JAKARTA - Kepala BP BUMN, Dony Oskaria menyebut jika pihaknya akan menjadi perantara tunggal bagi PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dari bulan Juni hingga 31 Desember 2026 ini. Hal ini disampaikan Dony usai menggelar pertemuan tertutup dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mensesneg Prasetyo Hadi dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Dia menyebut, pertemuan ini membahas terkait pelaksanaan implementasi daripada peraturan pemerintah tentang ekspor sumber daya Indonesia.

"Yang pertama kami sampaikan bahwa untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember bahwa DSI ini akan beroperasi sebagai perantara tunggal dan ini juga diamanatkan di dalam PP," kata Dony dalam konferensi persnya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Tugas BP BUMN , kata dia, adalah memastikan bahwa tidak terjadi under invoicing dan juga transfer pricing di dalam ekspor dari sumber daya alam yang dimiliki.Dony memastikan pelaksanaannya akan dilakukan secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Danantara Janji Ajak Diskusi Pengusaha Tentukan Acuan Harga Komoditas yang Dibeli PT DSI



"Dan semua masyarakat Indonesia juga nanti tentu akan dapat mengamati mencermati karena memang sudah komitmen daripada Danantara Indonesia untuk selalu melaksanakan pengelolaan Danantara secara transparan dan akuntabel," ujarnya.

mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok nasional dalam kondisi sangat mencukupi

Semarang (ANTARA) - Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah terus memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran Bantuan Pangan Beras, serta pendistribusian beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Minyakita.

Pemimpin Perum Bulog Wilayah Jateng Sri Muniati, di Semarang, Minggu, menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras dan minyak goreng di sejumlah daerah.

Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP dan Minyakita ke pasar-pasar rakyat.

"Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil Jawa Tengah mencapai 366.846 ton," katanya.

Ia memastikan jumlah tersebut sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia.

Sampai dengan 6 Juni 2026, penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi 72,26 persen atau telah disalurkan sebanyak 49.103,58 ton beras dan 9.863.300 liter minyak goreng kepada 2.207.245 PBP dari total target 3.397.673 PBP.

"Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026," katanya.

Ia menjelaskan, percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat, sekaligus membantu meredam tekanan harga beras dan minyak goreng di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, Perum Bulog Kanwil Jateng juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai sebanyak 35.149,43 ton dan 6.186.124 liter minyak goreng bersubsidi (Minyakita) ke berbagai saluran distribusi resmi.

Termasuk, pasar SP2KP, Pasar Rakyat, kios pangan, gerai binaan (RPK, SRC, KDKMP), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

"Beras SPHP dan Minyakita merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata," katanya.

Ia menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan serta distribusi beras SPHP dan Minyakita merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, kata dia, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras dan minyak goreng nasional.

Bulog juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

"Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok nasional dalam kondisi sangat mencukupi. Bulog bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras dan minyak goreng tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi," katanya.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, skema pajak PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) akan berlaku normal seperti biasa. Menurutnya, tidak ada perubahan ketentuan perpajakan yang telah berlaku.

Ia menegaskan, kehadiran DSI tidak disertai dengan fasilitas pajak khusus yang mengurangi kewajiban perpajakan pelaku usaha. Menurutnya, perubahan yang terjadi hanya pada mekanisme ekspor yang dilakukan melalui satu pintu.

Atasi Kebocoran Data Ekspor, Mahfud MD Dorong Penguatan PT DSI



"Untuk pembentukan DSI adalah apakah ada fasilitas pajak? Ya. Saya pikir ini kan biasa, hanya ekspornya masuk keluar lewat satu pintu, semua pajak akan berlaku seperti biasa," terang Menkeu Purbaya dalam konferensi pers Persiapan Operasional DSI yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Minggu (31/5).

Purbaya bahkan optimistis operasional DSI dapat meningkatkan pemasukan negara dari sektor perpajakan. Ia menilai sistem ekspor yang lebih terintegrasi akan mempersempit ruang terjadinya pelanggaran.

"Saya malah berharap nanti Pak Doni kasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi," katanya.

Gap Dagang Puluhan Miliar Dolar dengan AS-China di Balik Pembentukan BUMN Khusus Ekspor DSI



Menkeu juga menegaskan pemerintah akan mengevaluasi kinerja DSI apabila target peningkatan penerimaan negara tidak tercapai setelah sistem berjalan.

"Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa? Harusnya naik dari pengalaman atau data-data yang kita miliki sekarang," ujarnya.

JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan, pihaknya akan melakukan diskusi terlebih dahulu dengan para pelaku usaha untuk menentukan patokan harga komoditas yang akan dibeli oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) .Ia menjelaskan, hal tersebut dilakukan agar kebijakan baru ini tidak merugikan para pengusaha yang saat ini punya usaha ekspor , disamping menjalankan tugas mencari keuntungan lewat pembentukan PT DSI sebagus BUMN ekspor.

"Akan banyak diskusi yang kita lakukan termasuk juga mengenai penentuan patokan harga yang nanti akan kita diskusikan dengan pemerintah dan juga dengan seluruh pelaku usaha," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Wisma Danantara, Minggu (31/5).

Dony menjelaskan, PT DSI akan memulai fungsinya sebagai pengekspor tunggal komoditas strategis (CPO, batubara, dan ferro alloy), pada awal tahun 2027. Sementara pada 1 Juni 2026, DSI berfungsi sebagai pengawasan perusahaan ekspor, sambil melakukan evaluasi untuk penyempurnaan operasional 2027 mendatang.

Tok! Eksportir SDA Wajib Pulangkan 100% Devisa Hasil Ekspor ke Dalam Negeri Mulai Juni 2026



"Kita berharap keberadaan Danantara Sumber Daya Indonesia ini memberikan manfaat juga untuk para pengusaha dengan tadi, kan tadi sudah sampaikan juga oleh Pak Menko bahwa dalam tahapan transisi selama 6 bulan itu kan banyak diskusi yang akan kita lakukan," lanjutnya.

Ia berharap pembentukan BUMN ekspor ini mampu menjadi katalis dalam rangka peningkatan pendapatan negara. Sebab selama ini potensi pendapatan negara dari ekspor menyusut akibat praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pengalihan penempatan devisa.

"Pendapatan yang tadinya kita suspek ada under-invoicing dan ada transfer pricing harusnya tidak terjadi lagi dengan kita membentuk Danantara Sumber Daya Indonesia," kata Dony.

BUMN Ekspor Resmi Beroperasi Besok 1 Juni 2026! Terbagi 2 Fase, Eksportir Wajib Lapor DSI



"Kita berharap dengan kebijakan ini tentu akan memberikan nilai tambah terhadap pendapatan dari negara kita. Tadi disampaikan oleh Pak Purbaya kalau kemudian tidak memberikan dampak berarti ada yang salah," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menambahkan, kebijakan ini akan menjaga kepastian usaha, arus barang, realisasi ekspor, dan kontrak-kontrak yang telah berjalan.

"Ini (kontrak ekspor) akan tetap dihormati dan tentunya mengacu kepada kesepakatan antara eksportir dan mitra dagang. Pemerintah terus menjaga dan menjamin transisi berjalan dengan lancar, terukur, dan tentunya iklim usaha tetap dijaga," pungkas Menko Airlangga.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait 10 perusahaan yang diduga melakukan manipulasi harga ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau under invoicing. Meski enggan membeberkan detil yang dilaporkan, Purbaya telah menyiapkan laporan berupa 10 perusahaan besar yang melakukan under invoicing.

"Ini jaga jaga aja kalau biar kalau ditanya bisa jawab," kata Purbaya sambil menunjukkan dokumen yang dibawa setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

"Ini ada beberapa catatan perusahaan CPO yang lakukan manipulasi harga. Jadi kalau ditanya saya akan jawab," kata Purbaya sambil menunjukkan dokumen kepada awak media.

"Jadi ini ada 10 perusahaan besar, 3 pengapalan, masing masing perusahaan saya random pilih," tambahnya.

Pakai AI, Purbaya Beberkan Modus Under Invoicing Ekspor CPO dan Batu Bara



Ia menilai praktik manipulasi harga terlihat jelas dalam transaksi ekspor, khususnya ke Amerika Serikat. "Mereka keliatan sekali melakukan manipulasi harga, ekspor ke Amerika misalnya (sambil baca dokumen). Jadi harganya di sini berapa itu cuma seperempat atau sepertiga apa yang ada di AS," katanya.

Purbaya mengatakan, perbedaan harga tersebut menyebabkan potensi kerugian bagi negara. "Jadi income-nya rendah kan di sini jadi saya rugi banyak."

Purbaya juga membeberkan contoh perbedaan nilai ekspor dan impor dalam dokumen yang dibawanya. "Ada contohnya (baca dokumen) ga mau sebut perusahaannya. Jadi ada dari Indonesia dikirim harganya USD2,6 juta impornya di sana USD4,2 juta jadi 57% bedanya," kata Purbaya.

"Ada yang lebih gila lagi, ada satu perusahaan lagi di sini ekspornya USD1,44 juta di sana USD4 jutaan berubah harga 200%. Kita mau deteksi kapal per kapal jadi itu yang saya laporin kalau ditanya, kalau ga, ya gausah," tambahnya.

Purbaya menegaskan temuan tersebut baru terkait sektor CPO dan akan dilanjutkan ke komoditas lainnya. "Ini 10 besar. Ini baru CPO, nanti ada batu bara juga."

Saat ditanya terkait potensi kerugian negara, Purbaya menyebut nilainya bisa sangat besar jika ditarik ke belakang. "Kalau saya tarik berapa tahun ke belakang, panen saya," pungkasnya.

Yang mana ini bisa berdampak terhadap peningkatan harga yang dijual atau produk olahan yang artinya ditransmisikan ke dalam harga di tingkat konsumen,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai, dunia industri perlu mematangkan strategi terkait produksi dan distribusi produk dalam menyikapi dinamika harga komoditas energi global imbas situasi geopolitik saat ini.

Faisal, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa secara umum, kenaikan harga komoditas energi berdampak signifikan pada peningkatan biaya operasional, biaya produksi dan inflasi di tingkat produsen.

“Yang mana ini bisa berdampak terhadap peningkatan harga yang dijual atau produk olahan yang artinya ditransmisikan ke dalam harga di tingkat konsumen,” kata Faisal.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, penting bagi industri untuk melihat bagaimana keterbatasan daya beli masyarakat.

“Sejauh ini produsen putar strategi dengan downsizing atau mengecilkan ukuran dan kualitas agar permintaan tidak terganggu. Konsumen tidak siap hadapi penyesuaian harga di ritel. Tapi strategi downsizing tentu ada batasnya. Kenaikan harga bahan baku dan kemasan plastik yang persisten naik tetap diteruskan ke konsumen,” kata Bhima.

Ia mengatakan, saat ini industri sudah cukup terdampak dari biaya logistik impor menyusul kapal pengangkut yang memakai referensi minyak internasional.

“Imported inflation dari sisi produsen akan diteruskan ke konsumen akhir. Contohnya di sektor makanan minuman,” ujar dia.

Lebih lanjut, Bhima memprediksi penyesuaian harga jual karena tekanan biaya produksi terus berlangsung dalam 2-3 bulan ke depan, walaupun eskalasi dari perang mulai mereda.

Untuk itu, ia memberikan sejumlah rekomendasi bagi pemangku kepentingan termasuk pemerintah untuk menghadapi dampak dari dinamika harga komoditas energi global saat ini.

“Rekomendasinya ada empat. Pertama, segera turunkan tarif PPN jadi 9 persen dari 11 persen sebagai stimulus ke konsumen dan pelaku usaha. Lalu, memastikan anggaran subsidi energi mencukupi sehingga inflasi energi bisa dicegah. Ini butuh realokasi anggaran dari program yang belum urgen,” kata Bhima.

“Ketiga, bantu realisasikan investasi di sektor industri baik yang dilakukan Danantara dan swasta, serta menjaga stabilitas kurs agar tidak ada gejolak bahan baku impor berlebihan,” ujarnya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Listya Endang Artiani

Ekonom Universitas Islam Indonesia

PERANG tidak lagi hanya mengguncang medan tempur. Ia juga mengguncang pasar komoditas dunia. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan bagaimana geopolitik dapat menggerakkan harga energi global hanya dalam hitungan hari.

Ketika jalur pelayaran energi di Selat Hormuz terancam, jalur yang menyalurkan hampir seperlima pasokan minyak duniapasar energi langsung bereaksi. Harga minyak melonjak, volatilitas komoditas meningkat, dan kekhawatiran inflasi global kembali muncul.

Peristiwa ini mengingatkan kembali pada satu kenyataan lama dalam ekonomi global: pasar komoditas tidak pernah benar-benar terlepas dari geopolitik. Gangguan pasokan energi di satu kawasan strategis dapat dengan cepat menjalar menjadi lonjakan harga komoditas di seluruh dunia. Dalam ekonomi global yang semakin terhubung, konflik militer di Timur Tengah tidak lagi menjadi persoalan regional semata, tetapi dapat berubah menjadi guncangan ekonomi global yang memengaruhi biaya produksi, inflasi, dan stabilitas pasar di berbagai negara.

Sejarah menunjukkan bahwa geopolitik memiliki pengaruh kuat terhadap dinamika pasar energi dan komoditas. Krisis minyak tahun 1970-an, misalnya, dipicu oleh konflik politik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan energi global. Lonjakan harga minyak saat itu tidak hanya memicu inflasi tinggi di berbagai negara, tetapi juga menyebabkan stagnasi ekonomi yang berkepanjangan.

Dalam perspektif ekonomi, lonjakan harga komoditas akibat konflik geopolitik sering dijelaskan melalui konsep supply shock. Ketika pasokan komoditas strategis terganggubaik karena konflik militer, sanksi ekonomi, maupun gangguan logistik dan kurva penawaran bergeser sehingga harga meningkat tajam. Pindyck dan Rubinfeld (2018) menjelaskan bahwa komoditas seperti energi dan pangan sangat sensitif terhadap perubahan pasokan karena permintaannya relatif tidak elastis.

Kenaikan harga energi kemudian merambat ke berbagai sektor ekonomi melalui mekanisme cost-push inflation. Ketika harga minyak dan gas meningkat, biaya transportasi, listrik, dan produksi industri ikut terdorong naik. Blanchard (2017) mencatat bahwa inflasi yang berasal dari sisi biaya produksi ini sering kali lebih sulit dikendalikan karena tidak dipicu oleh lonjakan permintaan, melainkan oleh perubahan pada struktur biaya ekonomi.

Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menunjukkan mekanisme tersebut secara nyata. Ancaman terhadap jalur pelayaran energi di Selat Hormuz memicu kekhawatiran terhadap pasokan minyak global. Bahkan sebelum gangguan pasokan benar-benar terjadi, pasar sudah bereaksi melalui kenaikan harga energi dan meningkatnya volatilitas komoditas.

Reaksi cepat pasar tersebut tidak lepas dari peran ekspektasi dalam pasar keuangan modern. Menurut konsep efficient market hypothesis yang diperkenalkan oleh Fama (1970), harga aset di pasar keuangan mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Ketika risiko geopolitik meningkat, investor segera menyesuaikan ekspektasi mereka terhadap kemungkinan gangguan pasokan energi di masa depan.

Dalam situasi seperti ini, komoditas tertentu juga sering dipandang sebagai aset lindung nilai terhadap ketidakpastian global. Emas dan energi sering mengalami peningkatan permintaan ketika konflik geopolitik meningkat. Akibatnya, volatilitas harga komoditas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor produksi dan konsumsi, tetapi juga oleh dinamika pasar keuangan global.

Dampak dari lonjakan harga komoditas tersebut tidak berhenti pada pasar energi. Banyak negara harus menghadapi tekanan inflasi yang lebih tinggi ketika harga energi meningkat. Bagi negara importir energi, kenaikan harga minyak dapat memperburuk neraca perdagangan dan meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar.

Dalam kondisi seperti ini, bank sentral sering menghadapi dilema kebijakan. Di satu sisi, mereka perlu menjaga inflasi agar tetap terkendali. Namun di sisi lain, kebijakan pengetatan moneter yang terlalu agresif juga berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi. Mishkin (2019) menjelaskan bahwa bank sentral modern sering menghadapi trade-off antara stabilitas harga dan stabilitas ekonomi ketika terjadi guncangan eksternal.

Bagi negara berkembang, dinamika harga komoditas global menghadirkan tantangan yang lebih kompleks. Negara yang bergantung pada impor energi biasanya lebih rentan terhadap lonjakan harga minyak. Namun negara pengekspor komoditas juga tidak sepenuhnya kebal terhadap volatilitas pasar global.

Indonesia berada dalam posisi yang unik dalam ekonomi komoditas global. Sebagai eksportir batu bara, nikel, dan minyak kelapa sawit, Indonesia dapat memperoleh manfaat dari kenaikan harga komoditas global. Namun pada saat yang sama, ketergantungan pada impor energi tertentu membuat ekonomi domestik tetap sensitif terhadap lonjakan harga minyak dunia.

Situasi ini menunjukkan bahwa guncangan harga komoditas akibat konflik geopolitik dapat membawa dampak yang bersifat ganda bagi negara berkembang. Di satu sisi membuka peluang ekspor, namun di sisi lain juga meningkatkan tekanan inflasi domestik.

Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menjadi pengingat bahwa geopolitik kembali memainkan peran penting dalam ekonomi global. Pasar komoditas tidak lagi hanya ditentukan oleh produksi dan konsumsi, tetapi juga oleh konflik militer, rivalitas geopolitik, dan strategi energi negara-negara besar.

Dalam dunia yang semakin terhubung, gangguan di satu jalur energi dapat memicu guncangan ekonomi global dalam waktu singkat. Selat Hormuz hanyalah satu contoh bagaimana geopolitik dapat menggerakkan pasar komoditas dunia.

Pada akhirnya, era baru ekonomi komoditas bukan hanya tentang pasar dan perdagangan. Ia juga tentang geopolitik. Selama konflik global terus berlangsung, volatilitas harga komoditas kemungkinan akan menjadi bagian permanen dari ekonomi dunia. Bagi banyak negara, tantangan terbesar bukan lagi sekadar menghadapi fluktuasi hargamelainkan membangun ketahanan ekonomi di tengah dunia yang semakin tidak pasti.

Potensi kenaikan harga saat Lebaran pasti terjadi. Namun beberapa komoditas termasuk cabai harganya akan turun kembali

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kenaikan harga beberapa komoditas termasuk cabai pada periode Lebaran merupakan pola musiman yang terjadi hampir setiap tahun.

Esther menilai kenaikan harga tersebut bersifat sementara dan berpotensi akan berangsur turun setelah periode Lebaran.

“Potensi kenaikan harga saat Lebaran pasti terjadi. Namun beberapa komoditas termasuk cabai harganya akan turun kembali,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan lonjakan harga cabai secara garis besar dipicu peningkatan permintaan masyarakat selama momentum hari raya serta kondisi pasokan di tingkat produksi.

Menurut dia, gangguan cuaca di sejumlah daerah sentra produksi turut menekan ketersediaan cabai di pasar.

“Harga cabai meningkat tajam, sedangkan harga bawang meningkat tetapi tidak setinggi harga cabai. Harga cabai lebih mahal karena pasokan berkurang akibat area tanam cabai terendam air,” ujarnya.

Esther menambahkan harga komoditas yang cenderung naik saat periode Lebaran akan berangsur normal apabila pasokan dapat dijaga dengan baik.

“Harga akan turun jika pasokan komoditas terjaga,” ungkapnya.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) menunjukkan harga cabai rawit merah secara nasional sempat menembus Rp104.050 per kilogram pada 25 Maret 2026.

Meski demikian, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat sejumlah komoditas hortikultura secara nasional masih dalam kondisi surplus hingga April 2026.

Ketersediaan cabai rawit pada awal Maret diperkirakan mencapai sekitar 105 ribu ton, cabai besar 74 ribu ton, serta bawang merah sekitar 57 ribu ton.

Namun, distribusi pasokan yang tidak merata akibat gangguan cuaca tetap berpotensi menyebabkan fluktuasi harga di tingkat konsumen.

Di sisi lain, harga beras dinilai lebih stabil karena didukung oleh ketersediaan cadangan yang memadai.

Pemerintah mencatat total ketersediaan beras nasional pada awal Maret 2026 mencapai sekitar 27,99 juta ton dengan stok Perum Bulog sekitar 3,7 juta ton, stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop sebesar 11,73 juta ton.

Dengan tingkat konsumsi rata-rata nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, kondisi tersebut dinilai mampu menjaga stabilitas harga beras di pasar.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Semarang, Jateng (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggencarkan gerakan pangan murah (GPM) dan dokter spesialis keliling (speling) di wilayah tersebut menjelang Lebaran 2026.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau pelaksanaan GPM di Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, Jateng, Senin, untuk memastikan program GPM dan speling benar-benar memberikan manfaat nyata dan bersentuhan langsung kepada masyarakat.

Menjelang Lebaran, kata dia, Pemprov Jateng akan semakin menggencarkan GPM untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis yang rawan melonjak seiring meningkatnya permintaan.

Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat, baik bantuan modal usaha sampai bantuan cadangan pangan kepada masyarakat.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Jateng Sri Broto Rini menyebutkan selama Februari-Maret 2026, pihaknya menggelar 308 kali GPM, termasuk di Grobogan.

Melalui GPM tersebut, Pemprov Jateng memberikan fasilitasi distribusi berupa bantuan transportasi, kemasan, dan bongkar muat.

Oleh karena itu, kata dia, harga yang dijual di GPM merupakan harga produsen yang lebih murah dibandingkan harga pasaran.

Adapun komoditas yang dijual dalam GPM di Kabupaten Grobogan tersebut, meliputi beras SPHP 2 ton senilai Rp22,4 juta, beras premium 2 ton senilai Rp25 juta, telur 500 kg senilai Rp13,5 juta, dan minyak goreng 1.000 liter senilai Rp15,7 juta.

Kemudian, bawang merah 100 kg senilai Rp3,5 juta, bawang putih 100 kg senilai Rp3,4 juta, cabai 100 kg senilai Rp6,5 juta, gula pasir 1 ton senilai Rp16 juta, dan komoditas lainnya dengan nilai Rp5 juta.

Ia menyebutkan total subsidi harga pangan yang tersalurkan melalui GPM di Kabupaten Grobogan mencapai Rp111 juta.

"Pembelian bebas sesuai yang dibutuhkan masyarakat, namun tidak perlu beli yang macam-macam, cukup yang diperlukan," katanya.

Sementara itu, terkait dengan speling dan cek kesehatan gratis (CKG), data dari Dinas Kesehatan Jateng menunjukkan adanya peningkatan.

Per 28 Februari 2026, sudah terlaksana 957 kali speling di 414 kecamatan di 35 kabupaten/kota dengan total sasaran 93.599 Jiwa.

Capaian CKG per 28 Februari 2026 di Jateng sebanyak 2.523.102 jiwa yang hadir atau 95,77 persen dari 2.634.599 total pendaftar.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa terjadi inflasi pada Februari 2026 secara bulanan sebesar 0,68% terhadap Januari 2026. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono mengatakan, terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,75 pada Januari 2026 menjadi 110,50 pada Februari 2026.

"Pada bulan Februari 2026 terjadi inflasi sebesar 0,68 persen secara bulanan atau month to month," kata Ateng dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Perang Iran vs AS-Israel, Ini Imbasnya ke Kantong Warga RI



Secara tahun kalender atau year of date, lanjut Ateng, terjadi inflasi sebesar 0,53%. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,54% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,45%.

Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah daging ayam ras yang memberikan andil sebesar 0,09%, cabai rawit dengan andil 0,08%, ikan segar dengan andil 0,05%, dan cabai merah dengan andil 0,05%, serta tomat, beras dan telur ayam ras dengan andil 0,02%.

Sementara itu, terdapat komoditas lain yang memberikan andil inflasi cukup besar antara lain, emas perhiasan 0,19% dan tarif angkatan udara 0,02%. Selain itu, masih ada komoditas yang masih memberikan andil deflasi di Februari 2026 yaitu bensin dengan andil 0,05%.

Pemerintah Tegaskan Inflasi Januari 2026 Terkendali di Angka 3,55%



Pada Februari 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 4,76% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,50. Inflasi y-on-y tertinggi di tingkat provinsi terjadi di Provinsi Aceh sebesar 6,94 persen dengan IHK sebesar 113,96 dan terendah terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 0,63% dengan IHK sebesar 115,90.

Sementara itu inflasi y-on-y tertinggi di tingkat kabupaten/kota terjadi di Kabupaten Aceh Tengah sebesar 8,44% dengan IHK sebesar 117,24 dan terendah terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 0,63% dengan IHK sebesar 115,90.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pergerakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah kabupaten/kota terdampak bencana di wilayah Sumatera pada minggu pertama Februari 2026 didominasi oleh perubahan harga komoditas pangan, terutama cabai dan beras.

Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan di Provinsi Aceh, kenaikan IPH di Kota Langsa sebesar 3,68 persen, terutama dipicu oleh naiknya harga beras, daging sapi dan cabai rawit. Sementara itu Kabupaten Aceh Selatan mencatat peningkatan IPH sebesar 2,33 persen yang didorong oleh komoditas cabai merah dan gula pasir.

"Di Kota Langsa ini didukung oleh peningkatan atau andilnya yang cukup besar, yaitu beras 1,1 persen, daging sapi, dan juga sama cabai rawit. Nah di Kota Kabupaten Aceh Selatan ini meningkat IPH-nya 2,33 persen terutama cabai merah dan gula pasir," ujar Ateng di Jakarta, Senin.

Ateng menyebut kenaikan IPH juga terjadi di Kabupaten Aceh Singkil sebesar 1,73 persen akibat naiknya harga cabai merah, tempe, serta susu bubuk untuk balita.

Namun, tidak seluruh wilayah bencana di Aceh mengalami kenaikan harga. Kabupaten Nagan Raya mencatat penurunan IPH sebesar 0,25 persen yang disumbang oleh turunnya harga cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras.

Di Provinsi Sumatera Utara, cabai merah dan beras menjadi komoditas utama penyumbang kenaikan IPH Kota Tebing Tinggi yang mencapai 2,58 persen. Kabupaten Asahan juga mencatat kenaikan IPH sebesar 2,02 persen yang didorong oleh kenaikan harga cabai merah dan beras.

Sebaliknya, penurunan harga sejumlah komoditas pangan menekan IPH di beberapa wilayah bencana di Sumatera Utara. Kabupaten Serdang Bedagai mencatat penurunan IPH sebesar 0,05 persen, akibat turunnya harga cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras.

Penurunan paling dalam terjadi di Kabupaten Nias sebesar 3,60 persen, dipicu oleh turunnya harga cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Selanjutnya, di Provinsi Sumatera Barat, kenaikan IPH di Kota Padang Panjang sebesar 3,47 persen juga dipengaruhi oleh naiknya harga cabai merah dan daging ayam ras, serta pisang. Kabupaten Lima Puluh Kota mencatat kenaikan IPH sebesar 1,8 persen dengan pendorong utama komoditas pangan.

Sementara itu, penurunan harga cabai merah dan cabai rawit menekan IPH di Kota Payakumbuh hingga 3,09 persen. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan yang mencatat penurunan IPH sebesar 2,52 persen.

"Di samping itu, di (Kabupaten) Pesisir Selatan juga daging ayam ras mengalami penurunan dan juga bawang merah," jelasnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemangkasan produksi nikel menjadi 250-260 juta ton pada tahun 2026. Jumlah ini menyusut jika dibandingkan tahun 2025 yakni sebesar 354 juta ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM , Tri Winarno menjelaskan, pemangkasan produksi nikel ini menimbang kapasitas produksi dan smelter di dalam negeri. Selain itu, kebijakan pemangkasan produksi nikel ini juga diharapkan agar harga nikel tetap terjaga.

"Nikel kita sesuaikan dengan kapasitas produksi dan smelter, kemungkinan sekitar 250-260 juta ton tahun ini. Iyalah (mengerek harga), kan harganya sudah USD18 ribu/ton," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (14/1/2026).

8 Negara Produsen Nikel Terbesar di Dunia, Indonesia Masih Jadi Rajanya



Tri mengaku kebijakan ini efektif untuk mempengaruhi harga nikel global. Ia mencontohkan harga nikel yang sebelumnya tersungkur di level USD14.000-14.800/ton sepanjang tahun 2025, kini harganya menguat ke level USD18.000/ton.

"Sempat turun berapa? USD17.000 ribu, dari berapa rerata harga di tahun 2025? Tahun 2025 itu USD14.000-14.800/ton paling tinggi," tambahnya.

Meski demikian, Tri mengaku target RKAB nikel terbaru ini belum disampaikan kepada badan usaha. Sebab perusahaan pemegang IUP (izin usaha pertambangan) perlu memenuhi persyaratan teknis yang diatur oleh Kementerian ESDM.

"RKAB itu setelah mereka (perusahaan) memenuhi persyaratan teknis dan lain sebagainya. Sampai sekarang masih di evaluasi," lanjutnya.

Kisah Ardi, Mantan Driver Ojol dan Awardee LPDP Kini Jadi Supervisor di Industri Nikel Morowali



Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pada tahun 2026 Pemerintah sepakat untuk memangkas target produksi batubara dan nikel untuk menjaga stabilitas harga sekaligus keberlanjutan sumber daya alam. Dia mengatakan, produksi batu bara akan dipangkas menjadi kurang lebih 600 juta ton per tahun.

"Jadi produksi kita akan turunkan supaya harga bagus dan tambang ini juga kita harus diwariskan kepada anak cucu kita," kata Bahlil di Jakarta, (8/1/2026).

Bahlil berharap pemangkasan target produksi tahunan dua komoditas ini dapat terjadi penyesuaian antara pasokan bijih dan kebutuhan industri pengolahan dalam negeri. Dia menegaskan, pemerintah ingin mendorong praktik hilirisasi yang berkeadilan, di mana industri besar tetap harus menyerap bijih dari penambang lokal agar tidak terjadi monopoli pasokan.

"Industri-industri besar juga harus membeli ore nikel dari pengusaha tambang. Jangan ada monopoli. Kita ingin investor kuat, tapi juga pengusaha daerahnya juga kuat, supaya ada kolaborasi. Itulah esensi sebenarnya hilirisasi itu, hilirisasi yang berkeadilan," kata Bahlil.