Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) diperkirakan masih akan menahan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berakhir hari ini, Rabu (22/4/2026).

Di tengah tekanan global yang belum sepenuhnya mereda, bank sentral dinilai masih akan mempertahankan BI Rate di level 4,75% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan ekspektasi inflasi.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menilai fokus kebijakan BI saat ini masih condong pada stabilitas (pro-stability). Menurutnya, selama tekanan eksternal belum mereda, ruang bagi BI untuk memangkas suku bunga akan sangat terbatas.

"Meski pasar global pada awal pekan terlihat relatif tenang, ketenangan itu belum cukup kuat untuk mengubah sikap BI. Memangkas suku bunga di tengah ketidakpastian seperti ini akan terlalu berisiko karena dapat memperlemah bantalan terhadap rupiah," jelas Josua dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Setidaknya, lanjutnya, terdapat tiga landasan utama yang memperkuat proyeksi ditahannya BI Rate. Pertama, tekanan dari sisi eksternal yang tercermin dari pasar yang saat ini masih menakar dinamika perdamaian dan risiko geopolitik yang bergerak dua arah.

Josua mencatat, pelemahan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) belakangan ini masih rapuh dan sangat sensitif terhadap sentimen harian. Adapun, posisi nilai tukar rupiah terpantau masih tertekan di kisaran Rp17.127 per dolar AS pada pekan lalu.

Kedua, faktor inflasi energi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai memberikan rentetan dampak tidak langsung terhadap ekspektasi inflasi, lonjakan biaya logistik, biaya produksi, hingga risiko inflasi barang-barang impor apabila rupiah terus melemah.

"Ruang penurunan BI Rate pada 2026 praktis habis bila rata-rata harga minyak mencapai US$80 per barel dan rupiah mendekati level Rp17.000. Kenaikan BBM nonsubsidi memang belum otomatis memaksa BI menaikkan suku bunga, tetapi jelas membuat BI makin sulit untuk memangkasnya sekarang," tekannya.

Ketiga, resiliensi ekonomi domestik. Menurut Josua, kondisi makroekonomi dalam negeri belum cukup lemah untuk menuntut pelonggaran moneter segera seperti yang tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih di zona optimis (122,9) hingga PMI Manufaktur yang bertahan di zona ekspansi pada level 50,1.

Di tengah laju ekonomi domestik yang mengalami moderasi ringan ini, BI memiliki kelonggaran untuk mempertahankan BI Rate sambil mengoptimalkan bauran kebijakan makroprudensial lainnya untuk menopang pertumbuhan.

BI juga dinilai masih mengandalkan bauran kebijakan lain untuk menjaga stabilitas. Intervensi di pasar valas, instrumen DNDF, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder serta optimalisasi SRBI dinilai cukup efektif meredam gejolak, meski tekanan belum sepenuhnya hilang.

Dukungan lain datang dari cadangan devisa yang tetap kuat, tercatat sebesar US$148,3 miliar pada akhir Maret 2026. Posisi ini menjadi bantalan penting bagi stabilitas eksternal, terutama dalam menghadapi volatilitas pasar global.

Ke depan, peluang pemangkasan suku bunga acuan dinilai bergeser lebih jauh. Josua memproyeksikan BI baru akan memangkas suku bunga apabila terdapat konfirmasi meredanya ketegangan di Timur Tengah, stabilnya harga minyak dunia, membaiknya arus modal asing, serta kejelasan arah suku bunga global.

"Selama itu belum terjadi, BI harus menjaga level suku bunga saat ini untuk menahan arus keluar modal dan menambatkan ekspektasi inflasi," tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual juga memperkirakan sikap hawkish atau setidaknya kehati-hatian yang tinggi dari dewan gubernur pada RDG April 2026.

David menilai, Bank Indonesia belum memiliki ruang yang memadai untuk melakukan pelonggaran moneter di tengah kondisi global yang masih volatile.

"Kemungkinan [BI] masih akan menahan suku bunga karena tekanan eksternal, terutama dari kenaikan harga minyak, serta ekspektasi inflasi yang diproyeksikan masih relatif meningkat," singkat David kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Untuk diketahui, pada perdagangan Selasa, nilai tukar rupiah ditutup menguat 0,08% ke Rp17.131 per dolar AS. Rupiah menguat bersama sejumlah mata uang Asia lainnya.

Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menjelaskan dari global, sentimen datang dari masa depan perang yang sebagian besar masih belum pasti, di tengah sinyal yang saling bertentangan tentang apakah pembicaraan damai AS-Iran lebih lanjut akan berlangsung. Trump mengkonfirmasi bahwa delegasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance akan melakukan perjalanan ke Pakistan untuk pembicaraan lebih lanjut minggu ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5% pada 2026. Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan estimasi IMF pada Januari 2026, yang mematok laju produk domestik bruto (PDB) RI di angka 5,1% pada tahun ini.

Berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) edisi April 2026, IMF menjelaskan pemangkasan proyeksi pertumbuhan Indonesia ini sejalan dengan tren perlambatan ekonomi secara global. Disebutkan, ekonomi global terancam akibat pecahnya perang di Timur Tengah pada akhir Februari 2026.

Adapun setelah merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,1 basis poin, IMF juga memproyeksikan inflasi akan mencapai 3% pada 2026 atau meningkatkan tajam dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 1,9%.

Sementara itu, neraca transaksi berjalan diramal mencapai -1,1% dari PDB atau melebar apabila dibandingkan realisasi pada 2025 sebesar -0,1% dari PDB. Sementara pengangguran diperkirakan mencapai 4,9% dari populasi atau tidak ada perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara secara global, IMF menetapkan skenario dasar pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat menjadi 3,1% pada 2026. Proyeksi tersebut dipangkas ke bawah sebesar 0,2 poin persentase dibandingkan dengan perkiraan lembaga tersebut pada pembaruan WEO Januari 2026 (3,3%).

Lembaga yang bermarkas di Washington DC itu menjelaskan perlambatan laju pertumbuhan ini tak terlepas akibat eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah. Pasalnya, tensi geopolitik tersebut telah memunculkan tekanan balik yang signifikan terhadap pasar komoditas, ekspektasi inflasi, dan kondisi keuangan global.

Padahal, jika konflik tersebut tidak meletus maka proyeksi pertumbuhan global sejatinya akan direvisi ke atas sebesar 0,1 poin persentase menjadi 3,4%.

"Inflasi umum global diperkirakan akan meningkat menjadi 4,4% pada 2026 dan menurun ke 3,7% pada 2027, yang menandai revisi ke atas untuk kedua tahun tersebut," tulis IMF dalam ringkasan eksekutif laporannya, Selasa (14/4/2026).

IMF turut melakukan perhitungan untuk skenario yang lebih ekstrem, di mana terjadi kerusakan parah pada infrastruktur energi di wilayah konflik.

Dalam skenario terburuk ini, laju ekspansi ekonomi global berisiko anjlok hingga hanya berkisar di level 2% pada 2026, sementara inflasi umum akan menembus level di atas 6% pada 2027.

Dampak dari krisis geopolitik terbaru ini diyakini tidak akan merata antarkawasan. IMF menyoroti bahwa kerugian yang dialami oleh negara-negara di wilayah konflik serta perekonomian rentan seperti negara berkembang atau pengimpor komoditas akan jauh lebih terasa.

Untuk menavigasi lanskap ekonomi dan geopolitik yang berubah drastis ini, IMF mendesak otoritas pembuat kebijakan agar segera mengimplementasikan paket kebijakan yang komprehensif.

Prioritas utama yaitu menjaga stabilitas harga dan keuangan, mengamankan keberlanjutan fiskal, serta mengeksekusi reformasi struktural tanpa penundaan. Otoritas moneter di seluruh dunia diimbau untuk tetap waspada dan siap bertindak secara tegas sesuai dengan mandat mereka.

Bank sentral harus secara ketat menjaga agar guncangan pasokan yang berkepanjangan ini tidak menggoyahkan jangkar ekspektasi inflasi pasar.

Dari sisi kebijakan fiskal, apabila pemerintah perlu turun tangan untuk melindungi kelompok rentan dari guncangan eksternal yang ekstrem, dukungan tersebut harus bersifat tepat sasaran, tepat waktu, dan sementara. Pembiayaannya pun didorong berasal dari alokasi anggaran saat ini melalui reprioritisasi belanja negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell menyatakan ekspektasi inflasi jangka panjang masih terjaga, meskipun bank sentral AS terus mencermati dampak konflik geopolitik terhadap perekonomian global.

Berdasarkan laporan Bloomberg, Powell mengatakan ekspektasi inflasi terlihat “tetap terjaga dengan baik dalam jangka menengah hingga panjang,” dalam pernyataannya pada acara di Harvard University, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, The Fed tetap membuka kemungkinan merespons dampak konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran, meski saat ini belum diperlukan langkah lanjutan.

Powell mengatakan pihaknya masih belum dapat memastikan dampak ekonomi dari konflik tersebut.

“Kami menilai kebijakan kami saat ini berada pada posisi yang baik untuk menunggu dan melihat,” tambahnya.

Dia menjelaskan, lonjakan harga minyak sejak pecahnya konflik berpotensi memicu tekanan inflasi sekaligus menekan permintaan dan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi arah kebijakan moneter, mengingat The Fed memiliki mandat untuk menjaga inflasi tetap stabil sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja.

“Kecenderungannya adalah untuk melihat melalui atau mengabaikan guncangan dari sisi pasokan, tetapi aspek yang sangat krusial adalah bahwa ekspektasi inflasi harus dipantau dengan sangat hati-hati,” kata Powell.

Sejalan dengan itu, para pembuat kebijakan The Fed sebelumnya memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan pada pertemuan bulan ini, di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Powell menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu bukti lebih lanjut bahwa inflasi bergerak menuju target 2% sebelum mempertimbangkan penurunan suku bunga.

Di sisi lain, Powell juga menyoroti perkembangan di sektor kredit swasta yang belakangan memicu kekhawatiran investor. Sejumlah investor disebut mulai menarik dana lebih awal, sementara beberapa fund bahkan membatasi penarikan dana.

Menanggapi hal tersebut, Powell menegaskan bahwa otoritas moneter terus melakukan pemantauan ketat terhadap potensi risiko yang muncul.

“Saya enggan mengatakan sesuatu yang terkesan meremehkan risiko, tetapi kami terus mencari keterkaitan dengan sistem perbankan dan hal-hal yang berpotensi menimbulkan penularan risiko,” ujarnya. “Untuk saat ini, kami belum melihat hal tersebut.”

Meski demikian, dia menilai kondisi tersebut masih dalam tahap koreksi dan belum menunjukkan indikasi risiko sistemik terhadap sektor perbankan.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI Rate pada level 4,75% di tengah tekanan pada nilai tukar rupiah.

Sebagai informasi, berdasarkan data Bloomberg rupiah ditutup melemah tipis 0,01% atau 68 poin ke level Rp16.956 per dolar AS pada Selasa (20/1/2026). Adapun pada saat bersamaan, indeks dolar AS juga melemah 0,74% ke level 98,66.

"Rapat Dewan Gubernur BI pada 20 dan 21 Januari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 4,75%," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Januari 2026, Rabu (21/1/2026).

Adapun, konsensus ekonom sebelumnya memproyeksikan BI akan mempertahankan suku bunga kebijakan alias BI Rate di level 4,75% dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi Januari 2026 pada Rabu (12/1/2026).

Survei Bloomberg menunjukkan sebanyak 30 dari 30 ekonom memperkirakan BI akan menahan suku bunga. Artinya, semua ekonom mempunyai proyeksi bulat bahwa bank sentral belum akan mengubah BI Rate pada bulan pertama 2026.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede merupakan salah satu ekonom yang menilai BI akan menahan suku bunga acuan.

Dia menilai keputusan tersebut merupakan langkah paling realistis di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang masih cukup kuat, serta tingginya sensitivitas pasar terhadap isu-isu kesinambungan fiskal.

Menurutnya, stabilitas nilai tukar dan pengelolaan ekspektasi inflasi masih menjadi prioritas utama otoritas moneter dalam jangka pendek.

"Saya memperkirakan BI akan menahan BI Rate di 4,75%, karena tekanan pada rupiah masih kuat dan pasar sedang sensitif terhadap kekhawatiran fiskal," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (20/1/2026).

Kendati ruang pemangkasan suku bunga dinilai belum terbuka lebar, Josua menyarankan strategi lain apabila BI berencana memberikan dorongan tambahan bagi pertumbuhan dan penyaluran kredit.

Menurutnya, di tengah kondisi rupiah yang masih rapuh, jalur yang lebih aman adalah melalui pelonggaran likuiditas dan penurunan biaya dana jangka pendek tanpa mengubah BI Rate.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga kebijakan alias BI Rate di level 4,75% dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) edisi Januari 2026 pada Rabu (12/1/2026) esok.

Survei Bloomberg menunjukkan sebanyak 30 dari 30 ekonom memperkirakan BI akan menahan suku bunga. Artinya, semua ekonom mempunyai proyeksi bulat bahwa bank sentral belum akan mengubah BI Rate pada bulan pertama 2026.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede merupakan salah satu ekonom yang menilai BI akan menahan suku bunga acuan.

Dia menilai keputusan tersebut merupakan langkah paling realistis di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang masih cukup kuat, serta tingginya sensitivitas pasar terhadap isu-isu kesinambungan fiskal.

Menurutnya, stabilitas nilai tukar dan pengelolaan ekspektasi inflasi masih menjadi prioritas utama otoritas moneter dalam jangka pendek.

"Saya memperkirakan BI akan menahan BI Rate di 4,75%, karena tekanan pada rupiah masih kuat dan pasar sedang sensitif terhadap kekhawatiran fiskal," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (20/1/2026).

Di sisi lain, Josua memandang kondisi permintaan domestik belum menunjukkan urgensi yang mendesak untuk diberikan stimulus moneter berupa pemangkasan suku bunga. Indikator-indikator ekonomi riil dinilai masih berada di zona aman.

Dia memerincikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2025 masih kokoh di zona optimis pada level 123,5. Optimisme ini ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar 111,4 dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar 135,6.

Kinerja sektor riil juga terindikasi positif lewat data penjualan eceran November yang tumbuh 6,3% secara tahunan (year-on-year/yoy), serta kinerja industri pengolahan yang berada pada fase ekspansi dengan Prompt Manufacturing Index (PMI) BI kuartal IV/2025 di level 51,86.

"Dari sisi dunia usaha, kegiatan juga relatif terjaga, tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang 10,61 pada triwulan IV/2025 dan diperkirakan meningkat menjadi 12,93 pada triwulan I/2026," jelasnya.

Kendati ruang pemangkasan suku bunga dinilai belum terbuka lebar, Josua menyarankan strategi lain apabila BI berencana memberikan dorongan tambahan bagi pertumbuhan dan penyaluran kredit.

Menurutnya, di tengah kondisi rupiah yang masih rapuh, jalur yang lebih aman adalah melalui pelonggaran likuiditas dan penurunan biaya dana jangka pendek tanpa mengubah BI Rate.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent membuka peluang untuk meninjau ulang target inflasi Federal Reserve sebesar 2% setelah laju kenaikan harga berhasil diturunkan secara berkelanjutan ke level tersebut.

Melansir Bloomberg pada Rabu (24/12/2025) Bessent menyatakan, pembahasan perubahan target inflasi baru relevan dilakukan setelah inflasi kembali terkendali dan kredibilitas kebijakan moneter terjaga.

“Begitu kita kembali ke level 2%—yang menurut saya akan segera terlihat—barulah kita bisa berdiskusi, apakah lebih bijak menetapkan rentang target. Setelah target kembali terjangkar, kita bisa membicarakan soal rentang," ujar Bessent dalam wawancara di All-In Podcast.

Dalam wawancara yang diunggah pada 22 Desember tersebut, Bessent menyebut rentang target inflasi potensial bisa berada di kisaran 1,5%–2,5% atau 1%–3%. Menurutnya, terdapat ruang diskusi yang cukup luas mengenai pendekatan tersebut.

The Fed secara resmi mengadopsi target inflasi 2% pada 2012, sejalan dengan kebijakan banyak bank sentral global. Namun, Bessent menilai ketepatan hingga satuan desimal dalam kebijakan inflasi tidak realistis.

Meski demikian, dia menegaskan perubahan target di tengah inflasi yang masih di atas sasaran berisiko menimbulkan persepsi bahwa otoritas moneter akan selalu melonggarkan target ketika inflasi melampaui batas.

Wawancara itu dilakukan setelah rilis indeks harga konsumen (CPI) November pada 18 Desember yang menunjukkan inflasi tahunan sebesar 2,7%. The Fed sendiri lebih mengandalkan indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (personal consumption expenditures/PCE), yang tercatat naik 2,8% dalam 12 bulan hingga September, berdasarkan data terbaru.

“Sulit untuk kembali menjangkar ekspektasi inflasi sebelum target tercapai dan kredibilitas terjaga,” ujar Bessent.

Dia juga mengakui adanya kekhawatiran rumah tangga terkait keterjangkauan biaya hidup, yang menurutnya tercermin dalam pemilihan sela pada November yang diwarnai kekalahan Partai Republik.

Bessent menegaskan pemerintah memahami tekanan yang dirasakan masyarakat AS. Dia menilai lonjakan harga dalam beberapa tahun terakhir dipicu oleh kebijakan pemerintahan sebelumnya, meski inflasi kini mulai melandai, salah satunya berkat penurunan biaya sewa.

Menurutnya, lonjakan sewa sebelumnya turut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah imigran tidak berdokumen.

Menanggapi pandangan sebagian ekonom yang menilai data CPI terbaru berpotensi terdistorsi akibat penutupan pemerintahan pada Oktober hingga awal November, Bessent menyatakan angka tersebut relatif akurat. Meski beberapa komponen seperti energi sempat naik, data waktu nyata menunjukkan tekanan harga mulai mereda.

Selain itu, Bessent menilai stabilisasi defisit anggaran dapat menjadi argumen untuk tingkat suku bunga yang lebih rendah. Dia mencontohkan Jerman sebelum era euro, ketika bank sentral Bundesbank menurunkan suku bunga dengan imbalan komitmen pemerintah menjaga keseimbangan fiskal yang wajar.

“Pendekatan seperti itu juga bisa diterapkan di sini,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa sebelum Perang Dunia II, Departemen Keuangan AS memiliki peran langsung dalam pengambilan keputusan The Fed.

Menurut Bessent, menurunkan dan menstabilkan defisit anggaran akan berkontribusi terhadap proses disinflasi.

Bessent, yang saat ini terlibat dalam proses seleksi calon pengganti Ketua The Fed Jerome Powell di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, kembali mengkritik kebijakan bank sentral yang dinilainya terlalu lama dan terlalu besar dalam memperluas neraca pasca-pandemi Covid-19.

Dia mengakui pembelian aset skala besar merupakan bagian dari perangkat kebijakan bank sentral dan mendukung penggunaan kewenangan darurat The Fed untuk menyelamatkan sektor strategis saat krisis. Namun, terkait kebijakan pelonggaran kuantitatif secara luas, Bessent menilai durasinya terlalu lama.

Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi kembali menjadi isu penting dalam dinamika ekonomi nasional seiring meningkatnya risiko global dan ketidakstabilan harga komoditas.

Pemahaman mengenai inflasi, penyebabnya, serta mitigasinya melalui instrumen investasi yang tepat perlu menjadi perhatian para pelaku ekonomi.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi kecuali berdampak luas terhadap komoditas lainnya.

Adapun kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu kondisi penurunan harga secara umum dalam periode tertentu.

Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia (BI), Rabu (26/11/2025) inflasi bisa dipicu oleh tiga kelompok utama, yakni tekanan dari sisi penawaran, permintaan, dan ekspektasi pelaku ekonomi.

1. Tekanan dari Sisi Penawaran (Cost Push Inflation)

Inflasi jenis ini terjadi ketika biaya produksi naik sehingga memicu kenaikan harga barang dan jasa. Ada beberapa faktor pemicunya mulai dari depresiasi nilai tukar, yang meningkatkan harga impor dan biaya produksi.

Selain itu, dipicu pula oleh inflasi global atau negara mitra dagang, sehingga harga barang impor ikut terkerek naik. Faktor selanjutnya adalah kenaikan harga komoditas yang diatur pemerintah, seperti energi atau bahan pangan strategis.

Tak hanya itu, negative supply shocks akibat bencana alam atau gangguan distribusi barang juga menjadi faktor pemicu. Kondisi tersebut menyebabkan penawaran menurun sementara permintaan tetap, sehingga harga terangkat naik.

2. Tekanan dari Sisi Permintaan (Demand Pull Inflation)

Inflasi juga dapat terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa melebihi kapasitas produksi nasional. Dalam konteks makro, situasi ini muncul ketika output riil berada di atas output potensial, menandakan ekonomi berjalan terlalu panas.

3. Ekspektasi Inflasi

Ekspektasi pelaku ekonomi turut menjadi pendorong penting. Ada dua jenis ekspektasi. Pertama, ekspektasi adaptif, berdasarkan kondisi inflasi sebelumnya. Kedua, ekspektasi forward-looking, berdasarkan prediksi kebijakan atau kondisi ekonomi mendatang.

Ekspektasi yang meningkat dapat mendorong perusahaan menaikkan harga lebih awal, sementara konsumen mempercepat pembelian, sehingga mendorong inflasi lebih jauh.

Dalam kondisi inflasi yang berpotensi menekan daya beli, sejumlah instrumen investasi dinilai tetap mampu memberikan perlindungan nilai bahkan menawarkan potensi imbal hasil positif.

1. Saham

Saham dianggap sebagai instrumen yang relatif tangguh terhadap inflasi karena pertumbuhan pendapatan perusahaan umumnya berbanding lurus dengan kenaikan harga barang dan jasa.

Selain itu, potensi capital gain dan dividen menjadi sumber keuntungan utama, meski fluktuasi pasar tetap menjadi risiko yang perlu diperhatikan.

2. Properti

Investasi properti, seperti rumah atau tanah, memiliki kecenderungan nilai yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain berfungsi sebagai aset yang stabil, properti juga menawarkan potensi pendapatan pasif melalui skema sewa.

3. Logam Mulia atau Emas

Emas menjadi instrumen klasik yang dianggap sebagai safe haven ketika inflasi meningkat. Harga emas cenderung stabil dan mampu mempertahankan nilai aset dalam jangka panjang. Meski potensi keuntungan tidak setinggi saham, emas menjadi pilihan ideal bagi investor yang membutuhkan instrumen rendah risiko. (Angela Merici Andriani Uto Keraf)

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (25/11/2025). Rupiah dibuka menguat saat sebagian besar mata uang di Asia turut menguat terhadap Greenback.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,17% ke Rp16.670 per dolar AS. Bersamaan dengan itu, dolar AS turut menguat 0,01% ke level 100,15.

Sejumlah mata uang lain di Asia yang turut menguat antara lain yen Jepang yang menguat 0,16%, dolar Hong Kong naik 0,04%, dolar Singapura naik 0,07%, dolar Taiwan naik 0,03%, hingga won Korea Selatan naik 0,21%.

Selain itu, penguatan juga dialami oleh rupee India yang menguat 0,28%, yuan China menguat 0,07%, ringgit Malaysia menguat 0,21%, dan baht Thailand menguat 0,07%. Hanya peso Filipina yang melemah 0,01%.

Melansir Reuters, dolar AS pada perdagangan hari ini cenderung stabil lantaran investor mempertimbangkan kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga pada Desember, setelah komentar dovish dari para pejabat The Fed.

Gubernur Fed Christopher Waller mengatakan bahwa kondisi pasar tenaga kerja yang lemah telah menjamin pemotongan suku bunga seperempat poin lagi pada Desember, meskipun tindakan lebih lanjut setelah itu bergantung pada rilis data mendatang yang tertunda oleh penutupan pemerintahan.

Komentar Waller menggemakan komentar Presiden Fed New York John Williams pada hari Jumat, membantu menggeser ekspektasi pemotongan suku bunga dalam waktu dekat. Menurut CME FedWatch, investor kini memperkirakan peluang pemotongan sebesar 81% bulan depan, dibandingkan dengan 42% seminggu sebelumnya.

"Ada fokus yang intens pada sikap masing-masing pejabat The Fed dan pandangan mereka tentang pemotongan suku bunga Desember. Ini masuk akal, mengingat pasar belum menerima data yang biasanya akan mempengaruhi keputusan kebijakan [The Fed]," kata Kepala Peneliti Pepperstone Chris Weston, dilansir dari Reuters, Selasa (25/11/2025).

Meskipun demikian, para pejabat The Fed tetap terpecah mengenai langkah selanjutnya karena bank sentral masih kekurangan sejumlah data lengkap, lantaran lembaga statistik pemerintah masih menyisir tumpukan pekerjaan dari penutupan 43 hari yang berakhir pada 14 November

"Mempertahankan suku bunga stabil pada bulan Desember pada saat pasar tenaga kerja rapuh dan ekspektasi inflasi AS jangka pendek dan jangka panjang menurun akan menjadi ketidaksesuaian yang kemungkinan tidak akan diterima dengan baik oleh pasar," kata Weston.

Sentimen investor juga terangkat oleh tanda-tanda mencairnya hubungan AS-China. Presiden Donald Trump memuji hubungan dengan China sangat kuat pada hari Senin setelah panggilan telepon dengan mitranya dari China, Xi Jinping.

Panggilan tersebut, yang tidak diumumkan sebelumnya oleh kedua negara, terjadi beberapa minggu setelah kedua pemimpin bertemu di Korea Selatan, di mana mereka menyepakati kerangka kerja untuk kesepakatan perdagangan yang belum diselesaikan.

Bisnis.com, JAKARTA - The Federal Reserve (The Fed) diperkirakan akan kembali memangkas suku bunga acuan pada pertemuan kebijakannya pekan ini guna menopang pasar tenaga kerja yang melemah. Meski demikian, kekhawatiran inflasi masih membayangi langkah pelonggaran lebih lanjut.

Melansir Bloomberg pada Senin (27/10/2025) kubu dovish di The Fed saat ini masih memegang kendali arah kebijakan dan berhasil mendorong penurunan suku bunga. Namun, sebagian pejabat lainnya memperingatkan bahwa pelonggaran yang berlebihan bisa menimbulkan risiko baru.

Data inflasi terbaru menunjukkan inflasi AS naik pada September dengan laju paling lambat dalam tiga bulan terakhir. Meskipun hasil ini memperkuat keyakinan bahwa The Fed akan kembali memangkas suku bunga, perlambatan tersebut tidak cukup kuat untuk mendukung lebih banyak penurunan lanjutan.

“Situasi ini menjaga bias pelonggaran di bulan Oktober. Namun, gambaran dasarnya terkait inflasi belum banyak berubah," ujar Nicole Cervi, ekonom di Wells Fargo & Co.

Fokus Pasar

Setelah menahan diri sepanjang tahun untuk menilai dampak tarif dan kebijakan fiskal terhadap perekonomian, The Fed akhirnya menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada September lalu. Bank sentral juga memperkirakan dua kali pemangkasan tambahan hingga akhir tahun.

Sejak itu, data tenaga kerja menunjukkan pelemahan signifikan. Ketua The Fed Jerome Powell bahkan menyebut pasar tenaga kerja telah melemah cukup tajam dan menghadapi risiko penurunan lebih lanjut.

Kondisi tersebut membuat pelaku pasar hampir sepenuhnya memperkirakan penurunan suku bunga seperempat poin pada pekan ini, disusul satu kali lagi pada Desember, dan kemungkinan ketiga pada Maret 2026.

Pasar obligasi AS juga mencatat kinerja positif sepanjang tahun, terdorong ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter. Imbal hasil obligasi tenor 10 tahun sempat turun di bawah 4%, level terendah sejak April, setelah laporan inflasi dirilis Jumat lalu.

Namun, tidak semua pejabat The Fed sepakat. Sejumlah presiden The Fed regional — termasuk Alberto Musalem (St. Louis), Jeff Schmid (Kansas City), dan Beth Hammack (Cleveland) — diperkirakan akan mendorong kehati-hatian lebih besar.

Dalam proyeksi kebijakan September, sembilan dari 19 pejabat The Fed hanya mendukung maksimal satu kali pemangkasan tambahan tahun ini, sementara tujuh lainnya menolak pemangkasan lebih lanjut.

Kekhawatiran utama mereka terletak pada risiko inflasi yang belum sepenuhnya mereda. Sejumlah pejabat menyoroti tekanan harga kini meluas ke sektor jasa, di luar kategori yang terdampak langsung oleh tarif.

Inflasi jasa inti non-perumahan telah berada di atas 3% secara tahunan selama empat bulan berturut-turut. Selain itu, inflasi AS telah melampaui target 2% selama lebih dari empat tahun, dan diperkirakan baru kembali ke level sasaran pada 2028.

Presiden The Fed Philadelphia Anna Paulson menegaskan bahwa kredibilitas kebijakan moneter bergantung pada kemampuan bank sentral menurunkan inflasi kembali ke level 2%.

“Stabilitas ekspektasi inflasi jangka panjang merupakan bukti penting dari kredibilitas kebijakan moneter. Sangat penting bagi kami untuk menuntaskan tugas ini," ujarnya.

Ketidakpastian juga meningkat akibat keterlambatan publikasi data ekonomi resmi selama penutupan sebagian pemerintahan AS yang masih berlangsung sejak awal Oktober.

Menurut ekonom Veronica Clark dari Citigroup Inc., kondisi tersebut membuat The Fed kemungkinan tetap berpegang pada proyeksi September — dua kali pemangkasan tahun ini dan satu kali tambahan pada 2026.

“Masih ada perbedaan pandangan di internal, tapi belum ada data baru yang cukup kuat untuk mengubah posisi mereka,” kata Clark.

Gubernur The Fed Christopher Waller yang sebelumnya menjadi salah satu pihak pertama memperingatkan perlambatan perekrutan, kini menekankan perlunya kehati-hatian.

“Ada kontradiksi antara pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pasar tenaga kerja yang lemah. Salah satunya harus menyesuaikan — entah pertumbuhan melambat, atau pasar tenaga kerja pulih," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas dan perak diperkirakan akan segera diuntungkan dari penurunan harga minyak seiring dengan moderatnya ekspektasi inflasi dan penurunan imbal hasil obligasi. Menurut analis logam mulia di Heraeus juga mengatakan perkembangan di kawasan Pasifik menunjukkan bahwa pusat gravitasi pasar emas mungkin bergeser ke Timur.

Dalam publikasi terbaru, para analis mencatat bahwa harga logam mulia tetap berada di bawah tekanan di tengah penguatan kembali dolar AS.