Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan pihaknya tidak mengetahui soal impor 105.000 unit mobil pikap asal India yang dilakukan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Ferry menjelaskan pelaksanaan KopDes Merah Putih merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 yang kemudian diterjemahkan melalui surat keputusan bersama empat kementerian, Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).

Berdasarkan keputusan tersebut, Kemenkop memberikan pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk melaksanakan pembangunan fisik gudang, gerai, beserta kelengkapannya.

Ferry menuturkan, dalam pelaksanaannya, Agrinas Pangan menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gudang, termasuk pengadaan alat kelengkapan pendukung.

Namun demikian, Ferry menyampaikan terdapat beberapa aspek yang bersifat khusus dalam proyek tersebut, termasuk terkait pengadaan kendaraan operasional.

“Ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan, tetapi ada yang bersifat khusus yang mengenai soal kelengkapannya. Di situ juga termasuk di dalamnya adalah soal pengadaan kendaraan. Nah itu memang yang tadi sempat kami sampaikan bahwa kami tidak mengetahui secara persis karena itu soal Agrinas Pangan yang melaksanakan kegiatan dengan pihak produsen dari India,” terangnya.

Kendati demikian, lanjut dia, Kemenkop tetap melakukan pemantauan terhadap pembangunan fisik gudang, gerai, dan kelengkapannya yang tengah berlangsung.

Dia menambahkan, pihaknya juga menerima berbagai masukan dan informasi terkait progres pembangunan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri terhadap proyek tersebut.

“Secara umum, kami yang melaksanakan pemberian pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan, tentu kami ikut punya tanggung jawab di sini untuk memastikan bahwa pembangunan fisik gudang gerai dan kelengkapannya itu bisa sesuai dengan Inpres No. 17 Tahun 2025,” pungkasnya.