Bisnis.com,PALEMBANG — Setiap kebijakan pemerintah pada akhirnya berawal dari satu pertanyaan sederhana. Siapa yang harus dibantu, sektor mana yang harus didorong, dan wilayah mana yang perlu mendapat perhatian lebih besar? Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu solusi.

Jawaban atas pertanyaan itu seharusnya berasal dari data. Namun dalam praktiknya, data sering kali menjadi tantangan tersendiri.

Kondisi di lapangan berubah begitu cepat, sementara informasi yang dimiliki pemerintah belum tentu selalu mampu mengikuti perubahan tersebut.

Dalam satu dekade terakhir, misalnya, cara masyarakat menjalankan usaha telah berubah drastis. Jika dulu aktivitas ekonomi identik dengan pasar, toko, atau kantor, kini banyak usaha tumbuh dari ruang tamu rumah, layar telepon genggam, hingga platform digital yang menghubungkan penjual dan pembeli tanpa batas wilayah.

Perubahan itulah yang ingin dibaca kembali melalui Sensus Ekonomi 2026.

Kepala BPS Sumatra Selatan (Sumsel) Moh Wahyu Yulianto menyebut sensus ekonomi sebagai proses diagnosis ulang terhadap kondisi perekonomian yang telah mengalami banyak perubahan dalam sepuluh tahun terakhir.

"Kalau sensus ekonomi ini ibarat kita melakukan diagnosis ulang. Dalam 10 tahun terakhir banyak perubahan terjadi, mulai dari perkembangan teknologi, pertumbuhan penduduk, hingga munculnya berbagai model usaha baru. Karena itu kita ingin menangkap kembali bagaimana potensi ekonomi di setiap wilayah," ujarnya.

Istilah diagnosis ulang bukan sekadar analogi. Sebagaimana dokter membutuhkan pemeriksaan terbaru sebelum menentukan pengobatan, pemerintah juga memerlukan gambaran terkini sebelum menetapkan kebijakan.Tanpa data yang mutakhir, pembangunan berisiko berjalan berdasarkan asumsi.

Kondisi itu yang menjadi perhatian Gubernur Sumsel, Herman Deru.

Dia memandang, pembangunan yang efektif hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah memiliki data yang benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat.

"Kita ingin membangun yang tepat sasaran berdasarkan data. Tidak bisa membangun hanya karena selera dan feeling saja. Jadi membangun sesuai dengan data sehingga mengenai sasaran yang tepat. Tidak coba-coba, tidak meraba-raba, dan tidak meleset dari kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan tantangan pembangunan saat ini. Ketika kebutuhan masyarakat semakin beragam dan sumber daya pemerintah terbatas, setiap keputusan harus memiliki dasar yang kuat.

Karena itu, menurut Deru, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS. Ada 3 komponen yang harus bekerja sama, yakni pemerintah hingga tingkat desa, petugas sensus, dan masyarakat sebagai responden.

Ketiganya menjadi mata rantai yang menentukan kualitas data yang akan digunakan dalam perencanaan pembangunan beberapa tahun ke depan.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan investasi pengetahuan yang akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan di masa mendatang.

"Sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan. Ini adalah upaya bersama untuk menghadirkan gambaran ekonomi yang akurat, lengkap, dan terkini," katanya.

Menurut Amalia, data yang dihasilkan melalui sensus ekonomi akan menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Ketika seluruh aktivitas ekonomi tercatat, mulai dari pedagang kecil, petani, nelayan, UMKM, usaha rumah tangga hingga perusahaan besar, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk memahami perubahan ekonomi yang terjadi dan menentukan langkah yang diperlukan.

Data yang akurat juga membuka peluang bagi pelaku usaha untuk membaca potensi pasar, mengenali sektor-sektor yang berkembang, serta melihat peluang investasi dan pengembangan usaha di berbagai wilayah.

Namun manfaat tersebut hanya dapat terwujud apabila masyarakat bersedia memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus.

Karena itu, BPS memastikan seluruh data responden dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

"Jangan takut didata karena tidak ada hubungannya dengan pajak. Data individu tidak akan dipublikasikan. Yang ditampilkan hanya data agregat untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan manfaat sensus tidak berhenti pada penyediaan statistik.

Data yang terkumpul, kata dia, menentukan sejauh mana masyarakat dapat terjangkau oleh kebijakan pemerintah.

"Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah," ujarnya.

Sensus ekonomi dipandang menjadi bagian dari upaya membangun satu data nasional yang lebih akurat dan terpercaya.

Ketika data tersebar dan dikelola oleh banyak pihak, risiko ketidaktepatan sasaran dalam program pemerintah akan semakin besar.

"Kini data mulai dikonsolidasikan dan diolah secara profesional oleh BPS, sehingga diharapkan lahir satu data yang terpercaya," tegasnya.

Pada akhirnya, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar tentang menghitung jumlah usaha atau mengisi formulir pendataan.

Sensus ini merupakan upaya membaca ulang wajah perekonomian Indonesia yang telah berubah dalam 10 tahun terakhir. Karena pembangunan yang tepat sasaran tidak lahir dari perkiraan.

Bisnis.com, PALEMBANG — Penurunan nilai ekspor Sumatra Selatan (Sumsel) sebesar 23,82% sepanjang Januari–April 2026 menjadi sinyal peringatan bagi perekonomian daerah.

Ketergantungan yang masih tinggi terhadap batu bara membuat pelemahan ekspor komoditas tersebut berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi Sumsel.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel mencatat nilai ekspor daerah pada April 2026 turun 23,82% dibandingkan bulan sebelumnya. Pelemahan itu terjadi seiring menurunnya kinerja ekspor batu bara yang selama ini menjadi komoditas andalan Sumsel.

Pengamat Ekonomi Universitas Sriwijaya Sukanto menilai dampak penurunan ekspor batu bara tidak bisa dianggap remeh. Pasalnya, sektor pertambangan berkontribusi sekitar 23% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumsel, dengan sekitar 13% di antaranya berasal dari batu bara.

"Kalau batu bara turun, dipastikan PDRB kita juga turun. Kemudian pertumbuhan ekonomi relatif akan terhambat," kata Sukanto kepada Bisnis, Kamis (4/6/2026).

Dia menjelaskan, tekanan terhadap ekspor batu bara sebenarnya telah terjadi sebelum pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan produksi.

Permintaan dari 2 pasar utama, yakni China dan India, terus melemah di tengah meningkatnya pasokan dari Australia, Rusia, dan Amerika Serikat yang menawarkan batu bara dengan nilai kalori lebih tinggi.

"Permintaan batu bara di negara-negara tujuan ekspor kita seperti China dan India relatif menurun. Di saat yang sama muncul pemain-pemain baru yang menjadi pesaing," ujarnya.

Di sisi lain, kebijakan pembatasan ekspor yang bertujuan menjaga pasokan domestik dan menopang harga dinilai belum memberikan dampak signifikan.

Harga batu bara masih berada di kisaran US$140 per ton, jauh di bawah level puncak pada 2022–2023 yang sempat menyentuh US$400 hingga US$500 per ton.

Menurut Sukanto, kondisi tersebut menempatkan pelaku usaha pada posisi yang tidak mudah. Harga jual masih relatif rendah, sementara pasar domestik belum mampu menyerap produksi dalam volume besar.

Oleh karena itu, dia menilai hilirisasi batu bara perlu dipercepat agar Sumsel tidak terus bergantung pada ekspor komoditas mentah.

"Kalau tren ini berlanjut tentu bisa mengganggu perekonomian Sumsel. Mau tidak mau batu bara harus diolah menjadi produk turunannya, seperti gasifikasi. Ini juga sejalan dengan agenda transisi energi yang sudah masuk dalam rencana pembangunan daerah," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan di Sumatra Selatan pada Mei 2026 sebesar 2,61% (year on year/yoy) atau meningkat dibandingkan April 2026 maupun periode yang sama tahun lalu.

Sebagai perbandingan, inflasi tahunan Sumsel pada April 2026 tercatat 1,63%, sedangkan pada Mei 2025 sebesar 2,33%.

Kepala BPS Provinsi Sumsel Moh Wahyu Yulianto mengatakan seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan indeks dalam setahun terakhir.

“Mulai dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, karena ini dipengaruhi oleh harga-harga satu tahun sebelumnya,” ujarnya dalam rilis berita statistik, Selasa (2/6/2026).

Secara rinci, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan dengan andil 1,04% dan tingkat inflasi 12,65%. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil 0,99% dengan inflasi 3,16%.

“Komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi tahunan di Sumsel, meliputi emas perhiasan, daging ayam ras, cabai merah dan minyak goreng,” jelasnya.

Menurut Wahyu, dampak konflik Iran mulai tercermin pada sejumlah indikator ekonomi, termasuk inflasi yang meningkat baik di Sumsel maupun secara nasional.

Salah satu pemicunya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang cukup signifikan.

“Ya, sekarang orang mengeluh apa lagi yang naik (mobil) solar atau dexlite, naiknya cukup tinggi. Nah, kemudian pengaruhnya juga ke Avtur untuk angkutan udara sudah banyak mengeluh, harganya naik hampir dua kali lipat,” ujarnya.

Selain faktor global, inflasi juga dipengaruhi gejolak harga sejumlah komoditas lokal, terutama hortikultura seperti cabai. Cuaca panas menyebabkan produksi tidak menentu sehingga berdampak pada pasokan dan harga di pasar.

“Dan tentu situasi ini menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengantisipasi pergerakan inflasi pada bulan-bulan mendatang," katanya.

Berdasarkan data BPS, inflasi bulanan Sumsel pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,61% (month to month/mtm), berbalik dari April 2026 yang mengalami deflasi 0,04%.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil 0,44%.

“Komoditas utamanya yaitu cabai merah, bawang merah, tomat, cabai rawit dan ketimun,” pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat inflasi di Sumatra Selatan (Sumsel) pada Februari 2026 sebesar 4,36% secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan Januari yang tercatat 3,33% yoy.

Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto mengatakan inflasi pada bulan kedua tahun ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 0,49% yoy.

Menurut Wahyu, kenaikan inflasi tersebut dipengaruhi oleh penghapusan subsidi atau diskon tarif listrik yang sempat diberikan pada 2025.

"Ini karena low base effect dari diskon tarif listrik pada 2025. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian pada Maret dan April, karena tekanan yang sama berpotensi kembali terjadi sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah," kata Wahyu dalam rilis berita statistik (BRS), Senin (2/3/2026).

Dia menjelaskan, dari 11 kelompok pengeluaran dalam perhitungan inflasi, terdapat 3 kelompok yang memberikan andil terbesar.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi sebesar 22,93% dengan andil 1,83%. Disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi 14,53% dan andil 1,80%.Sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 1,97% dengan andil 0,62%.

"Dari total inflasi 4,36% yoy, ketiga kelompok tersebut menyumbang andil sebesar 4,25% terhadap inflasi Sumsel," tuturnya.

Secara komoditas, penyumbang utama inflasi Februari 2026 di Sumsel antara lain emas perhiasan, tarif listrik, daging ayam ras, beras, dan tomat.

"Berdasarkan wilayah, inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Muara Enim sebesar 4,69%, sedangkan yang terendah berada di Ogan Komering Ilir sebesar 4,09%," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG— Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada November 2025 Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) tercatat mengalami inflasi sebesar 2,91% (year on year/yoy).

Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto mengatakan dibandingkan September dan Oktober 2025, laju inflasi di bulan lalu relatif menurun.

“Setelah sebelumnya pada bulan September 3,44% yoy dan pada Oktober 3,49% yoy. Jadi pada November tahun ini mengalami penurunan,” katanya dalam berita resmi statistik, Senin (1/12/2025).

Dia menuturkan dari total 11 kelompok pengeluaran, sebanyak 9 kelompok mengalami kenaikan dan dua lainnya mengalami penurunan.

Dorongan terbesar untuk inflasi tahunan Sumsel bersumber dari perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 1,29% dan inflasi 16,78%.

Selain itu, terdapat kelompok makanan, minuman dan tembakau yang memberikan kontribusi terhadap inflasi 1,26% dan perubahan harga sebesar 4,18%.

“Apabila dilihat komoditas-komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar di November yaitu, emas perhiasan, cabai merah, bahan bakar rumah tangga, dan telur ayam ras,” jelasnya.

Senada, imbuh Wahyu, kondisi inflasi bulanan Sumsel pada November juga didorong utamanya oleh emas perhiasan dengan andil 0,03%.

Sementara, untuk tingkat inflasinya tercatat 0,02% (month to month/mtm) atau lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya. “Ini (inflasi November) jauh lebih rendah dibandingkan November 2024 yang sebesar 0,58% mtm,” tuturnya.

Sebelumnya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel Duddy Adiyatna mengatakan terdapat tiga komoditas yang paling sering muncul menjadi penyumbang inflasi sepanjang 2025.

“Paling sering itu emas perhiasan, bahan bakar rumah tangga, kemudian beras. Ini mencerminkan adanya tekanan harga yang berasal dari kombinasi faktor global, energi, serta pangan,” jelasnya.

Sepanjang tahun ini beberapa faktor telah menjadi penahan laju inflasi di Sumsel, seperti diskon tarif listrik pada awal tahun, diskon tiket pesawat menjelang hari besar keagamaan, diskon paket internet, serta program swasembada.

Bisnis.com, PALEMBANG — Prospek pasar kerja di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) diperkirakan tetap positif ke depan seiring dengan berbagai program dan aktivitas ekonomi yang tengah berlangsung di wilayah tersebut.

Ekonom Universitas Muhammadiyah Palembang Sri Rahayu memandang terdapat sejumlah faktor yang berpotensi mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja di Bumi Sriwijaya.

Menurutnya, geliat pembangunan infrastruktur dan properti menjadi pendorong utama pembukaan lapangan kerja, baik pada tahap konstruksi maupun sektor turunan yang ikut bergerak.

Selain itu, pelaksanaan program pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis (MBG) juga dinilai akan memberikan efek berganda terhadap permintaan tenaga kerja.

“Program MBG ini akan mendorong sektor makanan dan minuman sehingga turut membuka peluang kerja baru,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025).

Sri menambahkan sektor pariwisata yang semakin aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan dan event turut berkontribusi memperluas kesempatan kerja masyarakat di Sumsel.

Perkembangan pasar tenaga kerja tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah pengangguran di Sumsel pada Agustus 2025 tercatat menurun sebanyak 7.350 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala BPS Sumatra Selatan (Sumsel) Moh Wahyu Yulianto mengungkapkan pada Agustus tahun ini dari total 6,68 juta orang penduduk usia kerja, jumlah angkatan kerja di wilayah itu sebanyak 4,66 juta orang atau meningkat 5,13 ribu orang.

Secara rinci, Wahyu menyebut bahwa jumlah orang yang memiliki pekerjaan dari total angkatan kerja mencapai 4,49 juta orang. Dengan demikian dari periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025 terjadi penyerapan tenaga kerja 12,47 ribu orang.

“Sementara angka pengangguran sebanyak 0,17 juta orang dari total angkatan kerja, sehingga pada tahun ini terjadi penurunan [pengangguran] 7,35 ribu orang,” ujarnya.

Wahyu menjelaskan pada Agustus 2025 distribusi penduduk bekerja di Sumsel terbanyak berada pada sektor pertanian 45,2%, perdagangan 16,55% dan industri pengolahan 5,96%.

Adapun selama Agustus 2024 hingga Agustus 2025, penyerapan tenaga kerja tertinggi juga berada pada di sektor antara lain konstruksi, akomodasi dan makan minum, serta aktivitas profesional dan perusahaan.

“Tertinggi lapangan usaha konstruksi yang menyerap tenaga kerja 25,70 ribu orang, kemudian disusul akomodasi dan makan minum 7,45 ribu orang, serta aktivitas profesional dan perusahaan 6,38 ribu orang,” tutupnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan perkembangan harga barang dan jasa di Provinsi Sumatra Selatan pada Oktober tercatat inflasi 0,13% month-to-month (mtm).

Sementara itu, untuk tingkat inflasi tahunan tercatat sebesar 3,49% year on year (yoy) dan kumulatif dari Januari sampai Oktober sebesar 2,38% year to date (ytd).

Kepala BPS Sumatra Selatan (Sumsel) Moh Wahyu Yulianto mengungkapkan tingkat inflasi Sumsel pada bulan sebelumnya masih relatif lebih rendah dibandingkan September yang sebesar 0,27% mtm.

“Namun, capaian tersebut masih lebih tinggi apabila dibandingkan Oktober 2024 yang sebesar 0,09% mtm,” ujarnya dalam rilis berita statistik (BRS), Senin (3/11/2025).

Secara bulanan kelompok penyumbang inflasi tertinggi di Sumsel yakni dari perawatan pribadi dan jasa lainnya yang tercatat sebesar 2,95% dengan andil 0,25%.

Sedangkan untuk kelompok makanan, minuman dan tembakau yang biasanya menjadi pemicu inflasi justru relatif terkendali dan menyumbang deflasi sebesar 0,10% dengan penurunan harga 0,30% mtm.

“Secara spesifik komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi Oktober 2025 di Sumsel yaitu emas perhiasan, kemudian telur ayam ras, daging ayam, wortel dan ketimun,” jelasnya.

Adapun tingkat inflasi mtm di seluruh wilayah yang menjadi daerah pantauan meliputi Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Palembang dan Lubuk Linggau tercatat masing-masing 0,05%, 0,13%, 0,16% dan 0,09%.

Wahyu menambahkan sejumlah hal yang memengaruhi kondisi inflasi Sumsel pada Oktober, yaitu penyesuaian harga BBM dan penurunan harga sejumlah komoditas hortikultura seiring melimpahnya pasokan.

Kemudian, stabilisasi beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dan harga emas yang mengalami peningkatan rata-rata cukup signifikan hingga mencapai Rp2,48 juta pada 21 Oktober 2025.

“Lalu juga adanya program makan bergizi gratis (MBG), dimana menurut laporan KPPG bahwa setiap satu hari, satu SPPG rata-rata membutuhkan sekitar 510 Kg ayam filet, 290 Kg ikan, 170 Kg daging sapi, serta 160-240 Kg telur ayam sebagai bahan baku,” jelasnya.

Meski kondisi inflasi Sumsel masih di dalam rentan target, imbuh dia, namun pihaknya mengimbau agar pemerintah daerah mewaspadai tekanan inflasi di tahun ini.

“Karena [potensi] tekanan inflasi di dua bulan ke depan juga relatif masih tinggi, ya. Karena ada bayang-bayang permintaan [pasokan] SPPG, kemudian juga hari libur natal dan tahun baru. Jadi perlu kolaborasi untuk mengantisipasi,” pungkasnya. (241+ Lira Fitriani)