Jakarta (ANTARA) - Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang menyampaikan sejumlah faktor yang menyebabkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) lebih rendah dibandingkan wilayah di luar KEK.

ICOR di luar KEK berada di kisaran 5-6 persen, sementara di KEK hanya sekitar 2-4.

Ia menyebut efisiensi yang tercipta dari berbagai fasilitas dan kemudahan menjadi faktor utama. Perbedaan tersebut disebabkan struktur biaya yang lebih efisien berkat insentif yang diberikan pemerintah.

"Lebih efisien karena pertama kan kita ada insentif. Insentif itu yang fiskal dan non-fiskal. Yang fiskal kan kita tahu ada tax holiday dan segala macam. Kemudian juga ada tax allowance, tidak dikenakan bea masuk. Itu kan membuatkan cost jadi turun," ujar Edwin dalam Indonesia Special Economic Zone (SEZ) Business Forum di Jakarta, Selasa.

ICOR sendiri merupakan indikator yang menunjukkan berapa besar tambahan investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit tambahan output. Jadi, semakin rendah ICOR suatu wilayah atau sektor, semakin produktif investasi yang masuk ke sana.

Lebih lanjut, Edwin menambahkan efisiensi operasional di KEK turut didukung oleh sistem perizinan yang terintegrasi. Setiap KEK memiliki administrator yang bertanggung jawab memastikan kelancaran proses perizinan bagi para pelaku usaha.

"Di setiap KEK itu ada namanya administrator. Administrator itu yang bertanggung jawab untuk kelancaran dari perizinan. Jadi para pelaku usaha tidak perlu datang ke masing-masing kementerian, tapi cukup melalui administrator. Nah itu mungkin membuat ICOR di KEK itu lebih rendah karena memang lebih efisien," tambahnya.

Adapun saat ini Indonesia memiliki 25 KEK yang berfungsi sebagai penopang investasi dan perdagangan nasional.

Sementara dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menuturkan bahwa KEK dirancang sebagai area prototipe yang menawarkan insentif fiskal dan non-fiskal, serta kemudahan ekspor-impor.

Menurutnya, KEK didukung infrastruktur terpadu yang memungkinkan produktivitas dan kepastian yang lebih tinggi bagi investor. Ia menyebut efektivitasnya terlihat dari nilai ICOR yang rendah, yakni 2-4.

"Efektivitasnya ditunjukkan oleh nilai ICOR yang rendah 2-4, yang menunjukkan bahwa KEK-KEK tersebut merupakan tujuan investasi dengan imbal hasil tinggi yang mampu mendorong ekspansi ekonomi yang efisien dan berkualitas tinggi," kata Elen.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang mengatakan sejak 2012 hingga kuartal III 2025, realisasi investasi di KEK mencapai 18,83 miliar dolar AS atau Rp314 triliun. Tahun ini, nilai investasi yang terserap mencapai 3,6 miliar dolar AS atau Rp60 triliun.

"Pada tahun ini saja, 2025, KEK menghasilkan investasi Rp3,6 miliar, melampaui target tenaga kerja dengan menciptakan lebih dari 79 ribu lapangan kerja, serta mencapai (nilai) ekspor 5,43 miliar dolar AS. Hal ini menunjukkan kontribusi mereka yang kuat dan konsisten terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Edwin dalam acara Indonesia Special Economic Zone (SEZ) Business Forum di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Edwin menjelaskan realisasi investasi tersebut tumbuh 29,48 persen dibandingkan kuartal III 2024 yang mencapai Rp242,5 triliun. Sementara, dari sisi serapan tenaga kerja, KEK juga melampaui target.

Secara kumulatif, sebanyak 237 ribu pekerjaan baru tercipta sejak berbagai KEK mulai beroperasi.

Khusus sepanjang 2025, jumlahnya mencapai 79 ribu lapangan kerja baru, jauh di atas target awal yang dipatok sekitar 45 ribu pekerja.

"Kita malah lebih dari target. Kita targetnya 45 ribuan, tapi bisa sampai 79 ribu new jobs," ujar Edwin.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melontarkan peringatan keras kepada para pelaku usaha, khususnya eksportir, agar tidak main-main dalam menjalankan bisnisnya.

Pemerintah, kata Agus, tidak akan mentolerir segala bentuk kecurangan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekspor.

"Saya ingin memberikan pesan, khususnya kepada para pelaku usaha bahwa pemerintah tidak akan kompromi terhadap segala bentuk kecurangan, termasuk segala bentuk kecurangan dalam kegiatan-kegiatan ekspor," kata Agus saat konferensi pers di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Peringatan itu disampaikannya di tengah langkah pemerintah yang tengah memperketat pengawasan ekspor, setelah terbongkarnya kasus dugaan manipulasi dokumen ekspor produk sawit dan turunannya yang dilakukan oleh PT MMS.

Agus menegaskan, sikap tegas pemerintah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan industri nasional lebih transparan dan berkeadilan.

"Kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Bea Cukai bahwa pemerintah ingin, kami sebagai pembina industri ingin, sektor industri termasuk kelapa sawit atau sawit dan turunannya ini bisa menjadi industri yang berkeadilan, dan juga akuntabel," ujarnya.

Menurut Agus, langkah penegakan aturan di sektor ekspor merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memperbaiki Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

"Kami melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, yaitu kita mengupayakan sedemikian rupa agar terjadi perbaikan dari ICOR, dan inilah salah satu upaya yang jelas konkret, dalam rangka kita memperbaiki ICOR, dalam rangka kita menambah pemasukan negara melalui pajak, dan pada gilirannya akan memperkuat perekonomian nasional," jelasnya.

Ia menambahkan, sikap tegas ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberi efek jera, tapi juga akan diikuti dengan pembinaan lebih lanjut terhadap dunia usaha agar tata kelola ekspor semakin baik.

"Ini merupakan faktor deterrent (pencegahan) dan setelah itu akan ada pembinaan-pembinaan lebih lanjut," kata dia.

Ditemui usai acara, Agus juga menyinggung kondisi industri pengolahan yang disebutnya masih menunjukkan tren positif meski sempat mengalami perlambatan.

"Bagus," katanya singkat saat ditanya soal kinerja industri pengolahan.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai data BPS mengenai industri pengolahan Kuartal III-2025 yang menunjukkan penurunan, Agus menegaskan bahwa kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) justru meningkat.

"Kita punya kontribusi terhadap GDP kan naik, bagus sekali. Lihat muka saya senyum soal manufaktur," ucapnya.

Ia juga optimistis kinerja industri akan membaik pada kuartal IV-2025, asalkan pelaku industri disiplin dan konsisten menjalankan langkah-langkah yang sudah disepakati pemerintah bersama lintas kementerian.

"Akan lebih bagus lagi, agar lebih bagus lagi. Kita disiplin saja dan konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan. Salah satunya misalnya koordinasi dengan tadi contohnya, kementerian dan lembaga lain," tuturnya.

Menurut Agus, kebocoran penerimaan negara bisa muncul dari berbagai sisi, baik dari impor maupun ekspor. Karena itu, ia menegaskan pentingnya kedisiplinan dan kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas perdagangan internasional.

"Kerugian negara itu bisa didapat atau bisa ditemui dari kegiatan-kegiatan impor, bisa juga ditemui dari kegiatan-kegiatan ekspor. Kalau ekspor yang ilegal jangan dianggap bahwa Kemenperin atau industri itu akan nggak ada dampaknya. Karena yang saya sampaikan tadi berkali-kali bahwa kita kehilangan kesempatan untuk menciptakan nilai tambah di Indonesia," tegasnya.

Foto: Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama saat konferensi pers pelanggan ekspor produk turunan CPO di Buffer Area MTI NPCT 1, Cilincing, Jakarta, Kamis (5/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Dirjen Bea Cukai, Djaka Budi Utama saat konferensi pers pelanggan ekspor produk turunan CPO di Buffer Area MTI NPCT 1, Cilincing, Jakarta, Kamis (5/10/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mempersiapkan sejumlah langkah strategis untuk menurunkan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang selama ini masih menjadi tantangan dalam mendorong efisiensi pertumbuhan ekonomi nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, upaya pemerintah saat ini difokuskan pada peningkatan produktivitas dari investasi infrastruktur yang telah dilakukan selama satu dekade terakhir.

"Jadi di dua periode sebelumnya kan kita masih membangun infrastruktur. Ini yang kita coba create, yang kita dorong adalah output dari pembangunan itu," kata Ferry dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin.

Salah satu yang difokuskan yakni dengan mendorong optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Adapun sejauh ini sudah ada 25 KEK yang sudah diresmikan di Indonesia.

Diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, skor ICOR Indonesia pada akhir 2023 berada di level 6,33. Angka ini mencerminkan masih tingginya investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output pertumbuhan ekonomi.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan penurunan nilai ICOR menjadi sekitar 4 pada 2028.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menko Perekonomian Raden Pardede menekankan efektivitas investasi penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Hal itu bisa dicapai apabila pemerintah memastikan seluruh 'mesin' ekonomi yang mencakup investasi, konsumsi, belanja pemerintah, serta ekspor berjalan optimal.

Raden mencontohkan negara-negara lain seperti Vietnam yang berhasil menurunkan ICOR menjadi sekitar 4 sehingga mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen per tahun tanpa bergantung pada sumber daya alam.

"Buat mereka (investasi) itu yang penting adalah kepastian dan kejelasan. Kita yang mengatur investasi di dalam negeri itu, tetapi jelas, jangan dibuat tidak jelas. Jangan abu-abu. Batasnya itu sampai di mana mereka bisa, mana mereka tidak bisa. Itu sebetulnya yang dibutuhkan, dan harus transparan," kata Raden.

Selain itu, Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia Anne Patricia Sutanto menambahkan penurunan ICOR tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melainkan juga membutuhkan komitmen dunia usaha dan pemerintah daerah.

Hambatan di tingkat pemerintah daerah juga kerap memperlambat realisasi investasi. Maka dari itu, Anne meminta pemerintah untuk lebih memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah.

"Jangan sampai ada pemerintah sudah roadshow, dunia usaha sudah roadshow, investasi dalam negeri maupun luar negeri masuk ke penciptaan lapangan kerja tapi sebenarnya yang memperlambat pengembangannya itu di daerah itu sendiri. Entah pemerintah daerahnya, entah sebenarnya rakyatnya di daerah. Nah, itu kan sayang sekali ya," terangnya.

Strategi optimalisasi infrastruktur, kepastian investasi, efisiensi proses bisnis, serta koordinasi lintas pemerintah pusat-daerah dipandang menjadi kunci untuk mencapai target tersebut.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025