Jakarta (ANTARA) - Gejolak global kembali menguji ketahanan ekonomi Indonesia, bukan hanya dalam hitungan angka, tetapi juga dalam kemampuan negara membaca arah risiko dan meresponsnya dengan strategi yang tepat.

Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, sejak akhir Februari 2026 telah menjalar jauh melampaui batas geografisnya.

Disrupsi energi di Selat Hormuz mendorong harga minyak mentah Brent mendekati 120 dolar AS per barel, sementara tekanan terhadap nilai tukar rupiah bergerak ke kisaran Rp16.900, hingga Rp17.058 per dolar AS.

Situasi ini bukan sekadar episode volatilitas biasa, melainkan peringatan serius tentang rapuhnya fondasi yang selama ini sudah dianggap cukup kokoh.

Dalam konteks ini, langkah awal pemerintah patut diapresiasi. Kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara, efisiensi mobilitas dan perjalanan dinas, refocusing belanja kementerian dan lembaga, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) lima hari, hingga penguatan agenda efisiensi energi menunjukkan bahwa respons tidak lagi bersifat reaktif, tetapi mulai mengarah pada pengelolaan risiko yang terukur.

Pendekatan ini menjadi sinyal penting bahwa negara hadir dengan kesadaran penuh atas kompleksitas tantangan yang dihadapi.

Hanya saja, fase ini baru permulaan. Tantangan yang sesungguhnya terletak pada daya tahan kebijakan tersebut jika tekanan global berlangsung lebih lama dan lebih dalam.

Pertanyaan kuncinya, bukan lagi apakah pemerintah telah bertindak, melainkan apakah paket kebijakan yang ada cukup untuk menjaga stabilitas APBN, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan kepercayaan pasar.

Di sinilah persoalan struktural yang selama ini sering terabaikan mulai terlihat. Indonesia memasuki tahun 2026 dengan bantalan fiskal yang relatif sempit, sementara ketergantungan terhadap impor energi masih tinggi.

Kombinasi ini menciptakan kerentanan ganda. Ketika harga minyak dunia melonjak, dampaknya tidak hanya terasa pada sektor energi, tetapi juga merembet ke fiskal, inflasi, dan daya beli masyarakat. Ketahanan energi, dalam perspektif ini, bukan lagi isu teknis sektoral, melainkan inti dari kedaulatan ekonomi.

Arah risiko

Simulasi dan riset yang dilakukan GREAT Institute memberikan gambaran yang semakin memperjelas arah risiko.

Dalam skenario moderat, ketika harga minyak berada di kisaran USD 93 hingga 97 per barel, defisit fiskal diperkirakan masih dapat dijaga pada rentang 3,25 hingga 3,55 persen dari PDB.

Ketika tekanan meningkat dan harga minyak bergerak ke rentang USD 105 hingga 120 per barel, defisit berpotensi melebar, hingga 3,80 sampai 4,30 persen dari PDB. Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari ruang fiskal yang semakin tertekan.

Peneliti ekonomi GREAT Institute Adrian Nalendra Perwira juga telah menekankan bahwa setiap skenario membutuhkan respons kebijakan yang berbeda.

Pada tahap awal, negara masih memiliki ruang untuk mengandalkan disiplin fiskal, reprioritisasi belanja, serta efisiensi program dengan multiplier rendah.

Kebijakan bekerja dari semua tempat (WFA) dan pengaturan program Makan Bergizi Gratis, bahkan berpotensi menghasilkan penghematan signifikan, mencapai puluhan triliun rupiah.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi strategi untuk menjaga stabilitas, tanpa harus mengambil keputusan yang mahal secara politik.

Ketika tekanan memasuki fase yang lebih berat, pilihan kebijakan menjadi semakin kompleks. Kenaikan harga BBM subsidi, misalnya, mulai muncul sebagai opsi yang tidak terhindarkan.

Kebijakan ini tentu membawa implikasi sosial yang besar, sehingga harus diiringi dengan skema kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok rentan.

Pada saat yang sama, kebutuhan efisiensi anggaran juga meningkat tajam, hingga mencapai lebih dari Rp125 triliun untuk menjaga defisit tetap terkendali.

Tiga satgas

Di tengah dinamika tersebut, usulan pembentukan tiga satuan tugas (satgas) strategis menjadi langkah yang patut dipertimbangkan secara serius.

Satgas Reformasi Utang diperlukan untuk mengelola risiko pembiayaan negara, mulai dari tenor, hingga biaya bunga.

Satgas Reformasi Penerimaan Negara menjadi kunci untuk menggali potensi penerimaan yang selama ini belum optimal, termasuk dari aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya tercatat.

Sementara itu, Satgas Credit Rating berperan menjaga komunikasi yang kredibel dengan investor dan lembaga pemeringkat, agar setiap kebijakan yang diambil tidak disalahartikan sebagai pelemahan disiplin fiskal.

Kredibilitas fiskal memang tidak cukup dijaga melalui angka semata. Maka yang harus diyakinkan kepada pasar adalah adanya peta jalan yang jelas dan masuk akal dalam mengelola utang, meningkatkan penerimaan, serta mengembalikan fiskal ke jalur konsolidasi.

Transparansi, konsistensi, dan keberanian untuk mengambil keputusan strategis menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan tersebut.

Lebih jauh lagi, krisis ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan lompatan kebijakan yang lebih mendasar. Ketahanan energi tidak bisa lagi dipandang sebagai agenda jangka pendek.

Penguatan kapasitas penyimpanan energi, reformasi subsidi yang adaptif terhadap fluktuasi harga minyak, pengembangan biofuel, hingga diversifikasi energi primer harus menjadi bagian integral dari strategi fiskal nasional.

Tanpa itu, Indonesia akan terus berada dalam siklus kerentanan yang sama setiap kali terjadi gejolak global.

Dalam perspektif yang lebih luas, konflik global ini memberikan pelajaran penting bahwa kedaulatan energi dan kesehatan fiskal adalah dua sisi dari mata uang yang sama.

Negara yang bergantung pada impor energi dan memiliki ruang fiskal terbatas akan selalu berada pada posisi paling rentan.

Oleh karena itu, respons terhadap krisis hari ini tidak boleh berhenti pada upaya stabilisasi jangka pendek, tetapi harus menjadi fondasi bagi reformasi struktural yang berkelanjutan.

Di titik inilah optimisme menemukan pijakannya. Indonesia memiliki kapasitas, pengalaman, dan sumber daya untuk melakukan transformasi tersebut.

Hal yang dibutuhkan adalah keberanian untuk melihat krisis bukan sebagai ancaman semata, melainkan sebagai peluang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Ketika kebijakan jangka pendek dan reformasi jangka panjang berjalan beriringan, maka setiap guncangan global tidak lagi menjadi sumber ketidakpastian, melainkan momentum untuk melompat lebih jauh menuju kemandirian dan ketahanan ekonomi yang sesungguhnya.

*) Yossi Martino adalah peneliti ekonomi GREAT Institute

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia sedang mengalami percepatan digital yang terasa di kehidupan sehari‑hari: internet makin mudah diakses, layanan publik kian terhubung, dan pembayaran nontunai menjadi kebiasaan baru.

Di saat yang sama, dunia menghadapi ketegangan geopolitik yang bisa berdampak langsung pada ekonomi dan stabilitas, terutama akibat memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Iran. Dalam situasi seperti ini, kemampuan Indonesia memanfaatkan kemajuan digital akan menentukan seberapa tangguh kita menghadapi guncangan global.

Fondasi digital Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menguat signifikan. Laporan asosiasi penyedia internet menunjukkan jumlah pengguna internet mencapai sekitar 229 juta orang pada akhir 2025, dengan penetrasi 80,66 persen dari populasi. Angkanya naik dari 2024 dan 2023, menandakan internet sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia, bukan sekadar pelengkap. Tren ini juga disertai penyempitan jarak akses antara kota dan desa, seiring meluasnya jaringan dan layanan digital di berbagai daerah.

Konektivitas bukan hanya soal jaringan seluler dan serat optik. Pemerintah juga mengoperasikan satelit SATRIA‑1 sejak Januari 2024 untuk memperkuat layanan publik di wilayah yang sulit dijangkau. Satelit berkapasitas 150 Gbps ini dirancang menyambungkan sekitar 37 ribu titik layanan (sekolah, puskesmas, kantor pemerintah, hingga pos keamanan) dengan pola kerja sama pemerintah dan swasta agar pembiayaan berkelanjutan. Pendekatan ini, sekaligus mengalihkan sebagian program akses internet lama agar lebih efisien, karena kini kapasitas satelit dimiliki sendiri dan tak sepenuhnya bergantung pada sewa dari operator lain.

Pada sisi transaksi, kebiasaan masyarakat juga berubah cepat. QRIS dan BI‑FAST membuat pembayaran digital kian mudah, murah, dan cepat. Bank Indonesia mencatat pada 2024 volume pembayaran digital mencapai 34,5 miliar transaksi (naik 36 persen dibanding tahun sebelumnya). Pertumbuhan paling mencolok terjadi pada QRIS yang melonjak sekitar 175 persen dalam satu tahun, sementara transaksi ritel BI‑FAST menembus 3,4 miliar transaksi. Fakta ini merupakan indikasi kuat bahwa pelaku usaha kecil, hingga besar, semakin nyaman bertransaksi tanpa uang tunai.

Kemajuan ini membawa tanggung jawab baru: data pribadi harus dilindungi, dan sistem harus aman. Undang‑Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) resmi berlaku mulai 17 Oktober 2024, dengan sanksi tegas bagi pelanggaran dan rencana pembentukan badan pengawas khusus. Tantangannya, pemahaman publik tentang hak privasi masih terbatas, sementara tak sedikit organisasi yang perlu berbenah soal keamanan siber agar kebocoran data tidak terulang.

Di luar negeri, cara perang modern pun berubah. Drone (pesawat tanpa awak) kini digunakan secara luas karena murah, lincah, dan sulit dideteksi. Laporan dari medan perang menunjukkan penggunaan koneksi satelit komersial untuk mengendalikan drone dari jarak jauh, sehingga sinyalnya lebih sulit diganggu. Ini contoh bagaimana teknologi yang awalnya dipakai sipil dapat masuk ke ranah militer dan mengubah peta pertahanan. Di banyak serangan, sasaran yang dihantam adalah infrastruktur penting (kilang, gudang bahan bakar, dan jalur logistik) dengan biaya serangan yang relatif rendah, namun berdampak tinggi.

Dimensi lain yang tak kalah berbahaya adalah serangan siber. Sejak kasus Stuxnet terkuak pada 2010 (ketika kode komputer merusak peralatan industri penting) dunia menyadari bahwa serangan siber bisa menimbulkan kerusakan fisik nyata, bukan sekadar mencuri data. Sejak itu, banyak negara mengembangkan kemampuan siber untuk meretas, memata‑matai, atau melumpuhkan sistem lawan. Berbagai kajian menempatkan Iran sebagai pemain yang makin aktif di dunia maya, meski masih berada di bawah kekuatan siber negara lain, seperti Amerika Serikat dan Israel.

Dalam konteks memanasnya AS–Iran, berita sepanjang 2025 hingga awal 2026 menggambarkan peningkatan latihan militer, operasi udara, hingga insiden drone di sekitar aset militer AS. Pada 28 Februari 2026, sejumlah laporan menyebut serangan AS–Israel ke Iran direspons dengan tembakan rudal dan serangan udara Iran ke beberapa lokasi di kawasan, memicu penutupan wilayah udara dan peringatan darurat di banyak tempat. Situasi seperti ini memperlihatkan betapa cepat eskalasi terjadi ketika kedua pihak mengerahkan kemampuan senjata modern, termasuk rudal dan drone jarak jauh.

Risiko lain yang mungkin muncul adalah gangguan di Selat Hormuz, jalur sempit yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Berbagai analisis memaparkan bahwa Iran memiliki beragam cara untuk menghambat pelayaran, meski menutup total selat dalam waktu lama dipandang sulit. Penghentian sementara saja sudah cukup untuk mengguncang harga energi dunia dan menekan perekonomian banyak negara, termasuk Indonesia.

Apa arti semua ini bagi Indonesia? Pertama, semakin digitalnya layanan publik dan keuangan membuat keamanan siber bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Kita perlu memastikan layanan berbasis SATRIA‑1 aman dari serangan, pusat data pemerintah terlindungi, dan sistem pembayaran nasional tangguh menghadapi upaya peretasan. Penegakan UU PDP harus menjadi tulang punggung kepercayaan publik: badan pengawas perlu segera berjalan, organisasi wajib menunjuk petugas pelindungan data, dan insiden harus dilaporkan serta ditangani cepat.

Kedua, ketegangan di Timur Tengah bisa berimbas pada harga energi dan biaya logistik. Indonesia perlu skenario cadangan: diversifikasi pasokan, penyangga stok, dan koordinasi dengan pelaku migas serta pelayaran agar dampak ke dalam negeri dapat diredam. Kesiapan infrastruktur menerima perubahan rute dan biaya asuransi yang naik juga penting, karena sektor ini langsung bersentuhan dengan biaya transportasi dan harga barang.

Ketiga, perubahan pola perang menuntut perlindungan objek vital dari ancaman drone. Pendekatan berlapis yang memadukan deteksi, pengacau sinyal, penangkapan fisik, hingga prosedur keamanan sederhana di fasilitas energi, pelabuhan, pembangkit listrik, dan stasiun satelit sudah menjadi kebutuhan. Penguatan ini membuka peluang kerja sama industri dalam negeri untuk memasok perangkat dan layanan keamanan yang sesuai kebutuhan lapangan.

Meski tantangannya besar, peluangnya tak kalah luas. SATRIA‑1 bersama perluasan jaringan darat memberi kesempatan untuk pemerataan layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi sampai ke desa. QRIS dan BI‑FAST membantu pelaku usaha kecil masuk ke ekonomi formal, memperluas akses pembiayaan, dan menekan biaya transaksi. Bila ditopang perlindungan data dan keamanan yang kuat, ekosistem ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan tahan guncangan.

Agar semua itu terwujud, langkah‑langkah sederhana tapi konsisten perlu diprioritaskan. Aturan pelaksana UU PDP harus dipercepat agar ada kepastian cara melindungi data masyarakat; lembaga teknis yang khusus mengawasi keamanan sistem industri perlu diperkuat dan rutin melakukan latihan bersama menghadapi skenario serangan siber maupun gangguan drone. Di saat yang sama, pemerintah daerah dan kementerian dapat memperluas penggunaan QRIS/BI‑FAST untuk layanan publik, seperti transportasi dan retribusi, sehingga manfaat efisiensi terasa langsung oleh warga dan pelaku usaha.

Gambaran besarnya jelas. Indonesia sedang berada di jalur yang tepat untuk menjadi kekuatan ekonomi digital di kawasan. Hanya saja, dunia di luar sana sedang bergejolak, dan cara perang sudah berubah.

Dengan memperkuat perlindungan data, keamanan siber, dan keselamatan infrastruktur, Indonesia bukan hanya siap menghadapi badai, tetapi juga mampu memetik manfaat terbesar dari transformasi ini. Jalan ke depan adalah keseimbangan antara berlari maju dalam inovasi dan berjaga agar pijakan tetap kokoh.

*) Dr Joko Ruriantoadalah profesional di bidang telekomunikasi, aktif menulis jurnal pemasaran strategis dan literasi teknologi digital dalam praktik bisnis modern

Copyright © ANTARA 2026