PT Pupuk Indonesia terlibat secara langsung dalam penguatan pengawasan distribusi pupuk oleh Kementerian Pertanian (Kementan), menyusul kebijakan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk sebesar 29 persen mulai 22 Oktober lalu.

Sebelumnya, Menteri Pertanian/Kepala Bapanas Amran Sulaiman menyampaikan salah satu strategi pengawasan dilakukan dengan menyampaikan laporan terbaru yang berisi pengaduan masyarakat di setiap pekan.

"Setiap hari Jumat kami mengumumkan atau menyampaikan, menindaklanjuti laporan seluruh masyarakat tani Indonesia, tentang pupuk, alat mesin pertanian dan lain-lain," kata Amran di Jakarta, Jumat (21/11).

Pengawasan ini secara khusus berfokus terhadap kepatuhan pada HET pupuk subsidi. Amran menjelaskan, pada pekan ini tercatat ada 115 distributor yang menjual pupuk subsidi di atas HET. Ia pun meminta kepada Pupuk Indonesia untuk mencabut penetapan izin jual.

"Tetapi kami prioritas masalah HET, harga eceran tertinggi pupuk. Sekarang ini masih ada, satu minggu ini ada 115 itu harga di atas HET. Dan hari ini juga kita tindaklanjuti meminta kepada Pupuk Indonesia untuk izinnya dicabut," ujar Amran.

Selain temuan harga di atas HET, pengawasan juga menemukan 136 pihak yang mempersulit petani menebus pupuk hanya dengan menggunakan KTP.

"Kemudian yang kedua adalah masih ada saudara kita dari seluruh Indonesia, 136 yang melarang atau mempersulit untuk menebus pupuk dengan menggunakan KTP. Kalau ini 136 kami minta ditegur. Jadi teguran, tapi kalau minggu depan masih terjadi, izinnya juga kita cabut," tambahnya.

Sejak kebijakan dijalankan, tren pengaduan pun dilaporkan menurun signifikan, dari sekitar 2 ribu pengaduan kini hanya tersisa sekitar 115.

"Jadi ini sudah menurun tinggal 5 persen dari total laporan. Yang dulunya 2 ribu sekarang tinggal 115, berarti 5 persen. Ini alhamdulillah sudah membaik," tutur Amran.

Amran memastikan pemerintah tidak akan memberi toleransi bagi pelanggar. Ia menegaskan, izin langsung dicabut saat pelanggaran terverifikasi.

"Itu nanti semua yang diverifikasi. Ini kan ribuan. Semua yang diverifikasi, sudah terbukti, langsung dicabut. Itu enggak ada ampun," katanya.

Bondowoso (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan meninjau langsung implementasi kebijakan pemerintah yang telah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi di kios pupuk di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Rabu.

Sejak 22 Oktober 2025, pemerintah telah menurunkan harga pupuk subsidi 20 persen, seperti urea turun menjadi Rp90.000 per sak (50 kg) dari sebelumnya Rp112.500 per sak, pupuk subsidi NPK turun menjadi Rp92.000 per sak dari sebelumnya Rp115.000.

"Ibu menebus pupuk subsidi apa? Sejak 22 Oktober lalu Pak Presiden (Prabowo Subianto) sudah menurunkan harga 20 persen ya Bu," kata Menko Pangan Zulkifli Hasan saat menyapa petani menebus pupuk subsidi di Kios Pupuk UD Jaya Mandiri di Desa Taman, Kabupaten Bondowoso, Rabu.

Dalam kesempatan itu, Zulhas (sapaanya), juga menyampaikan sudah cek di berbagai daerah di Indonesia bahwa Pupuk Indonesia telah menurunkan harga pupuk subsidi (urea, NPK, phonska dan pupuk organik) diturunkan 20 persen dari harga sebelumnya.

Kebijakan penurunan harga pupuk subsidi dan memenuhi kebutuhan atau ketersediaan pupuk, lanjutnya, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menyejahterakan petani.

"Saat ini sistemnya sudah diubah oleh Pupuk Indonesia dari cost plus menjadi market to market atau ikut perkembangan pasar," kata Zulhas.

Dengan sistem mengikuti perkembangan pasar, katanya, bisa menghemat harga pupuk 20 persen dan Pupuk Indonesia bisa membangun satu pabrik per tahun dan bahkan subsidi juga bisa hemat.

"Sebagaimana program Pak Presiden, untuk membenahi hampir semua BUMN (Badan Usaha Milik Negara) agar efisien, produktif dan menguntungkan, dan tentunya semua itu mendukung swasembada pangan," katanya.

Salah seorang petani, Ariyana Wahilda mengaku senang pemerintah peduli kepada petani dengan menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen.

"Terima kasih Pak Presiden, Pupuk Indonesia dan Pak Menko Pangan, karena dengan turunnnya harga pupuk subsidi ini minimal mengurangi biaya produksi pertanian," katanya.

Dari pantauan, dalam peninjauan implementasi kebijakan penurunan HET pupuk subsidi di Bondowoso, Menko Zulhas juga didampingi Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero) Wono Budi Tjahyono.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi pada 22 Oktober 2025 lalu. Pencabutan izin akan dilakukan bagi distributor dan pengecer pupuk subsidi yang tak memenuhi ketentuan tersebut.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa dari sekitar 27.000 distributor dan pengecer pupuk subsidi, pihaknya tak ragu untuk mencabut perizinan berusaha apabila mereka kedapatan menjual produk di atas HET.

“Jangankan 50% [dari total distributor], kalau 100% juga menaikkan harga dan tidak patuh pada regulasi yang ada kita pun kita cabut. Tidak masalah, kita ambil risiko dan kita atasi risiko itu,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2025).

Dia lantas memaparkan bahwa sejauh ini, Kementan telah mencabut izin bagi 190 pengecer dan distributor yang menjual pupuk subsidi di atas ketentuan.

Menurutnya, tindakan tersebut diambil berdasarkan inspeksi yang dilakukan di sejumlah daerah seperti Lampung, Maluku, Sulawesi, serta berdasarkan laporan masyarakat.

Amran menyampaikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan menjadi penyalur pengganti dari pupuk subsidi tersebut, dan tidak akan memberikan kesempatan lagi bagi pihak yang izinnya telah dicabut.

Kementan saat ini masih mengecek kondisi di berbagai daerah lainnya, dengan tujuan agar petani dapat mengakses pupuk dengan mudah.

Adapun, penurunan harga pupuk subsidi berlaku untuk berbagai jenis, antara lain pupuk urea, pupuk NPK (nitrogen fosfor kalium), pupuk ZA (amonium sulfat), serta pupuk organik.

Berikut daftar harga pupuk terbaru usai HET turun 20%:

• Pupuk Urea: dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram (kg)
• Pupuk NPK: dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kg
• Pupuk NPK kakao: dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kg
• Pupuk ZA khusus tebu: dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kg
• Pupuk organik: dari Rp800 menjadi Rp640 per kg

Bisnis.com, JAKARTA - Bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung penuh keputusan Presiden menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi.

Keputusan ini menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya pemerintah menurunkan HET pupuk subsidi, yang semakin menunjukkan keberpihakan pemerintah pada petani sekaligus komitmen pada terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.

“Pupuk Indonesia mengapresiasi dan mendukung penuh langkah bersejarah pemerintah dalam menurunkan HET pupuk subsidi sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani. Sejalan dengan pemerintah, kami selalu berkomitmen untuk memprioritaskan kepentingan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi.

Pupuk Indonesia optimistis kebijakan yang diambil oleh Presiden ini akan mampu meningkatkan keterjangkauan pupuk, sekaligus memperkuat daya beli petani. Dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, maka akan memudahkan akses petani terhadap pupuk, sekaligus mendorong produktivitas pertanian nasional.

Untuk mendukung kelancaran implementasi HET terbaru, Pupuk Indonesia berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kebijakan ini terlaksana sesuai aturan.

Sosialisasi kepada seluruh rantai distribusi, utamanya Penerima Pada Titik Serah (PPTS) juga segera dilaksanakan secara menyeluruh agar implementasi di lapangan dapat berjalan dengan optimal.

Adapun selama proses sosialisasi kebijakan tersebut, Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan stok pupuk subsidi dalam kondisi yang mencukupi di seluruh wilayah Indonesia. Hingga 22 Oktober 2025, jumlah ketersediaan stok pupuk subsidi nasional mencapai 1.101.807 ton yang dapat memenuhi kebutuhan pupuk subsidi hingga akhir tahun.

"Kami memastikan proses bisnis Perusahaan tetap berjalan normal, serta pasokan dan distribusi pupuk tetap aman di seluruh wilayah agar kebijakan ini dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi petani di seluruh Indonesia," kata dia.

Pupuk Indonesia menegaskan kesiapan untuk mengawal implementasi kebijakan pemerintah dengan memastikan seluruh proses distribusi pupuk berjalan lancar, tertib, transparan, dan tepat sasaran. Pengawasan dilakukan secara ketat melalui sistem digital i-Pubers dan Command Center, yang memungkinkan pemantauan stok, penyaluran, hingga transaksi penebusan secara real-time di seluruh Indonesia.

“Kami akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mengawal penyaluran pupuk berlangsung sesuai dengan ketentuan HET yang baru,” tegasnya.

Penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi sejalan dengan semangat pemerintah untuk merevitalisasi pabrik pupuk nasional yang sebagian besar telah beroperasi selama puluhan tahun.

Langkah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan sektor pangan melalui efisiensi produksi dan peningkatan ketersediaan pupuk yang lebih terjangkau bagi petani.

Selama ini, upaya revitalisasi pabrik pupuk terhambat berbagai regulasi, sehingga inisiatif baru ini menjadi tonggak penting dalam memperbarui infrastruktur industri pupuk demi mendukung produktivitas pertanian nasional.

Pemerintah melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mengumumkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan HET Pupuk subsidi sebesar 20%. Dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Kementerian Pertanian pada 22 Oktober 2025, Menteri Pertanian menyampaikan HET ini berlaku untuk seluruh jenis pupuk subsidi.

Berikut ini merupakan HET pupuk subsidi terbaru yang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025:

• Pupuk Urea : Rp 1.800/kg atau Rp 90.000 per sak kemasan 50 kg
• Pupuk NPK : Rp 1.840/kg atau Rp 92.000 per sak kemasan 50 kg
• Pupuk NPK untuk Kakao : Rp 2.640/kg atau Rp 132.000 per sak kemasan 50 kg
• Pupuk ZA : Rp 1.360/kg atau Rp 68.000 per sak kemasan 50 kg
• Pupuk Organik : Rp 640/kg atau Rp 25.600 per sak kemasan 40 kg