Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi pelat merah, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) mengawali tahun dengan mencatatkan pertumbuhan kontrak baru sebesar 32,96% secara tahunan menjadi Rp3,87 triliun per Februari 2026

Berdasarkan struktur pemberi kerja, proyek dengan sumber dana dari pemerintah mendominasi perolehan kontrak baru PTPP dengan porsi 73%. Sisanya disumbang proyek BUMN sebesar 18% dan sektor swasta sebesar 9%.

Jika ditinjau dari lini bisnis, sektor gedung menjadi kontributor utama dengan porsi 33%, disusul oleh proyek jalan dan jembatan sebesar 30%. Sektor smelter dan pertambangan turut memberikan sumbangsih signifikan sebesar 18%.

Beberapa proyek strategis yang berhasil diamankan perseroan pada dua bulan pertama tahun ini antara lain Proyek RSU Adhyaksa Jakarta senilai Rp266,5 miliar, Penanganan Bencana Sibolga–Barus senilai Rp263,7 miliar, serta Proyek Jetty dan Prasarana Pantai Lamongan sebesar Rp234 miliar.

Selain itu, PTPP juga meraih kontrak Proyek Penanganan Bencana Bireuen–Takengon senilai Rp148,3 miliar dan RS PHTC Tulang Bawang Rp112,7 miliar.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo menyampaikan bahwa perolehan kontrak baru ini menjadi bukti kemampuan perseroan dalam menjaga kinerja operasional di tengah dinamika industri konstruksi nasional.

“Perolehan kontrak baru hingga Februari 2026 ini menjadi bukti bahwa PTPP mampu menjaga kinerja optimal di tengah tantangan industri,” ujar Joko dalam keterangan resminya, Selasa (7/4/2026).

PTPP optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan pada 2026. Strategi perseroan saat ini fokus pada penguatan portofolio di berbagai sektor unggulan, serta mendukung program pemerintah dalam pemerataan infrastruktur.

Joko menambahkan bahwa selain mengejar target nilai, perseroan berkomitmen menjaga kualitas pelaksanaan proyek agar tepat waktu dan mengedepankan aspek keselamatan kerja atau zero accident.

“Dengan strategi yang adaptif, kami optimistis dapat terus menjaga tren pertumbuhan positif serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sepanjang tahun 2026,” pungkasnya.

---------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) meraih nilai kontrak baru sebesar Rp2,76 triliun hingga akhir Januari 2026. Capaian ini melonjak 120,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/YoY).

Perolehan kontrak baru emiten konstruksi pelat merah ini didominasi proyek dengan sumber dana dari pemerintah yang mencapai 73,31%. Posisi selanjutnya diisi oleh proyek dari BUMN sebesar 25,20% dan sektor swasta sebesar 1,49%.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo menyampaikan bahwa pertumbuhan tajam di awal tahun ini menjadi fondasi optimisme perseroan dalam menyongsong kinerja sepanjang 2026.

“Pertumbuhan perolehan kontrak baru pada awal tahun ini menunjukkan momentum yang baik bagi PTPP untuk menjaga kinerja secara berkelanjutan,” ujar Joko dalam keterangan resmi, Jumat (27/2/2026).

Berdasarkan lini bisnis, kontribusi terbesar berasal dari sektor gedung sebesar 43,28%, diikuti oleh jalan dan jembatan sebesar 26,64%. Selain itu, sektor smelter dan pertambangan menyumbang 25,20%, pengolahan air dan limbah 4,18%, infrastruktur air 0,54%, serta fasilitas minyak dan gas sebesar 0,16%.

Beberapa proyek yang diamankan PTPP pada awal tahun ini antara lain Proyek Gedung Kantor Pidum & Datum Kejaksaan Agung RI senilai Rp820,7 miliar dan Proyek Pembangunan BRT Metropolitan Membidang Medan Rp538,5 miliar.

Selain itu, ada pula raihan Proyek Penambangan Bauksit Mempawah senilai Rp478,6 miliar serta Proyek Penanganan Bencana Aceh senilai Rp341,7 miliar.

Joko menyatakan bahwa PTPP akan memastikan setiap proyek dijalankan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan manajemen risiko yang prudent.

Melalui strategi selektivitas proyek, perseroan optimistis dapat memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan sepanjang tahun ini.

Dari lantai Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PTPP saat ini berada di level Rp352 per saham. Banderol tersebut mencerminkan penurunan sebesar 14,98% sejak awal tahun, tetapi menguat 1,73% dalam kurun satu bulan terakhir.

_________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengungkap rencana masuknya Danantara untuk mengambil porsi kepemilikan dalam proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) fase I dan II di Mempawah, Kalimantan Barat.

Direktur Utama Inalum Melati Sarnita mengatakan saat ini pemegang saham proyek SGAR I yang baru diresmikan tahun lalu itu yakni Inalum sebanyak 60% dan PT Antam Tbk. (ANTM) 40%.

"Nanti rencananya kita ada diskusi dengan Danantara dan akan masuk ke dalam SGAR 1 dan SGAR 2 untuk investasi di alumina," kata Melati dalam RDP Komisi VI di DPR RI, Kamis (20/11/2025).

Melati menyebut pihaknya telah menerima surat minat atau Letter of Intent (LOI) terkait dengan rencana investasi pada proyek Inalum tersebut. Saat ini, Danantara masih dalam proses pemeriksanaan (due diligence) untuk masuk ke tahap finalisasi kerja sama.

Untuk diketahui, pada tahun lalu proyek SGAR I telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditandai dengan injeksi bauksit perdana. Kendati demikian, proses pembangunannya masih berlanjut dan progresnya mencapai 98,56%.

Adapun, fasilitas pemurnian ini memiliki kapasitas produksi mencapai 1 juta ton alumina per tahun. Melati menargetkan commercial operation date (COD) proyek ini pada akhir tahun ini.

Di sisi lain, Inalum juga tengah merencanakan pengembangan proyek SGAR II yang ditargetkan beroperasi pada 2028. Investasi proyek ini disebut mencapai US$800 juta atau setara Rp13 triliun yang akan memproduksi 102 juta ton alumina.

Melati menerangkan, kebutuhan investasi untuk seluruh proyek hilirisasi bauksit yang dirancang Inalum mencapai US$3,2 miliar yang mencakup SGAR II dan New Smelter Aluminium.

"Tapi yang kita butuhkan dari Danantara itu tidak sebesar itu karena ini akan ada project financing. Debt nya di 60% kira-kira equity nya 40%," tuturnya.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan dukungan pembiayaan inovatif dari Danantara kurang lebih 15% dari porsi equity yang nantinya akan dikeluarkan Inalum.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengungkap sejumlah kebutuhan listrik yang mesti tersedia untuk operasional proyek smelter aluminium baru di Mempawah, Kalimantan Barat dan ekspansi kapasitas smelter eksisting di Kuala Tanjung, Sumatra Utara.

Direktur Utama Inalum Melati Sarnita mengatakan untuk proyek smelter aluminium baru di Mempawah membutuhkan listrik sebanyak 932 megawatt untuk produksi aluminium sebanyak 600.000 ton.

"Harapan kami tentunya kita bisa memiliki instal capacity sekitar 1,2 GW. Proyek ini sendiri diperkirakan harus bisa rampung di tahun 2029. Jadi harapan kita support untuk listrik sendiri bisa tersedia di akhir 2028," kata Melati dalam RDP Komisi VI DPR RI, Kamis (20/11/2025).

Kebutuhan listrik hingga 1,2 GW dinilai krusial dengan tambahan standby unit untuk memastikan ketersediaan listrik 100% selama satu tahun penuh. Hal ini untuk mengurangi risiko padamnya listrik yang akan berdampak pada proses peleburan.

Smelter baru ini ditargetkan dapat melakukan comissional operation date (COD) pada 2029. Untuk itu, kebutuhan listrik sebesar 1,2 GW harus terpenuhi pada akhir 2028.

"Dalam proses penghitungan capital expenditure kami, pembangkitannya sendiri tidak merupakan capex [capital expenditure] dari Inalum," terangnya.

Untuk itu, pihaknya berharap bisa membeli listrik dari PLN. Namun, jika PLN tidak dapat memenuhi listrik di wilayah Kalimantan Barat ini maka Inalum akan meminta izin untuk mencari listrik dari Independent Power Producer (IPP).

"Kami minta diizinkan juga bisa mencari listrik kapasitas listrik itu dari IPP yang lain karena kami sangat ingin pembangunan pembangkit itu bisa menjadi captive source untuk smelter kita," ujarnya.

Tak hanya itu, Melati juga mengungkap proyeksi kebutuhan listrik jangka panjang untuk pengembangan smelter di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, seiring rencana perusahaan menambah potline keempat.

Estimasi awal menunjukkan tambahan kebutuhan produksi sekitar 150.000 ton yang akan ditopang oleh potline baru yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2029. Pada tahun tersebut, kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 209 MW.

“Untuk konfigurasi kebutuhan listrik jangka panjang smelter Inalum di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, kami memiliki inisiatif untuk penambahan potline kita yang keempat. Ini tergantung dari besaran listrik yang tersedia di kawasan Sumatera Utara,” jelasnya.

Peningkatan kebutuhan energi terus berlanjut seiring upgrade potline ketiga pada 2030, yang mendorong konsumsi listrik menjadi sekitar 232 MW. Dalam tahap akhir ketika kapasitas produksi mencapai 520.000 ton, kebutuhan listrik meningkat signifikan hingga 406 MW.

“Saat ini kita masih menaruh angka di 150.000 additional itu perkiraan kami, dan new pipeline itu bisa beroperasi di tahun 2029 maka kita memerlukan tambahan listrik di 2029 itu sekitar 209 MW dan di end stage-nya ketika kita mencapai kapasitas produksi di 520.000, maka kebutuhan listrik kita menjadi 406 MW,” jelasnya.

Melati menerangkan bahwa seluruh proyeksi tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi kelistrikan Sumatera saat ini. Namun, saat ini terdapat keterbatasan konektivitas jaringan antara Sumatera bagian utara dan selatan.

Hal ini membuat asumsi pasokan listrik masih bergantung pada kapasitas yang tersedia dari Aceh dan Sumatera Utara, sehingga rencana ekspansi tetap harus menunggu kepastian kemampuan suplai dari PLN.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengungkap sejumlah kebutuhan listrik yang mesti tersedia untuk operasional proyek smelter aluminium baru di Mempawah, Kalimantan Barat dan ekspansi kapasitas smelter eksisting di Kuala Tanjung, Sumatra Utara.

Direktur Utama Inalum Melati Sarnita mengatakan untuk proyek smelter aluminium baru di Mempawah membutuhkan listrik sebanyak 932 megawatt untuk produksi aluminium sebanyak 600.000 ton.

"Harapan kami tentunya kita bisa memiliki instal capacity sekitar 1,2 GW. Proyek ini sendiri diperkirakan harus bisa rampung di tahun 2029. Jadi harapan kita support untuk listrik sendiri bisa tersedia di akhir 2028," kata Melati dalam RDP Komisi VI DPR RI, Kamis (20/11/2025).

Kebutuhan listrik hingga 1,2 GW dinilai krusial dengan tambahan standby unit untuk memastikan ketersediaan listrik 100% selama satu tahun penuh. Hal ini untuk mengurangi risiko padamnya listrik yang akan berdampak pada proses peleburan.

Smelter baru ini ditargetkan dapat melakukan comissional operation date (COD) pada 2029. Untuk itu, kebutuhan listrik sebesar 1,2 GW harus terpenuhi pada akhir 2028.

"Dalam proses penghitungan capital expenditure kami, pembangkitannya sendiri tidak merupakan capex [capital expenditure] dari Inalum," terangnya.

Untuk itu, pihaknya berharap bisa membeli listrik dari PLN. Namun, jika PLN tidak dapat memenuhi listrik di wilayah Kalimantan Barat ini maka Inalum akan meminta izin untuk mencari listrik dari Independent Power Producer (IPP).

"Kami minta diizinkan juga bisa mencari listrik kapasitas listrik itu dari IPP yang lain karena kami sangat ingin pembangunan pembangkit itu bisa menjadi captive source untuk smelter kita," ujarnya.

Tak hanya itu, Melati juga mengungkap proyeksi kebutuhan listrik jangka panjang untuk pengembangan smelter di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, seiring rencana perusahaan menambah potline keempat.

Estimasi awal menunjukkan tambahan kebutuhan produksi sekitar 150.000 ton yang akan ditopang oleh potline baru yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2029. Pada tahun tersebut, kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 209 MW.

“Untuk konfigurasi kebutuhan listrik jangka panjang smelter Inalum di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, kami memiliki inisiatif untuk penambahan potline kita yang keempat. Ini tergantung dari besaran listrik yang tersedia di kawasan Sumatera Utara,” jelasnya.

Peningkatan kebutuhan energi terus berlanjut seiring upgrade potline ketiga pada 2030, yang mendorong konsumsi listrik menjadi sekitar 232 MW. Dalam tahap akhir ketika kapasitas produksi mencapai 520.000 ton, kebutuhan listrik meningkat signifikan hingga 406 MW.

“Saat ini kita masih menaruh angka di 150.000 additional itu perkiraan kami, dan new pipeline itu bisa beroperasi di tahun 2029 maka kita memerlukan tambahan listrik di 2029 itu sekitar 209 MW dan di end stage-nya ketika kita mencapai kapasitas produksi di 520.000, maka kebutuhan listrik kita menjadi 406 MW,” jelasnya.

Melati menerangkan bahwa seluruh proyeksi tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi kelistrikan Sumatera saat ini. Namun, saat ini terdapat keterbatasan konektivitas jaringan antara Sumatera bagian utara dan selatan.

Hal ini membuat asumsi pasokan listrik masih bergantung pada kapasitas yang tersedia dari Aceh dan Sumatera Utara, sehingga rencana ekspansi tetap harus menunggu kepastian kemampuan suplai dari PLN.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL), pengelola tambang nikel Harita Nickel di Pulau Obi, Halmahera Selatan, mencatat kinerja keuangan positif sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat lokal.

Hingga September 2025, NCKL membukukan pendapatan sebesar Rp22,4 triliun. Jumlah itu meningkat 9,93% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu (year on year/YoY) yang mencapai Rp20,37 triliun.

Pendapatan emiten pertambangan ini berasal dari pengolahan nikel Rp17,17 triliun dan penambangan Rp5,23 triliun, dengan kontribusi utama dari pelanggan besar seperti Lygend Resources & Technology Co. Ltd. China senilai Rp10,8 triliun dan Glencore International AG Swiss Rp3,51 triliun.

Kenaikan pendapatan diikuti dengan pertumbuhan laba bersih sebesar 33,23% YoY menjadi Rp6,44 triliun. Laba per saham tercatat Rp102,26, sementara total aset NCKL mencapai Rp58,53 triliun dengan ekuitas Rp43,34 triliun.

Dari sisi operasional, NCKL berencana memacu kapasitas produksi dari entitas anak PT Gane Tambang Sentosa (GTS) yang telah mulai beroperasi. Stabilitas operasional dari anak usaha seperti PT Megah Surya Pertiwi (MSP) dan PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF) juga akan menjadi faktor penopang produksi.

Kontribusi produksi juga diharapkan datang dari PT Obi Nickel Cobalt (ONC) yang telah mencapai kapasitas optimal, serta PT Karunia Permai Sentosa (KPS) yang sudah beroperasi secara bertahap sejak awal tahun ini.

NCKL lantas menargetkan produksi feronikel (FeNi) sebesar 60.000 ton pada 2025. Target itu didukung percepatan pembangunan proyek smelter Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) ketiga di Pulau Obi melalui KPS.

Direktur Utama Harita Nickel Roy Arman Arfandi mengatakan bahwa perseroan telah merampungkan pembangunan 4 dari 12 jalur produksi pada proyek RKEF. Keempat jalur itu telah beroperasi secara bertahap sejak Januari—Maret 2025.

Selain memacu pembangunan smelter, NCKL juga sedang mengembangkan proyek pengolahan kapur melalui pabrik PT Cipta Kemakmuran Mitra (CKM).

Pabrik tersebut akan mengolah batu kapur (limestone) menjadi quicklime untuk mendukung proses pengolahan nikel di fasilitas eksisting. Hingga kuartal I/2025, proyek senilai US$70 juta itu telah mencapai progres konstruksi sekitar 42%.

“Selama ini kami membeli quicklime dari pihak ketiga dengan harga tinggi. Dengan beroperasinya CKM, kami berharap dapat menurunkan biaya produksi,” kata Roy dalam paparan publik belum lama ini.

Harita Nickel juga tengah mempersiapkan pembukaan tambang ketiga melalui GTS. Perseroan sedikitnya telah menyelesaikan eksplorasi di area seluas 438 hektare dengan 1.800 titik pengeboran sampai dengan Maret 2025.

Di sisi sosial, keberadaan Harita Nickel dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat Pulau Obi. Program pemberdayaan UMKM, pertanian, dan perikanan berhasil menciptakan lapangan kerja dan pasar tetap bagi warga.

Hasil observasi Perkumpulan Telapak menemukan bahwa keberadaan Harita Nickel di Pulau Obi menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, dengan perputaran mencapai rata-rata Rp14,8 miliar per bulan.

UMKM Obi Jaya Mandiri, misalnya, mengelola Hopmart dan Nyala Cafe dengan omzet tahunan lebih dari Rp3 miliar. Program perempuan pengolah pala juga berkembang, memproduksi sirup, dan permen yang dipasarkan secara luas.

Sektor pertanian juga bertumbuh. Kelompok Tani Akemoriri di Desa Buton dan Akegula memasok lebih dari 27 ton sayur dan buah per tahun ke perusahaan, memberikan jaminan pasar serta meningkatkan pendapatan petani lokal.

“Kehadiran Harita Nickel membuktikan bahwa pertambangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa berjalan seiring,” tulis Tim Observasi Perkumpulan Telapak dalam laporannya.

_________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) meminta pemerintah memberikan pengecualian untuk sejumlah proyek smelter yang sedang dibangun tetap diperbolehkan untuk rampung.

Hal ini merespons langkah pemerintah yang membatasi izin investasi pembangunan smelter baru. Aturan itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dalam beleid yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 Juni 2025 itu, industri pembuatan logam dasar bukan besi yang memiliki izin usaha industri (IUI) tak diperbolehkan membangun proyek smelter baru yang khusus memproduksi produk antara nikel, seperti nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), feronikel (FeNi), dan nickel pig iron (NPI).

Ketua FINI Arif Perdana Kusumah menuturkan, pada kenyataannya saat ini, beberapa perusahaan anggota FINI telah memulai pembangunan smelter sebelum PP tersebut berlaku.

Menurutnya, proses pembangunan ini telah berlangsung cukup lama. Perusahaan juga telah menggelontorkan dana investasi yang signifikan. Oleh karena itu, FINI juga meng-advokasi para anggotanya yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan smelter.

"Kami memohon agar pemerintah memberikan pengecualian terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, dengan mempertimbangkan kesiapan produksi dan proses konstruksi atau pengembangan yang telah dilakukan.," ucap Arif kepada Bisnis, Minggu (9/11/2025).

Dia menyebut bahwa permohonan ini semata-mata untuk menjaga produktivitas industri hilir mineral nikel dan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Arif mengamini bahwa moratorium smelter baru yang memproduksi produk antara itu dirancang untuk membuka peluang investasi baru. Ini khususnya demi mengundang investor untuk memproduksi produk hilir lebih lanjut seperti baja tahan karat, nikel sulfat, atau bahkan barang jadi.

Menurutnya, hal ini akan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi industri nikel di Indonesia.

"Melalui peraturan pemerintah ini [PP Nomor 28 tahun 2025], pemerintah Indonesia masih memperbolehkan proyek pengolahan dan pemurnian nikel baru sepanjang badan usaha tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan produk antara, tetapi juga mengembangkan produk akhir lebih lanjut," jelas Arif.

Sebelumnya, pemerintah resmi membatasi izin investasi baru untuk pembangunan pabrik pemurnian atau smelter nikel yang memproduksi produk antara tertentu di Indonesia. Kebijakan ini berpotensi berdampak pada proyek-proyek yang direncanakan setelah 2027.

Kebijakan baru ini sebenarnya telah diterbitkan sejak Juni 2025, tetapi baru belakangan ini menjadi topik pembahasan di pasar.

Dalam PP Nomor 28 tahun 2025, pemerintah meminta komitmen perusahaan smelter untuk melanjutkan kegiatan hilirisasi yang tidak berhenti pada produk antara (intermediate) bijih nikel.

"Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi memiliki dan menyampaikan surat pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi, dan nickel matte," demikian tertulis dalam lampiran 1.F 3534 beleid tersebut.

Masih dalam lampiran yang sama, pemerintah juga membatasi investasi baru pembangunan smelter dengan teknologi hidrometalurgi atau berbasis high pressure acid leach (HPAL) yang hanya memproduksi MHP. Adapun, MHP umumnya menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

"Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi hidrometalurgi, memiliki dan menyampaikan tidak memproduksi mixed hydroxide precipitate [MHP]," demikian bunyi lampiran itu.

Analis Citigroup Inc., Ryan Davis dalam laporannya menyebutkan bahwa kebijakan ini berpotensi menyebabkan penundaan, bahkan pembatalan sejumlah proyek yang sedang direncanakan.

Dia menyebut, kebijakan ini juga menegaskan niat pemerintah untuk mengatasi kelebihan pasokan nikel yang terus terjadi di dalam negeri.

"Namun, detail implementasinya masih cair, termasuk seberapa ketat regulasi ini akan diterapkan,” tulis Davis seperti dikutip dari Bloomberg.

Dia memperkirakan sejumlah perusahaan yang telah memperoleh IUI untuk proyek yang tengah dibangun tidak akan terdampak secara langsung. Namun, aturan baru ini bisa berpengaruh terhadap proyek yang diproyeksikan selesai setelah 2027.