Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi berkomitmen untuk memperluas pembiayaan berkelanjutan di Indonesia. Tahun lalu, otoritas mencatat pembiayaan perbankan berkelanjutan tumbuh 3,28 persen. 

"Pada 2025, pembiayaan perbankan berkelanjutan mencapai Rp2.114,6 triliun atau tumbuh 3,28 persen secara tahunan," kata Ketua OJK yang akrab disapa Kiki dalam keterangan resmi, Selasa (30/6). 

Lewat komitmen pembiayaan berkelanjutan, Kiki berharap mampu mendukung transisi energi dengan mengarahkan aliran modal menuju sektor-sektor yang sejalan dengan target pembangunan rendah karbon.

"UMKM tetap menjadi segmen portofolio terbesar, sementara sektor energi terbarukan dan konservasi keanekaragaman hayati mencatat pertumbuhan tertinggi," jelasnya. 

Ke depan, OJK mengajak lembaga keuangan dan investor untuk bersama mengembangkan produk pembiayaan transisi dan skema blended finance yang selaras dan didukung rencana transisi yang kredibel.

Sebelumnya, BloombergNEF mengungkapkan bahwa investasi global di bidang transisi energi mencapai rekor US$2,3 triliun pada 2025, meningkat 8,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara spesifik, Inggris mencatat kenaikan sebesar 36 persen menjadi US$85 miliar.

[Gambas:Youtube]

Adapun sebagian besar investasi mengalir ke sektor transportasi, energi terbarukan, dan infrastruktur jaringan listrik, menunjukkan peningkatan kepercayaan pasar terhadap ekonomi hijau.

Sementara itu, transformasi menuju net-zero di Indonesia diproyeksi dapat meningkatkan peluang ekonomi sebesar US$3,8 triliun hingga 2050. Peluang ini mulai tercermin dari meningkatnya penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang mencapai 14 persen sepanjang Januari-Agustus 2026.

Pasar pembiayaan berkelanjutan di Indonesia juga tumbuh signifikan meningkat 12 kali lipat dari US$0,5 miliar pada 2015 menjadi US$6,3 miliar pada 2024.

Bagi Indonesia dan ASEAN, perkembangan transisi energi membuka peluang besar untuk memperkuat posisi kawasan sebagai destinasi investasi iklim yang kredibel dan kompetitif. Artinya, partisipasi sektor swasta menjadi salah satu faktor penting untuk mempercepat mobilisasi investasi dan implementasi transisi energi.

Sebagai upaya memperkuat momentum tersebut di tingkat nasional, Kadin Indonesia menyatakan dukungannya terhadap RE100 melalui penandatanganan nota kesepahaman yang disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Ketua OJK, Wakil Ketua MPR, serta Wakil Ketua Komisi XII DPR RI.

Sejalan dengan upaya tersebut, The Climate Group menekankan pentingnya memperluas partisipasi pelaku usaha Indonesia dalam agenda transisi energi global.

"Saat ini lebih dari 440 perusahaan telah bergabung dalam RE100, termasuk perusahaan global seperti Unilever, Samsung, dan Nike. Melalui kemitraan dengan institusi di Indonesia, kami berharap dapat menyambut perusahaan pertama yang berkantor pusat di Indonesia sebagai anggota RE100 pada tahun ini," ujar Head of RE100 and Energy Operations di The Climate Group Ollie Wilson dalam keterangan resminya.

Kekhawatiran publik terkait isu kebocoran data yang menyeret sejumlah institusi perbankan belakangan ini telah menjadi perhatian serius.

Praktisi digital dan keamanan siber Syahraki Syahrir menilai, sistem keamanan di sektor perbankan Indonesia sejatinya termasuk yang paling kuat dibanding industri lain, terutama pada bank-bank besar.

Syahraki yang juga CEO Veda Praxis, salah satu perusahaan konsultasi yang bergerak di bidang digital dan cybersecurity, menjelaskan bahwa sektor perbankan justru menjadi industri yang paling matang (mature) dalam mengelola keamanan teknologi informasi (TI).

Menurut dia, pengawasan terhadap sistem keamanan perbankan dilakukan secara berlapis oleh sejumlah lembaga negara.

"Selama ini pengawasan terhadap industri keuangan dilakukan secara berlapis oleh berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital," kata Raki sapaan akrab Syahraki melalui sambungan telepon, Sabtu (23/5).

Menurutnya, regulator terus memperbarui standar keamanan bagi industri perbankan, sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri mengenai pentingnya perlindungan data.

"Seluruh regulator tersebut terus meningkatkan standar keamanan ke perbankan, serta melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri," ujarnya.

Terkait beredarnya informasi kebocoran data di dark web, alumnus Universitas Padjajaran (Unpad) ini mengatakan masyarakat tidak perlu panik berlebihan.

Menurut Raki, dark web itu hanyalah bagian dari internet yang tidak terindeks secara umum sehingga sering digunakan untuk aktivitas yang lebih bebas, termasuk penyebaran data ilegal dan belum terverifikasi kebenarannya.

Raki juga menjelaskan bahwa dalam ekosistem digital modern, sebuah sistem tidak pernah berdiri sendiri. Sistem perbankan saat ini, kata Raki, sudah terhubung dengan banyak pihak. Mulai dari penyedia layanan teknologi, infrastruktur, hingga mitra lainnya.

Menurut dia, data yang beredar di ekosistem tersebut belum tentu bocor dari sistem inti perbankan.

"Kalaupun data di dark web itu benar, kita harus meneliti sumber data tersebut berasal. Bisa jadi data berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank. Jadi jangan langsung menyimpulkan banknya yang lemah. Hanya saja, memang, kalau bank yang terdengar bocor, masyarakat langsung heboh karena ada uang mereka di sana," kata Raki.

OJK Minta Masyarakat Jaga Kerahasiaan Data Pribadi

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menilai, meski sistem keamanan data di perbankan sudah dilakukan secara berlapis, namun dia mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada menjaga data pribadi agar tidak dimanfaatkan sebagai celah melakukan kejahatan perbankan.

"Meskipun bank telah menerapkan sistem keamanan berlapis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, kejahatan tetap dapat terjadi jika nasabah tidak waspada atau lalai menjaga kerahasiaan informasi pribadinya," kata Friderica dikutip dari Antara.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menambahkan, risiko terjadinya kejahatan siber termasuk di industri jasa keuangan kini semakin tinggi karena pelaku kejahatan digital semakin canggih, sementara banyak masyarakat yang masih belum memiliki literasi digital serta literasi keuangan yang memadai.

Terkait hal itu, Raki menambahkan bahwa meningkatnya kejahatan siber merupakan konsekuensi dari semakin kompleksnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dalam berinteraksi di ruang digital. Contohnya, kata dia, masyarakat agar tidak mudah memberikan informasi pribadi melalui sambungan telepon, pesan instan, maupun media digital lainnya, termasuk kepada pihak yang mengaku berasal dari bank.

"Password, PIN, dan OTP tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Kalau ada pihak yang meminta data sensitif lewat telepon atau pesan digital, masyarakat harus langsung waspada," ujar penulis buku Digital Governance ini.

Menurut Raki, yang terpenting saat ini membangun budaya kehati-hatian dalam aktivitas digital sehari-hari. Ia menyarankan masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum memercayai informasi atau permintaan tertentu melalui kanal digital.

"Di era sekarang, kita harus extra careful. Jangan mudah percaya pada telepon, pesan, atau tautan yang mengatasnamakan pihak tertentu, termasuk bank. Kalau perlu, lakukan transaksi dan komunikasi langsung melalui aplikasi resmi atau datang ke kantor cabang," kata Raki.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan mayoritas investor di pasar modal Indonesia saat ini berasal dari Generasi Z (Gen Z). Hal itu diungkapkan Kiki, sapaan akrab Friderica, dalam Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Jumat (22/5).

Kiki mengatakan Gen Z sekarang mewarnai sektor keuangan Indonesia. Mereka juga menjadi generasi pertama yang tumbuh besar di dunia digital.

"Tahu enggak sekarang dari 27 juta investor di pasar modal, 54% adalah Gen Z. Ini juga luar biasa. Mereka yang justru berusia muda di bawah 30 tahun. Nah ini konstektual buat kalian semua. Ini luar biasa," ujar Kiki.

Lebih lanjut, Kiki menilai tantangan generasi muda saat ini bukan lagi kesulitan mendapatkan informasi, melainkan kemampuan memilah informasi yang benar di tengah derasnya arus digital.

"Jadi kemampuan kalian memilah dan memilih informasi sangat menentukan untuk masa depanmu. Apalagi konten-konten enggak bagus, enggak sehat, enggak mendidik, tidak usah dilihat, tidak usah disimak," ucap Kiki menambahkan.

Menurutnya, Gen Z kini menjadi kelompok baru yang semakin dominan mewarnai sektor keuangan nasional karena tumbuh di era digitalisasi dan banjir informasi.

"Gen Z ini menarik sekali. Mereka mewarnai sektor keuangan kita. Generasi pertama yang tumbuh di era digitalisasi," ujarnya.

Kiki kemudian membandingkan kondisi generasi sebelumnya yang harus berupaya keras untuk mendapatkan informasi demi mencapai kesuksesan. Namun, menurutnya, kemudahan akses informasi justru menghadirkan tantangan baru bagi generasi muda.

"Kalau zaman dulu, mau cari informasi itu harus effort, pergi ke perpustakaan, cari koran, membaca dan lain-lain. Kalau sekarang, bangun tidur sudah disuguhi berbagai informasi," katanya.

"Kalau dulu mau sukses harus mencari informasi. Sekarang kalau mau sukses harus bisa memilah informasi, karena tidak semua benar," ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi melapor ke Presiden Prabowo Subianto soal penyebab arus dana keluar (outflow) dari pasar saham Indonesia.

Aksi jual bersih yang dilakukan investor itu mengakibatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambyar. Kiki, sapaan akrab Friderica, mengatakan arus dana keluar yang terjadi belakangan ini lebih banyak didorong oleh faktor geopolitik dan geoekonomi secara global.

"Terjadi outflow karena memang saat ini kondisi dari faktor geopolitik dan geoekonomi secara global, di mana tentu kalau dari The Fed higher for longer, makanya ada outflow," kata Kiki di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5).

Higher for longer merujuk pada kebijakan bank sentral AS, The Fed, yang menahan suku bunga di level tinggi untuk waktu lama. Imbasnya, investor cenderung menarik uangnya dari negara berkembang seperti Indonesia, untuk dialihkan ke aset dolar karena imbal hasil tinggi.

Namun, Kiki yakin fenomena tersebut hanya bersifat sementara (temporer) dan pasar modal RI bakal bangkit seiring membaiknya fundamental ekonomi Tanah Air.

Ia juga menjelaskan sejumlah perbaikan yang dilakukan bursa RI untuk meningkatkan kepercayaan investor global, termasuk soal transparansi yang disinggung MSCI.

Menurutnya, otoritas bursa kini sudah membuka membuka informasi ke publik tentang siapa saja investor dengan kepemilikan saham 1 persen lebih.

"Seluruh hal-hal yang menjadi concern dari global investor terkait dengan transparansi dari pasar modal Indonesia, di mana data dari 1 persen pemegang saham sudah kita buka," ujarnya.

Selanjutnya, otoritas bursa juga meningkatkan kedetailan data pasar (granularity), termasuk menambah klasifikasi investor dari 9 menjadi 39, Ultimate Beneficial Ownership (UBO) hingga menaikkan batas free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen.

"Granularity dari data dari 9 klasifikasi menjadi 39, sudah kita sampaikan secara sangat granular. Kemudian Ultimate Beneficial Owner juga sudah kita sampaikan. Juga satu lagi terkait likuiditas, yaitu untuk free float di atas 15 persen dengan stages (tahapan) yang kita sampaikan," imbuh Kiki.

Kiki menyebut berbagai pembenahan tersebut mulai berdampak pada tren IHSG yang lebih mencerminkan kondisi fundamental perusahaan.

"Indeks Harga Saham Gabungan pergerakannya sudah in line dengan indeks-indeks utama seperti LQ45, IDX30, dan sebagainya," imbuhnya.

Otoritas bursa juga terus mendorong peningkatan jumlah investor domestik agar pasar modal RI lebih 'kebal' terhadap sentimen global.

"Kita pendalaman pasar, bagaimana investor domestik kita tingkatkan supaya kalau terjadi gonjang-ganjing di luar, tetap lebih stabil market kita," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031 Friderica Widyasari Dewi menegaskan komitmennya untuk memulihkan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia usai resmi dilantik.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menyebut pemulihan kepercayaan publik menjadi agenda prioritas, menyusul sorotan terhadap transparansi pasar modal domestik.

"Ini tetap menjadi agenda prioritas kita untuk menjaga dan memulihkan kepercayaan publik, terutama dari sisi pasar modal serta sektor lain," ujar Kiki usai pelantikan Dewan Komisioner OJK Periode 2026-2031 di Gedung Mahkamah Agung, Rabu (25/3).

Ia menilai penguatan kepercayaan investor akan berdampak luas terhadap stabilitas sektor jasa keuangan secara keseluruhan.

Untuk itu, OJK menyiapkan sejumlah langkah, salah satunya mendorong peningkatan porsi saham beredar di publik (free float) menjadi minimal 15 persen guna meningkatkan likuiditas pasar.

Dari sisi transparansi, OJK juga mulai membuka data kepemilikan saham di atas 1 persen sejak akhir Februari 2026. Selain itu, regulator tengah mengembangkan kebijakan terkait keterbukaan pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner (UBO), serta memperluas granularitas data investor di Kustodian Sentral Efek Indonesia dari sembilan menjadi 28 subkategori.

"Data-data itu bisa memberi gambaran yang lebih jelas kepada investor, kepada kita semua yang ingin masuk ke saham tertentu," kata Kiki.

Langkah tersebut turut merespons evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang sebelumnya menyoroti isu transparansi di pasar modal Indonesia. Sorotan itu sempat memicu volatilitas tinggi hingga penghentian sementara perdagangan (trading halt).

Selain pasar modal, jajaran baru Dewan Komisioner OJK juga berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan nasional melalui pengawasan dan perizinan terintegrasi. Penegakan hukum serta perlindungan konsumen tetap menjadi fokus utama dalam menjalankan mandat lima tahun ke depan.

"Kami yakin dengan kerja sama yang solid antar anggota Dewan Komisioner OJK, kita insya Allah bisa membawa sektor jasa keuangan kita untuk semakin maju ke depan," pungkas Kiki.

Bisnis.com, JAKARTA - Halaman Gedung Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta Pusat, mulai dipadati jemaah untuk salat Idulfitri 1447 Hijriah, Jumat (20/3/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, jemaah Salat Id mulai berdatangan sejak pukul 05.50 WIB. Mereka datang dengan kendaraan roda empat maupun roda dua bersama keluarga maupun saudara.

Kumandang selawat terus dilantunkan para jemaah sebagai bentuk rasa syukur menyambut hari kemenangan setelah menjalani puasa selama satu bulan penuh.

Sejumlah awak media juga mulai berdatangan untuk meliput pelaksanaan salat tersebut. Selain itu, tampak sejumlah personel kepolisian mengatur lalu lintas dan mengamankan salat agar berjalan dengan kondusif.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idulfitri atau 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.

Penetapan tersebut tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah. Maklumat tersebut menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan ibadah Ramadan hingga perayaan Lebaran 2026.

Dasar Penetapan Kalender Hijriah Muhammadiyah Penentuan awal bulan Hijriah oleh Muhammadiyah menggunakan metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal, yakni sistem perhitungan astronomi untuk menentukan awal bulan berdasarkan posisi bulan setelah terjadi konjungsi atau ijtimak.

Dalam metode ini, awal bulan ditetapkan ketika ijtimak telah terjadi dan posisi bulan berada di atas ufuk saat matahari terbenam. Dengan pendekatan tersebut, awal bulan dalam kalender Islam dapat dihitung jauh hari tanpa menunggu pengamatan hilal secara langsung.

Berdasarkan maklumat, ijtimak menjelang Syawal 1447 H terjadi pada 19 Maret 2026 pukul 01.23 UTC. Setelah peristiwa tersebut, terdapat wilayah di bumi yang memenuhi parameter kalender hijriah global dengan tinggi bulan lebih dari 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat.

Parameter astronomi tersebut menjadi dasar bagi Muhammadiyah untuk menetapkan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada 20 Maret 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis data perhitungan hilal (hisab) sebagai penentuawal Idulfitri 1447 H atau 1 Syawal.

Berdasarkan data BMKG, pada 19 Maret 2025 posisi hilal diperkirakan belum sepenuhnya memenuhi kriteria MABIMS. Ketinggian hilal saat Matahari terbenam pada tanggal itu berkisar antara 0,91 derajat di Merauke, Papua hingga 3,13 derajat di Sabang, Aceh.

Kemudian elongasi geosentris saat matahari terbenam diperkirakan berada pada rentang 4,54 derajat di Waris, Papua hingga 6,1 derajat di Banda Aceh.

BMKG pun memprediksi Idulfitri 2026 jatuh pada hari Sabtu, 21 Maret 2026 dengan kondisi bulan Ramadan genap 30 hari.

Versi Muhammadiyah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idulfitri atau 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.

Penetapan ini didasarkan pada metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal, yakni sistem perhitungan astronomi untuk menentukan awal bulan berdasarkan posisi bulan setelah terjadi konjungsi atau ijtimak.

Berdasarkan Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah, ijtimak menjelang Syawal 1447 H terjadi pada 19 Maret 2026 pukul 01.23 UTC. Setelah peristiwa tersebut, terdapat wilayah di Bumi yang memenuhi parameter kalender hijriah global, dengan ketinggian bulan lebih dari 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat.

Dengan melihat berbagai perhitungan yang ada, Idulfitri 2026 diperkirakan akan berlangsung dalam waktu kurang dari dua minggu. Namun demikian, kepastian mengenai penetapan 1 Syawal 1447 H masih menunggu keputusan resmi pemerintah melalui sidang isbat yang akan diselenggarakan oleh Kemenag.

Di sisi lain, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan bahwa Hari Raya Idulfitri 2026 jatuh pada 20 Maret 2026 berdasarkan metode hisab. Perbedaan pendekatan dalam menentukan awal bulan Hijriah membuat masyarakat umumnya menantikan hasil sidang isbat pemerintah untuk mengetahui tanggal resmi Lebaran.

Versi Pemerintah

Pemerintah diprediksi menetapkan 1 Syawal atau Idulfitri 2026 pada Sabtu, 21 Maret 2026. Namun hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan secara resmi.

Penentuan 1 Syawal 1447 H akan diputuskan oleh Kementerian Agama melalui sidang isbat Idul Fitri 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 19 Maret 2026.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menjelaskan bahwa sidang isbat akan digelar di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta. Penetapan awal Syawal dilakukan dengan menggabungkan metode perhitungan astronomi (hisab) dan pengamatan langsung hilal (rukyat).

Bisnis.com, JAKARTA — Perayaan Lebaran 2026 atau Hari Raya Idulfitri 1447 antara Muhammadiyah dengan pemerintah diprediksi berbeda.

Dilansir nu.or.id, lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) merilis data hilal penentuan Idul Fitri, 1 Syawal 1447 H.

Berdasarkan data tersebut, hilal 29 Ramadan terjadi pada Kamis (19/3/2026). Namun, meski hilal sudah di atas ufuk, tetapi belum memenuhi kriteria imkanur rukyah.

Secara data, tinggi hilal terbesar terjadi di Kota Sabang, Provinsi Aceh dengan tinggi hilal mar’ie 2 dedajat 53 menit dan elongasi hilal haqiqy 6 derajat 09 menit, serta lama hilal 14 menit 44 detik.

Sementara ketinggian hilal terkecil terjadi di Merauke, Provinsi Papua Selatan dengan tinggi hilal mar’ie 0 derajat 49 menit dan elongasi hilal haqiqy 4 derajat 36 menit, serta lama hilal 6 menit 36 detik. Penghitungan data ini dilakukan NU dengan metode tahqiqi tadqiki ashri kontemporer.

Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat lama Hilal di atas ufuk saat Matahari terbenam pada 19 Maret 2026 berkisar antara 5.6 menit di Merauke, Papua sampai dengan 15.66 menit di Sabang, Aceh.

Oleh sebab itu, berdasarkan data baik hitungan NU dan BMKG potensi besar bulan Ramadhan digenapkan menjadi 30 hari mengingat belum terpenuh pada Kamis (19/3/2026).

"Karenanya, besar kemungkinan Idul Fitri, 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu Pahing, 21 Maret 2026," tulis NU dikutip, Senin (16/3/2026).

Meskipun demikian, NU menyatakan agar masyarakat tetap menunggu kepastian satu syawal 1447 H berdasarkan sidang isbat yang digelar pemerintah pada Kamis (19/3/2026).

"Adapun kepastian awal Syawal 1447 H menunggu hasil rukyah yang diumumkan LF PBNU dan hasil sidang isbat yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Agama," pungkasnya.

Lebaran Muhammadiyah

Berbeda dengan pemerintah, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idulfitri atau 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.

Penetapan ini didasarkan pada metode Hisab Hakiki Wujudul Hilal, yakni sistem perhitungan astronomi untuk menentukan awal bulan berdasarkan posisi bulan setelah terjadi konjungsi atau ijtimak.

Berdasarkan Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriah, ijtimak menjelang Syawal 1447 H terjadi pada 19 Maret 2026 pukul 01.23 UTC. Setelah peristiwa tersebut, terdapat wilayah di Bumi yang memenuhi parameter kalender hijriah global, dengan ketinggian bulan lebih dari 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan Mahendra Siregar, pada sidang Paripurna yang digelar Kamis (12/3).

"Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon anggota Dewan Komisioner OJK, semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, bertanggung jawab dan tetap amanah," kata Ketua DPR Puan Maharani usai menyetujui laporan Komisi XI terkait pemilihan anggota DK OJK, Kamis (12/3)

Terpilihnya wanita yang akrab disapa Kiki itu diputuskan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Rabu (11/3). Dalam ujian tersebut, dia mengusung delapan kebijakan prioritas meliputi menjaga stabilitas sektor keuangan, memulihkan kepercayaan publik, mendorong sektor jasa keuangan yang kontributif bagi pembangunan ekonomi nasional, memperkuat pengawasan terintegrasi,dan mempercepat pendalaman pasar.

Kemudian, melindungi konsumen dan masyarakat, memperkuat kelembagaan internal OJK, serta meneguhkan sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain Kiki, DPR juga menyetujui penunjukkan Hernawan Bekti Sasongko sebagai wakil ketua DK OJK. Kemudian Hasan Fawzi, terpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Selanjutnya, dua pejabat OJK lain yakni Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK dan Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Penunjukkan Anggota DK OJK ditetapkan secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan hal teknis dan profesionalitas.

"Musyawarah mufakat dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional," ujar Misbakhun.

Kiki saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK setelah Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara mundur beberapa waktu lalu.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan Mahendra Siregar, pada sidang Paripurna yang digelar Kamis (12/3).

"Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon anggota Dewan Komisioner OJK, semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, bertanggung jawab dan tetap amanah," kata Ketua DPR Puan Maharani usai menyetujui laporan Komisi XI terkait pemilihan anggota DK OJK, Kamis (12/3)

Terpilihnya wanita yang akrab disapa Kiki itu diputuskan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Rabu (11/3). Dalam ujian tersebut, dia mengusung delapan kebijakan prioritas meliputi menjaga stabilitas sektor keuangan, memulihkan kepercayaan publik, mendorong sektor jasa keuangan yang kontributif bagi pembangunan ekonomi nasional, memperkuat pengawasan terintegrasi,dan mempercepat pendalaman pasar.

Kemudian, melindungi konsumen dan masyarakat, memperkuat kelembagaan internal OJK, serta meneguhkan sinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain Kiki, DPR juga menyetujui penunjukkan Hernawan Bekti Sasongko sebagai wakil ketua DK OJK. Kemudian Hasan Fawzi, terpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Selanjutnya, dua pejabat OJK lain yakni Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK dan Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Penunjukkan Anggota DK OJK ditetapkan secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan hal teknis dan profesionalitas.

"Musyawarah mufakat dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional," ujar Misbakhun.

Kiki saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK setelah Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara mundur beberapa waktu lalu.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua dan Wakil Dewan Komisioner OJK yang baru menggantikan Mahendra Siregar dan MIrza Adityaswara, Sabtu (31/1). 

Mundurnya Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK sebagai Ketua Komite Etik Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara diumumkan pada Jumat (30/1) malam di waktu berbeda. 

Sebelum diangkat menjadi Ketua DK OJK yang baru, Friderica mengemban tugas sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK.

Selain Friderica, OJK juga mengumumkan Hasan Fawzi sebagai pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon yang sebelumnya ditempati Inarno Djajadi, kemudian mundur pada Jumat (30/1). 

Penunjukan Anggota Dewan Komisioner Pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan DK OJK dan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK, untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"Keputusan jabatan Pejabat Pengganti ini berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026," menurut keterangan resmi otoritas, Sabtu (31/1).

Ke depan, OJK menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta perlindungan konsumen dan masyarakat dengan melakukan penunjukan pejabat pengganti anggota dewan komisioner (ADK).

Siapa Friderica?

Wanita kelahiran Cepu, 28 November 1975 tersebut adalah peraih gelar Sarjana di bidang ekonomi di Universitas Gadjah Mada pada 2001. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan di California State University, USA dan mendapatkan gelar Master of Business Administration pada 2004.

Selain itu, wanita yang akrab disapa Kiki tersebut berhasil meraih gelar Doktor di bidang studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada pada 2019.

Friderica bukan orang baru di pasar keuangan Tanah Air. Pengalaman karirnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah lebih dari 10 tahun, yakni sejak 2005, hingga menjadi Direktur Pengembangan Pasar BEI periode 2009-2015.

Kariernya berlanjut di self-regulatory organizations (SRO) lainnya, yakni PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Direktur Keuangan pada 2015-2016.

Kiki juga sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT KSEI periode 2016-2019, sebelum akhirnya menjadi Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas pada 2020-2022.

Friderica juga diketahui memiliki sertifikat Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) yang dikeluarkan oleh OJK pada 2019.

Sebelumnya, empat pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundurkan diri bersama pada Jumat (30/1), imbas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok selama dua hari beruntun.

Beberapa nama tersebut adalah Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar dan Wakil Ketua DK OJK sebagai Ketua Komite Etik Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara.

Selain Mahendra, pejabat OJK lainnya turut mengundurkan diri. Dia adalah Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi. Ada juga Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I. B. Aditya Jayaantara, yang baru dilantik Senin (5/1).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi (Kiki) melaporkan bahwa 2.263 entitas pinjaman online ilegal telah dihentikan sepanjang 2025.

Dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2025, lanjutnya, OJK telah menerima 26.220 pengaduan terkait entitas ilegal.

Dari total tersebut, 21.249 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal dan 4.971 pengaduan terkait investasi ilegal.

"Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal) telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal dan 354 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat Indonesia," ujarnya dalam laporan Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

Pihaknya juga telah menemukan nomor kontak pihak penagih (debtcollector) pinjaman online ilegal dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 2.422 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital.

Selain itu, Satgas PASTI memonitor laporan penipuan di Indonesia Anti Scam Center (IASC) dan per 30 November 2025 menemukan sebanyak 61.341 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan.

"Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memblokir nomor dimaksud," ungkap Kiki mengutip Antara, Sabtu (10/1).

OJK turut melaporkan bahwa terdapat 536.267 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 56.620 pengaduan.

"Mengacu jumlah pengaduan tersebut, 20.972 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 21.886 dari industri financial technology, 11.309 dari perusahaan pembiayaan, 1.619 dari perusahaan asuransi, serta sebanyak 834 dari sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank," kata dia.