Belum sampai pada keputusan angka, masih dalam pembahasan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan belum ada keputusan terkait besaran total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel tahun 2026.

"Terkait RKAB nikel, pemerintah tetap akan menggunakan mekanisme evaluasi resmi sebelum menetapkan perubahan RKAB. Belum sampai pada keputusan angka, masih dalam pembahasan," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Tri Winarno dalam keterangannya yang diterima di Tuban, Jawa Timur, Kamis.

Penegasan tersebut disampaikan di tengah berkembangnya berbagai spekulasi mengenai kemungkinan perubahan kuota produksi nikel menjelang periode revisi RKAB.

Tri menyampaikan pemerintah masih membahas berbagai usulan perubahan RKAB yang diajukan pelaku usaha dan belum menetapkan angka produksi tertentu.

Ia menegaskan proses yang berjalan saat ini merupakan evaluasi terhadap kebutuhan industri, bukan relaksasi kuota produksi.

"Nanti tetap akan ada evaluasi. Jadi tidak bisa serta merta (relaksasi),” ujarnya.

Menurut Tri, pemerintah perlu memastikan produksi tetap sejalan dengan kebutuhan pasar dan industri hilir.

Dengan demikian, pasokan bahan baku untuk smelter dapat terjaga, sementara keseimbangan pasar, harga komoditas, dan keberlanjutan cadangan mineral nasional tetap menjadi perhatian dalam setiap pengambilan keputusan.

Keputusan ini merespons berkembangnya spekulasi di pasar mengenai kemungkinan perubahan total RKAB nikel setelah periode revisi yang dijadwalkan berlangsung bulan depan.

Namun, pemerintah menegaskan bahwa seluruh usulan yang masuk masih harus melalui proses penelaahan sebelum diputuskan.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, badan usaha memang dapat mengajukan perubahan RKAB setelah menyampaikan laporan berkala hingga triwulan kedua atau paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan.

Namun, pengajuan perubahan RKAB tidak serta-merta disetujui.

“Setiap usulan dievaluasi secara hati-hati berdasarkan data produksi, kebutuhan industri, kondisi pasar, serta keseimbangan rantai pasok nasional,” kata Tri.

Ia menambahkan proses revisi tidak semata-mata bertujuan menambah atau mengurangi kuota produksi, melainkan memastikan angka yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan sektor hulu dan hilir.

Penambang perlu mendapatkan ruang untuk tetap beroperasi dan menjalankan investasinya, sementara industri pengolahan dan pemurnian membutuhkan pasokan bahan baku yang memadai agar aktivitas hilirisasi tetap berjalan.

Di saat yang sama, pemerintah juga perlu memastikan produksi tidak tumbuh berlebihan.

Produksi yang terlalu tinggi berisiko menekan harga komoditas, mempercepat pengurasan cadangan, dan mengurangi efektivitas tata kelola pertambangan nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut kuota produksi nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 yang telah disetujui mencapai sekitar 150 juta ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno mengatakan proses persetujuan RKAB mineral dan batu bara masih terus berlanjut hingga saat ini.

"Kemungkinan di atas 150," kata Tri di Kemenko Perekonomian, Jumat (27/3/2026).

Adapun, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menggodok sejumlah kebijakan terkait dengan komoditas tambang mineral, khususnya batu bara dan nikel.

Hal tersebut disampaikan Bahlil usai bertemu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Jumat (27/3/2026).

'Menyangkut mineral, kami juga sudah melakukan rapat terbatas dengan Presiden [Prabowo Subianto] sejak dua hari lalu, dan tadi juga sudah melakukan sinkronisasi,” kata Bahlil.

Dia memerinci, sinkronisasi kebijakan pertama berkaitan dengan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) komoditas tambang. Menurutnya, belum ada perubahan mengenai ketentuan RKAB batu bara, tetapi pemerintah melakukan apa yang disebutnya dengan kebijakan relaksasi terukur.

Bahlil menyebut bahwa batu bara merupakan salah satu sumber energi yang terdapat di Indonesia, sehingga pemerintah akan berupaya mempertahankan kebutuhan dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan menimbang aspek permintaan dan penawaran.

"Kalau harganya bagus terus, kita akan memproduksi juga lebih banyak, tetapi kalau harganya turun, kita akan menyesuaikan dengan permintaan di pasar. Jadi, supply and demand sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan," ujar Bahlil.

Berikutnya, terkait komoditas nikel, dia menyampaikan bahwa pemerintah juga akan menyeimbangkan permintaan dan penawaran dengan menghitung kebutuhan pabrik, sehingga harga nikel tidak jatuh. Oleh karena itu, harga mineral acuan (HMA) nikel juga akan dinaikkan.

"Sudah menjadi keputusan dari kami, bahwa kami akan menaikkan HMA-nya. Jadi harga standar acuan nikelnya kami akan naikkan,” ujar Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menggodok sejumlah kebijakan terkait dengan komoditas tambang mineral, khususnya batu bara dan Nikel.

Hal tersebut disampaikan Bahlil usai bertemu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Jumat (27/3/2026).

“Menyangkut mineral, kami juga sudah melakukan rapat terbatas dengan Presiden [Prabowo Subianto] sejak dua hari lalu, dan tadi juga sudah melakukan sinkronisasi,” kata Bahlil.

Dia memerinci, sinkronisasi kebijakan pertama berkaitan dengan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) komoditas tambang. Menurutnya, belum ada perubahan mengenai ketentuan RKAB batu bara, tetapi pemerintah melakukan apa yang disebutnya dengan kebijakan relaksasi terukur.

Bahlil menyebut bahwa batu bara merupakan salah satu sumber energi yang terdapat di Indonesia, sehingga pemerintah akan berupaya mempertahankan kebutuhan dalam negeri. Hal ini dilakukan dengan menimbang aspek permintaan dan penawaran.

“Kalau harganya bagus terus, kita akan memproduksi juga lebih banyak, tetapi kalau harganya turun, kita akan menyesuaikan dengan permintaan di pasar. Jadi, supply and demand sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan,” ujar Bahlil.

Berikutnya, terkait komoditas nikel, dia menyampaikan bahwa pemerintah juga akan menyeimbangkan permintaan dan penawaran dengan menghitung kebutuhan pabrik, sehingga harga nikel tidak jatuh. Oleh karena itu, harga mineral acuan (HMA) nikel juga akan dinaikkan.

“Sudah menjadi keputusan dari kami, bahwa kami akan menaikkan HMA-nya. Jadi harga standar acuan nikelnya kami akan naikkan,” ujar Bahlil.

Ketua Umum Partai Golkar ini kemudian menjelaskan bahwa sinkronisasi berikutnya difokuskan pada kebijakan alternatif sumber pendapatan negara, dengan mendorong pengenaan pajak ekspor terhadap hasil hilirisasi.

Salah satu yang tengah dibahas adalah pengenaan pajak ekspor untuk produk turunan bahan mentah bijih nikel, yakni nickel pig iron (NPI). Menurut Bahlil, pemerintah tengah merumuskan formula untuk pengenaan pajak produk tersebut.

Kendati demikian, pihaknya cenderung berhati-hati dalam menerapkan kebijakan serupa untuk batu bara. Pasalnya, terdapat perbedaan standar batu bara berdasarkan nilai kalori, sehingga perlu terdapat penyesuaian lebih terperinci.

“Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan untuk lebih berhati-hati. Kita setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tapi juga kita harus hati-hati dalam penerapan pajak ekspor,” pungkas Bahlil.

Dengan dasar perizinan yang lengkap, seluruh kegiatan kami kini berjalan kembali secara normal, patuh, dan berkelanjutan,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026 PT Vale Indonesia Tbk, dengan mekanisme persetujuan RKAB tahunan, dan diberikan pada Kamis (15/1).

“Dengan dasar perizinan yang lengkap, seluruh kegiatan kami kini berjalan kembali secara normal, patuh, dan berkelanjutan,” ujar Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Persetujuan ini, kata dia, menegaskan kembali kepastian operasional perusahaan dan kelanjutan investasi jangka panjang PT Vale sebagai bagian dari ekosistem nikel nasional Indonesia dan rantai pasok global.

Dengan diperolehnya persetujuan ini, saat ini PT Vale fokus untuk mengembalikan seluruh kegiatan operasional dan konstruksi di Sorowako, Pomalaa, dan Bahodopi berlandaskan pada aspek keselamatan sebagai prioritas utama sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku, sehingga dapat berjalan secara optimal guna mengejar ketertinggalan akibat penghentian sementara yang sebelumnya dilakukan.

Persetujuan RKAB 2026 merupakan implementasi kebijakan pemerintah yang kembali menerapkan mekanisme persetujuan RKAB tahunan, menggantikan skema sebelumnya yang berbasis tiga tahunan secara terintegrasi dengan perizinan dasar lainnya.

PT Vale menyambut baik kepastian ini sebagai fondasi penting untuk menjaga disiplin produksi, tata kelola yang baik, serta keberlanjutan industri nikel nasional.

Dengan berlakunya RKAB 2026, lanjut dia, perusahaan akan melanjutkan rencana operasional dan produksi sesuai dengan persetujuan yang diberikan, serta memastikan kesinambungan pasokan bagi industri pengolahan dan pemurnian nasional.

Melalui pengalaman lebih dari lima dekade beroperasi di Indonesia, PT Vale terus berkontribusi melalui penerimaan negara dari pajak dan non-pajak (PNBP), penciptaan dan stabilitas lapangan kerja, penguatan rantai pasok dan pelibatan pelaku lokal, serta investasi jangka panjang dalam hilirisasi dan rantai nilai kendaraan listrik (EV).

Diwartakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas produksi nikel menjadi sekitar 250–260 juta ton pada 2026, turun dari target produksi dalam RKAB 2025 sebanyak 379 juta ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno meyakini harga komoditas nikel di pasar dunia akan naik dengan cara memangkas produksi nikel dalam negeri.

Saat ini, kata dia, harga nikel sudah berada di atas 17 ribu dolar AS per dry metric ton (dmt), naik apabila dibandingkan dengan rata-rata tahun 2025 yang berada di kisaran 14 ribu dolar AS per dmt.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian ESDM menjelaskan penyebab tertundanya produksi PT Vale Indonesia Tbk (INCO) pada awal 2026. Pemerintah menegaskan perusahaan tambang nikel pada prinsipnya masih dapat berproduksi hingga 25% dari kuota tahun sebelumnya meski Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 belum terbit.

Namun Vale tidak dapat memanfaatkan relaksasi ini karena status perizinan perusahaan baru saja diperpanjang setelah kontrak sebelumnya berakhir.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyatakan posisi Vale berbeda dengan perusahaan tambang lain yang sudah memiliki RKAB aktif dari periode sebelumnya. Menurutnya, perubahan status izin membuat Vale belum bisa menjalankan produksi sementara sebagaimana perusahaan lain.

“Kan dia (Vale) enggak ada, kan kemarin perpanjangan dia. Jadi 2026 belum dapat, belum ada dia,” ungkap Tri, saat ditemui di gedung BPH Migas, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Kontrak Karya Vale berakhir pada 28 Desember 2025, kemudian pemerintah memberikan perpanjangan izin operasi dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 28 Desember 2035. Pada masa transisi tersebut, perseroan masih menunggu persetujuan RKAB 2026 sebelum dapat kembali berproduksi.

Sementara itu, pemerintah tetap mengizinkan perusahaan tambang lain beroperasi menggunakan RKAB 2025 hingga 31 Maret 2026. Relaksasi itu memberikan ruang produksi maksimal 25% dari kuota tahun sebelumnya agar kegiatan operasional tetap berjalan.

“Seperti tadi yang saya bilang. RKAB itu selama RKAB yang sekarang belum disetujui, masih bisa menggunakan RKAB yang lama dengan kuota 25%,” jelas Tri.

Ia menambahkan, perusahaan pelat merah di bawah MIND ID seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) tidak terdampak proses evaluasi karena RKAB mereka bersifat multi-tahun. Dengan demikian, aktivitas produksi tetap berlangsung sesuai izin yang ada.

“Antam saya rasa masih bisa memanfaatkan yang tahun 2026 yang persetujuan 3 tahun. Antam dan PTBA nggak ada masalah,” ujarnya.

Di sisi lain, Vale Indonesia memilih menghentikan sementara seluruh operasional. Dalam keterbukaan informasi tertanggal 2 Januari 2026, manajemen menyatakan perseroan belum dapat menjalankan kegiatan pertambangan karena RKAB 2026 belum diterbitkan secara resmi.

“Persetujuan RKAB Tahun 2026 belum diterbitkan. Kondisi ini mengakibatkan Perseroan secara hukum belum diperkenankan untuk melakukan kegiatan operasional pertambangan pada saat ini,” tulis manajemen Vale.

Adapun, keterlambatan penerbitan RKAB sempat menimbulkan spekulasi pemangkasan produksi nikel nasional. Namun Tri menegaskan pemerintah tidak memangkas produksi, melainkan melakukan penyesuaian agar tetap selaras dengan kondisi pasar global.

“Bukan, ini kan apa, ada beberapa yang disesuaikan gitu, produksinya. Disesuaikan bukan dipangkas, disesuaikan,” tegasnya.

Ia menilai langkah kehati-hatian ini salah satunya mempertimbangkan potensi kelebihan pasokan nikel di pasar internasional yang berpotensi memengaruhi stabilitas industri.

“Over supply, kondisi gitu-gitu mungkin terjadi di sini,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham pilihan di sektor nikel di tengah rencana pelinggaran bertahap kuota RKAB dan pajak ekspor.

sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menggodok sejumlah kebijakan terkait dengan komoditas tambang mineral, khususnya batu bara dan nikel.

Bisnis.com, JAKARTA — Seiring keputusan pemerintah memangkas produksi nikel menjadi 260 juta hingga 270 juta ton tahun ini, harga komoditas penyusun baterai itu mulai naik. Bagaimana prospeknya untuk emiten penambang nikel seperti INCO, ANTM, MDKA, dan lainnya?

Kuota produksi nikel dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2026 ditetapkan sebesar 260-270 juta ton. Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan kuota produksi yang disetujui dalam RKAB 2025 sebesar 379 juta ton.