Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari memaparkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan mandat dari pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan menjadikannya sebagai fondasi kebijakan ekonomi nasional.

Isi dari pasal 33 UUD 1945 khususnya ayat 3 yaitu bumi, air dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan media ke Kantor Bisnis Indonesia Group di Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Qodari berdiskusi dengan Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika Arif Budisusilo serta Managing Director dan Penanggung Jawab Redaksi Bisnis Indonesia Hery Trianto dan segenap jajaran manajerial.

Qodari menekankan bahwa selama ini kebijakan dari orang nomor satu di Indonesia selalu berpegang melalui dua buah pemikiran yang telah dibukukan oleh Prabowo.

“Kalau mau memahami Pak Prabowo itu saya selalu bilang bacalah dua buku, pertama Kepemimpinan Militer 1 dan 2 untuk kenal pribadinya beliau, yang kedua baca Paradoks Indonesia dan Strategi Transformasi Bangsa bagaimana beliau melihat permasalahan bangsa dan solusinya. [Kebijakan] yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo sekarang ini adalah implementasi dari buku-buku itu,” ujar Qodari.

Dia menilai bahwa apabila masyarakat tidak membaca buah pikiran tersebut, maka tentunya mereka akan kesulitan dalam melihat orientasi atau mahzab dari arah kebijakan Kepala negara.

Meski begitu, Qodari menekankan bahwa kendala tersebut menjadi salah satu dasar lahirnya Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) yang memiliki pekerjaan rumah dalam menjelaskan buah pikir Presiden Prabowo.

“Itu memang salah satu PR kita untuk menyampaikan. Karena kalau enggak melihat dasar pemikiran Pak Prabowo, cara Pak Prabowo melihat persoalan bangsa, itu maka apa yang dia kerjakan itu bisa dinilai salah. Karena yang berjalan selama ini berbeda paradigma dengan yang beliau pikirkan atau beliau anut gitu,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mencontohkan bahwa ada banyak salah persepsi di masyarakat terhadap kebijakan ekonomi dan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Dalam meluruskan informasi dan maksud serta tujuan dari Presiden Ke-8 RI itu, dia menilai maka Bakom yang bertugas yang terus melakukan sosialisasi.

Qodari menjelaskan bahwa secara bertahun-tahun praktik ekonomi Tanah Air berjalan dari dua sektor besar, yaitu pertambangan batu bara dan perkebungan kebun sawit yang dimanfaatkan untuk menjadi pemasukan negara.

Sayangnya, dia melanjutkan bahwa dalam praktik di lapangan kekayaan negara banyak sekali disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab yang mengelola kekayaan negara untuk kepentingan pribadi.

“Istilah saya itu ya 7 dari 10 konglomerat Indonesia tuh lahirnya di sana. Nah, mereka punya lahan yang sangat luas, ribuan bahkan jutaan hektar. Apa mereka punya? Enggak Pak, salah Pak, yang punya negara Pak. Itu gak pernah menjadi hak milik mereka tuh gak pernah. Itu bukan SHM. Itu HGU. Jadi pemiliknya masih negara. Dan memang de facto kalau kembali kepada Pasal 33 [UUD 1945], Pak Prabowo itu membawa kita kepada pemahaman yang fundamental bahwa sebetulnya yang selama ini dianggap milik konglomerat itu adalah milik negara,” ujar Qodari.

Oleh sebab itu, Qodari pun menekankan bahwa dalam melahirkan kebijakan Presiden Prabowo selalu mengedepankan kepada pemahaman yang fundamental bahwa kekayaan negara adalah milik negara.

Selain itu, dia juga memaparkan soal adanya fenomena under-invoicing dan transfer-pricing yang menjadi perhatian dari Presiden Prabowo, khususnya terkait ekspor sumber daya alam (SDA).

“Jadi di hulu Pak Prabowo melakukan penertiban, di hilir beliau bikin yang satu pintu itu, badan ekspor itu, satu pintu. Nah, Badan Ekspor ini satu pintu, tapi lewat situ nanti akan dicatat volume yang sesungguhnya. Lalu, kemudian dicegah under-invoicing, dicegah juga transfer-pricing,” ucap Qodari.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pengendalian Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Alih Fungsi Lahan untuk Mendukung Ketahanan Pangan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas ATR/BPN dalam melaksanakan pengendalian HGU, HGB, dan alih fungsi lahan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional,” kata Anggota III BPK Akhsanul Khaq kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Pemilihan topik pemeriksaan dari periode 2020 hingga Triwulan III Tahun 2025 itu di antaranya untuk memberikan informasi yang valid dan relevan dalam mendukung pemeriksaan tematik ketahanan pangan sebagai bagian Asta Cita kedua Presiden Republik Indonesia.

Fokus dari pemeriksaan itu, lanjutnya, yakni pada swasembada pangan, berkontribusi dalam mewujudkan satu data Indonesia di bidang pertanahan dan ruang yang memungkinkan integrasi data antar berbagai instansi, lalu memastikan proses pengendalian HGU dan HGB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian juga memastikan proses penetapan lahan sawah dilindungi telah memperhatikan hak atas tanah yang sesuai pola ruang/rencana tata ruang wilayah, serta usulan tanah terindikasi terlantar dan penetapan tanah terlantar telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Topik ini dipilih untuk mendukung pemeriksaan tematik ketahanan pangan serta memperkuat integrasi data pertanahan dalam kerangka Satu Data Indonesia," kata Akhsanul.

Pada kesempatan yang sama, BPK juga melaksanakan entry meeting pemeriksaan laporan keuangan (LK) Kementerian ATR/BPN Tahun 2025. Kegiatan itu, menurut dia, merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan kementerian/lembaga.

Pemeriksaan atas LK bertujuan untuk memberikan opini dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

"Lingkup pemeriksaan meliputi akun Neraca per 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan," ujar Akhsanul.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bengkayang (ANTARA) - Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis mengancam mencabut izin 38 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah ini apabila tidak segera menertibkan administrasi perizinan, khususnya penyelesaian Hak Guna Usaha (HGU) sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati menegaskan langkah tegas tersebut dilakukan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan dan memastikan keberadaan perusahaan memberi manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat, bukan hanya keuntungan korporasi.

“Untuk 38 perusahaan perkebunan sawit yang ada di Kabupaten Bengkayang saya minta benar-benar segera diurus administrasinya. Kalau tidak, izinnya akan saya cabut,” kata Sebastianus Darwis saat rapat penertiban perizinan dan percepatan HGU perusahaan perkebunan di Bengkayang, Kalimantan Barat, Senin.

Ia mengatakan Bengkayang merupakan salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Kalimantan Barat, namun kontribusi sektor tersebut terhadap daerah dinilai belum sebanding dengan besarnya luasan dan aktivitas perkebunan.

“Bengkayang ini peringkat dua sawit terbesar di Kalbar, tetapi hasilnya tidak ada sama sekali untuk daerah,” ujarnya.

Ia menekankan mulai saat ini pemerintah daerah akan menggunakan regulasi sektor perkebunan sebagai dasar penertiban dan tidak membuka ruang negosiasi bagi perusahaan yang tidak patuh.

“Kami akan gunakan Peraturan Menteri Pertanian sejak hari ini dan tidak ada lagi negosiasi,” katanya.

Bupati meminta perusahaan segera menyampaikan kepada pimpinan masing-masing agar proses pengurusan izin dan legalitas lahan dipercepat. Menurutnya, penertiban tersebut merupakan bagian dari target pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kesinambungan tata kelola perkebunan.

Bupati Bengkayang menegaskan pemerintah daerah tidak segan mencabut izin perusahaan perkebunan yang tidak patuh terhadap aturan, termasuk sanksi administratif sesuai regulasi sektor perkebunan.

“Pemkab Bengkayang tidak segan-segan mencabut izin perusahaan perkebunan sesuai sanksi administratif dan Permentan. Perusahaan harus segera menindaklanjuti,” kata Sebastianus Darwis..

Sementara itu, Kapolres Bengkayang yang diwakili Kasat Intelkam AKP Suprianto menyatakan, kepolisian mendukung kebijakan Pemkab Bengkayang dalam penertiban perizinan dan percepatan HGU perusahaan perkebunan.

“Kami Polres Bengkayang mendukung seluruh kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkayang terkait perizinan perusahaan perkebunan yang ada di wilayah Bengkayang,” kata Suprianto.

Ia menyebutkan masih terdapat sejumlah kasus yang ditangani kepolisian terkait aktivitas perkebunan sawit, sehingga penertiban administrasi dan pemenuhan kewajiban perusahaan dinilai penting untuk mencegah potensi konflik.

Suprianto juga meminta perusahaan segera memenuhi hak-hak karyawan dan masyarakat agar tidak memicu konflik sosial baik di internal perusahaan maupun di tengah masyarakat.

“Hak-hak karyawan dan masyarakat agar segera dipenuhi supaya tidak ada konflik sosial, dan mari sama-sama menjaga harkamtibmas di wilayah Bengkayang,” ujarnya.

Ia menambahkan, perusahaan yang belum melengkapi dokumen perizinan dan administrasi agar segera menindaklanjuti.

Perwakilan perusahaan PT Patiware Heri menyampaikan bahwa perusahaannya telah memiliki izin usaha perkebunan (IUP) dan HGU, namun masih memerlukan penataan ulang dokumen karena adanya perubahan luasan area.

“Kami akan menata ulang IUP dan HGU karena ada sedikit perubahan terkait pengurangan dan penambahan area perkebunan. Mohon bantuan dinas untuk mengurus perubahan IUP dan HGU,” kata Heri.

Ia menambahkan, dokumen HGU tahun 2026 perusahaannya masih dalam proses dan belum terbit, sehingga diperlukan percepatan administrasi agar seluruh aspek legalitas sesuai ketentuan.

Pewarta: Narwati
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah resmi mencabut sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sweet Indo Lampung dan sejumlah perusahaan lainya yang terafiliasi di dalam Sugar Group Company di Provinsi Lampung. Keputusan ini muncul dari temuan serius bahwa perusahaan swasta menguasai lahan strategis negara, yang menimbulkan risiko hukum dan administratif.

Perusahaan yang merupakan produsen merek Gulaku tersebut disinyalir menggunakan tanah milik Kementerian Pertahanan atau dalam hal ini TNI AU, berdasarkan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2015, 2019, dan 2022.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan terdapat HGU tanah tersebut yang terbit atas nama PT Sweet Indo Lampung dan kawan-kawan.

“Ada enam entitas lainnya, tapi satu grup SGC di atas tanah milik negara, yaitu di atas tanah nama Kemhan, dalam hal ini atas nama Lanud Pangeran M Bun Yamin Lampung yang saat ini dikelola dalam pengawasan kepala staf TNI AU,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (28/1).

Menteri ATR/Kepala BPN cabut HGU perusahaan gula di Lampung (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nym.)

Kerugian Negara Akibat Kehilangan Aset

Dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022, BPK menyatakan TNI AU memiliki aset tanah yang belum bersertifikat di Lanud Bun Yamin Lampung seluas 124.000 hektare.Namun, tanah seluas 86.282,83 hektare di antaranya telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Sugar Group Companies (SGC) untuk perkebunan tebu dan pabrik gula.

Menurut BPK, hal ini menimbulkan potensi kerugian negara karena adanya risiko kehilangan aset tanah senilai Rp9,93 triliun.Masalah ini juga mengakibatkan negara tidak dapat menggunakan dana dari potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) minimal sebesar Rp431,24 miliar.

Kepala Staf TNI AU, Marsekal Mohamad Tonny Harjono, mengatakan, pihaknya menganggap tanah tersebut sebagai aset yang strategis sehingga akan dibangun fasilitas yang mendukung pertahanan negara. Dengan keputusan ini, tanah akan dikembalikan ke TNI AU, dan penerbitan sertifikat baru atas nama negara akan segera dilakukan.

“Kami merencanakan membangun Komando Pendidikan di sana dan Satuan Pasgat, pengembangan dari validasi organisasi, sehingga daerah tersebut nanti akan dibangun beberapa satuan dan dijadikan daerah latihan,” ucapnya.

Menanggapi kebijakan tersebut, Peneliti dari Prakarsa, Bintang Aulia Lutfi, mengatakan Pencabutan HGU Sugar Group Companies dapat dipahami sebagai upaya negara menertibkan rezim hak atas lahan dan memperbaiki tata kelola aset publik. Hak guna usaha bukanlah hak absolut, sehingga ketika terdapat temuan tumpang tindih atau pelanggaran administratif, negara memiliki legitimasi untuk melakukan koreksi.

“Dalam konteks ini, penertiban HGU berpotensi menurunkan biaya transaksi, mengurangi praktik rente, dan memperbaiki kepastian hukum atas aset negara,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Rabu (28/1).

Bintang mengatakan rencana TNI AU untuk membangun fasilitas pendukung ketahanan negara menyiratkan bahwa keputusan administratif terkait lahan tidak hanya menyangkut hukum pertanahan, tetapi juga strategi pertahanan jangka panjang.

Namun, disisi lain, kualitas tata kelola tidak ditentukan oleh tindakan pencabutan itu sendiri, melainkan oleh kejelasan proses dan arah kebijakan setelahnya. Tanpa transparansi dasar hukum, mekanisme pengelolaan lahan pasca-pencabutan, serta mitigasi dampak ekonomi, kebijakan ini berisiko menciptakan ketidakpastian baru.

“Oleh karena itu, urgensi kebijakan ini seharusnya dinilai bukan hanya dari aspek legal-administratif, tetapi juga dari sejauh mana ia menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar dibandingkan biaya penyesuaiannya,” ujarnya.

Dari sisi industri, kepastian hukum dan stabilitas kebijakan merupakan prasyarat utama keberlanjutan usaha dan investasi. Karena itu, negara perlu memastikan bahwa penegakan hukum agraria disertai desain kebijakan transisi yang jelas, termasuk jaminan kelangsungan produksi dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

“Tanpa mekanisme tersebut, kebijakan berisiko menimbulkan guncangan jangka pendek terhadap pasokan dan harga, tanpa memberikan manfaat ekonomi jangka panjang yang sepadan,” kata Bintang.

Ancaman Ketahanan Pangan Mengintai

Pencabutan HGU yang menargetkan perusahaan besar seperti Sugar Group Company menimbulkan risiko terhadap pasokan gula nasional, terutama karena perusahaan ini menguasai lahan yang cukup besar di Lampung, provinsi penghasil gula utama.

Berdasarkan Data Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian,Sugar Group Companies (SGC) merupakan salah satu produsen gula swasta terbesar di Indonesia. Pada Desember 2025, produksi gula SGC mencapai 213.736 ton atau sebesar 7,9 persen dari total produksi gula nasional.

Di sisi lain, Indonesia masih sangat bergantung pada impor gula hingga 2024. Tren rata-rata harga gula nasional pun terus meningkat dari 2023 hingga 2025.

Pakar Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia,Khudori,mengatakan pemerintah sebaiknya memastikan bahwa proses produksi gula tidak terganggu dalam jangka pendek meskipun ada proses hukum yang dilakukan akibat penertiban HGU tersebut.

“ Kalau ternyata itu betul-betul terganggu dan tidak ada produksi sebesar itu porsinya, artinya produksi tahun ini itu akan berkurang 8%, itu kira-kira setara dengan konsumsi gula satu bulan,” ujarKhudori.

Dengan stok gula sekitar 1,4 juta ton pada akhir 2025, Khudori memprediksi cadangan gula nasional menjadi riskan sehingga pemerintah harus melakukan impor jika produksi gula SGC terhenti. Padahal, pemerintah sudah memiliki keputusan politik untuk tidak impor gula tahun ini.

Oleh sebab itu, Khudori menyarankan agar pemerintah membiarkan produksi tebu dan gula di lahan tersebut pada tahun ini. Dengan demikian, target swasembada gula masih bisa dicapai.

Hal senada dikatakan Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, Soemitro Samadikun. Menurut dia, pemerintah perlu hati hati dalam menentukan langkah setelah keputusan pencabutan HGU.

“Jadi selamatkan tanamannya, urusannya tetap diurus, hukum harus tetap ditegakkan, dan untuk tahun 2026 ini tanamannya harus diselamatkan. Untuk tahun kedua, serius cari lahan pengganti,” ujarnya.

Menurut perhitungannya, pencabutan HGU itu diperkirakan berdampak pada pengurangan produksi gula sekitar 500-600 ribu ton per tahun. Jumlah tersebut merupakan pengurangan yang cukup besar bagi total produk gula nasional.

Menurut Soemitro produksi gula nasional yang berkurang signifikan akan berdampak pada harga gula konsumsi di pasar.

“Kalau petani sih senang harga gula mahal, karena sekarang ini kan harga gula petani terpuruk, gak ada yang memperhatikan,” kata dia kepada Katadata.co.id, Selasa (27/1).

Soemitro mengatakan, dirinya tidak bisa protes jika lahan tersebut digunakan untuk kepentingan TNI dan ketahanan negara. Namun pemerintah perlu memikirkan pengganti dari lahan tebu dan pabrik gula tersebut. Terlebih, bukan hal yang mudah untuk membuka lahan tebu dari awal.

“Saya tahu benar bahwa lahan tebu di sana dikelola dengan bagus. Gak gampang loh nanam tebu segitu banyak,” ujarnya.

Dampak Sosial dan PHK

Sementara itu Direktur Asosiasi Gula Indonesia Budi Hidayat mengatakan nasib produksi gula akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah setelah penertiban HGU tersebut. AGI berharap bahwa penertiban atau kasus hukum terhadap perkebunan tetap membuat kegiatan berjalan normal sehingga tidak sampai mengganggu operasional produksi. Apalagi kebun tebu tersebut menjadi tumpuan swasembada gula dan energi di bawah era Pemerintahan Prabowo

Dia mengatakan, perusahaan gula sebenarnya sudah terbiasa bekerja sama dengan TNI dalam menanam tebu di atas lahan yang memungkinkan secara teknis operasional. Kemungkinan potensi gangguan adalah jika timbul masalah sosial yang berujung pada penjarahan karena dianggap lahan ilegal.

“Dalam hal ini dapat diatasi dengan pengamanan dan penertiban oleh pihak berwajib,” ujarnya.

Sugar Group Companies (https://www.sugargroupcareers.com/)

Selain risiko sosial, muncul pula kekhawatiran terkait tenaga kerja. Pakar ekonomi pertanian, Khudori, menyatakan bahwa potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa terjadi jika proses penarikan HGU berlangsung lama dan operasional perusahaan atau pabrik terganggu. Sementara SGC diperkirakan memiliki puluhan ribu karyawan di Lampung.

“Dalam jangka pendek, jika produksi tetap berjalan dan pemerintah menjamin kebijakan swasembada gula, risiko PHK bisa diminimalkan. Namun, bila proses berlarut-larut, dampaknya bisa signifikan,” jelasnya.

Katadata.co.id, sudah berupaya menghubungi manajemen SGC untuk meminta tanggapan mengenai keputusan pencabutan HGU tersebut, serta dampaknya bagi produksi dan tenaga kerja. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari manajemen SGC.

Pencabutan HGU Sugar Group Companies bukan sekadar soal administrasi tanah atau aset negara. Keputusan ini adalah ujian kebijakan publik di persimpangan hukum, pertahanan, dan pangan. Di satu sisi, negara menegakkan kedaulatan atas tanah strategis dan memperbaiki tata kelola aset publik. Di sisi lain, swasembada gula dan ribuan pekerja perkebunan menghadapi ketidakpastian yang nyata.

Keberhasilan kebijakan ini akan diukur bukan hanya dari seberapa cepat sertifikat di balik nama negara, tetapi dari kemampuan pemerintah menjaga produksi gula tetap berjalan, mencegah krisis sosial, dan memastikan rakyat tidak merasakan guncangan harga. Tanpa desain transisi yang matang, pencabutan HGU besar-besaran bisa jadi menjadi eksperimen mahal: menegakkan hukum, tapi menggoyahkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

memaksakan penyitaan atas lahan yang telah dinyatakan sah oleh hakim merupakan bentuk nyata pembangkangan terhadap hukum

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam) Muhamad Zainal Arifin mengatakan penertiban kawasan hutan (PKH) harus hati-hari dan selaras dengan kepastian hukum dari Hak Guna Usaha (HGU) lahan.

Zainal dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan hal ini agar upaya pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait kepastian hukum hak atas tanah.

“Sejumlah lahan perkebunan sawit yang telah memiliki HGU sah, bahkan dikuatkan melalui putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA), tercatat masih masuk dalam daftar objek penertiban,” kata dia.

Menurut Zainal, berdasarkan asas Res Judicata Pro Veritate Habetur atau putusan hakim harus dianggap benar, maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah produk hukum yang harus didahulukan di atas keputusan Satgas PKH.

“Satgas tidak memiliki wewenang untuk menganulir putusan Mahkamah Agung, sehingga memaksakan penyitaan atas lahan yang telah dinyatakan sah oleh hakim merupakan bentuk nyata pembangkangan terhadap hukum,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Pustaka Alam, ada setidaknya tiga perkebunan di Sumatera Utara, satu perkebunan di Kalimantan Tengah, satu perkebunan di Kalimantan Barat, dan satu perkebunan di Kalimantan Selatan yang sudah memenangkan perkara di pengadilan justru tetap disita oleh Satgas PKH.

Secara hukum agraria dan kehutanan, Zainal menyebut HGU yang telah terbit sebelum adanya penetapan kawasan hutan harus dilindungi berdasarkan Putusan MK No. 34/PUU-IX/2011.

“Oleh karena itu, penetapan kawasan hutan yang dilakukan belakangan tidak bisa membatalkan HGU, melainkan negara wajib mengeluarkan (enclave) lahan HGU tersebut dari peta kawasan hutan,” ujar dia.

Namun, jika kawasan hutan ditetapkan lebih dahulu dengan bukti berita acara tata batas, maka HGU dapat dievaluasi.

Sementara, untuk pembatalan HGU yang sudah berusia di atas lima tahun, wajib melalui mekanisme peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021.

Zainal mengingatkan bahwa praktik penyitaan HGU tanpa kepastian hukum akan berdampak serius terhadap iklim investasi nasional, khususnya sektor perkebunan dan pertanian.

“Ini mengirimkan sinyal bahwa Indonesia adalah negara berisiko tinggi bagi investasi. Sertifikat HGU tidak lagi menjamin keamanan aset karena bisa disita sewaktu-waktu akibat beda rezim pemerintahan beda kebijakan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian ATR/BPN telah mencabut hak guna usaha alias HGU seluas 85.244,925 hektare milik Sugar Group Companies (SGC) di Lampung.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan lahan puluhan ribu hektare itu memiliki nilai Rp14,5 triliun. "Total nilainya menurut LHP BPK sekitar 14,5 triliun total nilainya," ujar Nusron di Kejagung, Rabu (21/1/2026).

Dia menambahkan, total ada enam perusahaan milik PT SGC. Salah satu HGU yang terbit di Lampung itu adalah milik anak usaha PT Sweet Indo Lampung.

"PT-nya ada enam, nanti daftarnya kita kasih. Tapi grupnya sama. Satu grup SGC. Saya enggak mau sebut singkatannya, pokoknya inisialnya SGC," imbuhnya.

Nusron menjelaskan pencabutan HGU ini karena enam perusahaan itu telah menggunakan tanah milik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) atau Lanud Pangeran M. Bun Yamin. Kemudian, pencabutan HGU milik SGC ini dilakukan setelah Kementerian ATR melakukan rapat koordinasi dengan Kejagung, Polri, Kemenhan, TNI AU hingga KPK.

Adapun, Nusron menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah peringatan kepada enam anak usaha SGC. Namun, kata Nusron, surat itu tidak diindahkan pihak korporasi.

"Karena sebelum kita melakukan tindakan ini, kita sudah kirim surat peringatan, kita sudah kirim surat untuk melakukan pembicaraan dengan yang bersangkutan, tetapi mereka memang yang bersangkutan keberatan. Jadi kita sudah antisipasi langkah selanjutnya," pungkasnya.

Nusron menjelaskan, setelah pencabutan HGU, lahan tersebut akan diserahkan kembali kepada pihak yang berhak, yakni Kementerian Pertahanan, untuk dikelola oleh TNI Angkatan Udara. Juga akan dilakukanpengukuran ulang dan penerbitan sertifikat baru atas nama Kemhan tembusan TNI AU.

"Untuk selanjutnya nanti setelah ada pencabutan ini, akan ada langkah-langkah yang bersifat persuasif dan langkah-langkah yang bersifat fisik yang akan dilaksanakan oleh pihak TNI AU," tutur Nusron.

Nusron menegaskan keputusan pencabutan HGU tersebut diambil setelah melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta mendengarkan pandangan hukum dari berbagai pihak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian ATR/BPN telah mencabut hak guna usaha alias HGU seluas 85.244,925 hektare milik Sugar Group Companies (SGC) di Lampung.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan lahan puluhan ribu hektare itu memiliki nilai Rp14,5 triliun. "Total nilainya menurut LHP BPK sekitar 14,5 triliun total nilainya," ujar Nusron di Kejagung, Rabu (21/1/2026).

Dia menambahkan, total ada enam perusahaan milik PT SGC. Salah satu HGU yang terbit di Lampung itu adalah milik anak usaha PT Sweet Indo Lampung.

"PT-nya ada enam, nanti daftarnya kita kasih. Tapi grupnya sama. Satu grup SGC. Saya enggak mau sebut singkatannya, pokoknya inisialnya SGC," imbuhnya.

Nusron menjelaskan pencabutan HGU ini karena enam perusahaan itu telah menggunakan tanah milik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) atau Lanud Pangeran M. Bun Yamin. Kemudian, pencabutan HGU milik SGC ini dilakukan setelah Kementerian ATR melakukan rapat koordinasi dengan Kejagung, Polri, Kemenhan, TNI AU hingga KPK.

Adapun, Nusron menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah peringatan kepada enam anak usaha SGC. Namun, kata Nusron, surat itu tidak diindahkan pihak korporasi.

"Karena sebelum kita melakukan tindakan ini, kita sudah kirim surat peringatan, kita sudah kirim surat untuk melakukan pembicaraan dengan yang bersangkutan, tetapi mereka memang yang bersangkutan keberatan. Jadi kita sudah antisipasi langkah selanjutnya," pungkasnya.

Nusron menjelaskan, setelah pencabutan HGU, lahan tersebut akan diserahkan kembali kepada pihak yang berhak, yakni Kementerian Pertahanan, untuk dikelola oleh TNI Angkatan Udara. Juga akan dilakukanpengukuran ulang dan penerbitan sertifikat baru atas nama Kemhan tembusan TNI AU.

"Untuk selanjutnya nanti setelah ada pencabutan ini, akan ada langkah-langkah yang bersifat persuasif dan langkah-langkah yang bersifat fisik yang akan dilaksanakan oleh pihak TNI AU," tutur Nusron.

Nusron menegaskan keputusan pencabutan HGU tersebut diambil setelah melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta mendengarkan pandangan hukum dari berbagai pihak.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tengah menyelidiki dugaan pidana terkait enam perusahaan milik Sugar Group Companies (SGC) di Lampung.

Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan dugaan pidana itu berkaitan dengan penerbitan hak guna usaha (HGU) di tanah negara atau milik Kemenhan.

"Bidang Pidsus juga sedang melakukan penyelidikan [terkait] peralihannya [penerbitan HGU ke enam perusahaan]," ujar Febrie di Kejagung, Rabu (21/1/2026).

Dia menambahkan saat ini pihaknya juga tengah melakukan penyidikan lain terkait Sugar Group Companies (SGC) dalam perkara dugaan TPPU eks Pejabat MA, Zarof Ricar.

Adapun, Febrie mengemukakan bahwa penegakan hukum oleh pihaknya berbeda dengan penindakan dari Kementerian ATR/BPN yang mencabut HGU.

"Proses yang kita lakukan proses pidana, ini terpisah dengan kebijakan secara administratif yang telah dikaji, dipertimbangkan, sehingga tadi juga dimintai masukan yang cukup lengkap penegak hukum," pungkasnya.

Di samping itu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan pihaknya juga ikut menelusuri soal dugaan pidana terbitnya HGU enam perusahaan milik SGC di Lampung.

"Kenapa itu bisa diperjualbelikan, dan ini apakah kepemilikannya tersebut sah atau tidak. Karena tadi itu rapatnya kita merunut dari sejarahnya tanah tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada enam perusahaan yang HGU-nya dicabut dalam giat ini. Mereka yakni PT CPB, PT GPA, PT ILCM, PT ILM, PT MKS dan PT SIL. Adapun, berdasarkan laporan BPK, total 85.244 hektare ini memiliki nilai Rp14,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kemenhan menyampaikan lahan seluas 85.244 hektare yang dicabut dari perusahaan milik Sugar Group Companies (SGC) bakal dijadikan untuk kepentingan TNI AU.

Wamenhan, Donny Ermawan Taufanto mengatakan kepentingan militer itu termasuk kepentingan pertahanan negara.

"Selanjutnya tanah ini nanti akan ditindaklanjuti secara administrasi dan penguasaan oleh TNI Angkatan Udara untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pertahanan negara," ujar Donny di Kejagung, Rabu (21/1/2026).

Di samping itu, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal M Tonny Harjono mengatakan pihaknya akan menggunakan lahan tersebut untuk aset strategis.

Misalnya, membangun komando pendidikan untuk satuan elite TNI pasukan gerak cepat (Pasgat) hingga dijadikan daerah latihan.

"Kami merencanakan membangun Komando Pendidikan di sana dan Satuan Pasgat, pengembangan dari validasi organisasi, sehingga daerah tersebut nanti akan dibangun beberapa satuan dan dijadikan daerah latihan," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada enam perusahaan yang HGU-nya dicabut dalam giat ini. Mereka yakni PT CPB, PT GPA, PT ILCM, PT ILM, PT MKS dan PT SIL. Adapun, berdasarkan laporan BPK, total 85.244 hektare ini memiliki nilai Rp14,5 triliun.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyiapkan sekitar 194 ribu hektare (ha) lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) sebagai calon lokasi hunian tetap (huntap) bagi korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Lahan tersebut berasal dari HGU yang telah ditetapkan sebagai tanah telantar maupun HGU yang masa berlakunya berakhir dan dinilai aman dari risiko bencana.

"Di Aceh ada 52 HGU yang luasnya 81.551 ha yang ada di 18 kabupaten/kota. Ini berpotensi bisa menjadi hunian tetap tinggal nanti kebutuhan berapa kami menunggu dari Pak Satgas (PKH)," ujar Nusron dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Di Provinsi Aceh, Nusron memaparkan terdapat 52 HGU terdampak di radius 1 kilometer (km) hingga 5 km dari lokasi banjir. Dari luasan tersebut, sekitar 80.047 ha telah masuk dalam penetapan dan penertiban tanah terlantar.

Selain itu, terdapat 10 HGU seluas 2.546 ha yang telah ditetapkan terlantar dan berada di radius hingga 1 km dari lokasi bencana. Pemerintah juga mencatat dua HGU seluas 1.503 ha yang masa berlakunya berakhir serta satu HGU seluas 178 ha yang berada di radius 1 km dari lokasi bencana.

"Jadi artinya seandainya nanti untuk huntap ingin menggunakan eks HGU maupun HGU yang jaraknya 1 km aman kita sudah siapkan," kata Nusron.

Sementara di Provinsi Sumatra Utara, pemerintah mengidentifikasi potensi 18 HGU seluas 24.418 ha yang dapat dialokasikan untuk hunian tetap. Dari jumlah itu, 15 HGU seluas 22.771 ha telah ditetapkan dalam penertiban tanah, serta tiga HGU seluas 1.647 ha yang masa berlakunya berakhir dan dinilai siap digunakan.

"Di Provinsi Sumatra Utara terdapat potensi HGU sebanyak 18 HGU seluas 24.418 ha yang dapat berpotensi menjadi hunian tetap," ujar Nusron.

Adapun di Provinsi Sumatra Barat, potensi lahan untuk hunian tetap berasal dari 33 HGU seluas 88.445 hektare. Dari jumlah tersebut, 30 HGU telah ditetapkan sebagai tanah telantar.

Pemerintah juga mencatat dua HGU seluas 1.249 ha berada di radius 1 km dari lokasi bencana, tiga HGU seluas 835 ha yang masa berlakunya berakhir, serta dua HGU seluas 514 ha yang berada di radius 1 km dan dinilai aman.

"Sehingga kesimpulan baik Aceh, Sumatra Utara maupun Sumatra Barat untuk tanah untuk huntap insya Allah siap," kata Nusron.

Jika digabungkan, total potensi lahan dari tiga provinsi tersebut mencapai sekitar 194.414 hektare yang disiapkan sebagai cadangan lokasi hunian tetap bagi warga terdampak bencana.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap terdapat potensi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 81.551 hektare (Ha) di Provinsi Aceh.

Nusron menjelaskan lahan eks HGU tersebut berpotensi untuk dapat digunakan dalam mendukung pembangunan Hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana.

"Di Aceh ada 52 HGU yang terdampak baik itu jaraknya 1 kilometer maupun hingga 5 kilometer dengan lokasi banjir. Ada 52 HGU yang luasnya 81.551 hektare yang ada di 18 kabupaten kota ini berpotensi bisa menjadi hunian tetap," kata Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Senin (19/1/2026).

Dalam paparan yang disampaikan, lahan seluas 81.551 Ha itu tersebar di dalam 224 kecamatan dan 3.978 desa atau kelurahan.

Terkait statusnya, lahan seluas 80.047 Ha (50 HGU) saat ini dalam tahapan penetapan dan penertiban tanah terlantar. Sedangkan sisanya yakni seluas 1.503 Ha (2 HGU) telah masuk periode Berakhir jangka waktu.

"Jadi artinya seandainya nanti untuk huntap ingin menggunakan eks HGU maupun HGU yang jaraknya 1 km aman, kita sudah siapkan," pungkas Nusron.

Sementara pada kesempatan berbeda, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebelumnya mengungkap terdapat 139.485 unit rumah masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat.

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa ratusan ribu rumah rusak tersebut tergolong ke dalam empat kategori, yakni rusak ringan, rusak sedang, rusak berat hingga hanyut.

"Jadi total, yang rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485. Data per hari Minggu, 14 Desember 2005, jam 5.00 sore," kata Ara dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dalam perinciannya, wilayah Aceh menjadi yang paling besar mengalami kerusakan. Di mana, berdasarkan catatannya terdapat 38.553 unit rumah rusak ringan, 22.204 unit rusak sedang, 35.517 unit rusak berat dan 4.295 unit rumah hanyut.

Dengan demikian, total rumah masyarakat wilayah Aceh terdampak bencana banjir hingga longsor tembus 100.569 unit rumah.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Provinsi Bengkulu, Helmi Hasan mengungkap rencana pengembangan kawasan perumahan di lahan seluas 17 hektare (Ha) dalam rangka mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Helmi menyebut, usai meneken nota kesepahaman dengan Badan Bank Tanah (BBT) pada Selasa (13/1/2026), lahan yang digunakan untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman itu bakal berasal dari lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) belasan perusahaan yang telah habis masa berlakunya.

"Dan Insyaallah dari data awal ada lahan seluas 20.000 hektare. Kita ingin gali yang lainnya sehingga itu untuk apa? Kalau di kota bisa itu untuk perumahan seperti tadi ada sekitar 17 hektare," jelasnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Lewat pemanfaatan lahan eks HGU tersebut, Pemprov optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Sehingga mewujudkan kemandirian fiskal daerahnya agar tidak bergantung pada suntikan dana dari pusat.

Selain itu, lahan eks HGU yang didapatkan nantinya juga direncanakan bakal dikembangkan untuk pembangunan infrastruktur kawasan industri (KI) guna mendukung upaya hilirisasi komoditas kopi hingga sawit.

Adapun saat ini, Pemprov Bengkulu tengah mendorong upaya hilirisasi sawit menjadi minyak goreng. Di mana ke depan memerlukan area produksi yang jauh lebih luas.

"Kita punya kopi, kita punya sawit. Tapi kan Bungkulu itu punya sawit banyak, tapi gak bisa memproduksi minyak goreng, kan aneh. Maka di tahun ini, target Pemprov, kita sudah punya minyak goreng sendiri namanya minyak goreng Bumi Merah Putih," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemprov Bengkulu bersama Badan Bank Tanah resmi meneken kerja sama optimalisasi lahan di wilayah tersebut. Dari total 20.000 Ha lahan potensial, pada tahap awal kerja sama tersebut akan mensinergikan pemanfaatan bersama Pemprov Bengkulu atas Hak Pengelolaan (HPL) Seluas 397 Ha.

Sebagai informasi, sejumlah indikator makro ekonomi di Bengkulu mencerminkan tujuan tersebut. Realisasi investasi di Bengkulu per triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp901 miliar atau naik 12,26% dari triwulan sebelumnya.

Sementara itu, data BPS menyebutkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu per triwulan III 2025 mencapai 4,56% (yoy).