Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah transformasi industri digital yang dinamis, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) meyakini bahwa keunggulan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan berinovasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan kesiapan sumber daya manusia dalam memahami regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, Telkom membekali insan perusahaan dengan berbagai informasi strategis pada setiap jenjang organisasi, termasuk perkembangan regulasi, serta praktik-praktik terbaik melalui berbagai forum pembelajaran dan diskusi yang relevan terhadap kebutuhan bisnis.

Sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola perseroan sekaligus meningkatkan kapabilitas para pengambil keputusan, Telkom menyelenggarakan Executive Session bertajuk "Navigating Legal Risk in Corporate Decision Making" yang diikuti jajaran pimpinan dan fungsi strategis perusahaan, Jumat (26/6).

Forum ini menjadi wadah diskusi bagi para pemimpin Telkom untuk memahami perkembangan regulasi serta implikasinya terhadap pengambilan keputusan bisnis, sehingga setiap kebijakan perusahaan didasarkan pada landasan kepatuhan hukum yang kuat, tata kelola risiko bisnis, serta tetap sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mampu mendukung keberlanjutan pertumbuhan bisnis perseroan.

Direktur Legal & Compliance Telkom, Andy Kelana dalam sambutannya menegaskan bahwa di tengah percepatan transformasi bisnis dan digital, perusahaan perlu terus memperkuat budaya kepatuhan serta tata kelola yang adaptif agar setiap keputusan strategis mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum, namun tetap adaptif terhadap daya saing industri.

"Pemahaman atas KUHP dan KUHAP yang baru harus disertai dengan shared understanding yang kuat agar transformasi perusahaan berjalan beriringan dengan kepatuhan hukum dan penguatan tata kelola. Melalui forum ini, kami ingin membangun kesamaan perspektif di kalangan para pengambil keputusan agar setiap kebijakan strategis memiliki landasan hukum yang kuat, proses yang akuntabel, serta mitigasirisiko yang komprehensif. Dengan demikian, perusahaan dapat bergerak lebih adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis sekaligus menjaga kepercayaan seluruh pemangku kepentingan", ujar Andy.

Executive Session menghadirkan akademisi yang menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., membawakan materi mengenai "Harmonisasi Regulasi Pidana Korporasi dan Implementasi Business Judgment Rule (BJR) dalam KUHP dan KUHAP Baru’’". Dalam sesi tersebut dibahas berbagai isu strategis, mulai dari perkembangan regulasi pidana korporasi, batas pertanggungjawaban direksi, konsep mens rea dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, implementasi Business Judgment Rule sebagai perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis, hingga pentingnya tata kelola, dokumentasi perumusan keputusan, dan pengawasan internal sebagai langkah mitigasi risiko hukum perusahaan.

Pada sesi berikutnya, Nien Rafles Siregar, S.H., M.H., Partner dari Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP) selaku Praktisi sekaligus Anggota Tim Perumus RUU Perubahan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, menyampaikan materi mengenai "Keputusan Strategis Direksi dalam Menghadapi Restrukturisasi, PKPU, dan Kepailitan Korporasi." Diskusi tersebut mengulas berbagai pertimbangan strategis yang perlu diperhatikan direksi dalam menghadapi restrukturisasi perusahaan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maupun kepailitan, termasuk penerapan Business Judgment Rule, praktik tata kelola perusahaan yang baik, serta berbagai lesson learned berdasarkan pengalaman penanganan perkara korporasi.

Executive Session ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun budaya continuous learning dalam memperkuat implementasi Good Corporate Governance (GCG), serta memastikan setiap keputusan bisnis diambil secara berintegritas, profesional, dan adaptif. Pada akhirnya, kesiapan tersebut menjadi fondasi penting bagi Telkom untuk menghadirkan service excellence, memperkuat kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan di tengah transformasi industri digital.

Revisi Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan diharapkan menjadi momentum untuk menata kepatuhan investor asing terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuannya, agar kesejahteraan pekerja bisa tetap terjaga.

Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Kementerian Ketenagakerjaan Ahmad Armando Jujur Pardamean Siregar mengatakan pihaknya terus menjaga agar kebutuhan investasi dan perlindungan tenaga kerja tetap seimbang.

"Jadi usaha berkelanjutan, tenaga kerja berkualitas, dan dalam konteks ini no one left behind. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam usaha berkelanjutan dari tenaga kerja berkualitas ini," katanya dalam diskusi Kepatuhan Investasi Asing terhadap Hukum Ketenagakerjaan Indonesia di Jakarta, Selasa (9/6).

Menurutnya, investasi memang menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hanya saja, tak berarti kesejahteraan pekerja diabaikan karena keduanya saling keterkaitan.

"Investasi yang baik bukan hanya menguntungkan tetapi juga taat hukum dan menghormati hak pekerja," imbuhnya.

Armando mengakui saat ini penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang paling menantang adalah putusan hukum inkracht. Oleh sebab itu, kementeriannya sekarang mendorong untuk mengedepankan penyelesaian secara musyawarah.

[Gambas:Youtube]

"Secara esensial, penyelesaian perselisihan itu selalu mengedepankan aspek musyawarah. Kalau Prof. Menteri kami selalu sampaikan, tidak ada di negara lain, hanya ada di Indonesia terkait dengan penyelesaian perselisihan dalam konteks hubungan industrial yaitu: gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat," katanya.

Apalagi, jika berkaitan dengan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka Kemenaker sebisa mungkin menjadi penengah atau wadah agar bisa dicapai kesepakatan antara pekerja dan perusahaan.

"Tapi ketika kita mempertemukan dua pihak yang berselisih terkait dengan adanya misalkan perselisihan hak atau perselisihan PHK, paling banyak kan PHK misalkan. Maka kacamata kami tidak boleh sekadar kacamata hukum dalam konteks regulasi. Kita harus lihat dinamika ekonomi, dinamika sosial, bahkan budaya setempat di mana para pekerja dan industrinya berselisih," jelasnya.

Oleh sebab itu, revisi UU Ketenagakerjaan diharapkan bisa menekankan aspek tersebut. Demi tercapainya keseimbangan dalam dunia usaha.

Sementara, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansah menilai persoalan tersebut pada akhirnya berkaitan dengan kewibawaan negara dalam menegakkan hukum. Ia menyoroti masih adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), tetapi belum dieksekusi oleh perusahaan.

"Nah sekarang pertanyaannya begitu ada putusan hukum sudah clear inkracht kok enggak ada eksekusi?" kata Trubus.

Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Selain itu, hal tersebut juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja.

Karena itu, Trubus menilai pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memiliki langkah yang sejalan dalam memastikan putusan sengketa ketenagakerjaan yang telah diputus pengadilan dapat dijalankan.

Sementara itu, Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) Ahmad Ansyori menilai revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu diarahkan untuk menutup berbagai celah hukum yang selama ini muncul dalam aktivitas investasi maupun aksi korporasi.

Menurut Ansyori, Indonesia memang membutuhkan arus investasi, termasuk investasi asing, untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Namun, upaya menarik investasi tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

"Ratusan triliun itu memang kita butuhkan. Tetapi bagaimana agar dia tidak hanya melihat perspektif finansial investasi saja," pungkas Ansyori.

Ia menegaskan keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepastian hukum menjadi faktor penting agar iklim usaha tetap sehat sekaligus mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali melayangkan teguran ketiga kepada platform media sosial X (X Corp) setelah perusahaan belum juga membayar denda administratif terkait pelanggaran moderasi konten pornografi di platformnya.

Surat teguran ketiga itu dikirimkan pada 8 Oktober 2025 oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi melalui jalur komunikasi resmi yang telah disediakan oleh pihak X.

"Sanksi denda administratif pertama kali dijatuhkan saat Surat Teguran Kedua diterbitkan pada 20 September 2025. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, pihak X belum melakukan pembayaran maupun memberikan tanggapan resmi," ujar Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, dalam keterangan pers Senin (13/10/2025).

Melalui surat teguran terbaru, nilai denda administratif terhadap perusahaan media sosial milik Elon Musk itu naik menjadi Rp 78.125.000, hasil akumulasi dari teguran sebelumnya. Kenaikan ini merupakan bagian dari eskalasi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Eskalasi tersebut mengacu pada PP No. 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Komdigi serta Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 522 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN).

Langkah itu diambil setelah Komdigi menemukan konten bermuatan pornografi di platform X pada 12 September 2025. Meski X kemudian menindaklanjuti perintah pemutusan akses dua hari setelah teguran kedua, kewajiban pembayaran denda tetap harus dipenuhi.

Alex mengungkapkan, hingga kini X belum juga merespons dua surat teguran sebelumnya, baik melalui pembayaran maupun klarifikasi resmi.

"Platform X juga belum memiliki kantor perwakilan maupun pejabat penghubung (narahubung) di Indonesia. Padahal kedua hal tersebut merupakan kewajiban dasar bagi setiap PSE Privat Asing," jelas Alexander.

Kewajiban penunjukan narahubung diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Narahubung berfungsi sebagai kontak utama untuk menindaklanjuti permintaan moderasi konten, proses take down, serta pelaporan berkala atas konten berbahaya.

Menurut Alexa, langkah tegas Komdigi merupakan bagian dari komitmen menjaga ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, dan produktif, sekaligus memastikan industri digital tumbuh berdasarkan prinsip tanggung jawab dan kepatuhan hukum.

Seluruh denda administratif yang dikenakan kepada X nantinya akan disetorkan ke kas negara melalui mekanisme resmi Kementerian Keuangan.

"Kewajiban administratif seperti pembayaran denda dan penunjukan narahubung bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari tata kelola ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab." tegasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk mengintensifkan pemeriksaan di jalur hijau Bea Cukai. Kebijakan ini diambil dalam rangka pengawasan dan penegakkan kepatuhan hukum. Namun, pemeriksaan jalur hijau ini berisiko menambah waktu dwelling time atau lama inap barang di pelabuhan.

Purbaya pun mengatakan pemeriksaan di jalur hijau ini memang akan memperlama waktu pemeriksaan. Oleh karena itu, dia akan memutar otak untuk menyiasati hal ini.

"Nggak sampai 2 minggu, tadi bilang (dwelling time) rata-rata 3 hari, 3 hari setengah kalau nggak salah dia ada di sini ya. Cuma kalau gini kan jadi lama lagi diperiksa," kata Purbaya saat ditemui di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Dia pun mengusulkan agar pemeriksaan jalur hijau tidak dilakukan semuanya alias random, hanya 20%-30% saja yang diperiksa sehingga tidak akan menganggu dwelling time dan memberatkan biaya logistik bagi pengusaha.

"Yang tadi saya lihat, dia mesti cek semuanya tuh. Setiap kali dicek kebanyakan kan. Nanti saya cek kalau model begini bisa nggak 20% atau 30% aja dites. nggak usah semuanyakan lama dan biayanya besar juga," tegas Purbaya.

Saat ini, rata-rata dwelling time di pelabuhan seluruh Indonesia mencapai 2,61 hari per September 2025. Di Pelabuhan Tanjung Priok, dwelling time hanya 2,35 hari. Dwelling time ini merupakan yang terendah dibandingkan empat pelabuhan lain di Indonesia, seperti Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Emas dan Pelabuhan Makassar. Dwelling time tertinggi tercatat di Pelabuhan Makassar selama 3,68 hari.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk memperketat pemeriksaan di jalur hijau Bea Cukai. Kebijakan ini diambil dalam rangka penegakan kepatuhan hukum. Namun, sidak jalur hijau ini berisiko menambah waktu dwelling time atau lama inap barang di pelabuhan.

Purbaya pun mengatakan pemeriksaan di jalur hijau ini memang akan memperlama waktu pemeriksaan. Oleh karena itu, dia akan memutar otak untuk menyiasati hal ini.

"Nggak sampai 2 minggu, tadi bilang (dwelling time) rata-rata 3 hari, 3 hari setengah kalau nggak salah dia ada di sini ya. Cuma kalau gini kan jadi lama lagi diperiksa," kata Purbaya saat ditemui di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Dia pun mengusulkan agar pemeriksaan jalur hijau tidak dilakukan semuanya alias random, hanya 20%-30% saja yang diperiksa sehingga tidak akan menganggu dwelling time dan memberatkan biaya logistik bagi pengusaha.

"Yang tadi saya lihat, dia mesti cek semuanya tuh. Setiap kali dicek kebanyakan kan. Nanti saya cek kalau model begini bisa nggak 20% atau 30% aja dites. nggak usah semuanyakan lama dan biayanya besar juga," tegas Purbaya.

Saat ini, rata-rata dwelling time di pelabuhan seluruh Indonesia mencapai 2,61 hari per September 2025. Di Pelabuhan Tanjung Priok, dwelling time hanya 2,35 hari. Dwelling time ini merupakan yang terendah dibandingkan empat pelabuhan lain di Indonesia, seperti Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Emas dan Pelabuhan Makassar. Dwelling time tertinggi tercatat di Pelabuhan Makassar selama 3,68 hari.