JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan impor 105.000 mobil pikap dan truk dari India tetap berjalan. Kendaraan tersebut digunakan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Sebanyak 3.135 koperasi yang telah rampung pembangunannya sudah menerima fasilitas kendaraan. Setiap koperasi memperoleh satu unit truk dan satu unit pikap.

"Iyalah (impor) tetap jalan," kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Pengadaan kendaraan dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Total 105.000 unit terdiri dari 35.000 pikap 4x4 dari Mahindra & Mahindra Ltd. serta 35.000 pikap 4x4 dan 35.000 truk roda enam dari Tata Motors.

Ferry menjelaskan, penyaluran kendaraan dilakukan bertahap. Distribusi mengikuti kesiapan fisik koperasi, termasuk gudang dan fasilitas pendukung.

Sekitar 34.000 koperasi masih dalam tahap pembangunan. Penyelesaian ditargetkan dalam satu hingga dua bulan ke depan.

"Ini 105.000 (kendaraan) totalnya, tapi kan (diberikan) secara bertahap, begitu ada Koperasi Desa Merah Putih-nya rampung, bangunan fisik, gudang, dan alat kelengkapannya langsung dilengkapi dengan sarana truk dan pikap," ucapnya.

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao De Sousa Mota menyebut faktor harga menjadi pertimbangan utama impor. Harga pikap 4x4 di pasar domestik dinilai tinggi, sementara produk dari India lebih kompetitif.

Ia menilai langkah ini menghemat anggaran negara dalam jumlah besar. Penghematan diperkirakan mencapai sekitar Rp 46,5 triliun.

"Pertama masalah harga. Produk-produk yang ada, baik dari manapun yang men-supply pasar Indonesia, harganya kalau 4x4 sangat mahal," ungkapnya saat ditemui Kompas.com di kantornya, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

"Jadi dengan mengambil dari India, itu kita menjadi jalan tengah. Jadi adil untuk kita menggunakan biaya anggaran APBN ini secara bijak. Karena kita beli dengan harga yang hampir setengahnya lebih murah daripada produk-produk yang ada di pasaran Indonesia," jelas dia.

Rencana impor tersebut sempat menuai polemik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana tersebut.

"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (23/2/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, mengaku tidak mengetahui secara persis pembelian 105.000 pikap dari India.

Pembelian mobil pabrikan luar negeri itu diketahui dilakukan perusahaan negara PT Agrinas Pangan Nusantara untuk keperluan operasional Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Pengakuan itu Ferry sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi VI DPR RI, Rabu (11/3/2026).

“Kami tidak mengetahui secara persis karena itu soal Agrinas Pangan yang melaksanakan kegiatan dengan pihak produser dari India,” kata Ferry di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ferry mengatakan, Kementerian Koperasi telah menyerahkan pengerjaan pembangunan fisik gerai dan gudang Kopdes Merah Putih kepada PT Agrinas Pangan Nusantara.

Tidak hanya fisik, pekerjaan untuk memenuhi kelengkapan koperasi termasuk ketersediaan angkutan juga diserahkan kepada perusahaan pelat merah tersebut.

“Ada yang bersifat khusus yang mengenai soal kelengkapannya, di situ juga termasuk di dalamnya adalah soal pengadaan kendaraan,” ujar Ferry.

Berbeda dengan pengadaan pikap India, Ferry mengaku Kementerian Koperasi mendapatkan informasi dan bisa memantau sendiri bagaimana pelaksanaan pembangunan gerai dan gudang koperasi.

Ia menyatakan, jika memang anggota Komisi VI mendapatkan temuan atau indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut, pihaknya siap menerima berbagai masukan.

Ferry juga menyatakan Kementerian Koperasi tetap memiliki tanggung jawab meskipun telah menyerahkan pekerjaan pembangunan gerai kepada PT Agrinas Pangan Nusantara.

“Kami yang melaksanakan pemberian pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan tentu kami ikut punya tanggung jawab di sini untuk memastikan bahwa pembangunan fisik gudang gerai dan kelengkapannya,” tutur Ferry.

Dalam rapat tersebut, sedianya anggota Komisi VI hendak meminta penjelasan dari pihak PT Agrinas Pangan Nusantara menyangkut proses pembangunan maupun pembelian 105.000 pikap India.

Namun, rapat akhirnya ditunda lantara Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota absen dengan alasan sakit.

Jajaran Agrinas Pangan Nusantara yang hadir menjelaskan kondisi Joao sudah tampak tidak sehat sejak rapat di kantor pada malam terakhir.

“Untuk Bapak Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara saat ini dalam kondisi sakit. Semalam sebenarnya saat kami rapat sudah berjaket dan sudah berkeringat dingin dan setelah kembali demam tinggi,” kata dia.

Diketahui, perusahaan negara, Agrinas Pangan Nusantara tengah menjadi sorotan karena telah meneken kontrak pembelian 105.000 pikap buatan India.

Joao mengaku telah membayar uang muka (down payment/DP) pembelian pikap itu 30 persen dari nilai kontrak.

Artinya, dari total nilai kontrak Rp 24,66 triliun pihak Agrinas telah membayar Rp 7,39 triliun.

"Kami dalam melakukan pengadaan tersebut karena kami dengan iktikad baik kami tidak pernah memikirkan penalti pembatalan tersebut," kata Joao di Menara Yodya, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Adapun mobil yang diimpor terdiri dari 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), serta 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Joao mengeklaim, dengan mengimpor kendaraan dari India pemerintah menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 43 triliun.

"Kalau menggunakan e-katalog itu cost-nya sudah kami hitung sekitar Rp 121 triliun. Tetapi dengan kami menggunakan direct buying kepada perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik langsung, kami bisa mengefisiensikan sekitar Rp 43 triliun," kata Joao.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan pihaknya tidak mengetahui soal impor 105.000 unit mobil pikap asal India yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Ferry menjelaskan pelaksanaan KopDes Merah Putih merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 yang kemudian diterjemahkan melalui surat keputusan bersama empat kementerian, Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Berdasarkan keputusan tersebut, Kemenkop memberikan pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk melaksanakan pembangunan fisik gudang, gerai, beserta kelengkapannya.

Ferry menuturkan, dalam pelaksanaannya, Agrinas Pangan menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gudang, termasuk pengadaan alat kelengkapan pendukung.

Namun demikian, Ferry menyampaikan terdapat beberapa aspek yang bersifat khusus dalam proyek tersebut, termasuk terkait pengadaan kendaraan operasional.

“Ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan, tetapi ada yang bersifat khusus yang mengenai soal kelengkapannya. Di situ juga termasuk di dalamnya adalah soal pengadaan kendaraan. Nah itu memang yang tadi sempat kami sampaikan bahwa kami tidak mengetahui secara persis karena itu soal Agrinas Pangan yang melaksanakan kegiatan dengan pihak produsen dari India,” terangnya.

Kendati demikian, lanjut dia, Kemenkop tetap melakukan pemantauan terhadap pembangunan fisik gudang, gerai, dan kelengkapannya yang tengah berlangsung.

Dia menambahkan, pihaknya juga menerima berbagai masukan dan informasi terkait progres pembangunan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri terhadap proyek tersebut.

“Secara umum, kami yang melaksanakan pemberian pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan, tentu kami ikut punya tanggung jawab di sini untuk memastikan bahwa pembangunan fisik gudang gerai dan kelengkapannya itu bisa sesuai dengan Inpres No. 17 Tahun 2025,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 pikap dari India senilai Rp24,66 triliun untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Aksi ini seiring adanya ruang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025, Agrinas diberikan ruang untuk menunjuk langsung terkait pengadaan barang untuk Kopdes Merah Putih.

Inpres yang diterbitkan pada 22 Oktober 2025 itu menugaskan Agrinas untuk melaksanakan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Kopdes Merah Putih.

Secara khusus untuk Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Inpres yang ditandatangani Presiden Prabowo itu menugaskan untuk melaksanakan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Kopdes Merah Putih sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Inpres juga memberi ruang Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara melaksanakan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Kopdes Merah Putih melalui swakelola dan/atau penyedia dengan skema padat karya serta pemilihan penyedia dilakukan melalui metode penunjukan langsung.

Meski ada ruang penunjukan langsung, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengklaim pengadaan pikap untuk Kopdes Merah Putih telah dilaksanakan melalui seleksi terbuka. Agrinas mengajak sederet produsen kendaraan niaga dalam negeri untuk ikut tender, sebelum akhirnya memutuskan untuk impor 105.000 unit pikap asal India.

Joao menjelaskan, sejumlah pabrikan yang telah diajak ikut tender pengadaan kendaraan untuk Kopdes Merah Putih itu meliputi merek Jepang hingga China. Meski demikian, dalam implementasinya, Agrinas Pangan tidak mencapai kesepakatan dengan sejumlah produsen kendaraan niaga lokal, terutama terkait aspek harga dan kapasitas pasokan.

“Klarifikasi terkait isu bahwa kami tidak memberikan kesempatan kepada produsen lokal, itu tidak benar. Dalam bisnis, wajar jika tidak terjadi kesepakatan,” ujar Joao di Jakarta pada beberapa waktu lalu, Selasa (24/2/2026).

Adapun, di segmen pikap berpenggerak dua roda (4x2), dia mengatakan, Agrinas juga sudah mengundang sejumlah pabrikan, seperti Daihatsu dengan model Gran Max, maupun Suzuki dengan model Carry andalannya.

Kendati demikian, harga yang ditawarkan menurutnya hampir setara dengan pikap 4x4 yang diimpor dari India. Joao menambahkan, isu utama lainnya adalah Agrinas melakukan pembelian dalam jumlah besar sehingga skema yang ditawarkan dilakukan secara bulk atau gelondongan.

Namun, menurutnya pabrikan pikap lokal itu tidak memberikan harga khusus sehingga Agrinas terpaksa memilih mendatangkan dari India.

“Seharusnya, kami diberikan harga lebih ekonomis dan efektif sesuai anggaran. Namun, hingga akhir, sebagian besar produsen lokal tetap menghitung harga per unit seperti di pasar reguler, jadi menurut saya tidak fair,” jelasnya.

Sementara itu, untuk segmen truk ringan (light duty truck), Agrinas Pangan juga telah mengundang sejumlah pabrikan, seperti Mitsubishi Fuso, Hino, Isuzu hingga Foton. Namun, setelah dilakukan kualifikasi dan negosiasi, pabrikan truk lokal yang memenuhi syarat hanya mampu memiliki kapasitas maksimal produksi 45.000 unit.

Secara terperinci, jumlah kemampuan produksi pabrikan lokal itu terdiri dari Mitsubishi Fuso yang mampu memasok 20.600 unit, Foton Aumark 13.500 unit, Hino 10.000 unit, hingga Isuzu 900 unit.

"Menimbang keterbatasan produksi dalam negeri, maka perseroan mengimpor untuk memenuhi kebutuhan Kopdes Merah Putih sejumlah 35.000 unit truk dari Tata Motors India," jelasnya.

Secara terperinci, sebanyak 35.000 unit mobil pikap Scorpio dipasok oleh produsen otomotif Mahindra. Sementara itu, 70.000 unit lainnya disuplai oleh Tata Motors India, yang terdiri atas Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7 masing-masing 35.000 unit.

Joao mengklaim Agrinas menghemat anggaran hingga Rp46,5 triliun dari kebijakan impor 105.000 unit pikap utuh (completely built up/CBU) asal India.

Kekhawatiran Moral Hazard

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa dengan adanya Inpres 17/2025, Agrinas memang bisa melakukan pengadaan barang untuk Kopdes Merah Putih dengan penunjukan langsung. Namun, kondisi tersebut merupakan diskresi dan menciptakan preseden yang kurang sehat.

Sebab, secara regulasi umum, ambang batas penunjukan langsung dalam pengadaan barang pemerintah dibatasi maksimal Rp200 juta. Tujuannya adalah untuk menjaga transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam penggunaan anggaran publik.

"Oleh karena itu, ketika muncul diskresi melalui Inpres 17/2025 yang memberikan kewenangan khusus kepada Dirut Agrinas untuk melakukan penunjukan langsung pada proyek dengan nilai yang sangat besar, hal ini secara tata kelola tentu menimbulkan pertanyaan yang wajar," ujar Yusuf kepada Bisnis, Kamis (24/2/2026).

Diskresi pada dasarnya merupakan instrumen yang sah dalam kondisi tertentu. Akan tetapi, menurutnya tanpa mekanisme pengawasan yang kuat dan transparansi yang memadai, berpotensi menciptakan preseden yang kurang sehat.

Adapun, jika tidak dilakukan proses pengadaan barang yang terbuka dan kompetitif dapat menghilangkan mekanisme pembanding harga dan kualitas, sehingga risiko moral hazard menjadi lebih tinggi, kolusi, maupun kemungkinan kompromi terhadap kualitas barang yang diadakan.

"Dalam konteks ini, persoalan utamanya bukan semata pada legalitas kebijakan, melainkan pada aspek akuntabilitas publik, karena masyarakat tidak memiliki tolok ukur yang jelas untuk menilai apakah harga dan spesifikasi yang disepakati benar-benar merupakan pilihan yang paling efisien dan menguntungkan bagi negara," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya akan mengawasi potensi korupsi impor 105.000 pikap dari India untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Setyo menjelaskan bahwa lembaga antirasuah mempunyai kajian peta kerawanan korupsi sehingga potensi korupsi dapat segera dicegah.

"Kami sifatnya kita melihat apa selama itu masih sifatnya potensi, belum ada, kan kami punya ada namanya risk assessment korupsi atau RCA, Risk Corruption Assessment," katanya dikutip pada Rabu (25/2/2026).

Dia menuturkan bahwa kajian itu diharapkan tidak terjadi pelanggaran tindak pidana korupsi atas pengadaan impor pikap.

Dia juga meyakini pemerintah telah melaksanakan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat, mengingat ini merupakan program strategis di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto.

"Kalau yang tadi itu ya saya lihat pemerintah sudah merespons, dengan pemerintah sudah merespons kita tunggu saja langkah-langkah berikutnya. Saya kira mereka, pemerintah sudah tahu apa yang terbaik untuk menjaga agar program strategis ini bisa berjalan dengan baik dan berguna bermanfaat untuk seluruh masyarakat gitu," jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, PT Agrinas Pangan berencana mengimpor 105.000 unit pikap asal India dengan nilai kontrak sekitar Rp24,66 triliun.

Secara terperinci, sebanyak 35.000 unit mobil pikap Scorpio dipasok oleh produsen otomotif Mahindra. Sementara itu, 70.000 unit lainnya disuplai oleh Tata Motors India, yang terdiri atas Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7 masing-masing 35.000 unit.

Rencana tersebut mendapat kritik dari berbagai pihak seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan DPR RI, terutama di tengah tekanan terhadap industri otomotif nasional sepanjang 2025. Karena menuai polemik, DPR meminta pemerintah menunda upaya impor pikap dari India ini.

Menanggapi kritik ini, Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan akan mengikuti arahan dan instruksi jika memang impor pikap dari India harus ditunda.

"Kami akan ikuti, manut saja. Apa pun keputusannya, kami yang penting bekerja saja untuk negeri dan masyarakat," ujar Joao dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan untuk menunda impor 105 ribu mobil pikap dari India dalam rangka pemenuhan kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Pernyataan itu merespons permintaan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang sebelumnya meminta pemerintah menunda rencana impor tersebut.

"Karena saya ini BUMN, saya pasti taat kepada pemerintah dan rakyat. Kami setia kepada negara dan rakyat, bukan kepada individu atau kelompok tertentu yang menolak," ujar Joao di Yoda Tower, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Ia menegaskan, Agrinas akan tetap melaksanakan kebijakan selama mendapat dukungan negara. Namun, jika pemerintah dan DPR memutuskan untuk menghentikan impor tersebut, pihaknya siap mengikuti keputusan itu.

"Selama negara mendukung apa yang kami lakukan, akan kami laksanakan. Tapi kalau negara dan DPR mengatakan harus dihentikan, kami hentikan dengan segala risikonya," katanya.

Joao juga berencana mengatur pertemuan dengan Dasco untuk menyerahkan dokumen kontrak serta penjelasan lengkap terkait pengadaan tersebut. Ia ingin memastikan DPR mendapatkan informasi secara menyeluruh.

"Dokumen yang sudah saya punya ini ditambah dengan kontrak akan saya sampaikan kepada Pak Dasco. Mungkin selama ini beliau hanya mendengarkan dari satu sisi. Saya akan mencari waktu beliau dan saya pasti loyal dan taat 100 persen," ujarnya.

Dasco sebelumnya meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India tersebut.

Menurutnya, penundaan perlu dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto masih melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Ia menyebut Presiden akan membahas secara rinci rencana impor tersebut, termasuk mempertimbangkan kesiapan industri dalam negeri.

"Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/2) lalu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menunda rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Pak Dasco ada komentar katanya kemarin, kami ikuti Pak Dasco saja,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Purbaya berpendapat Presiden Prabowo Subianto memiliki pendirian yang jelas terkait rencana tersebut, bahwa Presiden ingin menggalakkan industri dalam negeri.

“Menurut saya, harusnya sih Presiden juga tujuannya adalah menggalakkan industri dalam negeri. Saya pikir Presiden posisinya clear dalam hal ini,” ujar dia.

Dasco sebelumnya berpesan kepada pemerintah agar menunda rencana impor tersebut.

Menurut dia, rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri. Dirinya pun meyakini Presiden akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut.

Selain itu, ia menilai Presiden juga akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri.

“Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/2).

Kabar mengenai langkah impor pikap oleh PT Agrinas Pangan Nusantara diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026. M&M mengumumkan akan menyuplai 35.000 unit pikap Scorpio ‎.

Pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota kepada media di tanah air mengonfirmasi impor 105.000 mobil dari perusahaan India tersebut.‎

Ratusan ribu kendaraan tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari M&M, kemudian 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Namun, Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan perusahaannya siap mengikuti pesan dari DPR RI untuk menunda impor mobil pikap dari India.

Ia pun memastikan tindak lanjut terhadap unit yang telah tiba di Indonesia tetap menunggu arahan resmi dari pemerintah sebelum digunakan atau didistribusikan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap sumber dana PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor 105 ribu mobil pikap dari India. 

Menurut Purbaya, dana tersebut berasal dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Nantinya, ratusan ribu pikap itu digunakan untuk operasional Koperasi Desa/Kelaurahan merah Putih (KDMP).

Purbaya menjelaskan pendanaan KDMP diperoleh melalui pinjaman ke bank-bank Himbara, termasuk pengadaan pikap untuk operasionalnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki kewajiban untuk mencicil pinjaman tersebut setiap tahun.

"Komposisi dana (Koperasi) Merah Putih adalah mereka meminjam uang dari bank Himbara. Kewajiban saya di Kemenkeu adalah setiap tahun kira-kira akan menyicil pinjamannya sebesar Rp40 triliun selama enam tahun ke depan," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (24/2).

Namun, ia memastikan skema tersebut tidak akan menambah beban fiskal baru. Pasalnya, pembayaran cicilan dilakukan melalui realokasi anggaran yang sebelumnya sudah ada, termasuk dari Dana Desa.

"Untuk saya sih risikonya clear, enggak ada tambahan dari sisi fiskal karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa. Setiap tahun pun memang kita belanja segitu, cuma sekarang cara belanjanya berubah," jelasnya.

Purbaya memang telah mematok pengalokasian anggaran Dana Desa 2026 sebanyak 58,03 persen untuk pembangunan KDMP atau Kopdes Merah Putih.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 dan berlaku sejak diundangkan pada 12 Februari lalu.

"Penyesuaian alokasi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah mendukung implementasi KDMP. Di mana, angka penyesuaian tersebut dihitung sebesar 58,03 persen dari pagu Dana Desa setiap Desa, atau senilai Rp34,57 triliun," menurut pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026.

Aturan itu menyebut pengalokasian Dana Desa akan diprioritaskan untuk mendukung pembangunan keberlanjutan, seperti penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, serta peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa.

Bisnis.com, JAKARTA — Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) merencanakan aksi demonstrasi pada 4 Maret 2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, untuk menuntut pencairan tunjangan hari raya (THR) hingga pembatalan impor 105.000 mobil pikap asal India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa terkait THR, pihaknya hendak menuntut adanya kejelasan dan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak membayar THR para karyawannya. Dia mencontohkan kasus di PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) serta dugaan hal serupa di pabrik produsen Mie Sedaap.

“Kasus PT Mie Sedaap itu adalah contoh yang paling terkini, dan juga kasus PT Pakerin, ya. Itu terulang kembali sama dengan tahun-tahun yang lalu,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Selasa (24/2/2026).

Lebih lanjut, pihaknya juga meminta kepada DPR dan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengenakan pajak kepada buruh yang menerima THR, serta menuntut pencairan THR dilakukan H-21 sebelum Idulfitri.

Menurut Said, pencairan THR perlu dilakukan lebih awal dari usulan H-14 yang dikemukakan DPR maupun ketentuan pencairan maksimal H-7 oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pasalnya, dia menuding ada modus sejumlah perusahaan untuk menghindari pembayaran THR dengan merumahkan karyawan.

“Baru-baru ini kita mendengar pabrik Mie Sedaap merumahkan karyawannya sebelum lebaran untuk menghindari pembayaran THR. Nanti habis lebaran baru dipanggil ulang untuk masuk kembali. Jadi ini modus yang dilakukan oleh perusahaan,” ujar Said.

Terkait impor mobil pikap dari India, dia menegaskan bahwa rencana PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh otomotif di Tanah Air.

Said mengungkapkan bahwa KSPI telah menerima laporan dari serikat pekerja anggota di berbagai perusahan otomotif terkait ancaman PHK karena pengurangan produksi. Menurutnya, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi justru dapat tercipta apabila 105.000 mobil tersebut dikerjakan oleh produsen dalam negeri, alih-alih mengimpor.

“Output lainnya dalam aksi tersebut adalah memastikan batalkan rencana pembelian 105.000 mobil pickup dari India. Berikan kepada produsen-produsen dalam negeri ini, karena mengancam PHK buruh-buruh di Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, KSPI juga membawa tuntutan lain seperti pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), revisi UU Ketenagakerjaan, hingga penghapusan tenaga kerja alih daya (outsourcing) dan upah murah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menyebut ribuan buruh akan menggelar demonstrasi guna menuntut impor 105.000 pikap dari India dibatalkan.

KSPI merencanakan aksi itu digelar di depan Gedung DPR RI pada 4 Desember mendatang jika sejumlah tuntutan pembatalan impor pikap tidak dipenuhi.

“Output lainnya dalam aksi tersebut adalah memastikan batalkan rencana pembelian 105.000 mobil pickup dari India,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Selasa (24/2/2026).

Menurut Said, rencana perusahaan negara, PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 pikap India untuk kebutuhan Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes) Merah Putih itu hanya membuat buruh India senang.

Sementara, pekerja sektor industri otomotif di Indonesia justru terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Padahal, dana yang digunakan untuk membeli 105.000 pikap senilai Rp 24,66 triliun itu berasal dari uang rakyat.

“Ini karena mengancam PHK buruh-buruh di Indonesia, hanya membahagiakan buruh India dan menggunakan uang pajak, uang pajak daripada buruh dan rakyat Indonesia untuk negara lain,” ujar Said.

Selama beberapa waktu terakhir, pos pengaduan Partai Buruh dan KSPI, Posko Oranye, telah menerima aduan dari pekerja industri otomotif tanah air.

Mereka merupakan karyawan di pabrik mobil Toyota, Daihatsu, Suzuki, dan Hino Motor yang tergabung dalam KSPI.

“(Mereka) menyatakan bahwa di perusahaan-perusahaan mobil mereka ini punya potensi terancam PHK,” tutur Said.

PHK massal itu berpeluang terjadi karena impor 105.000 pikap dari India membuat produksi industri otomotif dalam negeri berkurang.

Padahal, saat ini di Indonesia sedang ramai terjadi kasus PHK yang ditandai dengan 100.000 kasus PHK pada 2025, PHK PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin), dan ratusan karyawan Mie Sedaap dirumahkan.

Padahal, kata Said, jika kebutuhan 105.000 pikap dipenuhi dari pabrik lokal akan memicu pertumbuhan ekonomi dan memperpanjang kontrak pekerja.

“105.000 pickup itu kalau diproduksi di dalam negeri di produsen-produsen mobil tadi, itu akan memperpanjang kontrak buruh-buruh yang bekerja di pabrik mobil di Indonesia. Kok malah dikasih ke India? Ini gimana sih cara berpikirnya?” sentil Said.

Diketahui, Agrinas Pangan Nusantara telah meneken kontrak pembelian 105.000 pikap itu dari dua pabrikan India yakni Mahindra & Mahindra (M&M) Ltd dan Tata Motors.

Rinciannya, 35.000 pikap 4x4 dari Mahindra, 35.000 pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyebut, 200 pikap telah tiba dari Mahindra telah tiba di Indonesia.

Pengiriman tahap berikutnya akan dilakukan dengan 400 unit pikap.

"Sampai akhir bulan ini (target) sudah 1.000 unit. Tahun ini 35.000 kita usahakan bisa sampai semua, yang Mahindra," ujar Joao saat ditemui Kompas.com di kantornya, Jakarta, dikutip Senin (23/2/2026).

Importasi ini menjadi sorotan hingga disindir Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang bertanggung jawab atas industri dalam negeri.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pabrikan otomotif dalam negeri mampu memproduksi pikap.

Ia juga menyebut, kualitas produk pikap dalam negeri bisa bersaing dengan produk impor dan telah diterima masyarakat.

“Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pikap dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri,” kata Agus dalam keterangan resmi, Kamis (19/2/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) memutuskan mengimpor 105.000 unit mobil dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Impor tersebut terdiri dari 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), serta 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao De Sousa Mota mengatakan, sebanyak 200 unit mobil pikap dari Mahindra sudah tiba di Indonesia, dan berlanjut pengiriman 400 unit. Targetnya hingga akhir Februari, total 1.000 pikap dari Mahindra masuk ke Tanah Air.

"Sampai akhir bulan ini (target) sudah 1.000 unit. Tahun ini 35.000 kita usahakan bisa sampai semua, yang Mahindra," ujar Joao saat ditemui Kompas.com di kantornya, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Begitu pula dengan 70.000 unit pikap dan truk yang dipesan dari Tata Motors, ditargetkan bisa sampai di Indonesia pada tahun ini.

Joao mengungkapkan, pertimbangan membeli kendaraan dari India dikarenakan faktor harga dan kemampuan industri dalam negeri untuk melakukan pengadaan dalam jumlah yang besar.

Ia menyebut harga pikap 4x4 yang ada di pasaran Indonesia relatif mahal. Menurutnya, harga yang ditawarkan produsen India lebih kompetitif sehingga menghemat penggunaan APBN.

"Pertama masalah harga. Produk-produk yang ada, baik dari manapun yang men-supply pasar Indonesia, harganya kalau 4x4 sangat mahal," ungkapnya.

"Jadi dengan mengambil dari India, itu kita menjadi jalan tengah. Jadi adil untuk kita menggunakan biaya anggaran APBN ini secara bijak. Karena kita beli dengan harga yang hampir setengahnya lebih murah daripada produk-produk yang ada di pasaran Indonesia," jelas dia.

Sementara kapasitas produksi nasional dinilai belum mampu memenuhi pengadaan pikap 4x4 dengan total 70.000 unit dalam kurun waktu yang ditetapkan Agrinas.

Menurutnya, jika dipaksakan membeli dari pasar domestik, dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas disribusi komoditas lainnya.

"Produksi mobil nasional kita juga sekarang ini cuma 70.000, kalau nggak salah. Kalau kita tambahkan lagi beli 70.000 dari pasar, yang ada itu stok sendiri tidak ada. Selain stoknya tidak ada, harganya mahal, nanti kita bisa memutus distribution yang lain gitu," jelasnya.

Ia menambahkan, pembelian kendaraan dari produsen di India tersebut telah menghemat penggunaan APBN hingga Rp 43 triliun. Sebab, harga yang didapat hampir setengah lebih murah dibandingkan produk sejenis di pasar Indonesia.

Joao bilang, jika menggunakan e-katalog pemerintah, total biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan sarana dan prasarana Koperasi Merah Putih tersebut mencapai Rp 121 triliun. Namun melalui skema pembelian langsung ke pabrikan, anggaran dapat ditekan sekitar Rp 43 triliun.

"Kalau menggunakan e-katalog itu cost-nya sudah kami hitung sekitar Rp 121 triliun. Tetapi dengan kami menggunakan direct buying kepada perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik langsung, kami bisa mengefisiensikan sekitar Rp 43 triliun," ucapnya.

Impor mobil dari India menimbulkan polemik

Keputusan Agrinas untuk mengimpor 105.000 unit mobil dari India tersebut justru menimbulkan polemik. Salah satu kritik datang dari Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (Gamma).

Para pengusaha industri mesin tersebut menyayangkan keputusan Agrinas mengimpor, di tengah komitmen yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto untuk mewajibkan penggunaan kendaraan nasional.

Ketua Umum Gamma, Dadang Asikin menilai langkah impor tersebut mencerminkan inkonsistensi kebijakan dan melemahkan semangat kemandirian industri nasional.

"Di saat pemerintah mendorong penguatan TKDN, substitusi impor, serta keberpihakan terhadap produk dalam negeri, justru BUMN mengambil langkah yang berlawanan dengan arah kebijakan strategis nasional," ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin (23/2/2026).

Menurut Dadang, keputusan impor tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen keberpihakan pada industri nasional. Selain itu, melemahkan daya saing industri otomotif dan manufaktur dalam negeri.

Serta memberikan sinyal negatif kepada pelaku industri nasional yang sedang berjuang meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk.

Ia bilang, Agrinas perlu membuka secara transparan kajian teknis dan pertimbangan ekonomi terkait keputusan impor tersebut kepada publik.

"Tanpa keterbukaan, keputusan tersebut patut dipertanyakan dan berpotensi mencederai semangat nasionalisme industri," kata dia.

Gamma pun mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan kendaraan di lingkungan BUMN agar selaras dengan visi kemandirian industri dan arahan Presiden.

"Keberpihakan terhadap produk dalam negeri bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan konsisten," ucap Dadang.

DPR minta impor ditunda

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun turut bersuara. Ia meminta pemerintah menunda rencana impor 105.000 unit mobil dari India untuk operasional Koperasi Merah Putih tersebut.

"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (23/2/2026).

Menurut Dasco, penundaan tersebut sebaiknya dilakukan sampai ada pembahasan lebih detail soal rencana tersebut bersama Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Harian Partai Gerindra itu pun meyakini bahwa Prabowo nantinya juga akan meminta berbagai masukan dari pelaku usaha dalam negeri, sekaligus memperhitungkan kesiapan industri tanah air.

"Tentunya presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," jelas dia.

Adapun merespons pernyataan Dasco tersebit, Dirut Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan siap menunda impor 105.000 mobil dari India jika memang diperlukan.

Joao mengatakan, pihaknya hanya bekerja untuk masyarakat.

"Kami ikuti, manut saja. Apa pun keputusannya," kata Joao saat dihubungi, Senin (23/2/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mengimpor 105.000 unit mobil dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Impor tersebut terdiri dari 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari Mahindra & Mahindra Ltd. (M&M), serta 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao De Sousa Mota mengklaim, pembelian kendaraan dari produsen di India tersebut telah menghemat penggunaan APBN hingga Rp 43 triliun. Sebab, harga yang didapat hampir setengah lebih murah dibandingkan produk sejenis di pasar Indonesia.

Ia menuturkan, jika menggunakan e-katalog pemerintah, total biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan sarana dan prasarana Koperasi Merah Putih tersebut mencapai Rp 121 triliun. Namun melalui skema pembelian langsung ke pabrikan, anggaran dapat ditekan sekitar Rp 43 triliun.

"Kalau menggunakan e-katalog itu cost-nya sudah kami hitung sekitar Rp 121 triliun. Tetapi dengan kami menggunakan direct buying kepada perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik langsung, kami bisa mengefisiensikan sekitar Rp 43 triliun," ucap Joao saat ditemui Kompas.com di kantornya, Jakarta, dikutip Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, faktor harga memang menjadi salah satu pertimbangan Agrinas memilih mengimpor mobil ketimbang membeli dari dalam negeri.

Di sisi lain, kapasitas produksi nasional dinilai belum mampu memenuhi pengadaan pikap 4x4 dengan total 70.000 unit dalam kurun waktu yang ditetapkan Agrinas.

Joao mengatakan, jika dipaksakan membeli dari pasar domestik, dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas disribusi komoditas lainnya.

"Produksi mobil nasional kita juga sekarang ini cuma 70.000, kalau nggak salah. Kalau kita tambahkan lagi beli 70.000 dari pasar, yang ada itu stok sendiri tidak ada. Selain stoknya tidak ada, harganya mahal, nanti kita bisa memutus distribution yang lain gitu," jelasnya.

"Jadi dengan mengambil dari India, itu kita menjadi jalan tengah. Jadi adil untuk kita menggunakan biaya anggaran APBN ini secara bijak," imbuh dia.

Selain pengadaan kendaraan, Joao menambahkan, bahwa efisiensi juga diterapkan dalam pembangunan fisik Koperasi Merah Putih.

Ia bilang, indeks biaya pembangunan termurah di Jawa maupun daerah lain mencapai sekitar Rp 5,80 juta per meter persegi. Namun Agrinas menetapkan anggaran hanya Rp 2,93 juta per meter persegi untuk seluruh Indonesia, atau sekitar setengah dari harga tersebut.

Menurut dia, efisiensi tersebut dilakukan melalui metode karya bakti padat karya. Dalam skema itu, Bintara Pembina Desa (Babinsa) menggerakkan masyarakat dan kepala desa untuk terlebih dalam pembangunan koperasi.

"Jadi Babinsa sebagai unsur terdepan menggerakkan masyarakat di desa bersama dengan kepala desa untuk membangun koperasi di desa, oleh masyarakat desa itu sendiri, untuk mereka sendiri. Sehingga perputaran uang itu ada di desa-desa. Itu tujuan utamanya," pungkas Joao.