IDXChannel — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tekanan kenaikan harga beras mulai mereda pada minggu pertama Mei 2026. Hal itu tercermin dari menurunnya jumlah daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras dibandingkan akhir April lalu.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) hingga 10 Mei 2026, rerata harga beras premium nasional berada di level Rp15.758 per kilogram (kg), turun tipis dibandingkan sepekan sebelumnya yang mencapai Rp15.801 per kg.

Direktur Statistik Harga BPS Sarpono mengatakan sebanyak 15 provinsi mengalami kenaikan IPH, sedangkan 23 provinsi mencatat penurunan IPH dibandingkan bulan sebelumnya.

“Secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH pada minggu pertama Mei 2026 juga lebih sedikit dibandingkan kabupaten/kota yang mengalami penurunan,” ujar Sarpono di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Khusus komoditas beras, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH turun menjadi 105 daerah pada minggu pertama Mei 2026, dibandingkan 116 kabupaten/kota pada akhir April 2026.

BPS mencatat harga beras medium mengalami fluktuasi sebesar 0,03 persen, sedangkan harga beras premium naik 0,28 persen.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas) hingga 10 Mei 2026, rerata harga beras premium nasional berada di level Rp15.758 per kilogram (kg), turun tipis dibandingkan sepekan sebelumnya yang mencapai Rp15.801 per kg.

Meski secara nasional mengalami penurunan, harga beras premium di sejumlah wilayah Indonesia Timur masih tercatat melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Sementara itu, rerata harga beras medium nasional tercatat sebesar Rp13.444 per kg, naik tipis 0,06% dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di Rp13.436 per kg. Kendati mengalami kenaikan terbatas, harga beras medium masih berada dalam rentang HET.

Menteri Pertanian yang juga Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan harga agar tetap memberikan keuntungan bagi petani sekaligus menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen.

“Petani tidak boleh rugi. Harus ada HPP, Harga Pembelian Pemerintah. Di sisi konsumen harus ada Harga Eceran Tertinggi. Itulah pemerintah, menjaga agar petani tersenyum dan konsumen bahagia,” ujar Amran di Bone, Sulawesi Selatan.

Di tingkat produsen, rerata harga gabah kering panen nasional tercatat sebesar Rp6.925 per kg. Harga gabah terendah tercatat di Sulawesi Tenggara sebesar Rp6.500 per kg, sedangkan harga tertinggi berada di Sumatera Barat sebesar Rp7.700 per kg.

Untuk menjaga stabilitas harga beras, pemerintah mengoptimalkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini tercatat lebih dari 5 juta ton. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan stok tersebut akan dimanfaatkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan.

“Stok CBP yang lebih dari 5 juta ton menjadi bantalan untuk menjaga kesinambungan distribusi dan mengendalikan gejolak harga hingga semester dua,” ujar Ketut.

Hingga 10 Mei 2026, realisasi penyaluran beras program SPHP mencapai 428,9 ribu ton. Jumlah tersebut terdiri dari realisasi program SPHP 2025 yang diperpanjang pada Januari-Februari sebesar 221 ribu ton dan realisasi program SPHP 2026 sejak Maret sebesar 207,9 ribu ton.

Sementara itu, realisasi bantuan pangan beras hingga 8 Mei 2026 telah menjangkau 10,19 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau setara 203,8 ribu ton beras. Angka tersebut terdiri dari penyaluran program bantuan pangan 2025 sebesar 19,85 ribu ton kepada 992,8 ribu KPM serta realisasi bantuan pangan 2026 sebesar 184 ribu ton kepada 9,2 juta KPM.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Kenaikan IPH juga terjadi di sejumlah provinsi lain seperti Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Barat, Jawa Timur, dan juga Maluku Utara

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan sebanyak 25 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan kedua Maret 2026, sementara 13 provinsi lainnya mencatat penurunan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kenaikan IPH tertinggi terjadi di DKI Jakarta dengan peningkatan sebesar 2,85 persen. Posisi berikutnya ditempati Gorontalo sebesar 1,78 persen dan Nusa Tenggara Barat sebesar 1,71 persen.

"Kenaikan IPH juga terjadi di sejumlah provinsi lain seperti Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Barat, Jawa Timur, dan juga Maluku Utara," kata Ateng dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

Menurut Ateng, kenaikan IPH pada periode tersebut terutama dipicu oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan, khususnya cabai rawit, daging sapi, dan telur ayam ras. Selain itu, beberapa daerah juga mencatat kenaikan harga pada daging ayam ras.

BPS juga mencatat sejumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH meningkat dibandingkan pekan sebelumnya.

Hingga 13 Maret 2026 atau pekan kedua Maret, terdapat 222 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH. Jumlah ini meningkat dibandingkan minggu sebelumnya yang tercatat hanya 204 kabupaten/kota.

"Nah, ada pun 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi. Yang pertama di Provinsi Sulawesi Selatan, ini terjadi pada Kabupaten Barru, yaitu perubahan IPH-nya 3,91 persen," ujar Ateng.

Ia menambahkan, kenaikan tertinggi juga terjadi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh sebesar 3,17 persen, serta Kabupaten Brebes di Jawa Tengah sebesar 3,07 persen.

Kenaikan juga tercatat di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Sulawesi Utara, Kabupaten Bone Bolango di Gorontalo, serta Kabupaten Kupang di Nusa Tenggara Timur.

Di wilayah DKI Jakarta, kenaikan IPH tercatat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar 2,85 persen. Sementara di Jawa Timur, kenaikan terjadi di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pasuruan.

Meski demikian, BPS mencatat sejumlah daerah yang mengalami penurunan IPH. Penurunan terbesar tercatat di beberapa wilayah di Kalimantan Barat dengan penurunan hingga 5,66 persen, serta di beberapa daerah lain seperti Sumatera Utara dan Papua Barat.

Ateng menambahkan, secara umum kenaikan IPH di berbagai daerah masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas pangan utama, terutama cabai rawit, daging ayam ras, dan daging sapi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tidak otomatis mencerminkan lonjakan harga pangan di atas batas acuan pemerintah. Pemerintah menyatakan harga komoditas strategis masih dipantau agar tetap berada dalam rentang Harga Acuan Penjualan (HAP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis mengatakan, pemerintah terus memantau pergerakan harga di berbagai daerah melalui pengawasan pasar dan distribusi pangan. Langkah ini ditempuh untuk menjaga stabilitas harga komoditas pokok.

“Pemantauan harga menjelang Nyepi dan Idulfitri dilakukan agar tetap mengikuti ketetapan HAP dan HET. Pemerintah juga membentuk Satgas Saber Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga,” kata Nita, Selasa (10/3/2026).

Satgas Saber Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan Tahun 2026 dibentuk melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2026. Tim ini bertugas mengawasi pergerakan harga sekaligus memastikan kualitas serta keamanan pangan di pasar.

Pengawasan mencakup komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah keriting, cabai merah besar, minyak goreng, serta gula konsumsi.

Nita mengatakan, pemerintah juga menyiapkan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga. Upaya tersebut dilakukan melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, serta fasilitasi distribusi pangan.

“Intervensi pasar juga terus diperkuat melalui penyaluran beras SPHP, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, serta fasilitasi distribusi pangan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga,” kata Nita.

Bapanas bersama Kementerian Perdagangan juga melakukan pemantauan langsung di sejumlah pasar, salah satunya Pasar Summerland di Batam, Kepulauan Riau. Kunjungan ini bertujuan memastikan pasokan pangan tersedia dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga sejumlah komoditas relatif stabil.

“Hasil pemantauan menunjukkan harga cenderung stabil, bahkan ada yang dijual di bawah HET maupun HAP seperti bawang putih, bawang merah, dan Minyakita,” kata Roro.

Berdasarkan pengecekan di lapangan, harga cabai rawit merah tercatat Rp80.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp40.000 per kilogram, bawang merah Rp32.000 per kilogram, dan bawang putih Rp28.000 per kilogram. Minyakita dijual Rp31.000 per dua liter.

Beras program SPHP tercatat Rp62.000 per lima kilogram, sedangkan telur ayam ras Rp57.000 per papan atau sekitar Rp30.600 per kilogram.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di berbagai provinsi terutama dipicu oleh lonjakan harga cabai rawit dan daging ayam ras pada Ramadhan atau minggu keempat Februari 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sejumlah kabupaten/kota mencatat kenaikan IPH signifikan dengan komoditas pemicu yang relatif seragam, terutama bahan pangan pokok yang banyak dibutuhkan selama bulan Ramadhan.

"Yang paling menyebabkan kenaikan harga IPH di berbagai provinsi antara lain adalah karena harga cabai rawit dan daging ayam ras yang terus meningkat," kata Amalia dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah, yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Di Pulau Sumatera, Kabupaten Bangka menjadi daerah dengan perubahan IPH tertinggi. Kenaikan tersebut dipicu oleh naiknya harga daging sapi, cabai rawit, dan daging ayam ras.

Sementara, di Pulau Jawa, Kabupaten Trenggalek mencatat kenaikan IPH hingga 7,5 persen, yang disebabkan oleh lonjakan harga cabai rawit, daging ayam ras, dan cabai merah.

Adapun di wilayah luar Sumatera dan Jawa, kenaikan IPH tertinggi terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Komoditas utama yang mendorong kenaikan di wilayah ini adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging sapi.

Amalia menjelaskan pola kenaikan harga tersebut mencerminkan karakteristik musiman menjelang Ramadhan, yang mana permintaan terhadap bahan pangan seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, beras, dan bawang merah cenderung meningkat.

Harga rata-rata nasional cabai rawit hingga minggu keempat Februari 2026 tercatat sebesar Rp70.000 per kilogram. Sementara rata-rata nasional harga daging ayam ras Rp41.000 per kilogram.

Lebih lanjut, BPS juga mencatat, harga beras secara nasional relatif stabil. Namun, terdapat 114 kabupaten/kota yang tetap mencatat kenaikan IPH untuk komoditas beras, sehingga perlu menjadi perhatian.

Sementara itu, harga cabai rawit secara nasional telah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP) konsumen, dengan rata-rata mencapai Rp70.000 per kilogram. Sebanyak 221 kabupaten/kota tercatat mengalami kenaikan IPH cabai rawit.

Harga cabai rawit tertinggi tercatat mencapai Rp200.000 per kilogram, sedangkan terendah sebesar Rp26.111 per kilogram. Harga tertinggi ditemukan di sejumlah daerah di Papua, yakni Kabupaten Nduga, Mappi, dan Intan Jaya.

Kenaikan IPH cabai rawit tertinggi terjadi di Kabupaten Situbondo, dengan harga saat ini Rp79.991 per kilogram dan lonjakan IPH mencapai 125,9 persen. Harga tersebut sekitar 40 persen di atas HAP.

Selain itu, Kabupaten Pasuruan juga menjadi sorotan dengan kenaikan IPH cabai rawit mencapai 115 persen dan harga saat ini Rp78.792 per kilogram.

BPS menekankan bahwa daerah-daerah dengan harga di atas HAP dan kenaikan IPH tinggi perlu mendapat perhatian lebih lanjut guna menjaga stabilitas harga pangan selama periode Ramadan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa harga komoditas daging ayam ras dan telur ayam ras masih berada di atas harga acuan penjualan (HAP) masing-masing pada pekan kedua Februari 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono memaparkan bahwa secara nasional, harga rata-rata daging ayam ras mencapai Rp40.471 per kilogram atau naik 0,86% dibandingkan periode Januari 2026. Nominal itu berada di atas HAP daging ayam ras sebesar Rp40.000 per kilogram.

“Ada 155 kabupaten/kota yang daging ayam ras itu mengalami peningkatan IPH [indeks perkembangan harga],” kata Ateng dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, disiarkan langsung di YouTube Kemendagri, Rabu (18/2/2026).

Lebih lanjut, BPS mencatat harga tertinggi daging ayam ras mencapai Rp100.000 per kilogram, yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Sebaliknya, harga terendah daging ayam ras tercatat sebesar Rp25.000 per kilogram.

Terkait telur ayam ras, Ateng memaparkan bahwa harga rata-rata nasional komoditas tersebut sebesar Rp31.757 per kilogram pada pekan kedua bulan ini.

Nilai itu turun 1,62% dibandingkan periode Januari 2026 yang sebesar Rp32.281 per kilogram, tetapi masih berada di atas HAP telur ayam ras yang ditetapkan sebesar Rp30.000 per kilogram.

“Kalau kita lihat HAP-nya yaitu Rp30.000 artinya ini sedikit di atas HAP. Dan ada 80 kabupaten/kota yang telur ayam ras itu mengalami peningkatan IPH-nya,” ujar Ateng.

BPS juga mencatat harga tertinggi telur ayam ras mencapai Rp100.000 per kilogram, salah satunya di Kabupaten Intan Jaya. Harga penjualan terendah tercatat sebesar Rp25.000 per kilogram.

Terpisah, Kementerian Perdagangan (Kemendag) membantah bahwa pasokan daging ayam dan telur ayam ras menipis di pasar imbas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan MBG justru menciptakan kepastian permintaan yang membuat produksi unggas bergerak lebih stabil dan terukur.

“Enggak, jadi kan gini ya. Ini justru saya sudah diskusi dengan teman-teman. Kalau dulu harga naik-turun karena permintaannya naik-turun. Permintaan naik turun, harga menjadi naik-turun,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pergerakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah kabupaten/kota terdampak bencana di wilayah Sumatera pada minggu pertama Februari 2026 didominasi oleh perubahan harga komoditas pangan, terutama cabai dan beras.

Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan di Provinsi Aceh, kenaikan IPH di Kota Langsa sebesar 3,68 persen, terutama dipicu oleh naiknya harga beras, daging sapi dan cabai rawit. Sementara itu Kabupaten Aceh Selatan mencatat peningkatan IPH sebesar 2,33 persen yang didorong oleh komoditas cabai merah dan gula pasir.

"Di Kota Langsa ini didukung oleh peningkatan atau andilnya yang cukup besar, yaitu beras 1,1 persen, daging sapi, dan juga sama cabai rawit. Nah di Kota Kabupaten Aceh Selatan ini meningkat IPH-nya 2,33 persen terutama cabai merah dan gula pasir," ujar Ateng di Jakarta, Senin.

Ateng menyebut kenaikan IPH juga terjadi di Kabupaten Aceh Singkil sebesar 1,73 persen akibat naiknya harga cabai merah, tempe, serta susu bubuk untuk balita.

Namun, tidak seluruh wilayah bencana di Aceh mengalami kenaikan harga. Kabupaten Nagan Raya mencatat penurunan IPH sebesar 0,25 persen yang disumbang oleh turunnya harga cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras.

Di Provinsi Sumatera Utara, cabai merah dan beras menjadi komoditas utama penyumbang kenaikan IPH Kota Tebing Tinggi yang mencapai 2,58 persen. Kabupaten Asahan juga mencatat kenaikan IPH sebesar 2,02 persen yang didorong oleh kenaikan harga cabai merah dan beras.

Sebaliknya, penurunan harga sejumlah komoditas pangan menekan IPH di beberapa wilayah bencana di Sumatera Utara. Kabupaten Serdang Bedagai mencatat penurunan IPH sebesar 0,05 persen, akibat turunnya harga cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras.

Penurunan paling dalam terjadi di Kabupaten Nias sebesar 3,60 persen, dipicu oleh turunnya harga cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras.

Selanjutnya, di Provinsi Sumatera Barat, kenaikan IPH di Kota Padang Panjang sebesar 3,47 persen juga dipengaruhi oleh naiknya harga cabai merah dan daging ayam ras, serta pisang. Kabupaten Lima Puluh Kota mencatat kenaikan IPH sebesar 1,8 persen dengan pendorong utama komoditas pangan.

Sementara itu, penurunan harga cabai merah dan cabai rawit menekan IPH di Kota Payakumbuh hingga 3,09 persen. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan yang mencatat penurunan IPH sebesar 2,52 persen.

"Di samping itu, di (Kabupaten) Pesisir Selatan juga daging ayam ras mengalami penurunan dan juga bawang merah," jelasnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) meningkatkan kerja sama dalam penyediaan statistik harga kebutuhan pokok. Kolaborasi ini memastikan data harga yang dihimpun dari lapangan dapat dimanfaatkan secara cepat dan akurat untuk memantau perkembangan harga dan menjadi dasar pengendalian inflasi.

Kemendag selama ini memantau harga bahan pokok melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP). Jaringan kontributor yang tersebar di seluruh kabupaten/kota mencatat perkembangan harga harian berbagai komoditas. Data tersebut kemudian dimanfaatkan BPS untuk menghitung Indeks Perkembangan Harga (IPH).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa IPH menjadi indikator mingguan yang digunakan sebagai proxy inflasi.

"BPS setiap minggu menghitung Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proxy indicator inflasi. IPH dihitung dari data harga yang diperoleh BPS dari Kemendag melalui SP2KP," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11).

IPH diumumkan setiap hari Senin dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri. Menurut Amalia, ketepatan dan ketajaman data harga sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam merespons dinamika harga pangan.

Ia menyampaikan bahwa penyusunan IPH telah berjalan empat tahun dan menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

"Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Menteri Perdagangan beserta jajaran atas kolaborasi yang baik selama ini," tambah dia pada Rakernas Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok Kemendag.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, juga menegaskan pentingnya menjaga kualitas data.

"Terima kasih BPS atas kerja sama dan kepercayaan selama ini atas data yang kami kumpulkan. Akurasi data harus kita utamakan. Bila melihat harga naik, bukan angka atau datanya yang diubah, tapi intervensi kebijakan yang harus dijalankan untuk menurunkan harga," tuturnya.

BPS memberikan apresiasi atas upaya Kemendag meningkatkan kualitas pemantauan harga melalui penguatan SP2KP. Integrasi pelaporan elektronik, perbaikan mekanisme validasi, dan peningkatan kapasitas petugas melalui e-learning dinilai mendukung ekosistem data harga pangan yang lebih baik.

Sebagai informasi, di sela Rakernas Mendag dan Kepala BPS juga meninjau langsung kondisi harga di Pasar Cihapit, Bandung (20/11). Kunjungan tersebut memantau sejumlah komoditas yang rentan mengalami fluktuasi, seperti beras, cabai merah, daging ayam, dan daging sapi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) sedang mengembangkan indikator proxy untuk melihat situasi dan kondisi perekonomian secara komprehensif dalam periode setiap satu bulan sekali.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyansanti menjelaskan bahwa indikator proxy yang sedang dikembangkan lembaganya itu disusun dari berbagai indikator perekonomian yang telah diperoleh sebelumnya seperti di antaranya inflasi, neraca dagang, hingga jumlah wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Amalia juga menyebut pihaknya juga akan menambahkan sejumlah data indikator yang akan menggambarkan perekonomian setiap bulannya, tetapi enggan diperinci lebih lanjut.

"Jadi, BPS mengembangkan indikator proxy, yang berbasis kepada indikator bulanan yang diperoleh oleh BPS. Itu kayak kami mengeluarkan indeks perkembangan harga saja, karena kan inflasi setiap bulan, setiap minggunya kami mengeluarkan indeks perkembangan harga," ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (3/11/2025).

Namun demikian, Amalia memastikan bahwa indikator proxy yang nantinya menggambarkan kinerja perekonomian setiap bulannya itu, bukan terkait dengan data PDB atau pertumbuhan ekonomi.

Dia menyebut pertumbuhan ekonomi akan tetap dirilis setiap tiga bulan sekali atau secara kuartalan.

"Ini bukan [data] pertumbuhan ekonomi. Saya tidak akan rilis pertumbuhan ekonomi tiap bulan, enggak bisa itu," ujar perempuan yang pernah menjabat Deputi Kementerian PPN/Bappenas itu.

Indikator proxy itu, lanjut Amalia, juga akan menyertakan data-data dari pemerintah. Misalnya, data penerimaan maupun belanja pemerintah pusat (APBN) atau daerah (APBD).

Saat ditanya apabila indikator proxy yang dimaksud olehnya itu akan dirilis ke publik, Amalia menyebut pihaknya belum memiliki keputusan. Proses penyusunan indikator-indikator itu juga masih berlangsung.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sempat menyinggung telah meminta BPS mencari rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi setiap bulannya. Tito menyebut telah berkomunikasi dengan Amalia.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah meminta BPS mencarikan rumus penghitungan kondisi inflasi setiap pekan. Data itu kini sudah dibahas oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setiap minggunya.

"Nah, ini pertumbuhan ekonomi per triwulan, saya minta ada indikator yang silakan Ibu [Kepala BPS] cari rumusnya, bisa paham sebulan sekali. Jadi kami sudah keluar sekarang rumusnya per sebulan sekali, kami akan bisa petakan," terang Tito pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit Indonesia (FEKDI X IFSE) 2025, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Dengan adanya data tersebut, mantan Kapolri itu menyebut kini capaian pertumbuhan ekonomi bisa disampaikan ke setiap daerah. Dia mendorong agar seluruh pemerintah daerah (pemda) diajak untuk membahas data tersebut.

"Jadi, kami bisa tahu pertumbuhan daerah yang tinggi, yang minus. Yang minus kami genjot," terang Tito yang menjabat Mendagri sejak 2019 itu.