JAKARTA - Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi Rusia untuk memperkuat kerja sama investasi jangka panjang di sektor energi . Kerja sama tersebut tidak hanya mencakup pasokan energi, tetapi juga investasi strategis dari pihak Rusia dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Moskow pada Senin (13/4/2026) lalu.

“Dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting, dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita,” ujar Menteri ESDM Bahlil, dikutip Jumat (17/4/2026).

Selain itu pemerintah juga tengah membahas lebih lanjut skema investasi yang akan masuk ke Indonesia, khususnya untuk proyek kilang dan storage yang dinilai memiliki nilai strategis tinggi. Proses finalisasi investasi tersebut masih memerlukan beberapa tahap pembahasan lanjutan antara kedua negara.

Rusia Siap Bangun Gudang Penyimpanan BBM di Indonesia



“Memang ada beberapa investasi mereka yang sudah siap untuk masuk, tetapi finalisasinya tunggu ada 1-2 putaran lagi dengan kami, khusus untuk menyangkut dengan kilang dan storage,” ungkapnya.

Menteri ESDM menjelaskan bahwa investasi yang direncanakan berada dalam skema kerja sama jangka panjang, baik melalui mekanisme antar pemerintah (government to government/G2G) maupun antar pelaku usaha (business to business/B2B).

“Kerja sama ini dilakukan dalam waktu jangka panjang ya. Jadi karena waktu kerja sama jangka panjang, jadi kita melakukan baik G2G maupun B2B. Menyangkut dengan storage merupakan bagian daripada kesepakatan yang kemarin kita lakukan,” lanjutnya.

Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendiversifikasi sumber energi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Dengan membuka peluang investasi dari berbagai negara, termasuk Rusia, Indonesia berupaya memastikan pembangunan sektor energi berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang juga diterapkan dalam kebijakan ekonomi dan investasi, dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.

“Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi kita boleh belanja di mana saja, selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita melakukan ajak kerja sama,” pungkasnya.

JAKARTA - Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang pada akhir Maret 2026 dinilai bukan sekadar agenda diplomatik biasa, melainkan langkah strategis untuk memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat global. Sejumlah kesepakatan dan nota kesepahaman (MoU) yang dihasilkan dalam forum bisnis Indonesia–Jepang disebut menjadi sinyal penting arah baru pembangunan ekonomi nasional.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai, hasil kunjungan tersebut mencerminkan penguatan kerja sama bilateral di sektor-sektor bernilai tambah tinggi. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut menunjukkan semakin matangnya posisi Indonesia dalam rantai nilai global.

Salah satu yang menjadi sorotan Komisi XI adalah peran Danantara Investment Management yang dinilai kian strategis dalam membangun ekosistem investasi nasional. Hal ini terlihat dari peluncuran Mandiri Aviation Leasing Fund, platform leasing pesawat pertama di Indonesia.

“Kami melihat kunjungan Presiden ke Jepang bukan sekadar diplomasi, tetapi juga economic statecraft. MoU yang lahir menunjukkan positioning Indonesia yang makin matang dalam rantai nilai global,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Ia juga menilai kerja sama antara Danantara Investment Management, SMBC Aviation Capital, dan Mandiri Investment Management sebagai langkah maju di sektor keuangan dan investasi. Kehadiran aviation leasing fund dinilai membuka peluang baru bagi Indonesia untuk masuk ke dalam rantai pasok global.

“Industri leasing pesawat adalah sektor padat modal, berstandar global, dan berorientasi jangka panjang. Dengan keterlibatan Danantara sebagai anchor investor, Indonesia tidak lagi hanya menjadi pasar, tetapi mulai mengambil peran sebagai pemain,” jelasnya.

Misbakhun menambahkan, struktur dana yang berskala institusional serta pengelolaan bersama dengan salah satu perusahaan leasing pesawat terbesar dunia mencerminkan peningkatan kualitas investasi nasional. Hal ini juga sejalan dengan upaya Komisi XI dalam mendorong pendalaman pasar keuangan (financial deepening).

Menurutnya, peran Danantara dalam berbagai kerja sama lintas sektor selama kunjungan Presiden ke Jepang menunjukkan transformasi fungsi lembaga tersebut. Tidak hanya sebagai investor, tetapi juga sebagai katalis pembentukan ekosistem.

“Kita melihat Danantara berperan sebagai platform builder. Ia menghubungkan BUMN, mitra global, dan pasar keuangan. Ini penting untuk mempercepat pembentukan kapasitas nasional,” ujarnya.

Ia menilai model kemitraan seperti pada aviation leasing dapat direplikasi ke berbagai kelas aset global lainnya, sekaligus memperluas sumber pembiayaan jangka panjang bagi ekonomi Indonesia.

Lebih lanjut, Misbakhun menekankan bahwa kerja sama Indonesia–Jepang yang diumumkan di Tokyo juga mencerminkan pergeseran arah pembangunan ekonomi nasional menuju sektor bernilai tambah tinggi, berbasis teknologi, dan berkelanjutan—mulai dari energi hingga manufaktur canggih dan sektor keuangan.

“Jika dijaga konsistensinya, dampaknya bukan hanya pada pertumbuhan, tetapi juga kualitas pertumbuhan. Ada transfer pengetahuan, penguatan institusi, dan peningkatan kredibilitas Indonesia di mata investor global,” katanya.

Komisi XI DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal agar kerja sama internasional dan inovasi pembiayaan seperti yang dilakukan Danantara tetap berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik, serta memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.

“Pada akhirnya, yang kita dorong adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu membawa Indonesia naik kelas. Langkah-langkah dalam kunjungan Presiden ke Jepang ini berada di jalur yang tepat,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan memangkas berbagai hambatan birokrasi. Hal itu dikatakan Presiden Prabowo saat berpidato dalam Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3).

Di hadapan para investor Jepang, Presiden secara khusus memuji efektivitas Gugus Tugas Khusus Debottlenecking. Satgas ini dibentuk untuk menjadi solusi cepat bagi para pengusaha yang menghadapi kendala administratif maupun hambatan bisnis lainnya di lapangan.

"Kami telah membentuk gugus tugas khusus, yang kami sebut Gugus Tugas Debottlenecking. Perusahaan mana pun di Indonesia, yang aktif di Indonesia, baik asing maupun domestik, yang merasa menghadapi penundaan, rintangan administratif, dieksploitasi, dapat langsung menghubungi Gugus Tugas ini," tegas Presiden Prabowo.

Investasi Jepang Rp370 Triliun Bakal Guyur Indonesia, Sektor Apa Saja?



Presiden menyebut, gugus tugas yang dipimpin Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, ini telah menunjukkan hasil nyata, dengan fokus utama menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih dan seringkali dianggap tidak rasional bagi pelaku usaha.

“Kami telah menyelesaikan banyak masalah karena langsung menangani masalah inti,” ungkapnya.

Presiden bahkan menyatakan siap menerima langsung keluhan pengusaha yang mengalami kendala bisnis. "Anda dapat langsung mengajukan keluhan kepada saya melalui duta besar, perwakilan, atau apa pun yang bersedia anda gunakan. Saya bersedia menerima keluhan," ujar Prabowo.

Sidang Debottlenecking, Purbaya Soroti Dugaan Kemplang Pajak Kapal Asing



Saat ini Satgas Debottlenecking sedang menangani hambatan investasi proyek LNG Blok Masela, salah satu investasi hulu migas terbesar yang dioperatori INPEX Corporation melalui anak usahanya INPEX Masela Ltd.

Ketika memimpin sidang Debottlenecking pada 24 Februari 2026, Menkeu Purbaya menegaskan, Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti aduan melalui kanal Debottlenecking secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.

"Sidang ini bukan hanya untuk menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu, memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha demi memperkuat iklim usaha yang sehat,” tukas Menkeu Purbaya.