Bisnis.com, JAKARTA — PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 pikap dari India senilai Rp24,66 triliun untuk program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Aksi ini seiring adanya ruang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025, Agrinas diberikan ruang untuk menunjuk langsung terkait pengadaan barang untuk Kopdes Merah Putih.

Inpres yang diterbitkan pada 22 Oktober 2025 itu menugaskan Agrinas untuk melaksanakan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Kopdes Merah Putih.

Secara khusus untuk Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Inpres yang ditandatangani Presiden Prabowo itu menugaskan untuk melaksanakan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Kopdes Merah Putih sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Inpres juga memberi ruang Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara melaksanakan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Kopdes Merah Putih melalui swakelola dan/atau penyedia dengan skema padat karya serta pemilihan penyedia dilakukan melalui metode penunjukan langsung.

Meski ada ruang penunjukan langsung, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengklaim pengadaan pikap untuk Kopdes Merah Putih telah dilaksanakan melalui seleksi terbuka. Agrinas mengajak sederet produsen kendaraan niaga dalam negeri untuk ikut tender, sebelum akhirnya memutuskan untuk impor 105.000 unit pikap asal India.

Joao menjelaskan, sejumlah pabrikan yang telah diajak ikut tender pengadaan kendaraan untuk Kopdes Merah Putih itu meliputi merek Jepang hingga China. Meski demikian, dalam implementasinya, Agrinas Pangan tidak mencapai kesepakatan dengan sejumlah produsen kendaraan niaga lokal, terutama terkait aspek harga dan kapasitas pasokan.

“Klarifikasi terkait isu bahwa kami tidak memberikan kesempatan kepada produsen lokal, itu tidak benar. Dalam bisnis, wajar jika tidak terjadi kesepakatan,” ujar Joao di Jakarta pada beberapa waktu lalu, Selasa (24/2/2026).

Adapun, di segmen pikap berpenggerak dua roda (4x2), dia mengatakan, Agrinas juga sudah mengundang sejumlah pabrikan, seperti Daihatsu dengan model Gran Max, maupun Suzuki dengan model Carry andalannya.

Kendati demikian, harga yang ditawarkan menurutnya hampir setara dengan pikap 4x4 yang diimpor dari India. Joao menambahkan, isu utama lainnya adalah Agrinas melakukan pembelian dalam jumlah besar sehingga skema yang ditawarkan dilakukan secara bulk atau gelondongan.

Namun, menurutnya pabrikan pikap lokal itu tidak memberikan harga khusus sehingga Agrinas terpaksa memilih mendatangkan dari India.

“Seharusnya, kami diberikan harga lebih ekonomis dan efektif sesuai anggaran. Namun, hingga akhir, sebagian besar produsen lokal tetap menghitung harga per unit seperti di pasar reguler, jadi menurut saya tidak fair,” jelasnya.

Sementara itu, untuk segmen truk ringan (light duty truck), Agrinas Pangan juga telah mengundang sejumlah pabrikan, seperti Mitsubishi Fuso, Hino, Isuzu hingga Foton. Namun, setelah dilakukan kualifikasi dan negosiasi, pabrikan truk lokal yang memenuhi syarat hanya mampu memiliki kapasitas maksimal produksi 45.000 unit.

Secara terperinci, jumlah kemampuan produksi pabrikan lokal itu terdiri dari Mitsubishi Fuso yang mampu memasok 20.600 unit, Foton Aumark 13.500 unit, Hino 10.000 unit, hingga Isuzu 900 unit.

"Menimbang keterbatasan produksi dalam negeri, maka perseroan mengimpor untuk memenuhi kebutuhan Kopdes Merah Putih sejumlah 35.000 unit truk dari Tata Motors India," jelasnya.

Secara terperinci, sebanyak 35.000 unit mobil pikap Scorpio dipasok oleh produsen otomotif Mahindra. Sementara itu, 70.000 unit lainnya disuplai oleh Tata Motors India, yang terdiri atas Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7 masing-masing 35.000 unit.

Joao mengklaim Agrinas menghemat anggaran hingga Rp46,5 triliun dari kebijakan impor 105.000 unit pikap utuh (completely built up/CBU) asal India.

Kekhawatiran Moral Hazard

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa dengan adanya Inpres 17/2025, Agrinas memang bisa melakukan pengadaan barang untuk Kopdes Merah Putih dengan penunjukan langsung. Namun, kondisi tersebut merupakan diskresi dan menciptakan preseden yang kurang sehat.

Sebab, secara regulasi umum, ambang batas penunjukan langsung dalam pengadaan barang pemerintah dibatasi maksimal Rp200 juta. Tujuannya adalah untuk menjaga transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam penggunaan anggaran publik.

"Oleh karena itu, ketika muncul diskresi melalui Inpres 17/2025 yang memberikan kewenangan khusus kepada Dirut Agrinas untuk melakukan penunjukan langsung pada proyek dengan nilai yang sangat besar, hal ini secara tata kelola tentu menimbulkan pertanyaan yang wajar," ujar Yusuf kepada Bisnis, Kamis (24/2/2026).

Diskresi pada dasarnya merupakan instrumen yang sah dalam kondisi tertentu. Akan tetapi, menurutnya tanpa mekanisme pengawasan yang kuat dan transparansi yang memadai, berpotensi menciptakan preseden yang kurang sehat.

Adapun, jika tidak dilakukan proses pengadaan barang yang terbuka dan kompetitif dapat menghilangkan mekanisme pembanding harga dan kualitas, sehingga risiko moral hazard menjadi lebih tinggi, kolusi, maupun kemungkinan kompromi terhadap kualitas barang yang diadakan.

"Dalam konteks ini, persoalan utamanya bukan semata pada legalitas kebijakan, melainkan pada aspek akuntabilitas publik, karena masyarakat tidak memiliki tolok ukur yang jelas untuk menilai apakah harga dan spesifikasi yang disepakati benar-benar merupakan pilihan yang paling efisien dan menguntungkan bagi negara," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pengadaan pikap untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dilakukan dengan pinjaman dari himpunan bank milik negara (Himbara). Nantinya, pembayaran pinjaman akan diganti melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Seperti diberitakan sebelumnya, BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara akan mengimpor 105.00 unit mobil pikap dan truk asal India untuk mendukung distribusi pangan dan hasil pertanian Kopdes Merah Putih.

Purbaya menjelaskan, skema pembiayaan impor pikap oleh Agrinas itu akan melalui pinjaman dari himpunan bank milik negara. Pembayaran pinjaman ke Himbara untuk pikap itu akan menjadi bagian dari cicilan pemerintah ke bank pelat merah setiap tahunnya khusus untuk pembangunan Kopdes. Nilainya mencapai sekitar Rp40 triliun

"Jadi Koperasi Merah Putih meminjam uang dari Bank Himbara. Kewajiban saya Kementerian Keuangan adalah setiap tahun kira-kira akan menyicil pinjamannya sebesar Rp40 triliun selama enam tahun ke depan," tuturnya di konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (23/2/2026).

Meski memberi jaminan, Purbaya mengklaim tidak ada risiko yang timbul terhadap keuangan negara. Sebab, setiap tahunnya pembiayaan berkaitan dengan Kopdes Merah Putih sudah dianggarkan dalam Dana Desa.

"Enggak ada tambahan risiko fiskal, karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang Dana Desa. Jadi setiap tahun pun memang kami belanja segitu, cuma sekarang cara belanjanya berubah," terangnya.

Untuk diketahui, pada November 2025 lalu, Purbaya mengakui bahwa pembangunan fisik 80.000 Kopdes Merah Putih akan berasal dari APBN yang disalurkan melalui Dana Desa. Sebagai pelaksana pembangunan fisik Kopdes, dana pembangunan akan dikucurkan ke Agrinas dari himbara dalam bentuk pinjaman.

APBN nantinya akan menjadi penjamin, di mana negara akan mencicil sekitar Rp40 triliun setiap tahunnya dalam periode enam tahun.

"Agrinas pinjam ke Himbara, nanti setiap tahun pemerintah cicil Rp40 triliun atau lebih untuk pembayaran pinjaman tadi, setiap tahun selama 6 tahun ke depan. Jadi pinjamannya secure [terjamin], perbankan enggak menghadapi risiko yang signifikan," kata Purbaya kepada wartawan, Minggu (16/11/2025).

IMPOR PIKAP

PT Agrinas Pangan Nusantara akan mengimpor 105.000 unit pikap 4x4 dan kendaraan niaga asal India senilai Rp24,66 triliun. Kendaraan yang diimpor tersebut nantinya akan mendukung pendistribusian pangan Kopdes Merah Putih.

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan alasan utama kebijakan impor tersebut karena perseroan membutuhkan kendaraan niaga berpenggerak empat roda (4x4) untuk mendukung distribusi pangan dan hasil pertanian ke pelosok desa-desa dalam program KopDes Merah Putih.

Joao menyebut seluruh pabrikan kendaraan di Indonesia saat ini juga belum ada yang memproduksi lokal kendaraan 4x4, melainkan juga masih mengimpor secara utuh (completely built up/CBU) dari negara lain.

"Pertimbangan pertama adalah bahwa kami memesan mobil 4x4 yang memang tidak diproduksi di Indonesia. Selama ini, 4x4 merek apa pun itu kan full impor," kata Joao kepada Bisnis.

Dia juga mengakui bahwa pihaknya mendapatkan harga yang jauh lebih murah dari India, dibandingkan model-model yang ada di pasar domestik saat ini.

"Kedua, kami memesan dengan harga yang sangat kompetitif atau hampir 50% lebih murah dari kompetitornya. Dari sisi durability, power, dan fuel consumption, kendaraan ini sangat andal dan sangat bagus,” tuturnya.

Agrinas diklaim juga mengedepankan prinsip value for money, agar harga yang dibayarkan sebanding dengan manfaat yang diterima. Menurutnya, Agrinas kini menghadirkan produk alternatif yang diklaim lebih unggul dan siap bersaing dengan pabrikan lain.

Langkah ini disebut untuk memperluas pilihan masyarakat dengan harga lebih kompetitif dan kualitas lebih baik, serta dinilai sah dalam mekanisme pasar.

"Mengapa merek-merek tertentu yang selama ini menguasai pasar tidak mau memberikan harga yang kompetitif? Kami sudah melakukan penjajakan dengan mereka, tetapi selisih harganya antara Rp120 juta sampai Rp150 juta per unit," ujarnya.

Dia mengatakan, selain kendaraan pikap, sejatinya Agrinas Pangan juga sudah memesan truk roda enam kepada sejumlah pabrikan yang ada di Indonesia seperti Mitsubishi Fuso hingga Hino. Namun, pemesanannya terkendala ketersediaan stok dalam jumlah besar.

Alhasil, Agrinas juga mengimpor truk ringan merek Tata Motors asal India. Secara terperinci, sebanyak 35.000 unit mobil pikap Scorpio dipasok oleh produsen otomotif Mahindra.

Sementara itu, 70.000 unit lainnya disuplai oleh Tata Motors India, yang terdiri atas Yodha Pick Up dan truk Ultra T.7 masing-masing 35.000 unit. Nantinya, setiap KopDes Merah Putih akan mendapatkan satu unit truk roda enam.

Adapun, terkait distribusi kendaraan sudah mulai disalurkan sejak Rabu (18/2/2026) di wilayah Jawa Timur, kemudian akan disalurkan bertahap ke berbagai daerah lainnya.

"Saat ini ada 1.207 KopDes yang sudah 100% selesai dan sudah mulai didistribusikan. Kemudian ada 30.507 yang sedang dibangun. Kendaraan akan segera dikirim ke Kodim-Kodim, dan ketika selesai langsung dimobilisasi ke koperasi tersebut,” pungkasnya.