JAKARTA - Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dinilai menjadi rujukan penting dalam perkembangan hukum pidana Indonesia. Perkara ini menjadi ukuran nyata sejauh mana prinsip negara hukum (rechtstaat) dan kualitas pembuktian dalam perkara korupsi besar benar-benar dijalankan.

Guru Besar Ilmu Hukum Prof. Dr. Suparji Achmad, S.H., M.H., menegaskan bahwa perkara ini memberikan pesan kuat bahwa hukum tidak tebang pilih terhadap status jabatan seseorang. "Negara hukum tidak mengenal kekebalan jabatan; setiap penyelenggara negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law)," ujar Suparji, Selasa (30/6/2026).

Dia berpendapat, pemidanaan dalam kasus ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang manifestatif terhadap supremasi hukum, sepanjang proses pembuktian objektif di pengadilan mampu menyimpulkan adanya penyalahgunaan kewenangan secara sadar.

Suparji menjelaskan, ukuran utama dari sebuah putusan adalah apakah seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diperiksa di persidangan. Adapun perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim merupakan hal yang wajar dalam sistem peradilan.

Ia menilai, keberhasilan menggolkan konstruksi hukum yang objektif hingga vonis dijatuhkan bakal berdampak langsung pada muruah institusi penegak hukum di mata masyarakat.

"Apabila putusan dibangun di atas pembuktian yang kuat, argumentasi hukum yang rasional, serta independensi hakim yang terjaga, maka putusan tersebut akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan," jelasnya.

Lebih lanjut, Suparji memandang perkara ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar penghukuman individu. Kasus ini harus dijadikan momentum evaluasi total terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama di sektor pendidikan yang mengelola anggaran besar.

"Penegakan hukum yang ideal bukan hanya menghasilkan pidana, tetapi juga mendorong lahirnya sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan korupsi," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Pakar energi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax menyumbang kenaikan inflasi di kisaran 0,3–0,7 poin, namun masih terkendali.

“Kenaikan Pertamax menambah inflasi tahun ini sekitar 0,3–0,7 poin, terasa, tetapi masih terkendali selama harga Pertalite dan solar subsidi tidak ikut naik,” ujar Yayan ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Yayan menjelaskan, tanpa kenaikan harga Pertamax, inflasi 2026 diperkirakan sekitar 2,6 persen. Dengan kenaikan ini, lanjut dia, proyeksi inflasi 2026 berada di kisaran 3,3 persen.

“Artinya, kenaikan Pertamax menambah sekitar 0,7 poin persen. Dampak terasa paling kuat pada Juni, Juli, dan Agustus,” katanya.

Dia memaparkan angka inflasi masuk sebagian di Juni karena survei harga berjalan sepanjang bulan, tarif angkutan menyesuaikan di Juli, dan produsen menaikkan harga barang di Agustus.

“Setelah itu, penyesuaian selesai. Ini kenaikan harga satu kali, bukan inflasi yang terus berlari. Inflasi tetap berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia 2,5 plus-minus 1 persen,” ujar Yayan.

Ia menjelaskan bahwa angka tersebut berasal dari model statistik atas data inflasi BPS 150 kota (2019–2026), data volume BBM BPH Migas 2024, riwayat harga Pertamina 2018–2026, dan sistem permintaan rumah tangga dari SUSENAS.

Rentang dampak inflasi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah 0,3–0,7 poin persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas.

Adapun terkait mekanisme kuota BBM bersubsidi, Purbaya enggan berkomentar lebih lanjut dan menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka

Tangerang (ANTARA) - Pakar transportasi Piter Abdullah menilai pembangunan infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi memiliki efek berantai yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

"Kalau kita ingin menyejahterakan masyarakat kita, salah satunya bisa kita awali dengan menyediakan transportasi publik yang baik, karena itu akan sangat membantu bagi mereka," ujar Piter dalam keterangan yang diterima di Tangerang, Banten, Jumat.

Piter yang juga menjabat Direktur Kebijakan dan Program Pusat Studi Kebijakan Prasasti (Prasasti Center for Policy Studies) menyatakan penyediaan sarana angkutan massal yang memadai dapat menjadi langkah awal yang strategis bagi pemerintah daerah (pemda) untuk meringankan beban hidup warganya.

Untuk kondisi di Jakarta misalnya, kata dia, warga harus mengalokasikan 25 hingga 30 persen dari pendapatan minimum provinsi sebesar Rp5,7 juta hanya untuk memenuhi kebutuhan transportasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), mayoritas pekerja komuter di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mengeluarkan ongkos perjalanan yang cukup signifikan.

Sebanyak 28,6 persen komuter menghabiskan biaya minimal Rp25 ribu per hari atau berkisar Rp750 ribu per bulan. Sementara itu 14,7 persen komuter mengeluarkan Rp5.000 hingga Rp10.000 per hari dan hanya 8,2 persen yang mengeluarkan biaya di bawah Rp5.000 per hari.

Menurut Piter, kehadiran transportasi massal yang nyaman dan murah secara otomatis akan memangkas pengeluaran rutin tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain menghemat biaya perjalanan, lanjutnya, kehadiran titik-titik perlintasan seperti stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) atau Lintas Raya Terpadu (LRT) juga terbukti menghidupkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitarnya.

Lebih lanjut Piter menekankan dampak positif ini tidak boleh berpusat di Jakarta saja, melainkan harus direplikasi oleh para kepala daerah di seluruh Indonesia melalui komitmen politik yang kuat.

Kendati membutuhkan investasi yang besar, menurutnya, pembangunan modal transportasi jangka panjang tidak akan merugikan karena pengembaliannya berupa pertumbuhan pajak dan geliat ekonomi warga.

Untuk menyiasati keterbatasan anggaran di daerah, Piter menyarankan skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih luas hingga penerbitan obligasi daerah.

Kendati demikian ia mengingatkan pentingnya kepastian hukum guna menarik minat investor, mengingat adanya risiko perubahan kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan daerah.

"Melihat dari efek berantainya, saya optimis dampaknya besar sekali. Yang akan kita ubah dampaknya tidak terbatas pada hal yang terkait dengan transportasi itu sendiri, tapi dia akan mengubah daerah yang dilewati," kata Piter.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai perkara tudingan ijazah palsu Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyeret Roy Suryo Cs bisa dihentikan bila penanganannya sudah melampaui batas waktu yang diatur dalam KUHAP. Menurut Fickar, dalam perspektif hukum pidana, perkara dibagi menjadi tiga kategori, yakni perkara sumir, perkara singkat, dan perkara biasa.

Ia menyebut kasus yang berkaitan dengan pembuktian rumit masuk kategori perkara biasa sehingga membutuhkan waktu penanganan lebih panjang. “Kalau ini dianggap perkara biasa, sebenarnya dari sudut pembuktian menjadi pertanyaan. Sudah cukup atau belum buktinya. Kenapa belum berani naik sampai ke pengadilan,” kata Fickar dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Roy Suryo Cs, Penjara atau Bebas?' di iNews, Selasa (26/5/2026).

Dalam hukum acara pidana, kata dia, proses penanganan perkara dimulai dari penyelidikan untuk mencari ada atau tidaknya peristiwa pidana. Pada tahap ini, seseorang hanya diundang oleh polisi dan belum memiliki konsekuensi yuridis seperti pemanggilan resmi.



Setelah ditemukan unsur pidana, sambungnya, perkara naik ke tahap penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti, memperjelas tindak pidana, serta menentukan tersangka. Menurutnya, dalam kasus ini polisi sebenarnya telah menganggap unsur-unsur tersebut terpenuhi sehingga berkas dilimpahkan ke kejaksaan.

Namun, ia berkata, kejaksaan masih menilai berkas perkara belum lengkap sehingga dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi kembali. Fickar mengatakan mekanisme dalam KUHAP terbaru kini mengatur batas waktu dan tahapan lebih jelas dibanding aturan sebelumnya yakni 14 hari.

Jika bolak-balik berkas masih belum lengkap, maka akan dilakukan gelar perkara yang melibatkan seluruh pihak terkait. “Dalam gelar perkara itulah ditentukan apakah perkara ini bisa diteruskan atau tidak,” ujarnya.

Ia menjelaskan gelar perkara melibatkan pelapor, terlapor, penyidik, jaksa penuntut umum, pengawas penyidik, hingga para ahli. Dari forum itu nantinya dapat diputuskan apakah perkara dilanjutkan atau justru dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Selain itu, Fickar menyebut jaksa juga memiliki kewenangan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) apabila dinilai tidak ada dasar cukup untuk melanjutkan perkara ke pengadilan. Dalam perkara Roy, Fickar menilai, seluruh pihak sudah bisa melihat. Menurutnya, para pihak bisa mempersoalkan penanganan perkara tersebut.

"Nah, kalau melihat waktu-waktunya, sebenarnya para pihak sudah bisa lihat, gitu. Lembaga pengontrolnya ada, praperadilan. Sebenarnya kalau mau mempersoalkan itu, sebenarnya bisa, gitu. Kenapa kok lama, gitu umpamanya, ya. Baik pelapor maupun terlapornya, ya, itu bisa mempersoalkan itu. Kenapa lama, umpamanya," kata Fickar.

"Ya, karena sekarang sudah jelas. Kalau sudah jelas seperti itu, maka sebenarnya dari sudut hukum acara, itu bisa disimpulkan penyidikan ini, ya tinggal kita bisa nilai sendiri sah atau tidak sebenarnya," pungkasnya.

JAKARTA - Vonis hukuman terhadap mantan konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dinilai menegaskan satu hal krusial, yakni dakwaan yang dibangun jaksa terbukti di pengadilan. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Meski vonis yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan jaksa, substansi putusan justru memperkuat bahwa konstruksi perkara yang diajukan penuntut umum berdiri di atas pembuktian yang sah dan teruji di persidangan. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai fakta tersebut tidak boleh diabaikan publik hanya karena fokus pada perbedaan angka hukuman.

“Kalau hakim sudah menyatakan terbukti, itu artinya konstruksi yang dibangun oleh jaksa memang memiliki dasar pembuktian yang kuat,” ujar Suparji, Selasa (12/5/2026).

Ia menegaskan, perdebatan yang hanya berpusat pada disparitas antara tuntutan dan putusan berpotensi menyesatkan pemahaman publik terhadap cara kerja sistem peradilan pidana. Menurut Suparji, perbedaan antara tuntutan jaksa dan vonis hakim merupakan hal yang lazim dalam praktik hukum.

Hal itu justru mencerminkan adanya ruang penilaian independen dalam mewujudkan keadilan. “Perbedaan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim itu adalah bagian dari cara pandang hukum dalam melihat keadilan. Hakim punya independensi untuk menilai fakta-fakta di persidangan,” tuturnya.

Dalam kerangka tersebut, jaksa dan hakim menjalankan peran yang berbeda, tapi saling melengkapi. Jaksa menyusun dan membuktikan perkara secara maksimal di persidangan, sementara hakim memberikan putusan berdasarkan keyakinan hukum yang independen.

Lebih jauh, putusan ini juga menjadi penanda bahwa jaksa tidak tinggal diam dalam menghadapi dugaan tindak pidana korupsi, termasuk di sektor strategis seperti pendidikan. Penanganan kasus Chromebook menunjukkan bahwa setiap indikasi penyimpangan tetap diproses secara serius melalui mekanisme hukum.

“Ini menjadi alarm bahwa jaksa tidak diam ketika melihat adanya dugaan korupsi. Justru ini menunjukkan komitmen penegakan hukum tetap berjalan,” kata Suparji.

Kasus ini sekaligus memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak semata diukur dari tinggi atau rendahnya hukuman, melainkan dari kemampuan aparat penegak hukum membuktikan suatu tindak pidana di hadapan pengadilan. Dalam perkara Chromebook, hal tersebut telah terjawab.

Dakwaan jaksa terbukti, proses peradilan berjalan, dan hakim memberikan putusan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

JAKARTA - Sejumlah pakar hukum pidana dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia mulai buka suara terkait tuntutan kepada Ibrahim Arief (Ibam) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook . Tuntutan 15 tahun penjara ditambah uang pengganti Rp16,9 miliar dinilai janggal dan dipaksakan.

Jika denda tidak dibayar akan dikenakan tambahan hukuman 7,5 tahun penjara sehingga total menjadi 22,5 tahun penjara. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar menilai uang pengganti yang dikenakan kepada Ibam tidak memiliki dasar yang jelas. Nadiem Makarim Sebut Tuntutan 15 Tahun Ibrahim Arif Tak Masuk Akal

Pasalnya, penghitungannya berasal dari nilai saham yang diperoleh Ibam ketika bekerja di Bukalapak, jauh sebelum dia membantu Kemendikbudristek sebagai konsultan. “Tuntutan uang pengganti tersebut terlalu kasar dan tidak punya kausalitas yang memadai,” katanya kepada media, Senin (11/5/2026).

Dia juga menyoroti posisi Ibam yang hanya sebagai konsultan di Kemendikbudristek yang kemudian menyeretnya dalam kasus Chromebook ini. Menurutnya, Ibam tidak memiliki kewenangan mengikat, tidak seperti pejabat yang notabene bertugas sebagai pengambil keputusan formal dalam pengadaan Chromebook di Kemendikbud.

“Pengambil keputusan ada pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran (PA), atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Karena itu menempatkan tanggung jawab hukum (Ibam) seolah setara dengan pengambil keputusan formal adalah bentuk salah kaprah dari penegakan hokum,” ujarnya.

Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia (UI) Gandjar Bondan sangat menyayangkan semangat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hingga saat ini masih sering disalahpahami oleh para penegak hukum. “Pembuktian terbalik terbatas dan berimbang dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak jarang membuat penyidik dan JPU ‘ongkang-ongkang kaki’, tuturnya.

Penegak hukum juga kerap mengumpulkan barang bukti secara serampangan meski tidak sesuai dengan kriteria barang bukti sehingga tujuan pemulihan aset dan efek jera dari penegakan korupsi tidak tercapai secara optimal. Di samping itu, dia juga menyoroti kekeliruan dari tuntutan formulasi uang pengganti dalam tuntutan.

Dalam merumuskan besaran tuntutan uang pengganti, Gandjar mengatakan JPU tidak boleh membuat tuntutannya secara serampangan. Menurutnya, tuntutan uang pengganti filosofinya berasal dari prinsip pemulihan aset.

Karena itu tuntutan jumlah uang pengganti tidak boleh melampaui sejumlah aliran dana yang didapatkan secara melawan hukum yang terbukti dalam ruang peradilan. ”Jika memang hal tersebut tidak terbukti, maka sepatutnya tuntutan tersebut tidak ada,” jelasnya.

Selanjutnya, Pakar Hukum Pidana dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Giovanni Christy memberikan peringatan terkait dengan risiko yang timbul dari pemidanaan yang keliru. Menurutnya, adagium mengenai lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah dibandingkan memenjarakan satu orang tidak bersalah bukan tanpa alasan. Ibam Mengaku Dijadikan Kambing Hitam di Kasus Pengadaan Laptop Chromebook

Menjatuhkan pidana pada orang yang tidak bersalah berpotensi menurunkan perbedaan ongkos antara melakukan kejahatan dengan tidak melakukan kejahatan. ”Dengan kata lain, apabila terdakwa tetap dihukum meskipun kejahatan yang dituduhkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka ini bisa menjadi preseden buruk karena masyarakat akan merasa tidak ada gunanya lagi patuh terhadap hukum,” tandasnya.

Menjelang putusan yang dijadwalkan dibacakan pada 12 Mei 2026, pandangan dari sejumlah pakar hukum pidana tersebut dinilai menambah perhatian publik terhadap proses penanganan perkara Ibrahim Arief. Sejumlah akademisi dari berbagai kampus tersebut menekankan pentingnya pembuktian yang proporsional, dasar tuntutan yang jelas, serta pemisahan tanggung jawab hukum sesuai kewenangan masing-masing pihak dalam suatu perkara pidana.

Media sosial tidak membunuh kepakaran. Ia hanya memaksa kepakaran masuk ke panggung yang lebih ramai, lebih cepat, dan lebih keras. Dulu, pakar berbicara dari ruang kuliah, jurnal, seminar, laporan resmi, atau wawancara media. Hari ini, pakar harus bersaing di layar ponsel yang sama dengan video komedi, iklan skincare, potongan ceramah, gosip politik, promosi investasi, dan nasihat hidup berdurasi satu menit.

Di ruang seperti itu, pengetahuan tidak otomatis menang. Orang sering tidak memilih penjelasan yang paling akurat. Mereka memilih penjelasan yang paling mudah dipahami, paling sering muncul, dan paling dekat dengan rasa berwalang hati mereka. Kebenaran perlu cara bicara. Data perlu diterjemahkan. Ilmu perlu masuk ke bahasa sehari-hari.

Pemengaruh (influencer) memahami perubahan ini lebih cepat tinimbang banyak pakar. Mereka tahu cara membuka cerita. Mereka tahu kapan harus tampak getis. Mereka tahu kapan harus tertawa. Mereka tahu bagaimana membuat pengikut merasa sedang ditemani, bukan sedang digurui.

Emily Hund dalam The Influencer industry: The quest for authenticity on social media (Princeton University Press, 2023), menyebut industri pemengaruh sebagai mesin besar yang mengubah arus budaya, cara orang berkomunikasi, dan gagasan tentang siapa yang dianggap berpengaruh di ruang digital (Hund, 2023, hlm. 2).

Masalahnya bukan hanya pemengaruh terlalu pandai menjual. Masalah yang lebih dalam ialah banyak pakar gagal menjelaskan hal penting dengan bahasa yang dapat diterima publik.

Ilmu yang Kuat, Bahasa yang Terlalu Jauh

Banyak pakar punya pengetahuan yang kuat. Mereka bekerja dengan data. Mereka membaca hasil penelitian. Mereka memahami metode. Mereka menekuni satu bidang selama bertahun-tahun. Akan tetapi tatkala masuk ke ruang publik, sebagian dari mereka masih berbicara seperti sedang menulis laporan akademik. Kalimatnya panjang. Istilahnya berat. Nadanya berjarak. Mereka mengira publik akan percaya hanya karena ada gelar, jabatan, atau nama lembaga.

Cara itu makin sulit bekerja. Di media sosial, kepercayaan tidak selalu lahir dari otoritas formal. Kepercayaan tumbuh dari kehadiran. Orang mudah percaya pada sosok yang mereka lihat setiap hari. Orang mudah mengikuti suara yang menjawab kegelisahan mereka dengan bahasa sederhana. Orang merasa lebih dekat dengan seseorang yang muncul rutin di layar ponsel daripada dengan pakar yang hanya hadir sesekali melalui pernyataan resmi.

Tom Nichols dalam The death of expertise: The campaign against established knowledge and why it matters (Oxford University Press, 2024), meneroka krisis kepakaran sebagai gejala yang sudah lama tumbuh. Internet mempercepat masalah itu, tetapi internet bukan satu-satunya penyebab. Sikap meremehkan pengetahuan mapan memiliki akar sosial, budaya, dan politik nan panjang (Nichols, 2024, hlm. 7-8). Ia juga menulis bahwa masyarakat sering memperlakukan sedikit pengetahuan sebagai akhir dari belajar, bukan sebagai awal untuk memahami lebih jauh (Nichols, 2024, hlm. 8).

Kalimat itu terasa dekat dengan hidup kita hari ini. Seseorang menonton beberapa video tentang kesehatan, lalu merasa cukup untuk membantah dokter. Seseorang membaca satu utas tentang ekonomi, lalu merasa siap menghakimi kebijakan fiskal. Seseorang mengikuti satu akun politik, lalu merasa sudah memahami konflik dunia.

Mereka tidak selalu sementung. Mereka hanya terlalu cepat merasa tahu. Media sosial memberi rasa selesai sebelum proses berpikir benar-benar dimulai.

Keaslian yang Diproduksi

Pemengaruh menang karena mereka mampu menciptakan rasa intim. Mereka tampil dari dapur, kamar, mobil, kafe, ruang kerja, atau tempat liburan. Mereka bercerita ihwal rutinitas pagi, kegagalan pribadi, isi tas, pilihan makanan, cara mengatur uang, cara mengasuh anak, sampai cara memandang politik. Semua terasa akrab. Semua tampak seperti percakapan biasa.

Namun rasa akrab itu sering menjadi strategi. Hund menunjukkan bahwa keaslian menjadi pusat industri pemengaruh. Hubungan yang tampak personal dengan pengikut berubah menjadi nilai ekonomi. Ketika hubungan itu masuk ke sistem iklan, sponsor, metrik, dan algoritma, keaslian tidak lagi hanya menjadi pengalaman. Ia berubah menjadi sesuatu yang harus diproduksi, ditampilkan, dan dijual (Hund, 2023, p. 57).

Di titik ini, publik mudah terkecoh. Kalimat “saya sudah mencoba sendiri” sering terdengar lebih meyakinkan daripada “hasil penelitian menunjukkan”. Testimoni bergerak lebih cepat daripada telaah ilmiah. Cerita pribadi lebih mudah diingat daripada grafik. Pengalaman satu orang bisa tampak seperti kebenaran umum jika disampaikan dengan percaya diri dan diulang berkali-kali.

Tavi Gevinson, salah satu figur awal budaya pemengaruh, pernah melukiskan beban hidup ketika diri berubah menjadi merek. Ia merasa sulit mempercayai kemurnian niatnya sendiri setelah menjadi tenaga penjual bagi dirinya sendiri (Hund, 2023, hlm. 3). Pengakuan itu penting. Pemengaruh tidak hanya menjual barang. Mereka menjual kedekatan, citra diri, dan rasa percaya.

Dari Jualan Produk ke Jualan Cara Berpikir

Pada awalnya, pemengaruh tampak dekat dengan fesyen, makanan, kecantikan, perjalanan, dan gaya hidup. Kiwari wilayah mereka melebar. Mereka bicara tentang kesehatan, pendidikan anak, agama, politik, investasi, perang, dan identitas. Perubahan ini membuat budaya pemengaruh jauh lebih serius tinimbang sekadar promosi produk.

Hund mencatat bahwa pemengaruh kini tidak hanya memengaruhi apa yang orang beli. Mereka juga mulai memengaruhi apa yang orang pikirkan (Hund, 2023, p. 131). Inilah titik yang perlu dibaca dengan hati-hati.

Ketika pemengaruh membahas lipstik, sepatu, atau tempat makan, risikonya mungkin berhenti pada selera dan dompet. Walakin, ketika mereka membahas vaksin, pinjaman daring (pinjol), diet ekstrem, konflik politik, atau teori konspirasi, dampaknya bisa menyentuh keselamatan publik. Satu video keliru bisa menyebar lebih cepat daripada klarifikasi yang benar. Satu testimoni menyesatkan bisa mengubah keputusan banyak orang.

Rhoda Okunev dalam The psychology of evolving technology: How social media, influencer culture and new technologies are altering society (Apress, 2023), mencatat bahwa media sosial dapat mendorong orang untuk bergabung dalam komunitas, kampanye, dan gerakan tertentu. Sebagian gerakan itu bermanfaat, seperti penggalangan bantuan, edukasi warga, dan solidaritas sosial. Namun media sosial juga dapat menyebarkan kebohongan, memperkuat penipuan, dan mengeksploitasi orang rentan (Okunev, 2023, p. 28).

Oleh sebab itu, kritik terhadap media sosial tidak boleh hitam putih. Media sosial tidak sepenuhnya cendala. Ia bisa membuka ruang bagi suara kecil. Ia bisa mempertemukan warga yang terpisah. Ia bisa membuat isu penting mendapat perhatian. Akan tetapi tanpa tanggung jawab, media sosial juga bisa mengubah manipulasi menjadi hiburan harian.

Pakar Harus Hadir, Bukan Hanya Benar

Pakar tidak perlu berubah menjadi selebritas digital. Mereka tidak perlu meniru semua gaya pemengaruh. Tetapi mereka perlu belajar satu hal penting. Pemengaruh hadir di tempat publik berada. Mereka tidak menunggu seminar. Mereka tidak menunggu orang membaca laporan panjang. Mereka masuk ke layar ponsel, membuka percakapan, dan mengulang pesan sampai orang mengingatnya.

Pakar perlu melakukan hal serupa tanpa kehilangan martabat keilmuan. Isu sulit harus bisa dijelaskan dalam beberapa tingkat. Ada penjelasan singkat untuk publik umum. Ada penjelasan menengah untuk orang yang ingin memahami lebih jauh. Ada penjelasan lengkap untuk komunitas akademik. Dengan cara itu, ilmu tidak kehilangan kedalaman, walakin tetap memiliki pintu masuk yang mudah.

Pakar juga perlu berani mengatakan “kami belum tahu” ketika data belum cukup. Kejujuran seperti ini penting. Publik lebih mudah percaya kepada orang yang mengakui batas pengetahuannya daripada kepada orang yang selalu tampil seolah-olah memiliki semua jawaban.

Media juga memegang tanggung jawab besar. Redaksi tidak cukup menghadirkan pakar sebagai kutipan pendek di akhir berita. Media perlu memberi ruang bagi proses berpikir pakar. Pembaca perlu mengetahui bagaimana data dikumpulkan, mengapa satu kesimpulan diambil, apa batas argumennya, dan siapa yang memiliki pandangan berbeda. Dengan begitu, kepakaran tidak hadir sebagai perintah. Ia hadir sebagai kerja berpikir yang bisa diperiksa.

Warga Perlu Lebih Lambat Percaya

Arkian, publik juga tidak boleh menyerahkan akal sehat kepada algoritma. Setiap pengguna media sosial perlu bertanya sebelum percaya. Siapa yang bicara. Apa kepentingannya. Apa sumbernya. Apakah ia sedang menjual sesuatu. Apakah klaimnya bisa diperiksa. Apakah ia mengubah pengalaman pribadi menjadi kebenaran umum.

Pertanyaan semenjana itu penting karena ekonomi perhatian hidup dari reaksi cepat. Algoritma menyukai emosi. Pasar menyukai orang yang mudah diyakinkan. Politik menyukai kemarahan yang mudah diarahkan. Jika warga berhenti memeriksa informasi, mereka berubah menjadi pembeli keyakinan.

Pakar yang patah pucuk bicara meninggalkan ruang kosong. Pemengaruh yang lihai menjual mengisi ruang itu dengan cerita, wajah, dan produk. Kita tidak perlu membenci pemengaruh. Banyak dari mereka bekerja keras, kreatif, dan memberi manfaat. Walakin kita harus menolak keadaan ketika otoritas publik ditentukan oleh jumlah pengikut, bukan oleh tanggung jawab pengetahuan.

Kepakaran perlu turun dari menara, tetapi tidak boleh berubah menjadi dagangan kosong. Pemengaruh boleh memengaruhi publik, tetapi tidak boleh bebas dari tanggung jawab. Media sosial perlu menjadi ruang percakapan yang sehat, bukan pasar tempat rasa percaya diperjualbelikan setiap hari.

JAKARTA - Sejumlah ahli hukum dan praktisi kebijakan mengungkap potensi kriminalisasi terhadap keputusan yang berawal dari dua pasal tak sempurna di UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang digunakan oleh penegak hukum. Dampaknya, para pengambil keputusan tak punya keberanian berinovasi dan bertindak.

Hal itu terungkap dalam diskusi soft launching buku Buku Kriminalisasi Kebijakan di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

"Saya lihat yang lebih diutamakan oleh penegak hukum itu kerugian negaranya, sehingga demikian gampangnya mengkriminalisasi. Ini pasal keranjang sampah, siapa saja yang rugikan negara bisa (dipidanakan)," kata Lestantya R. Baskoro, editor Buku Kriminalisasi Kebijakan.

Dia menjelaskan bahwa ragam kasus kriminalisasi kebijakan bisnis sejauh ini berhulu pada dua pasal, yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Buku tersebut menggarisbawahi 12 kasus kriminalisasi terhadap pejabat publik dan BUMN terutama menggunakan dua pasal tersebut. Mereka di antaranya mantan Direktur PT Merpati Nusantara Airline Hotasi Nababan, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, mantan Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji, hingga mantan Dirut Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi.

Baskoro mengatakan, kasus-kasus dalam bukunya sering diputus berbeda-beda di tiap tingkatan dengan perbedaan pandangan hakimnya masing-masing soal konsep Business Judgement Rule (BJR). Konsep ini pada prinsipnya sudah dilindungi di UU Perseroan Terbuka. Namun, lagi-lagi, pengutamaan pemidanaan dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi membuat mereka mesti menjalani proses hukum yang melelahkan.

"Ada perbedaan di antara hakim soal konsep BJR ini. Saya khawatir seperti UU Pers juga, enggak semua hakim paham," ucapnya.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Yetty Komalasari Dewi menjelaskan bahwa Indonesia memang sudah mengadopsi konsep BJR, yang berasal dari Amerika Serikat, demi melindungi para pengambil keputusan bisnis.

Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas menyatakan Anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas kerugian dengan syaratnya bisa membuktikan secara kumulatif. Masalahnya, kata Yetty, dalam bisnis banyak faktor yang muncul tiba-tiba dan mesti dipertimbangkan secara cepat.

Meskipun, keputusan sebelumnya sudah diambil berdasarkan penilaian yang matang. Saat kerugian muncul akibat keputusan itu, kriminalisasi malah menghadang. "Bayangkan, direksi yang tidak tidur lebih banyak dari kita untuk mengurusi perusahaan, mengambil keputusan secara hati-hati, ada penilaian, sesuai kapasitas dia, tidak ada niat jahat, tapi akhirnya merugikan perseroan, dan dia bisa dipidana," tuturnya.

Asal Mula Pasal Kontroversial

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M. Hamzah menuturkan dua pasal bermasalah di UU Tipikor itu sebenarnya merupakan 'pasal gregetan' untuk menindak para penentang nasionalisasi perusahaan Belanda di era pasca-kemerdekaan.

"Tapi =ini kita gunakan terus sampai sekarang untuk tujuan lain tanpa kita memahami asbabun nuzul (konteks sejarah)-nya. Maka timbullah korban," ucapnya.

Chandra melanjutkan dua pasal bermasalah itu baru-baru ini sudah diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Masalahnya, kata dia, MK memutuskan yakni mengembalikan ke DPR untuk direvisi. "Waktu di MK saya bilang, kalau rumusan (pasal-pasalnya) seperti ini jualan pecel lele di pinggir jalan bisa jadi korupsi karena merugikan negara," ungkapnya.

Aktivis ICW Illian Deta Arta Sari mengatakan, masalah makin timbul saat dua pasal UU Tipikor itu diadopsi di KUHP terbaru dalam pasal 603 dan 604. Dua pasal baru ini kembali tak memiliki prinsip-prinsip lex certa (penerapan hukum rinci, jelas, tidak ambigu) dan lex stricta (penerapan hukum ketat, tidak karet).

Hal ini termasuk dalam hal ketidakjelasan soal makna perbuatan korupsi dan absennya unsur niat jahat (mens rea). Alhasil, kasus-kasus korupsi ditelusuri dengan permulaan di kerugian negara, bukan niat jahat.

Wakil Ketua KPK periode 2003-2007 Amien Sunaryadi menggarisbawahi mens rea merupakan salah satu inti yang mesti ada dalam pemidanaan. Ia pun mengkritik pandangan sejumlah penegak hukum yang menganggap sulitnya membuktikan niat jahat dengan dalih merupakan sesuatu dari dalam hati.

"Niat jahat itu memang tidak kelihatan, tapi evidence bisa dicari. Biasanya lewat komunikasi. Makanya di KPK itu digital forensik dibangun. Tim surveillance menguntit orang, kita punya rekamannya," jelas dia.

Dengan pemidanaan tanpa menyertakan niat jahat, Amien menyebut perekonomian Indonesia tak akan berkembang. Ia mencontohkannya dengan lifting minyak dan gas. Sebagai Kepala SKK Migas periode 2014 - 2018, Amien tahu betul ketakutan-ketakutan akan kriminalisasi kebijakan dari BUMN seperti PT Pertamina (Persero) dalam mengeksplorasi ladang-ladang minyak baru.

Buktinya, Indonesia memiliki 128 cekungan migas. Namun, belum separuhnya digarap. Eksplorasi migas, kata dia, berpotensi besar tak menghasilkan temuan sumber minyak. Rata-rata, hanya 3 dari 10 ladang migas yang dieksplorasi yang memberikan hasil. Yang jadi masalah, eksplorasi tujuh ladang lainnya yang tak memberikan hasil bisa dianggap kerugian negara.

"Indonesia tidak akan tumbuh bagus ekonominya kalau begini, karena 'Bumi, Air, dan Kekayaan Alam lainnya dipergunakan'. Berhenti di situ, (tidak sampai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat). Pejabat lebih memilih duduk-duduk, menunggu pejabat berikutnya menggantikan," ujar Amien.

Mantan Menko Perekonomian Sofyan A. Djalil menggarisbawahi soal efeknya yang serius pada krisis kepemimpinan di Indonesia. Ia pun mendorong edukasi yang lebih baik lagi bagi aparat-aparat penegak hukum dalam menerjemahkan aturan-aturan terkait perlindungan terhadap diskresi ini.

"Bisnis kan berisiko. Sementara Pemerintah juga harus punya kreativitas, punya added value. Karena kunci kemajuan itu adalah kreativitas, upaya untuk menyelesaikan masalah," tandasnya.

JAKARTA - Kewenangan peradilan dalam menangani kasus yang melibatkan anggota militer kembali memicu perdebatan. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah suatu perkara seharusnya diperiksa di peradilan umum atau peradilan militer.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila Agus Surono mengatakan, dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memahami dasar hukum dan sistem yang mengatur kewenangan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai proses penegakan hukum yang berjalan.

Secara konstitusional, kata dia, norma mengenai sistem peradilan di Indonesia diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan adanya empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA), salah satunya peradilan militer.

Ketentuan ini kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Sementara itu, pengaturan lebih spesifik mengenai peradilan militer hingga saat ini masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang tetap berlaku sebagai hukum positif.

"Keberadaan dan kewenangan peradilan militer memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya, Selasa (28/4/2026).

Dalam praktiknya, kata dia, sistem hukum militer memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sistem sipil, terutama dalam hal kecepatan penanganan perkara.

Pada kasus yang menjadi perhatian publik, langkah cepat yang dilakukan oleh aparat, termasuk penahanan terhadap oknum prajurit dalam waktu singkat, menunjukkan efektivitas mekanisme internal militer.

"Hal ini tidak terlepas dari peran atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang memiliki kewenangan besar dalam menjaga disiplin prajurit," katanya.

Sistem komando memungkinkan tindakan korektif dilakukan secara segera, sehingga potensi pelanggaran dapat ditangani tanpa penundaan yang berlarut.

"Seringkali muncul anggapan bahwa peradilan militer cenderung memberikan hukuman ringan atau melindungi anggotanya. Namun, berbagai fakta hukum menunjukkan sebaliknya," tegasnya

Dalam banyak kasus, justru terdapat pemberatan hukuman terhadap pelaku dari kalangan militer, termasuk sanksi tambahan seperti pemecatan tidak dengan hormat dan pencabutan hak pensiun. Bahkan, dalam sejumlah perkara, vonis yang dijatuhkan tergolong berat, seperti penjara seumur hidup hingga hukuman mati.

"Hal ini menunjukkan sistem peradilan militer memiliki mekanisme penegakan hukum yang tegas dan tidak serta-merta memberikan perlindungan terhadap pelanggaran," ujarnya.

Isu lain yang kerap disorot adalah transparansi dalam proses persidangan militer. Perlu dipahami bahwa pada prinsipnya, peradilan militer bersifat terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara yang berkaitan dengan rahasia negara.

Selain itu, sebagai bagian dari sistem peradilan nasional di bawah Mahkamah Agung (MA), peradilan militer juga berada dalam pengawasan internal dan eksternal, termasuk oleh Komisi Yudisial (KY). Dengan demikian, mekanisme kontrol terhadap proses peradilan tetap berjalan untuk menjamin akuntabilitas dan integritas.

Sejumlah kasus yang pernah ditangani peradilan militer memperlihatkan konsistensi dalam penegakan hukum. Vonis berat, termasuk penjara seumur hidup, pemecatan dari dinas militer, hingga hukuman mati, menjadi bukti bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran serius.

"Rekam jejak ini sekaligus membantah anggapan bahwa peradilan militer bersifat lunak atau tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi," tegasnya.

Peradilan militer merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam menjaga disiplin dan ketertiban di lingkungan militer. Memahami konteks, dasar hukum, serta mekanisme yang berlaku menjadi kunci agar masyarakat dapat menilai secara objektif setiap proses hukum yang berjalan.

"Peradilan militer bukanlah ruang impunitas, melainkan instrumen hukum negara yang dirancang untuk menegakkan keadilan, dan pertanggungjawaban secara cepat serta tegas terhadap pelanggar hukum di lingkungan keprajuritan," tandasnya.

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid bicara pijakan serta alat hukum yang paling konstitusional untuk dapat mengalokasikan dana sekitar Rp1,77 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi biaya penerbangan haji 2026 sebagai konsekuensi menanggung lonjakan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar dolar. Menurut dia, yang paling konstitusional bagi Presiden Prabowo Subianto adalah dengan mengambil kebijakan hukum luar biasa (extraordinary rule) berupa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Menurut dia, Perppu berfungsi sebagai tools atau alat hukum bagi pemerintah untuk bertindak cepat dan luar biasa "extraordinary actions" dalam situasi darurat dan mendesak dan ini merupakan pilihan kebijakan "Beleid" yuridis yang kuat bagi Presiden Prabowo untuk mengatasi kenaikan biaya penerbangan haji yang disebabkan kenaikan avtur. “Menurut hemat saya, kebijakan Perppu adalah produk hukum konstitusional presiden sangat related dengan kondisi objektif dan faktual adanya, karena secara objektif ada UU, tetapi tidak memadai untuk mengantisipasi kenaikan harga avtur,” ujar Fahri Bachmid kepada wartawan, Sabtu (18/4/2026).

Dia menambahkan, sedangkan di sisi yang lain jemaah haji sebagai warga negara dalam keadaan yang demikian tidak boleh menjadi korban atas situasi dan keadaan ini. “Sehingga negara dengan segenap kapasitasnya harus hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian, pada hakikatnya kehadiran negara dalam segala keadaan merupakan sebuah keniscayaan sebab negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk melindungi warganya, terutama saat menghadapi situasi yang kompleks seperti ini,” katanya.

Fahri menuturkan, kondisi saat ini, sudah memenuhi kualifikasi syarat objektif untuk menerbitkan Perppu sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan nomor 138/PUU-VII/2009. Dalam putusan tersebut, terdapat tiga parameter dari 'kegentingan yang memaksa'.

Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, terdapat kekosongan hukum, yang berarti undang-undang yang dibutuhkan belum ada atau UU yang ada tidak memadai dalam mengatasi suatu keadaan objektif.

Ketiga, terdapat kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang dengan prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama. “Perppu memungkinkan pemerintah meninjau kembali skema pembiayaan, termasuk usulan kenaikan harga avtur yang menyebabkan biaya penerbangan haji menjadi lebih tinggi, ditalangi oleh APBN. Bagi saya, keputusan biaya penerbangan haji yang ditanggung negara, sudah tepat secara hukum," kata Fahri.

Fahri menerangkan prinsip dasar Perppu berdasarkan optik keilmuan hukum tata negara. Perppu, kata Fahri, memang memiliki kemampuan untuk mengatasi keadaan ini. Presiden RI dapat menggunakan landasan konstitusional utama penerbitan Perppu, yaitu ketentuan Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945, yang spirit dasarnya adalah Hukum Keadaan Darurat (Staatnoodrecht).

Perppu adalah perwujudan dari Staatnoodrecht, di mana pemerintah bertindak cepat untuk menangani keadaan bahaya demi melindungi negara dan warga negara "Salus Populi Suprema Lex Esto". Namun Fahri menekankan, kewenangan ini harus diikuti dengan kecermatan.

"Kaidah penggunaan kewenangan konstitusional ini memang harus cermat dan hati-hati. Artinya, harus berangkat dari kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi berdasarkan suatu keadaan yang benar-benar objektif," jelas Fahri.

Fahri mengatakan Perppu dapat dipertimbangkan jika secara faktual, UU eksisting saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, menjadi tidak memadai mengantisipasi keadaan dan kondisi ekonomi global saat ini.

"Jika ada konsekuensi kenaikan avtur sehingga kebutuhan total penambahan biaya yang diperlukan Garuda dan Saudi Airlines sebesar Rp1,77 triliun mempunyai landasan perhitungan yang secara akademis dapat dipertanggungjawabkan, hal ini menjadi krusial agar Perppu yang kelak dikeluarkan oleh Presiden itu mempunyai tingkat legitimasi yang tinggi, baik dari aspek filosofisnya 'philosophische geltung' maupun dari aspek politisnya 'soziologische geltung'," pungkasnya.

JAKARTA - Pakar hukum tata negara Feri Amsari dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tani Nusantara ke Polda Metro Jaya . Ia dilaporkan seusai kritikannya terkait swasembada pangan pemerintah.

Laporan terhadap Feri teregister dengan nomor LP/B/2692/IV/2026/SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 17 April 2026. Feri Amsari dilaporkan terkait Pasal 264 KUHP tentang tindak pidana penyebaran berita bohong.

"Hari ini kami LBH Tani Nusantara melaporkan Bapak Feri Amsari atas dugaan tindak pidana pasal penyebaran hoaks dan penghasutan," kata Tim Advokasi LBH Tani Nusantara, Itho Simamora, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, pernyataan Feri Amsari yang dipersoalkan yakni kritikan yang menyebut pemerintah berbohong terkait swasembada pangan. Ia menilai pernyataan Feri itu menghasut dan memicu perpecahan.

"Pernyataan Feri Amsari itu menghasut tentang dan dapat menyebabkan memicu perpecahan di antara para petani dan pedagang di seluruh Indonesia. Karena pernyataan swasembada pangan itu, pernyataan bahwa pemerintah menyatakan bohong dan itu memicu keresahan masyarakat," ujarnya.



LBH Tani Nusantara melaporkan Feri Amsari ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pasal penyebaran hoaks dan penghasutan. Foto/Riyan Rizki Roshali

Ia menegaskan, pernyataan Feri itu keliru dan meresahkan. Sebab, kata dia, pihaknya mendapatkan data dari Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut RI surplus beras.

"Pernyataan Feri Amsari sebenarnya tidak ada impornya, dan faktanya data dari Kementerian Pertanian kita punya fakta itu berdasarkan tahun 2025 sampai 2026. Dan masalah swasembada pangan itu kita juga ada bukti surplus beras dari Kementerian Pertanian. Jadi di saat Feri Amsari bilang tidak swasembada, itu sangat meresahkan para petani," ucapnya.

Di tempat yang sama, Tim Advokasi LBH Tani Nusantara lainnya, Dedi menyatakan pihaknya merasa terganggu dengan statement Feri Amsari. "Kami berharap memang saudara Feri Amsari bisa membuktikan apa yang dia nyatakan. Bahwa kami menggunakan data-data dari BPS, kemudian kami mendapat informasi dari Kementan, saya pikir data itu cukup valid. Dengan statement-statement yang diberikan oleh Feri Amsari, ini akan menimbulkan kegaduhan," tuturnya.

Dedi menambahkan, pihaknya melampirkan sejumlah barang bukti, termasuk data digital yang berisikan pernyataan Feri terkait swasembada pangan.

iNews Media Group telah menghubungi Feri Amsari untuk dimintai tanggapannya terkait pelaporan tersebut. Namun, hingga berita ini dimuat belum ada tanggapan dari Feri Amsari.

JAKARTA - Guru Besar Universitas Jayabaya Yuhelson menekankan pentingnya pergeseran paradigma dalam hukum kepailitan di Indonesia. Dalam orasi ilmiahnya, dia memperkenalkan konsep Summum Bonum (kebaikan tertinggi) dan Via Pacis (jalan perdamaian) sebagai solusi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Temuan saya dalam orasi ini, pilihan tertinggi dalam kepailitan mewujudkan perdamaian demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Jika semua berakhir dengan likuidasi, sistem perekonomian kita bisa hancur," ujarnya melalui keterangannya, Jumat (17/4/2026$.

Dalam konteks kontemporer, dia menuturkan bahwa tujuan utama hukum kepailitan seharusnya bukan lagi mematikan unit usaha, melainkan menjaga keberlanjutan ekonomi. Istilah Summum Bonum dan Via Pacis (jalan perdamaian) sebagai ruh baru dalam penegakan hukum kepailitan di Indonesia, likuidasi harus diposisikan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).



Dia menjelaskan, salah satu contoh nyata keberhasilan konsep ini penyelamatan maskapai nasional, Garuda Indonesia. Dengan utang mendekati Rp100 triliun, jika menggunakan kacamata hukum klasik, Garuda seharusnya dilikuidasi.

"Namun, dengan konsep Summum Bonum, Garuda terselamatkan karena ada nilai historis dan keberlanjutan yang harus dipertahankan. Kita harus melihat melampaui angka utang," tuturnya.

Mengacu pada teori keadilan distributif dari John Rawls, Yuhelson menegaskan bahwa keadilan tidak hanya soal kepastian hukum semata, tetapi tentang mana kepentingan yang lebih besar untuk diutamakan.

Tantangan terbesarnya menyeimbangkan kepastian hukum bagi kreditor dengan upaya penyelamatan ekonomi negara. "Hukum kepailitan tidak berdiri sendiri, ia berkaitan erat dengan denyut nadi bisnis dan ekonomi nasional," pungkasnya.