REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberhasilan piloting di Banyuwangi kini menjadi fondasi perluasan digitalisasi perlindungan sosial ke 42 kabupaten/kota dan satu provinsi. Hal ini dibahas oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut B. Pandjaitan, dalam rapat koordinasi KPTDP sekaligus memantau pelaksanaan terbatas di Surabaya dan Bali.

"Perlinsos hadir sebagai portal, bukan aplikasi, yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan NIK dan verifikasi wajah," ujar Luhut.

Luhut menyampaikan proses pendaftaran bantuan sosial yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Dampak serupa mulai terlihat di Bali dan Surabaya. Biaya yang harus ditanggung masyarakat, yang sebelumnya dapat mencapai Rp 150 ribu, juga turun menjadi hampir tanpa biaya.

“Kita sudah membuktikan teknologi buatan anak bangsa mampu menyelesaikan persoalan yang selama puluhan tahun menjadi tantangan. Dengan data yang semakin akurat dan terintegrasi, Presiden dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk memastikan bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan," ucap Luhut.

Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Hal itu menjadi dasar bagi perluasan layanan ke 42 kabupaten/kota.

Luhut menjelaskan portal ini menyatukan data dari delapan kementerian/lembaga melalui Digital Public Infrastructure (DPI), sebagai pendekatan pertama yang diterapkan di Indonesia. Warga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mengakses portal secara mandiri, sementara yang belum dapat dibantu melalui agen pendamping.

Ia mengatakan inovasi ini ditopang oleh tiga fondasi Digital Public Infrastructure, yaitu identitas digital dan verifikasi biometrik untuk memastikan keaslian pemohon, pertukaran data pemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang menghubungkan data kependudukan, DTSEN, ketenagakerjaan, listrik, dan aset, serta pembayaran digital untuk penyaluran yang cepat dan transparan.

Sebagai langkah memastikan layanan menjangkau seluruh masyarakat, Kemensos bersama kementerian/lembaga terkait telah menyiapkan 60 ribu agen pendamping untuk membantu pendaftaran sekaligus menutup kesenjangan literasi digital.

"Uji coba diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum penerapan yang lebih luas. Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas berjalan di Surabaya dan seluruh Bali, mencakup sembilan kecamatan dan 14 kelurahan/desa," lanjut Luhut.

Per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 kepala keluarga (KK) telah mendaftar melalui portal, dibantu lebih dari 700 agen pendamping yang terdiri atas ASN, petugas PKH/TKSK, tokoh masyarakat, PKK, dan Dasawisma.

Bisnis.com, JAKARTA — Komunitas Kagama Artificial Intelligence (KAGAMA AI) berkolaborasi dengan Bisnis Indonesia dan Catalyst Policy Works, serta didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), menggelar forum strategis lintas sektor bertajuk "Indonesia Ethical AI Summit: Navigating the AI Development: Innovation, Humanity, and Governance".
Langkah ini diambil sebagai respons konkret terhadap komitmen pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Asta Cita Presiden, yang menempatkan transformasi digital, sains, serta teknologi sebagai motor utama untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Ajang Indonesia Ethical AI Summit 2026 tersebut akan diselenggarakan di Auditorium The Tower (Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia (BSI) Jakarta pada Rabu, 17 Juni 2026.
Kecerdasan Artifisial (KA) diproyeksikan memberi kontribusi ekonomi hingga ratusan miliar dolar Amerika Serikat pada 2030. Namun, adopsi KA memerlukan regulasi yang seimbang antara inovasi dan perlindungan publik.
Saat ini, Komdigi telah mengambil langkah strategis dengan menyusun Peta Jalan KA Nasional yang akan diformalkan dalam Peraturan Presiden. Dokumen ini menjadi acuan pengembangan ekosistem KA nasional yang berfokus pada prinsip etis dan bertanggung jawab, didukung oleh pilar utama seperti etika, investasi, riset dan inovasi, pengembangan talenta, serta infrastruktur dan data.
Upaya tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadapi disrupsi teknologi sekaligus meningkatkan daya saing global Indonesia.
Akan tetapi, KA juga menghadirkan tantangan dan risiko yang memerlukan kerangka pengaturan yang seimbang antara inovasi dan perlindungan. Pendekatan regulasi yang mencakup aspek teknologi, etika, dan hukum menjadi penting untuk memastikan pemanfaatan KA yang aman dan inklusif.
Dalam konteks global, diskursus tata kelola KA terus berkembang melalui berbagai forum internasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan Indonesia Ethical AI Summit diharapkan menjadi wadah kolaboratif lintas sektor untuk merumuskan arah pengembangan KA yang inovatif, beretika, dan berorientasi pada kemanusiaan.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria dijadwalkan hadir menyampaikan keynote speech dalam acara itu. Selain itu, Ketua Komite Percepatan Tranformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut B Pandjaitan yang akan memberikan insight remarks dalam acara itu.
Ajang Indonesia Ethical AI Summit 2026 akan digelar dalam dua sesi. Sesi I panel dengan bahasan Bank and Finance dijadwalkan akan hadir VP of Data Platform and Data Science DANA Wulung Anggara Hanandita; M.Zulkifli Salim, Deputi Direktur Digitalisasi Financial Center dan Transformasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan I Wayan Pulantara, PhD., AI Strategy & Innovation Department Head PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
Dalam Innovation Session dijadwalkan hadir Investing Partner GDP Venture Anthony Lim, EVP Engineering Riset dan TI PT Hutama Karya (Persero) Amy Rachmadhani, dan Sylvia Grace Yuvenna, Vice President Digital Channel & Development PT Pertamina Patra Niaga.
Sesi kedua (Plenary Session) Social and Commerce dijadwalkan hadir narasumber Direktur AIKITA Kementerian KOMDIGI RI Aju Widyasari, Director and Chief Legal & Regulatory PT Indosat Tbk./Chair of GASA Indonesia Reski Damayanti, dan Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhum.
Penyelenggaraan Indonesia Ethical AI Summit 2026 ini membawa tiga manfaat utama bagi ekosistem digital Indonesia. Pertama, akselerasi inovasi nasional yaitu mengidentifikasi strategi taktis untuk menerapkan empat pilar Peta Jalan KA Nasional yang sedang disusun oleh KOMDIGI menuju Peraturan Presiden.
Kedua, Harmonisasi Etika AI yaitu merumuskan standar etika yang jelas dalam seluruh siklus pengembangan KA demi menjaga harkat dan martabat manusia.
Terakhir, Kepastian Hukum dan Kepercayaan Investasi dengan menemukan model tata kelola regulasi yang seimbang, yang mampu melindungi publik sekaligus membangun kepercayaan investor global untuk berinvestasi di sektor teknologi Indonesia.
Forum ini akan dihadiri sekitar 200 orang pemangku kepentingan multisektor, mulai dari pejabat pemerintah, pelaku industri, akademisi, peneliti, investor, perwakilan negara sahabat, masyarakat sipil, hingga jurnalis.