi ekonomi tetap berdenyut sehat.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada level Rp17.838 per dolar AS pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (19/6/2026).

Mengutip data RTI Infokom, rupiah dibuka menguat 0,01% ke Rp17.838 per dolar AS.

Sementara itu, beberapa mata uang kawasan Asia Pasifik dibuka bervariasi. Di antaranya adalah yuan China yang turun 0,30%, dolar Hong Kong stagnan, dan yen Jepang naik 0,12%.

Lalu won Korea Selatan turun 0,02%, dolar Singapura melemah 0,05%, baht Thailand turun 0,15%, dan dolar Taiwan turun 0,11%.

Sebelumnya, Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mencatat dalam perdagangan intraday kemarin rupiah sempat terdepresiasi sebesar 60 poin, namun pelemahan yang terjadi di akhir sesi mengecil sehingga rupiah berakhir di Rp17.794 per dolar AS. Menurutnya, hari ini pasar keuangan diserapi oleh sentimen dari kebijakan moneter.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%. Sejalan dengan itu, suku bunga Deposit Facility dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,50%.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan pemerintah," kata Ibrahim, Kamis (18/6/2026).

Sebelumnya, dalam rapat reguler mingguan pada Senin (9/6/2026) BI telah menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Artinya, dalam waktu kurang dari satu bulan, BI sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar total 75 basis poin.

Langkah bank sentral mengerek BI rate sejalan dengan tren outflow asing besar-besaran di pasar modal, membuat rupiah jatuh sepanjang tahun berjalan. Ibrahim melihat, pasar Indonesia memang tengah mengalami tekanan dan volatilitas tinggi akibat sikap wait and see pelaku pasar.

Adapun Ibrahim memperkirakan rupiah hari ini akan ditutup melemah di rentang Rp17.790 sampai Rp17.840 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diperkirakan masih berada dalam tekanan pada perdagangan Jumat (19/6/2026) meskipun Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah bergerak fluktuatif namun ditutup melemah di kisaran Rp17.790 hingga Rp17.840 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Adapun pada perdagangan Kamis (18/6/2026), rupiah ditutup melemah 0,18% atau 32 poin ke level Rp17.794 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar Amerika Serikat (AS) atau DXY menguat 0,26% ke posisi 100,34.

Ibrahim Assuaibi mencatat dalam perdagangan intraday hari ini rupiah sempat terdepresiasi sebesar 60 poin, namun pelemahan yang terjadi di akhir sesi mengecil sehingga rupiah berakhir di Rp17.794 per dolar AS.

Menurutnya, hari ini pasar keuangan diserapi oleh sentimen dari kebijakan moneter. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%. Sejalan dengan itu, suku bunga Deposit Facility dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,50%.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan pemerintah," kata Ibrahim, Kamis (18/6/2026).

Sebelumnya, dalam rapat reguler mingguan pada Senin (9/6/2026) BI telah menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Artinya, dalam waktu kurang dari satu bulan, BI sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar total 75 basis poin.

Langkah bank sentral mengerek BI rate sejalan dengan tren outflow asing besar-besaran di pasar modal, membuat rupiah jatuh sepanjang tahun berjalan. Ibrahim melihat, pasar Indonesia memang tengah mengalami tekanan dan volatilitas tinggi akibat sikap wait and see pelaku pasar.

Menurutnya, investor global dan institusi menahan diri sembari menunggu dua keputusan krusial dari MSCI untuk melihat apakah status Indonesia dipertahankan di emerging market dan apakah pembekuan konstituen akan dicabut.

Sementara sentimen global, investor memantau perkembangan kesekapatan damai antara AS-Iran. Deeskalasi perang membuat harga minyak global turun dari level US$100 per barel ke kisaran US$80 per barel. Di sisi lain, saat harga minyak dunia sedang tinggi, Indonesia sebagai negara net importir minyak membutuhkan belanja impor lebih besar, yang pada akhirnya turut menjadi komponen penekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Perjanjian damai tersebut telah membantu meredakan kekhawatiran akan guncangan pasokan minyak yang berkepanjangan, mengurangi kekhawatiran tentang inflasi yang didorong oleh energi dan mendukung permintaan emas sebagai lindung nilai portofolio," tandasnya.

Sementara itu, MSCI memutuskan mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar negara berkembang atau emerging market dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6/2026) waktu setempat.

Meski demikian, MSCI memberikan sejumlah catatan terkait aksesibilitas pasar Indonesia. Penyedia indeks global tersebut menyoroti persoalan transparansi struktur kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga yang wajar di pasar modal.

MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada kriteria Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-". Bersama Turki, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami penurunan aksesibilitas pasar dalam siklus peninjauan tahun ini.

"Di Indonesia, kekhawatiran aksesibilitas muncul akibat berlanjutnya ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi sehingga mengganggu pembentukan harga yang wajar," tulis MSCI dalam laporannya.

Menurut MSCI, kondisi tersebut membatasi kemampuan investor institusi global dalam menilai tingkat free float yang sebenarnya serta mengandalkan harga pasar dalam proses penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diperkirakan masih berada dalam tekanan pada perdagangan Jumat (19/6/2026) meskipun Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah bergerak fluktuatif namun ditutup melemah di kisaran Rp17.790 hingga Rp17.840 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Adapun pada perdagangan Kamis (18/6/2026), rupiah ditutup melemah 0,18% atau 32 poin ke level Rp17.794 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar Amerika Serikat (AS) atau DXY menguat 0,26% ke posisi 100,34.

Ibrahim Assuaibi mencatat dalam perdagangan intraday hari ini rupiah sempat terdepresiasi sebesar 60 poin, namun pelemahan yang terjadi di akhir sesi mengecil sehingga rupiah berakhir di Rp17.794 per dolar AS.

Menurutnya, hari ini pasar keuangan diserapi oleh sentimen dari kebijakan moneter. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%. Sejalan dengan itu, suku bunga Deposit Facility dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,50%.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan pemerintah," kata Ibrahim, Kamis (18/6/2026).

Sebelumnya, dalam rapat reguler mingguan pada Senin (9/6/2026) BI telah menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Artinya, dalam waktu kurang dari satu bulan, BI sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar total 75 basis poin.

Langkah bank sentral mengerek BI rate sejalan dengan tren outflow asing besar-besaran di pasar modal, membuat rupiah jatuh sepanjang tahun berjalan. Ibrahim melihat, pasar Indonesia memang tengah mengalami tekanan dan volatilitas tinggi akibat sikap wait and see pelaku pasar.

Menurutnya, investor global dan institusi menahan diri sembari menunggu dua keputusan krusial dari MSCI untuk melihat apakah status Indonesia dipertahankan di emerging market dan apakah pembekuan konstituen akan dicabut.

Sementara sentimen global, investor memantau perkembangan kesekapatan damai antara AS-Iran. Deeskalasi perang membuat harga minyak global turun dari level US$100 per barel ke kisaran US$80 per barel. Di sisi lain, saat harga minyak dunia sedang tinggi, Indonesia sebagai negara net importir minyak membutuhkan belanja impor lebih besar, yang pada akhirnya turut menjadi komponen penekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Perjanjian damai tersebut telah membantu meredakan kekhawatiran akan guncangan pasokan minyak yang berkepanjangan, mengurangi kekhawatiran tentang inflasi yang didorong oleh energi dan mendukung permintaan emas sebagai lindung nilai portofolio," tandasnya.

Sementara itu, MSCI memutuskan mempertahankan Indonesia dalam kelompok pasar negara berkembang atau emerging market dalam laporan MSCI 2026 Global Market Accessibility Review yang dirilis Kamis (18/6/2026) waktu setempat.

Meski demikian, MSCI memberikan sejumlah catatan terkait aksesibilitas pasar Indonesia. Penyedia indeks global tersebut menyoroti persoalan transparansi struktur kepemilikan saham dan indikasi perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu proses pembentukan harga yang wajar di pasar modal.

MSCI menurunkan penilaian Indonesia pada kriteria Information Flow dari sebelumnya "+" menjadi "-". Bersama Turki, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami penurunan aksesibilitas pasar dalam siklus peninjauan tahun ini.

"Di Indonesia, kekhawatiran aksesibilitas muncul akibat berlanjutnya ketidakjelasan struktur kepemilikan saham dan adanya indikasi perilaku perdagangan yang terkoordinasi sehingga mengganggu pembentukan harga yang wajar," tulis MSCI dalam laporannya.

Menurut MSCI, kondisi tersebut membatasi kemampuan investor institusi global dalam menilai tingkat free float yang sebenarnya serta mengandalkan harga pasar dalam proses penyusunan portofolio maupun replikasi indeks.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah ditutup melemah 0,18% atau 32 poin ke Rp17.794 per dolar AS dalam perdagangan Kamis (18/6/2026). Di saat yang sama, indeks dolar AS (DXY) menguat 0,26% ke 100,34.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mencatat dalam perdagangan intraday hari ini rupiah sempat terdepresiasi sebesar 60 poin, namun pelemahan yang terjadi di akhir sesi mengecil sehingga rupiah berakhir di Rp17.794 per dolar AS.

Menurutnya, hari ini pasar keuangan diserapi oleh sentimen dari kebijakan moneter. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75%. Sejalan dengan itu, suku bunga Deposit Facility dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 4,75%, dan suku bunga Lending Facility naik sebesar 25 bps menjadi 6,50%.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan pemerintah," kata Ibrahim, Kamis (18/6/2026).

Sebelumnya, dalam rapat reguler mingguan pada Senin (9/6/2026) BI telah menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Artinya, dalam waktu kurang dari satu bulan, BI sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar total 75 basis poin.

Langkah bank sentral mengerek BI rate sejalan dengan tren outflow asing besar-besaran di pasar modal, membuat rupiah jatuh sepanjang tahun berjalan. Ibrahim melihat, pasar Indonesia memang tengah mengalami tekanan dan volatilitas tinggi akibat sikap wait and see pelaku pasar.

Menurutnya, investor global dan institusi menahan diri sembari menunggu dua keputusan krusial dari MSCI untuk melihat apakah status Indonesia dipertahankan di emerging market dan apakah pembekuan konstituen akan dicabut.

Sementara sentimen global, investor memantau perkembangan kesekapatan damai antara AS-Iran. Deeskalasi perang membuat harga minyak global turun dari level US$100 per barel ke kisaran US$80 per barel. Di sisi lain, saat harga minyak dunia sedang tinggi, Indonesia sebagai negara net importir minyak membutuhkan belanja impor lebih besar, yang pada akhirnya turut menjadi komponen penekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Perjanjian damai tersebut telah membantu meredakan kekhawatiran akan guncangan pasokan minyak yang berkepanjangan, mengurangi kekhawatiran tentang inflasi yang didorong oleh energi dan mendukung permintaan emas sebagai lindung nilai portofolio," tandasnya.

Atas sejumlah sentimen yang menyertai pasar keuangan, Ibrahim memperkirakan dalam perdagangan besok, Jumat (19/6), mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp17.790 sampai Rp17.840 per dolar AS.

Jakarta (ANTARA) - Pakar energi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax menyumbang kenaikan inflasi di kisaran 0,3–0,7 poin, namun masih terkendali.

“Kenaikan Pertamax menambah inflasi tahun ini sekitar 0,3–0,7 poin, terasa, tetapi masih terkendali selama harga Pertalite dan solar subsidi tidak ikut naik,” ujar Yayan ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Yayan menjelaskan, tanpa kenaikan harga Pertamax, inflasi 2026 diperkirakan sekitar 2,6 persen. Dengan kenaikan ini, lanjut dia, proyeksi inflasi 2026 berada di kisaran 3,3 persen.

“Artinya, kenaikan Pertamax menambah sekitar 0,7 poin persen. Dampak terasa paling kuat pada Juni, Juli, dan Agustus,” katanya.

Dia memaparkan angka inflasi masuk sebagian di Juni karena survei harga berjalan sepanjang bulan, tarif angkutan menyesuaikan di Juli, dan produsen menaikkan harga barang di Agustus.

“Setelah itu, penyesuaian selesai. Ini kenaikan harga satu kali, bukan inflasi yang terus berlari. Inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia 2,5 plus-minus 1 persen,” ujar Yayan.

Ia menjelaskan bahwa angka tersebut berasal dari model statistik atas data inflasi BPS 150 kota (2019–2026), data volume BBM BPH Migas 2024, riwayat harga Pertamina 2018–2026, dan sistem permintaan rumah tangga dari SUSENAS.

Rentang dampak inflasi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah 0,3–0,7 poin persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas.

Adapun terkait mekanisme kuota BBM bersubsidi, Purbaya enggan berkomentar lebih lanjut dan menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50% di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini, Selasa (9/6/2026). Pada rapat itu juga, Dewan Gubernur BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga deposit facility 25 bps ke 4,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,25%.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah," ujar BI melalui keterangan tertulis resmi, Selasa (9/6/2026).

Selain itu, kenaikan suku bunga acuan ini merupakan langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1% yang ditetapkan Pemerintah.

"Kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan imbal hasil bagi daya tarik masuknya aliran masuk investasi portfolio asing ke Indonesia," lanjut BI.

Dalam evaluasi sejak RDG 18-19 Mei 2026, terang BI, nilai tukar Rupiah menunjukkan perkembangan yang lebih lemah dari yang diperkirakan. Di samping akibat gejolak global yang terus berlanjut dan tingginya permintaan valas dalam negeri, pelemahan juga didorong oleh aliran keluar investasi portfolio asing dari Indonesia.

Sehubungan dengan itu, BI memandang perlu untuk menempuh langkah-langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain dalam operasi moneter untuk mendorong masuknya aliran investasi asing.

"Stabilisasi nilai tukar Rupiah dimaksud juga ditempuh agar ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga dan sasaran inflasi tahun 2026 dan 2027 tetap tercapai," terang BI.

Selain kenaikan BI Rate, otoritas moneter juga menempuh langkah-langkah penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk meningkatkan imbal hasil dan sejumlah insentif lain bagi masuknya aliran investasi asing, yaitu:

1.⁠ ⁠Kenaikan struktur suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk seluruh tenor 6, 9 dan 12 bulan;

2.⁠ ⁠Pemberian insentif berupa penurunan tingkat swap lindung nilai (hedging swap) bagi investor asing;

3.⁠ ⁠Pembukaan kembali window lelang instrumen repurchase agreement (repo) untuk tenor-tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan bagi perbankan;

4.⁠ ⁠⁠Peningkatan intensitas operasi moneter baik Rupiah maupun valuta asing.

"Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah," pungkas BI.

Bisnis.com, DENPASAR – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat pada Mei 2026 terjadi inflasi sebesar 2,99% (yoy) atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,23 pada Mei 2025 menjadi 112,50 pada Mei 2026.

Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (year to date/ytd) Mei 2026 tercatat inflasi sebesar 1,34%, sedangkan inflasi bulanan (mtm) tercatat inflasi sebesar 0,42%

Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan inflasi (yoy) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada sepuluh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 4,56%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,9%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,27%.

Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,97%, kelompok kesehatan sebesar 1,33%, kelompok transportasi sebesar 3,03%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,32% kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,05%, kelompok pendidikan sebesar 3,09%.

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,98%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,36%. Pada Mei 2026, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,44%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,04% kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,31%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04%.

Kelompok kesehatan sebesar 0,03%, kelompok transportasi sebesar 0,33%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,07%, kelompok pendidikan sebesar 0,21%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,29%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,23%.

Sedangkan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tidak signifikan memberikan sumbangan inflasi.

"Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi y-on-y pada bulan Mei 2026 antara lain: cabai rawit, beras, daging ayam ras, emas perhiasan, pemeliharaan/servis, tarif angkutan udara, cabai merah, Sigaret Putih Mesin (SPM), minyak goreng, Sekolah Menengah Atas, sewa rumah, bawang merah, sigaret kretek mesin, bahan bakar rumah tangga, kue basah, tarif air minum PAM, tarif parkir, nasi dengan lauk, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, dan telur ayam ras," jelas Hendrayana, Selasa (2/6/2026).

Komoditas yang memberikan sumbangan deflasi, antara lain daging babi, bawang putih, canang sari, tomat, bensin, sabun cair/cuci piring, pembalut wanita, sabun detergen bubuk, buku tulis bergaris, dan kelapa. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi (mtm) pada Mei 2026 antara lain beras, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, cabai merah, dan tarif angkutan udara.

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi antara lain canang sari, tomat, bawang merah, jeruk, bawang putih, emas perhiasan, pepaya, dan pisang.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai bahwa laju inflasi yang mencapai 3,08% secara tahunan (year on year/YoY) per Mei 2026 menunjukkan bahwa tekanan harga mulai bergeser dari faktor musiman pangan menuju tekanan yang lebih struktural, terutama dari energi dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman menyampaikan, jika harga minyak global tetap tinggi dan rupiah terus tertekan, maka risiko inflasi beberapa bulan ke depan berpotensi meningkat.

Menurutnya, inflasi dapat meningkat melalui jalur imported inflation, baik dari bahan baku industri, transportasi, hingga harga energi domestik.

“Kondisi ini perlu diwaspadai karena tekanan inflasi tidak lagi hanya berasal dari volatile food, tetapi mulai merembet ke biaya produksi dan distribusi nasional,” kata Rizal saat dihubungi Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Oleh karenanya, dia menilai bahwa pemerintah perlu mengantisipasi potensi peningkatan inflasi secara menyeluruh melalui kolaborasi lintas sektor.

Rizal berargumen bahwa pemerintah tidak cukup hanya menahan harga di hilir melalui subsidi, tetapi juga harus memperkuat stabilitas pasokan, menjaga kredibilitas fiskal, dan memperkuat stabilisasi rupiah bersama Bank Indonesia (BI).

Dia memandang bahwa kebijakan energi dan inflasi ke depan harus dilakukan secara terukur dan berdasarkan target, agar tidak menimbulkan guncangan terhadap daya beli masyarakat maupun tekanan berlebihan terhadap APBN.

“Sebab, jika tekanan global terus berlanjut sementara ruang fiskal semakin sempit, maka risiko inflasi dan perlambatan konsumsi domestik dapat muncul secara bersamaan,” tegasnya.

Sementara itu, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku M. Riefky Hasan mengamini bahwa dampak energi dan nilai tukar rupiah masih akan cukup besar terhadap inflasi pada bulan-bulan mendatang.Lebih lagi, dia menyebut kenaikan harga minyak dan gas serta pelemahan rupiah terbilang signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Riefky lantas berpandangan bahwa tekanan harga energi cenderung sukar diatasi sendirian oleh pemerintah karena banyak bergantung terhadap faktor eksternal. Namun, pemulihan kepercayaan investor domestik dinilai menjadi kunci stabilitas nilai tukar rupiah.

"Untuk pelemahan rupiah, sebenarnya pemerintah bisa membenahi postur fiskal kita agar keyakinan dari investor bisa pulih dan rupiah menjadi stabil," tuturnya kepada Bisnis.

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada Mei 2026 terjadi inflasi sebesar 0,28% secara bulanan (MtM). Secara tahunan atau YoY, inflasi tercatat sebesar 3,08%.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa seluruh komponen mengalami inflasi. Komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,52%, sehingga memberikan andil inflasi sebesar 0,10%.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga diatur pemerintah adalah bahan bakar rumah tangga, bensin, tarif angkutan udara, sigaret kretek mesin, dan solar.

Sementara itu, komponen inti disebutnya mengalami inflasi sebesar 0,22%, sehingga memberikan andil inflasi terbesar yakni 0,14%. BPS juga mencatat komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,22%, sehingga memberikan andil inflasi sebesar 0,04%.

Wanti-Wanti

Sejumlah lembaga internasional juga mewanti-wanti perihal inflasi Indonesia. Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) pada Selasa mempublikasikan Interim Updae Asean+3 Regional Economic Outlook dengan menaikkan proyeksi inflasi Indonesia.

Pada laporan sebelumnya, inflasi Indonesia 2026 diperkirakan 2,8%, sedangkan dalam riset terbaru inflasi ditaksir mencapai 3,4%. Revisi ke atas ini dipicu oleh efek guncangan harga energi.

Pada hari yang sama, S&P Global dalam publikasi PMI Manufaktur Indonesia mencatat inflasi biaya input mencapai posisi tertinggi pada Mei 2026 sejak September 2013, dipicu lonjakan harga bahan baku. Imbasnya, produsen mendistribusikan beban biaya kepada konsumen sehingga harga output mendaki ke posisi tertinggi sejak Oktober 2013.

Kalangan pengusaha pun waswas dengan potensi berlanjutnya tekanan inflasi dan korelasinya terhadap peningkatan biaya produksi, kenaikan harga barang, serta pemutusan hubungan kerja (PHK).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan pelaku industri mulai melakukan penyesuaian harga jual sebagai respons terhadap kenaikan biaya produksi.

Di tengah kondisi tersebut, pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter. Pemerintah juga perlu memastikan stabilitas harga energi dan rupiah, serta kelancaran pasokan bahan baku.

“Pemerintah juga perlu mempercepat deregulasi logistik dan memberi insentif padat karya agar biaya produksi tidak meningkat,” katanya kepada Bisnis.

Di samping itu, Erwin menilai pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga inflasi tetap terkendali tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi maupun daya beli.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan di Sumatra Selatan pada Mei 2026 sebesar 2,61% (year on year/yoy) atau meningkat dibandingkan April 2026 maupun periode yang sama tahun lalu.

Sebagai perbandingan, inflasi tahunan Sumsel pada April 2026 tercatat 1,63%, sedangkan pada Mei 2025 sebesar 2,33%.

Kepala BPS Provinsi Sumsel Moh Wahyu Yulianto mengatakan seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan indeks dalam setahun terakhir.

“Mulai dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, karena ini dipengaruhi oleh harga-harga satu tahun sebelumnya,” ujarnya dalam rilis berita statistik, Selasa (2/6/2026).

Secara rinci, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan dengan andil 1,04% dan tingkat inflasi 12,65%. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil 0,99% dengan inflasi 3,16%.

“Komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi tahunan di Sumsel, meliputi emas perhiasan, daging ayam ras, cabai merah dan minyak goreng,” jelasnya.

Menurut Wahyu, dampak konflik Iran mulai tercermin pada sejumlah indikator ekonomi, termasuk inflasi yang meningkat baik di Sumsel maupun secara nasional.

Salah satu pemicunya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang cukup signifikan.

“Ya, sekarang orang mengeluh apa lagi yang naik (mobil) solar atau dexlite, naiknya cukup tinggi. Nah, kemudian pengaruhnya juga ke Avtur untuk angkutan udara sudah banyak mengeluh, harganya naik hampir dua kali lipat,” ujarnya.

Selain faktor global, inflasi juga dipengaruhi gejolak harga sejumlah komoditas lokal, terutama hortikultura seperti cabai. Cuaca panas menyebabkan produksi tidak menentu sehingga berdampak pada pasokan dan harga di pasar.

“Dan tentu situasi ini menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengantisipasi pergerakan inflasi pada bulan-bulan mendatang," katanya.

Berdasarkan data BPS, inflasi bulanan Sumsel pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,61% (month to month/mtm), berbalik dari April 2026 yang mengalami deflasi 0,04%.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil 0,44%.

“Komoditas utamanya yaitu cabai merah, bawang merah, tomat, cabai rawit dan ketimun,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Risalah rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) tanggal 28-29 April menunjukkan para anggota masih bergumul dengan ketidakpastian seputar dampak ekonomi perang Iran.

Melansir cnbc, mayoritas pejabat Federal Reserve dalam pertemuan terakhir mereka memperkirakan bahwa kenaikan suku bunga akan diperlukan jika perang Iran terus memperburuk inflasi.

Meskipun beberapa peserta rapat mengatakan bahwa penurunan suku bunga akan tepat dilakukan ketika jelas bahwa inflasi kembali ke target 2% The Fed atau ketika pasar tenaga kerja melemah, "Namun, mayoritas peserta menyoroti bahwa penguatan kebijakan kemungkinan akan tepat jika inflasi terus berada di atas 2 persen."

“Secara umum, para peserta menilai bahwa angka inflasi yang terus tinggi bersamaan dengan ketidakpastian terkait durasi dan implikasi ekonomi dari konflik Timur Tengah dapat mengharuskan kebijakan saat ini dipertahankan lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya,” demikian isi notulen tersebut.

Beberapa anggota Fed berpendapat bahwa mereka masih dapat menurunkan suku bunga jika ada indikasi jelas bahwa inflasi kembali stabil atau jika muncul tanda-tanda kuat tentang pelemahan yang lebih besar di pasar kerja.

Namun mayoritas menekankan bahwa "penguatan kebijakan" istilah Fed untuk kenaikan suku bunga kemungkinan akan tepat jika inflasi terus berada di atas target 2% Fed.

Beberapa anggota mengindikasikan bahwa, jika perang segera berakhir, pemotongan suku bunga bisa terjadi pada akhir tahun ini jika dampak kenaikan tarif dan harga energi terhadap inflasi mereda.

Namun demikian, beberapa menyatakan kekhawatiran tentang skenario di mana harga energi yang tinggi secara berkelanjutan dikombinasikan dengan tarif dapat menyebabkan inflasi yang lebih luas, berpotensi meningkatkan ekspektasi inflasi dan menciptakan dilema yang lebih sulit antara tujuan Fed untuk mempertahankan lapangan kerja maksimal dan harga yang stabil.

Melansir Kitco, dalam tinjauan staf terhadap situasi keuangan, mereka mencatat bahwa “konflik di Timur Tengah terus menjadi faktor kunci yang mendorong pergerakan harga aset.”

Mengenai ekspektasi inflasi, staf mencatat bahwa ekspektasi inflasi jangka pendek kembali meningkat, meskipun ekspektasi untuk tahun 2027 dan seterusnya tidak banyak berubah.

“Hasil survei dan ukuran kompensasi inflasi berbasis pasar menunjukkan bahwa ekspektasi jangka panjang tetap stabil di dekat target inflasi jangka panjang Komite sebesar 2 persen,” tulis mereka.

Mengenai ekspektasi kebijakan moneter, risalah tersebut mencatat bahwa pelaku pasar memperkirakan sedikit perubahan tahun ini dalam kisaran target suku bunga dana federal, dan harga opsi menyiratkan sekitar 30 persen kemungkinan kenaikan suku bunga pada kuartal pertama tahun 2027.

Sementara itu, tingkat pengangguran diperkirakan akan tetap mendekati perkiraan staf tentang tingkat jangka panjangnya tahun ini dan tahun depan sebelum sedikit di bawahnya pada tahun 2028.

Kekhawatiran para pejabat Federal Reserve tentang inflasi yang dipicu oleh perang Iran meningkat bulan lalu, dengan semakin banyak dari mereka mengatakan bahwa bank sentral harus mempertimbangkan kemungkinan kenaikan suku bunga, sebuah tanda bahwa Kepala The Fed yang baru, Kevin Warsh, akan mewarisi tim bankir sentral yang semakin agresif.

Bisnis.com, JAKARTA— Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdana terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026.

Pidato Prabowo dalam rapat paripurna menjadi momentum yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini menjadi landasan awal pemerintah dalam merancang pos anggaran yang tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan sebagai alat perjuangan untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat.

Dalam pidatonya, Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjalankan amanat UUD 1945 melalui pengelolaan anggaran yang kolaboratif, terarah, terukur, dan berkelanjutan. Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi yang optimis tetapi tetap realistis.

Simak Poin-poin Kebijakan Fiskal RAPBN 2027:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Prabowo memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi 2027 berada di kisaran5,8% hingga 6,5% pada tahun 2027, sebagai lompatan strategis menuju target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029.

“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029,” ujar Prabowo.

2. Kebijakan Fiskal dan Asumsi Ekonomi Makro 2027

Guna mendukung program-program prioritas dan vital nasional, pemerintah menetapkan batas-batas indikator fiskal utama dengan menjaga defisit anggaran tetap kredibel dan terkendali:

• Pendapatan Negara:Dalam paparannya, Prabowo menjelaskan pendapatan negara pada APBN 2027 ditargetkan berada pada kisaran 11,82% hingga 12,40% terhadap produk domestik bruto (PDB).
• Belanja Negara:Direncakan mencapai 13,62% hingga 14,80% terhadap PDB untuk memperkuat sektor kemaslahatan publik.
• Defisit APBN:Dijaga ketat pada level 1,80% hingga maksimal 2,40% terhadap PDB. Pemerintah berkomitmen penuh untuk terus menekan dan memperkecil angka defisit ini melalui strategi pembiayaan yang inovatif dan prudent.

3. Nilai Tukar Rupiah

Presiden Prabowo Subianto menargetkan nilai tukar rupiah pada 2027 ditargetkan berada di kisaran Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Prabowo juga mengatakan bahwa ke depan strategi kebijakan fiskal dan moneter akan diupayakan untuk menjaga nilai tukar tetap stabil.

"Nilai tukar rupiah berada di rentang Rp16.800 sampai Rp17.500," ujarnya pada Rapat Paripurna yang dihadiri anggota MPR dan DPR.

4. Inflasi dan SBN

• Prabowo juga menargetkan inflasi berada di rentang 1,5% sampai dengan 3,5% pada 2027.
• Suku Bunga SBN Tenor 10 Tahun: Dipatok pada kisaran 6,5% hingga 7,3%.

5. Sektor Energi

• Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP):Diperkirakan berada di level US$70 hingga US$95 per barel.
• Lifting Energi:Adapun target lifting minyak mentah sebesar 602.000 hingga 615.000 barel per hari, serta lifting gas bumi sebesar 934.000 hingga 977.000 barel setara minyak per hari.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan selaras dengan pemerataan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat nyata. Jarak antara kelompok terkaya dan termiskin ditargetkan harus terus menyempit.

Tabel Sasaran Pembangunan 2027

Sumber: Pidato Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna

Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah juga mendukung dan mendorongan pembukaan lapangan kerja formal secara besar-besaran dan peningkatan Indeks Kesejahteraan Petani. Dia optimistis jika lapangan pekerjaan tersedia, maka fondasi ekonomi domestik akan semakin tangguh menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi ke depan.