JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat meredam kepanikan pasar terkait rumor penurunan status pasar modal Indonesia dari kelompok pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintisan (frontier market). Isu miring ini mencuat pasca-rilis dokumen MSCI 2026 Market Classification Review oleh penyedia indeks global, Morgan Stanley and Capital International (MSCI), Rabu (24/6/2026) lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menegaskan, kabar yang beredar di publik mengenai ancaman degradasi bursa domestik adalah bentuk salah paham.

Menurutnya, dokumen resmi MSCI tersebut bukanlah sebuah ancaman, melainkan nota tuntutan agar otoritas pasar modal Indonesia konsisten mengawal agenda reformasi struktural serta memperketat aspek transparansi transaksi.

"Yang seolah-olah mengatakan bahwa kita 'digantung' sampai November. Itu tidak betul. Yang ada adalah kita dituntut untuk konsisten dan efektif dalam menerapkan seluruh rencana aksi tersebut," ucap Hasan kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

"November itu apa? Kalau dibaca secara cermat, sejauh-jauhnya apabila kita terkonfirmasi tidak melakukan seluruh upaya ini secara konsisten dan tidak melaksanakannya secara efektif, maka Indonesia hanya akan masuk ke dalam Consultation List. Di FTSE Russell ada Watch List, sedangkan di MSCI ada Consultation List," tuturnya.

Hasan menambahkan, status pasar modal Indonesia baru akan dimasukkan ke dalam daftar konsultasi (consultation list) apabila dalam perjalanannya pemerintah dan regulator terbukti abai dalam membenahi catatan evaluasi. 

Guna membentengi kepercayaan investor, OJK bersama seluruh elemen Self-Regulatory Organization (SRO), termasuk BEI, KPEI, dan KSEI, memberikan garansi penuh untuk mengawal efektivitas perbaikan instrumen pasar.

"Saya jamin, kami di OJK bersama SRO dan seluruh pelaku pasar akan konsisten melakukan ini. Dan akan memastikan bahwa apa yang kita lakukan efektif," kata dia.

Demi memantau perkembangan persepsi global, Hasan memastikan bursa domestik tidak akan mengalami pergeseran klasifikasi pada pengumuman bulan November nanti. 

OJK juga telah menjadwalkan rangkaian agenda diplomasi finansial, mulai dari rapat teknis dua mingguan bersama MSCI dan FTSE Russell, hingga paparan berkala setiap bulan di hadapan para manajer investasi global.

"Saya jamin tidak perlu khawatir. Jadi market classification itu ada tanggalnya ya, kalau pun ini kami akan kabarkan setiap bulan. Nanti kami akan lakukan tentu pertemuan teknis 2 mingguan bersama MSCI dan FTSE tetap dilanjutkan, kemudian bulanan bersama investor global ini akan kami lakukan nanti," ucap Hasan.

Sebagai informasi, desas-desus penurunan kelas ini bermula dari adanya laporan keberatan dari sejumlah investor institusional raksasa dunia yang menanam modal di Indonesia. 

Berdasarkan hasil peninjauan awal, para pemegang modal asing menyoroti struktur kepemilikan saham di emiten lokal yang dinilai kurang transparan, serta adanya indikasi pola perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading).

Kondisi tersebut diperparah dengan langkah MSCI yang telah memangkas nilai aksesibilitas pasar modal Indonesia pada kriteria arus informasi (information flow) dari predikat positif menjadi negatif dalam pengumuman berkala pada Jumat (19/6/2026) lalu.

"Apabila kemajuan yang memadai belum terlihat pada saat Peninjauan Indeks MSCI bulan November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi mengenai penanganan yang tepat untuk pasar Indonesia, yang mungkin mencakup konsultasi mengenai reklasifikasi Indonesia dari Emerging Markets ke Frontier Markets," bunyi pengumuman resmi manajemen MSCI.

Editor: Aditya Pratama

Makassar (ANTARA) - Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Hasanuddin bersama Bank Indonesia (BI) menginisiasi pelatihan manajemen serta adaptasi perubahan lingkungan dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan kepada nelayan agar menghindari kerugian.

Dosen Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan (PSP) FIKP Unhas Muhammad Kurnia, di Makassar, Senin, mengatakan perubahan lingkungan telah menjadi tantangan yang tidak dapat dihindari dalam pembangunan sektor perikanan.

Penguatan kapasitas nelayan dan pembudidaya menjadi salah satu langkah strategis agar masyarakat pesisir mampu mengantisipasi berbagai risiko sekaligus mempertahankan keberlanjutan usaha mereka di tengah perubahan kondisi lingkungan yang berlangsung semakin dinamis.

"Perubahan lingkungan bukan lagi isu yang akan dihadapi di masa depan, tetapi sudah menjadi realitas yang dirasakan langsung oleh nelayan dan pembudidaya. Karena itu, kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting agar sektor perikanan tetap produktif dan berkelanjutan," katanya.

Ia menjelaskan, setiap dampak perubahan lingkungan memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda sehingga memerlukan strategi penanganan yang spesifik.

Pengelolaan perikanan tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam, melainkan harus disusun secara adaptif berdasarkan kondisi ekologi, sosial, dan ekonomi di setiap wilayah.

"Upaya adaptasi tidak hanya bertujuan mempertahankan produksi perikanan, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat pesisir," kata Kurnia.

Pendekatan pengelolaan perikanan berbasis ekosistem menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan ketahanan sektor perikanan terhadap berbagai dinamika lingkungan, sekaligus menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian sumber daya.

Sementara itu, Direktur Yayasan Mattirotasi Mitra Lestari, Muh. Ikhsan Idrus, mengatakan pelatihan tersebut menjadi ruang pembelajaran yang sangat relevan bagi masyarakat pesisir yang kini semakin merasakan dampak perubahan lingkungan terhadap aktivitas ekonomi mereka.

"Kami berharap kegiatan edukatif ini mampu meningkatkan pemahaman nelayan dan pembudidaya mengenai berbagai strategi adaptasi yang dapat diterapkan sesuai kondisi lapangan. Dengan demikian, produktivitas usaha dapat dipertahankan sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir," katanya.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Kita ingin persepsi masyarakat berubah. Menebang pohon bukan berarti merusak hutan, tetapi mengelolanya secara lestari

Bogor (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan pemanfaatan hutan secara lestari tidak identik dengan perusakan hutan, melainkan merupakan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kawasan hutan.

Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Krisdianto mengatakan pengelolaan hutan lestari dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur, mulai dari penetapan batas pemanenan (allowable cut), etat tebangan, hingga kewajiban penanaman kembali setelah pemanfaatan hasil hutan.

"Kita ingin persepsi masyarakat berubah. Menebang pohon bukan berarti merusak hutan, tetapi mengelolanya secara lestari," kata Krisdianto dalam diskusi bersama wartawan di Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan Gunung Batu, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Ia menjelaskan pemanfaatan hasil hutan justru menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian kawasan.

Menurut dia, apabila hutan dibiarkan tanpa pengelolaan, biomassa yang menumpuk di lantai hutan berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan maupun bencana seperti banjir dan longsor.

Untuk itu, lanjutnya, pemanfaatan hutan beserta hasil-hasilnya merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan.

Sebaliknya, pembatasan pemanfaatan hasil hutan dinilai tidak sejalan dengan konsep pengelolaan hutan lestari.

Krisdianto mengatakan pemerintah terus mendorong peningkatan nilai ekonomi kawasan hutan melalui pengembangan berbagai hasil hutan, baik kayu maupun hasil hutan bukan kayu, sehingga kawasan hutan tetap memiliki nilai ekonomi dan tidak mudah beralih fungsi.

Menurut dia, salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui skema multiusaha kehutanan yang memungkinkan berbagai potensi hutan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Selain hasil kayu, pemerintah juga mendorong pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, aren, serta pengolahan biomassa hutan menjadi produk bernilai tambah.

Ia menjelaskan kayu dan biomassa yang selama ini kurang memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan menjadi arang. Proses tersebut tidak hanya menghasilkan arang sebagai sumber energi, tetapi juga menghasilkan biochar dan asap cair (wood vinegar) yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.

Menurut dia, biochar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesuburan tanah sekaligus meningkatkan penyimpanan karbon di dalam tanah, sedangkan asap cair dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk sektor pertanian.

Pemanfaatan produk-produk tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi hasil hutan sekaligus mendukung mitigasi perubahan iklim.

Krisdianto menambahkan pengembangan hasil hutan bukan kayu juga menjadi salah satu fokus Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) atau forest management unit yang bertugas mengelola kawasan hutan di tingkat tapak di bawah pemerintah daerah.

Menurut dia, KPH didorong tidak hanya menjalankan fungsi pengelolaan kawasan secara lestari, tetapi juga mampu memberdayakan potensi ekonomi hutan melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi di masing-masing wilayah.

"Dengan multiusaha kehutanan, kita mendorong supaya KPH bisa lebih berperan secara ekonomi juga dari sektor kehutanan," katanya.

Ia menambahkan seluruh kegiatan multiusaha kehutanan wajib dimasukkan dalam Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pemegang izin. Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaannya, sementara pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan ditindak sesuai aturan.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Pusat Riset Mikrobiologi Terapan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Maman Turjaman mengatakan gaharu merupakan salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu yang memiliki prospek besar di pasar internasional.

Menurut dia, Indonesia memiliki lebih dari 30 jenis gaharu bernilai ekonomi tinggi. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal dibandingkan negara-negara pesaing.

"Kita berharap ada kebijakan yang lebih ramah sehingga masyarakat memperoleh pendapatan dari keanekaragaman hayati yang dimiliki, sementara di sisi lain tekanan terhadap hutan tetap bisa dikendalikan," katanya.

Sementara itu, peneliti Pusat Riset Biomassa dan Bioproduk BRIN Saptadi Darmawan mengatakan aren juga berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku bioetanol karena lebih mudah diolah dibandingkan bahan baku bioetanol generasi kedua dan ketiga yang berasal dari biomassa berlignoselulosa.

Menurut dia, pengembangan aren diarahkan pada lahan-lahan marginal sehingga tetap sejalan dengan upaya pelestarian hutan.

Selain memiliki nilai ekonomi, aren juga merupakan tanaman konservasi yang dapat mendukung pemulihan kawasan hutan sekaligus menghasilkan energi terbarukan.

Ia menambahkan pemanfaatan bioetanol berbasis aren telah diuji coba melalui Pilot Bioethanol Aren di lingkungan Pertamina Geothermal Energy (PGE) Kamojang pada Desember 2025.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Makassar (ANTARA) - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Makassar menampilkan hasil kerajinan pelaku UMKM di hadapan para Delegasi Internasional sebagai rangkaian Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026.

Ketua Dekranasda Kota Makassar Melinda Aksa menyebut IGS sebagai momentum penting untuk membuka babak baru diplomasi budaya sekaligus memperkenalkan potensi ekonomi kreatif Makassar kepada dunia internasional.

“Ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang kami harapkan akan menjadi warisan berharga bagi Kota Makassar ke depannya. Makassar siap menjadi pintu gerbang yang terbuka luas bagi kerja sama antarbangsa,” ujar Melinda pada Exhibition pameran dagang lokal Kota Makassar bertajuk “The Taste and Craft of Makassar” di kawasan Tugu MNEK, Anjungan Pantai Losari, Makassar, Rabu.

Melalui pameran tersebut, berbagai produk kerajinan tangan, tenun tradisional, fesyen, hingga kuliner khas Makassar diperkenalkan kepada delegasi mancanegara sebagai representasi identitas budaya Sulawesi Selatan yang kaya dan beragam.

Menurut Melinda penyelenggaraan IGS bukan hanya ajang promosi budaya dan kuliner, tetapi juga momentum untuk membuka babak baru diplomasi budaya yang memperkuat posisi Makassar di tingkat internasional.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada para perajin tenun tradisional serta pelaku ekonomi kreatif untuk menampilkan karya mereka dalam forum internasional.

Melinda menilai visi strategis Pemerintah Kota Makassar telah menjadi jembatan yang menghubungkan kekayaan budaya lokal dengan peluang ekonomi global yang lebih luas, sekaligus membuka ruang promosi bagi produk-produk unggulan daerah.

Sementara itu, Ketua Bidang Kerja Sama Luar Negeri Dewan Kerajinan Nasional Indonesia Katharine Grace Fadli Zon menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan kegiatan yang mempertemukan unsur budaya, ekonomi kreatif, dan diplomasi dalam satu ruang kolaborasi.

“Makassar merupakan kota yang sejak lama dikenal sebagai gerbang perjalanan di kawasan Indonesia Timur dan menjadi titik pertemuan berbagai budaya, gagasan, serta persahabatan yang terus tumbuh hingga saat ini,” ujarnya.

Bagi Katharine, semangat keterbukaan tersebut tercermin dalam penyelenggaraan pameran “The Taste and Craft of Makassar” yang menghadirkan kekayaan kuliner, kerajinan, serta produk unggulan daerah hasil karya para pelaku usaha dan perajin lokal.

Ia menambahkan bahwa setiap karya yang ditampilkan bukan sekadar produk ekonomi, melainkan juga representasi tradisi, kreativitas, dan identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi serta terus berkembang melalui inovasi para pelaku UMKM.

Melalui kegiatan ini, Dekranasda Kota Makassar berharap produk-produk lokal semakin dikenal di tingkat internasional, memperluas peluang kerja sama ekonomi kreatif, sekaligus memperkuat peran Makassar sebagai kota yang aktif membangun diplomasi budaya melalui kekayaan warisan dan kreativitas masyarakatnya.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa kinerja investasi industri asuransi umum menunjukkan hasil yang positif di tengah kondisi pasar yang dinamis.

Per April 2026, investment yield asuransi umum konvensional mencapai 0,55 persen, naik dari 0,27 persen pada Maret 2026. Pada periode yang sama, investment yield asuransi umum syariah juga meningkat menjadi 0,44 persen dari 0,36 persen pada bulan sebelumnya.

"Perkembangan ini menunjukkan bahwa industri masih mampu menjaga kinerja investasinya di tengah kondisi pasar yang dinamis," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, dalam jawaban tertulis di Jakarta, Rabu.

Ogi mengatakan bahwa tantangan utama industri ke depan adalah menjaga keseimbangan antara optimalisasi hasil investasi dan pengelolaan risiko, khususnya di tengah volatilitas pasar keuangan, dinamika ekonomi global, dan perubahan suku bunga.

"Oleh karena itu, OJK terus mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko dan menjaga kualitas aset investasi agar kinerja industri tetap sehat dan berkelanjutan," kata dia.

Mengenai dampak kenaikan BI-Rate, Ogi mengatakan bahwa penyesuaian bunga acuan pada prinsipnya dapat memengaruhi strategi investasi industri asuransi, khususnya pada instrumen pendapatan tetap dan pasar uang.

"Namun demikian, dampaknya perlu dilihat secara menyeluruh karena selain dipengaruhi oleh suku bunga, kinerja investasi juga dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan, pergerakan harga aset, dan karakteristik portofolio masing-masing perusahaan," kata Ogi.

Meskipun terjadi kenaikan BI-Rate, Ogi menyebutkan stabilitas imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang tetap terjaga turut membantu menjaga kinerja investasi industri.

Di sisi lain, pasar saham masih menghadapi volatilitas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor global maupun domestik.

Ogi menegaskan bahwa pada dasarnya, keputusan penempatan investasi merupakan kewenangan masing-masing perusahaan sesuai profil liabilitas, karakteristik produk, dan manajemen risikonya.

"OJK terus melakukan pengawasan untuk memastikan perusahaan menerapkan tata kelola investasi yang baik, mematuhi ketentuan mengenai batasan penempatan investasi, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian agar ketahanan keuangan dan kemampuan memenuhi kewajiban kepada pemegang polis tetap terjaga," kata Ogi.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Mencari gudeg dengan cita rasa yang benar-benar mendekati versi aslinya di Jawa memang bukan perkara mudah di Jakarta. Meski banyak tempat mencoba menyajikan hidangan ini, tidak semuanya mampu mempertahankan konsistensi rasa yang otentik.
Gudeg merupakan olahan nangka muda yang dimasak perlahan bersama gula jawa, santan, dan berbagai rempah selama berjam-jam. Proses ini menghasilkan tekstur nangka yang lembut dengan warna cokelat khas yang sedikit terkaramelisasi, menghadirkan rasa manis legit yang berpadu dengan gurih dari santan dan sedikit sentuhan garam.
Salah satu tempat yang patut dicoba adalah Rumah Makan Adem Ayem di kawasan Percetakan Negara, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Rumah makan ini dikenal menyajikan gudeg khas Solo dengan cita rasa yang cukup autentik, sehingga menjadi pilihan bagi mereka yang ingin merasakan atau merindukan gudeg yang mendekati versi aslinya.
Adem Ayem sendiri merupakan rumah makan legendaris dari Solo yang telah berdiri sejak 1969. Selain gudeg, tempat ini juga menawarkan berbagai hidangan tradisional Jawa lainnya seperti opor, rawon, pecel, soto, dan aneka menu rumahan yang menghadirkan nuansa kuliner Jawa klasik.
Namun, yang paling banyak dicari tetaplah gudegnya. Satu porsi disajikan dengan komposisi yang cukup lengkap, mulai dari nasi, gudeg, krecek, ayam suwir, hingga telur, sehingga menghadirkan pengalaman makan yang utuh dalam satu sajian.
Ayam suwir yang digunakan berasal dari ayam kampung yang menghasilkan cita rasa gurih dan lembut di setiap gigitan, sementara telur bebek pindang menambah sentuhan gurih dengan aroma khas serta karakter rasa tradisional yang kuat.
Gudeg di sini memiliki cita rasa yang seimbang antara manis dan gurih, dengan krecek yang dimasak hingga empuk dan kaya aroma, serta telur yang meresap bumbu dengan baik sehingga terasa lebih dalam di setiap gigitan.
Jika memesan menu gudeg, rasanya kurang lengkap tanpa menambahkan ayam goreng Kalasan. Dengan tekstur yang gurih dan bumbu yang meresap sempurna, menu ini kerap menjadi pelengkap yang justru mencuri perhatian dan bahkan disebut-sebut sebagai salah satu ayam goreng terbaik di kota ini.
Perpaduan daging ayam yang lembut dengan cita rasa gurih yang berpadu kremesan renyah membuat hidangan ini terasa begitu menggugah selera dan sulit untuk berhenti dinikmati. Sensasi ini semakin lengkap ketika dipadukan dengan gudeg yang memiliki rasa manis khas, menciptakan harmoni rasa yang seimbang.
Kremesannya sendiri punya sentuhan rasa asin dengan aroma ketumbar yang khas, menambah dimensi rasa yang membuat setiap suapan terasa lebih kaya dan seimbang.
Menikmati hidangan di sini terasa seperti kembali ke suasana restoran legendaris yang hangat dan penuh nostalgia. Nuansa klasiknya menghadirkan kesan sederhana namun nyaman, dengan aroma masakan Jawa yang langsung menyambut sejak pertama kali masuk.
Gudeg memang bukan lagi sekadar hidangan tradisional Jawa, tetapi sudah menjadi makanan yang menasional dan disukai berbagai kalangan, dari muda hingga tua, lintas daerah. Eksistensinya tetap terjaga hingga kini, baik di warung sederhana maupun rumah makan legendaris yang terus mempertahankan resep turun-temurun.
Mengutip dari Dinas Kebudayaan DI Yogyakarta, berdasarkan kisah dalam Serat Centhini, gudeg diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-16 atau ke-17, jauh sebelum berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Dalam naskah tersebut, gudeg disebut sebagai hidangan yang dijajakan dalam keramaian pertunjukan wayang serta disajikan untuk menjamu tamu di pedesaan Jawa.
Sejarah lisan juga mencatat bahwa gudeg mulai populer pada masa pembangunan Keraton Yogyakarta di akhir abad ke-18, ketika nangka muda dimanfaatkan oleh abdi dalem dan masyarakat sekitar, sementara nama “gudeg” diyakini berasal dari kata hangudeg atau ngudeg yang berarti mengaduk.
Jejak panjang sejarah itu membuat gudeg bukan hanya sekadar makanan, tetapi juga bagian dari identitas budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Di setiap suapan, tersimpan cerita panjang tentang tradisi yang tidak lekang oleh waktu, sekaligus bukti bahwa kuliner bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan kehidupan masa kini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, pihak yang melakukan praktek penumpukan sampah (open dumping) seperti di Bantar Gebang bakal mendapatkan penalti.

Zulhas mengatakan, praktek open dumping tidak akan pernah bisa menyelesaikan persoalan sampah.

“Open dumping sudah enggak boleh. Jadi nanti seperti Bantar Gebang akan ditutup, enggak boleh lagi,” kata Zulhas saat menghadiri Apel Siaga Jaga Jakarta Pilah Sampah di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (21/6/2026).

Oleh karena itu, menurut Zulhas, gerakan memilah sampah menjadi salah satu jawaban atas persoalan lingkungan tersebut.

Politikus Partai Amanat nasional (PAN) itu mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang mendorong warganya untuk memilah sampah mulai dari tingkat RT dan RW.

“Kalau kita bisa memilah, maka dengan cepat lainnya urusan bisa kita selesaikan,” ujar Zulhas.

Di luar itu, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara juga tengah membangun proyek Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bantar Gebang.

Tidak hanya di Jakarta, pemerintah juga akan membangun proyek PSEL di berbagai kota lain, termasuk di Pulau Sumatera.

“Insyaallah 2028 (persoalan sampah) Jakarta selesai melalui insinerator Bantar Gebang,” ujar Zulhas.

Zulhas menyebut, pemerintah telah melarang praktek open dumping sebagaimana saat ini dilakukan di Bantar Gebang.

Jika praktek itu tetap dilakukan pihak terkait bakal mendapatkan penalti.

“Kalau open dumping masih seperti sekarang, tentu akan kena penalti, ada undang-undang sekarang,” tutur Zulhas.

Adapun pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melarang open dumping. Pemerintah daerah harus menghentikan open dumping paling lambat 1 Agustus 2026.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, mengatakan Jakarta bakal memiliki tiga pembangkit listrik tenaga sampah yang terletak di Bantar Gebang (Bekasi), Tanjungan (Jakarta Utara), dan Sunter (Jakarta Utara).

Di luar itu, proyek Refuse Derived Fuel (RDF) atau pengolahan sampah menjadi energi padat di Rorotan dan Bantar Gebang tetap akan dilanjutkan.

“Neraca sampah di Jakarta yang 9.000 per hari mudah-mudahan di tahun depan Bapak Menko sudah akan tertangani dengan baik,” kata Pramono.

Menurutnya, jika kelima proyek itu berjalan, pada 2029 sampah yang menumpuk di Bantar Gebang bakal mulai diambil untuk diolah menjadi energi.

“Mungkin bahkan kalau semuanya berjalan sesuai dengan rencana, kemungkinan di tahun 2029 pengambilan sampah sudah mulai harus mengambil dari Bantar Gebang sendiri yang sekarang sudah hampir ada 55 juta ton sampah yang ketinggiannya 60 meter,” tutur Pramono.

Sampah Open Dumping dan Bahayanya

Open dumping adalah metode pembuangan sampah di mana sampah hanya ditumpuk atau dihamparkan begitu saja di area terbuka tanpa ada proses pengolahan, pemilahan, maupun pelapisan tanah. Sampah dibiarkan membusuk secara alami sampai area tersebut penuh.

Metode ini sangat tidak disarankan dan sudah dilarang pemerintah melalui UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah karena sangat berbahaya bagi lingkungan.

Praktik open dumping (membuang sampah terbuka di lahan tanpa pengolahan) sangat berbahaya karena memicu pencemaran air tanah akibat cairan lindi beracun, pelepasan gas metana penyebab pemanasan global, dan menjadi sarang penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat.

Bantar Gebang Melepas Emisi Gas Metana Terbesar Kedua di Dunia

TPST Bantargebang di Bekasi menjadi sorotan tajam setelah menyandang status sebagai penyumbang emisi gas metana CH? terbesar kedua di dunia setelah Campo de Mayo di Argentina.

Berdasarkan laporan UCLA Emmett Institute, kawasan ini melepaskan sekitar 6,3 metrik ton metana per jam ke atmosfer akibat tumpukan ribuan ton sampah dari Jakarta.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Pengembangan ilmu kelautan dan perikanan merupakan tanggung jawab bersama

Makassar (ANTARA) - Rektor Universitas Hasanuddin Prof Jamaluddin Jompa menekankan pentingnya kesamaan visi misi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

Prof Jamaluddin Jompa (JJ) di Makassar, Sabtu, mengatakan pengembangan ilmu kelautan dan perikanan merupakan tanggung jawab bersama.

Besarnya potensi sumber daya maritim Indonesia juga menghadirkan peluang strategis sekaligus tantangan yang harus dijawab melalui sinergi dan kolaborasi.

Menurut dia, penguatan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Melalui pelaksanaan "the 13th National and the 9th International Symposium on Marine and Fisheries (Symarfish) 2026 yang diinisiasi Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Unhas yang dihadiri para ilmuan dan praktisi menjadi salah satu upaya membanngun ekosistem berkelanjutan.

"Apa yang dihasilkan dalam Symarfish ini akan kami sampaikan kepada para pengambil kebijakan. Forum ini menghadirkan pemikiran terbaik dari para ilmuwan dan praktisi yang berkontribusi dalam memperkuat ilmu kelautan dan perikanan Indonesia,” jelas Prof JJ.

Ketua Panitia, Wilma J. C. Moka, PhD, menjelaskan tercatat sebanyak 120 peserta mengikuti kegiatan ini dengan total 90 abstrak makalah yang telah didaftarkan. Para peserta berasal dari berbagai negara, mencerminkan semakin luasnya kolaborasi internasional dalam mendukung riset dan inovasi sektor maritim.

“Forum ini kami harapkan menghasilkan dampak nyata terhadap tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan,” jelas Wilma.

Syimarfish 2026 menghadirkan beragam topik strategis, meliputi keanekaragaman hayati perairan, ekologi dan konservasi akuatik, oseanografi dan perubahan iklim, bioteknologi kelautan dan perikanan.

Serta akuakultur berkelanjutan, sistem informasi geografis kelautan dan perikanan, pencemaran dan ekotoksikologi perairan, pengolahan hasil perikanan, hingga sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA/JACX) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dalam sebuah unggahan di media sosial, terlihat membawa sebuah spanduk berisi narasi yang ditujukan untuk rakyat.

Dalam narasi tersebut, pria yang akrab disapa Zulhas ini meminta rakyat tidak perlu mencampuri urusan pemerintah.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut turut menekankan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak.

Berikut isi narasi yang diklaim dikeluarkan oleh Zulhas pada 14 Juni 2026 di Facebook:
"ZULKIFLI HASAN
TUGAS RAKYAT ITU CUMA SATU YAITU BAYAR PAJAK, JADI TIDAK SEHARUSNYA IKUT CAMPUR URUSAN PEMERINTAH,".

Namun, benarkah Zulhas mengeluarkan penyataan tersebut?

Penjelasan:
Klaim yang mengatasnamakan Menko Zulhas ini merupakan narasi lama yang digulirkan kembali di media sosial pada Juni 2026.

Pada 28 April 2026, laman resmi Kemenko Pangan RI telah membantah unggahan berisi kecaman yang mencatut mantan Menteri Pedagangan era Presiden Jokowi tersebut.

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Zulkifli Hasan yang menyebutkan hal tersebut.

Klaim yang mengaitkan Menko Zulhas dengan narasi kecaman di media sosial itu merupakan hoaks.

Klaim: Zulhas tegaskan tugas rakyat hanya bayar pajak
Rating: Hoaks

Cek fakta: Hoaks! Zulhas mengatakan rakyat merupakan aib pemerintah

Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2026

BLITAR - Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri berziarah ke makan Bung Karno di Blitar , Jawa Timur, Minggu (14/6/2026) sore. Megawati turut didampingi oleh keluarganya.

Megawati yang tiba dari Bali dan mendarat di Bandara Kediri langsung disambut meriah barisan kader PDIP yang telah menunggu. Ratusan kader dari Blitar dan Malang terlihat memadati lokasi, menyambut langsung putri Bung Karno tersebut. Dari bandara itu, Megawati dan rombongan bergerak ke Blitar.

Dalam rombongan, Megawati didampingi oleh putranya, M Prananda Prabowo, serta keluarga besar lainnya yakni Puti Guntur Soekarno dan Romy Soekarno.

Sementara, jajaran elite partai juga tampak mendampingi, di antaranya Sekjen Hasto Kristiyanto. Tampak pula sederet nama ketua DPP Partai seperti Said Abdullah, Deddy Yevri Sitorus, Darmadi Durianto, hingga Ronny Talapessy.

Seusai berdoa, Megawati keluar kompleks makam dengan digandeng putranya, Prananda Prabowo. Keduanya lalu melambaikan tangan ke arah warga.

Megawati lalu berjalan menghampiri kerumunan itu. Ia menarik tangan tiga orang anak, satu lelaki dan dua perempuan. Megawati kemudian berdialog dengan mereka.

Setelah berdialog dengan ketiga anak itu, Megawati meminta izin kepada masyarakat dan berjalan ke arah mobilnya. Lalu, seorang ibu berkaus kuning merangsek ke arah Megawati, memanggil "Bunda Mega", sembari menjulurkan tangan untuk bersalaman. Megawati tersenyum lalu berhenti dan menyambut tangan ibu tersebut. Setelah itu, Megawati didampingi Prananda menaiki mobil dan berangkat menuju lokasi istirahat.

Ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar merupakan tradisi yang rutin dijalankan Megawati sebagai bentuk penghormatan sekaligus kontemplasi.

"Berziarah ke makam Bung Karno adalah cara Ibu Megawati untuk merawat api perjuangan yang tak pernah padam. Di tengah dinamika bangsa yang semakin kompleks, Bung Karno mengajarkan bahwa pemimpin harus selalu kembali ke akar, ke rakyat, dan ke nilai-nilai Pancasila," tutur Hasto.

Bisnis.com, MAKASSAR - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memperluas penetrasi edukasi dan literasi keuangan ke sektor akademis guna membentengi generasi muda dari risiko perangkap finansial digital yang kian marak.

Langkah tersebut direalisasikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara LPS dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) di Arsjad Rasjid Lecture Theatre Unhas, Kota Makassar, Jumat (12/6/2026).

Kolaborasi ini mencakup aspek pengembangan kompetensi, riset bersama, serta sosialisasi terintegrasi mengenai fungsi, tugas, dan wewenang LPS di dalam sistem perbankan nasional.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution mengungkapkan bahwa penetrasi teknologi finansial yang tidak dibarengi dengan pemahaman literasi fundamental berpotensi memicu kerentanan struktural bagi kelompok usia produktif.

Apalagi karakteristik generasi muda saat ini sangat lekat dengan gawai dan aktif di media sosial, di mana harus disertai proteksi yang lebih tinggi.

“Kemudahan akses keuangan saat ini terkadang belum diimbangi dengan literasi keuangan yang mumpuni. Akibatnya, ada kecenderungan kuat di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, yang terjebak perilaku konsumtif akibat fenomena FOMO (fear of missing out) atau sekadar ingin terlihat keren,” ujarnya di Makassar, Jumat (12/6/2026).

Farid menambahkan, keterbatasan literasi kerap mengarahkan mahasiswa pada opsi instan yang destruktif, seperti pemanfaatan pinjaman online ilegal. Bahkan dalam skenario terburuk, minimnya pengelolaan kas operasional pribadi mendorong mereka ke arah perjudian online hingga terjebak pada instrumen investasi bodong.

Oleh sebab itu, melalui kemitraan strategis dengan Unhas, LPS mengusung kolaborasi berupa peningkatan literasi keuangan, penyediaan program magang industri, alokasi beasiswa, hingga kolaborasi penelitian ilmiah.

LPS menargetkan hasil dari kemitraan ini bisa mengerek indeks literasi keuangan mahasiswa agar mampu mengelola modal secara bijak berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar pemenuhan keinginan temporer.

Di sisi lain, penguatan kompetensi diarahkan untuk membangun kesiapan kerja melalui program magang yang memberikan eksposur langsung terhadap dinamika industri jasa keuangan.

Selain itu, mahasiswa Unhas sendiri merupakan salah satu penerima beasiswa utama LPS setiap tahunnya sejak tahun 2024, dengan jumlah penerima pada angkatan pertama sebanyak 6 orang, angkatan kedua 12 orang, dan angkatan ketiga sebanyak 13 orang.

“Kami menyadari betul bahwa tingkat literasi keuangan di tanah air masih tergolong rendah. Kondisi ini membuat masyarakat sangat rentan terhadap manipulasi finansial di ruang digital. Sosialisasi nantinya tidak hanya menyasar kampus, tetapi juga sekolah, pesantren, hingga lapisan masyarakat umum,” tegas Farid.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas Muhammad Ruslin menilai kehadiran LPS sangat krusial dalam memperkuat basis pemahaman manajemen risiko di lingkungan kampus, terlebih Unhas saat ini mengelola entitas bisnis mandiri yakni Bank Unhas.

Pihaknya juga membidik implementasi berupa penyelarasan kurikulum akademis dengan materi literasi keuangan formal yang disupervisi langsung oleh LPS. Langkah ini diharapkan mampu mendorong riset-riset akademis yang dapat menjadi basis pengambil kebijakan bagi otoritas keuangan.

“Sinergi ini tidak hanya relevan bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi, melainkan untuk seluruh aspek multidisiplin di Unhas yang bersinggungan dengan tata kelola keuangan. Kami memerlukan kolaborasi antara pemangku kepentingan dan universitas,” kata Ruslin.

Banda Aceh, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas memastikan pemerintah menjamin harga gabah petani tidak akan turun di bawah Rp6.500 per kilogram.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan skema penyerapan melalui koperasi untuk menjaga harga di tingkat petani.

"Kalau harga gabah di bawah Rp6.500, nanti yang beli koperasi. Jadi tidak mungkin harga gabah di bawah Rp6.500," kata Zulhas saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani di Aceh Besar, Sabtu (13/6).

Ia menjelaskan ketika koperasi yang dibentuk pemerintah telah berjalan optimal, petani dapat menjual gabahnya kepada koperasi dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

"Kalau koperasi sudah jadi, setor ke koperasi dibayar Rp6.500. Kalau di luar lebih mahal, silakan jual ke luar," ujarnya.

Dia yang jugaKetua Umum PAN itu menegaskan pemerintah memberi jaminan terhadap harga gabah petani. Atas dasar itu, kata Zulhas, para petani tidak perlu khawatir harga hasil panennya jatuh di bawah harga pembelian yang telah ditetapkan.

"Jadi pemerintah menggaransi, menjamin akan hal itu," janjinya.

Zulhas mengaku secara rutin turun ke berbagai daerah untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan di lapangan. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto memintanya untuk berkeliling Indonesia guna mengawasi sejumlah program pangan strategis.

"Saya memang setiap minggu, tiga hari, diperintah Bapak Presiden untuk keliling Indonesia memastikan gabah tidak boleh di bawah Rp6.500," ujarnya.

Selain memastikan harga gabah, Zulhas juga memantau distribusi pupuk subsidi agar tidak mengalami keterlambatan menjelang musim tanam.

Menurut dia, kondisi stok pupuk nasional saat ini dalam keadaan aman. Bahkan, produksi pupuk disebut melebihi kebutuhan sehingga pemerintah memiliki cadangan yang besar.

"Pupuk aman. Bahkan sekarang produksinya lebih. Stok kita ada lebih dari satu juta ton secara nasional," katanya.

Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44 persen dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton.

Dari total alokasi tersebut, sebanyak 9,5 juta ton diperuntukkan bagi sektor pertanian, sedangkan sekitar 295 ribu hingga 300 ribu ton dialokasikan untuk sektor perikanan.