Badung, Bali (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyebut potensi energi bersih di Pulau Dewata mencapai sekitar 2.000 megawatt (MW), jauh di atas kebutuhan listrik Bali saat ini yang berada di kisaran 1.300 MW.

Manager PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Bali (PLN UP2B Bali) Komang Teddy Indra Kusuma di Badung, Kamis menjelaskan potensi tersebut berasal dari berbagai sumber energi terbarukan, terutama tenaga surya dan tenaga angin yang tersebar di sejumlah wilayah Bali.

“Dari hasil studi yang pernah dilakukan, potensi energi bersih di Bali hampir mencapai 2.000 MW. Angka ini cukup besar dibandingkan kebutuhan listrik Bali saat ini yang sekitar 1.300 MW,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah wilayah memiliki potensi besar untuk pengembangan energi bersih.

Di antaranya kawasan Kubu, Karangasem, yang telah menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Bali Timur berkapasitas 25 MW.

Selain itu, wilayah Jembrana dan Negara juga dinilai memiliki tingkat radiasi matahari yang tinggi sepanjang tahun sehingga cocok untuk pengembangan PLTS.

Sementara itu, potensi energi angin atau bayu terdapat di kawasan Nusa Penida dan Nusa Lembongan yang dinilai memiliki karakteristik angin yang mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu.

Ia menjelaskan, pengembangan energi bersih itu telah dimasukkan PLN dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), baik melalui pembangunan PLTS skala besar, PLTS atap maupun pembangkit listrik tenaga bayu.

Meski demikian, pengembangan energi terbarukan masih menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satu yang utama adalah sifat energi terbarukan yang tidak stabil atau intermittent karena sangat bergantung pada kondisi alam.

“Kalau matahari tertutup awan, produksi listrik dari PLTS akan menurun. Begitu juga energi angin yang bergantung pada kondisi cuaca. Tantangannya adalah bagaimana energi yang tidak konstan ini bisa menghasilkan pasokan listrik yang stabil,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, PLN menilai pengembangan sistem penyimpanan energi berbasis baterai menjadi salah satu solusi. Namun, teknologi tersebut masih terkendala biaya investasi yang relatif tinggi.

Selain itu, harga lahan di Bali yang terus meningkat juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan pembangkit energi terbarukan.

Faktor perizinan dan sinkronisasi dengan rencana pembangunan daerah juga menjadi aspek yang harus diperhatikan.

PLN berharap dukungan pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pengembangan energi bersih di Bali sehingga target transisi energi dan kemandirian listrik dapat terwujud dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan potensi yang dimiliki, ia menilai Bali memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah percontohan pengembangan energi bersih di Indonesia.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – World Bank menyoroti persoalan krusial yang saat ini sedang dihadapi Provinsi Bali sebagai pusat pariwisata di Indonesia.

Carolyn Turk, World Bank Country Director untuk Indonesia menjelaskan terdapat lima kesenjangan utama yang perlu segera mendapat perhatian serius dari Gubernur Bali. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor pariwisata, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar serta kualitas hidup masyarakat Bali.

Lima isu utama yang menjadi perhatian World Bank yakni pengelolaan dan daur ulang air bekas pakai, penanggulangan sampah, mobilitas transportasi, penyediaan air bersih, serta ketersediaan sumber daya listrik di sejumlah wilayah di Bali. Carolyn menilai, apabila persoalan tersebut tidak ditangani dengan baik mulai dari sekarang, maka Bali berpotensi menghadapi berbagai persoalan serius di masa mendatang.

“Kami tidak hanya melihat kondisi Bali saat ini, tetapi juga periode-periode mendatang. Bali saat ini masih menjadi primadona dunia. Tantangannya adalah bagaimana Bali tetap menjadi daerah unggulan hingga tahun-tahun ke depan,” jelas Carolyn dikutip Senin (25/5/2026).

Sebagai tindak lanjut atas data yang dimiliki oleh World Bank tersebut, pihaknya meminta kepada Gubernur Bali untuk menunjuk tim teknis agar bisa berkolaborasi bersama tim World Bank menggelar diskusi lanjutan untuk membahas berbagai solusi strategis dan langkah penanganan yang dapat diterapkan.

“Hasil pembahasan bersama tim teknis nantinya akan kembali disampaikan kepada Gubernur Bali dalam agenda pertemuan berikutnya,” jelasnya.

Carolyn berharap, Pemerintah Provinsi Bali dapat memperkuat langkah pembangunan berkelanjutan agar pertumbuhan sektor pariwisata tetap berjalan seimbang dengan kebutuhan masyarakat Bali.

“Tim analis kami tidak hanya berfokus pada kondisi saat ini, tetapi juga melihat periode-periode mendatang. Bali saat ini masih menjadi primadona dunia. Tantangannya adalah bagaimana Bali tetap menjadi daerah unggulan dan tetap prima hingga tahun-tahun mendatang,” ujar Carolyn.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan berbagai masukan dari World Bank sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang yang telah dirancang Pemerintah Provinsi Bali melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.

“Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Infrastruktur memang menjadi salah satu perhatian utama kami di Bali karena membutuhkan pendanaan yang sangat besar,” ujar Koster.

Ia menegaskan, infrastruktur menjadi sektor penting yang akan sangat mempengaruhi keberlanjutan pariwisata Bali sehingga harus ditangani secara serius dan terencana. Koster menjelaskan, sejumlah isu terkait masa depan Bali sebenarnya telah masuk dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang dirancang untuk periode 2025 hingga 2125. Haluan tersebut mencakup pembangunan dari berbagai aspek, mulai dari alam, manusia, hingga kebudayaan.

“Haluan ini tidak hanya berbicara tentang manusia, tetapi juga seluruh unsur kehidupan yang diciptakan Tuhan di bumi,” katanya.

Dalam aspek lingkungan, Pemprov Bali terus mendorong terwujudnya alam Bali yang bersih dan sehat melalui berbagai kebijakan, diantaranya pembatasan penggunaan plastik sekali pakai serta pengelolaan sampah berbasis sumber. Langkah tersebut dilakukan agar kondisi alam Bali tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang.

Sementara dalam aspek manusia, Koster menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah. Menurutnya, masyarakat membutuhkan udara yang bersih, air yang sehat, pangan, sandang, serta papan yang memadai.

“Udara Bali harus bagus. Air bersih dan sehat harus disiapkan. Bali juga harus berdaulat pangan,” ujarnya.

Di sektor energi, Pemerintah Provinsi Bali juga mendorong kemandirian energi bersih demi menjamin ketersediaan energi berkelanjutan di masa depan. Koster menegaskan Bali tidak mengizinkan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan lebih mengutamakan energi bersih.

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Pemprov Bali juga terus mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di Bali. Selain itu, Pemprov Bali telah menyiapkan program pengolahan sampah menjadi energi listrik bekerja sama dengan Danantara.

Koster menambahkan, pemerintah juga terus melakukan penanaman pohon, mangrove, serta tanaman endemik Bali guna memperluas tutupan hutan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Menurut Koster, seluruh kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Bali, termasuk melestarikan budaya Bali serta menyiapkan ekosistem penunjang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

“Budaya Bali harus dijaga dan dibangun dengan baik. Ekosistem penunjang kehidupan juga harus disiapkan secara baik dan berkelanjutan,” tambahnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Provinsi Bali membutuhkan investasi besar dalam transisi dari taksi konvensional ke taksi listrik yang lebih ramah lingkungan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Kadek Mudarta menjelaskan butuh investasi senilai Rp1,26 triliun dalam transisi ke taksi listrik. Dalam roadmap elektrifikasi taksi di Bali, pada skema optimistis 2026–2028 ditargetkan penambahan 3.155 unit kendaraan listrik, sedangkan pada skema moderat ditargetkan tuntas 2030.

"Keberhasilan program elektrifikasi transportasi memerlukan dukungan lintas sektor, mulai dari pembiayaan kendaraan listrik, penyediaan SPKLU, peningkatan kompetensi SDM teknisi kendaraan listrik, hingga penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pelaku transportasi di Bali," kata Mudarta, Jumat (15/5/2026).

Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang mendorong penggunaan energi bersih di Bali. Kebijakan tersebut sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali.

Ketua DPD Organda Bali I Nyoman Arthaya menyampaikan dukungan terhadap program peremajaan kendaraan umum menjadi kendaraan listrik di Bali. Ia juga meminta adanya penertiban terhadap angkutan ilegal yang beroperasi tidak sesuai ketentuan, tidak memiliki izin, serta tidak memenuhi kaidah angkutan umum.

Selain itu, pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan dukungan berupa asistensi maupun bantuan pengadaan kendaraan untuk mendukung program elektrifikasi dan peremajaan armada transportasi.

"Organda Bali juga mengusulkan penataan jalur masuk angkutan barang menuju Kota Denpasar dan wilayah Badung Selatan agar lebih terstruktur guna mengurangi kepadatan lalu lintas," kata Arthaya.

Ketua Koperasi Taksi Ngurah Rai Bali, I Kadek Ari Sucipta. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mulai melakukan berbagai langkah menuju elektrifikasi kendaraan, termasuk dukungan operasional di kawasan bandara sejak pelaksanaan G20.

Meski demikian, proses penerapan kendaraan listrik masih dilakukan secara bertahap karena masih adanya proses modernisasi dan pembangunan fasilitas pendukung di area bandara. Pihaknya menargetkan sekitar 25% armada taksi dapat beralih menjadi kendaraan listrik pada tahun ini.

Dia juga berharap adanya dukungan pembiayaan bagi para pengemudi, mengingat koperasi memiliki keterbatasan dibanding perusahaan berbentuk PT.

"Saat ini pihak koperasi juga terus melakukan modernisasi melalui kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk BUMN, guna membantu pengemudi dalam pengadaan kendaraan listrik," kata Sucipta.

Bisnis.com, DENPASAR – Penggunaan kendaraan listrik di Provinsi Bali terus meningkat seiring dengan masuknya berbagai brand kendaraan baru.

Menurut data Pemerintah Provinsi Bali, Hingga 31 Maret 2026, jumlah kendaraan listrik di Bali tercatat mencapai 14.318 unit, terdiri atas 9.893 sepeda motor listrik dan 4.425 mobil listrik, dengan sebaran terbesar berada di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan masifnya pertumbuhan kendaraan listrik di Bali tidak lepas dari Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang mendorong penggunaan energi bersih di Bali.

Kebijakan tersebut sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali.

"Yang perlu saya tekankan, lingkungan yang bersih dan udara yang bersih adalah kebutuhan kita. Karena itu penggunaan kendaraan listrik harus terus didorong sebagai bagian dari menjaga alam Bali," kata Koster dikutip Jumat (15/5/2026).

Koster menegaskan bahwa sektor transportasi memiliki peran penting dalam menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Karena itu, sistem transportasi di Bali harus dikelola dengan baik, tertib, modern, serta ramah lingkungan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Kadek Mudarta memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong kebijakan transportasi rendah emisi melalui integrasi kendaraan listrik dalam sistem transportasi Bali.

"Bali menjadi satu-satunya provinsi yang telah merespons percepatan kendaraan listrik melalui Pergub Nomor 48 Tahun 2019 serta Rencana Aksi Daerah Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) 2022–2026," kata Mudarta.

Pemprov Bali juga telah menerbitkan berbagai kebijakan pendukung, termasuk penggunaan kendaraan listrik untuk kendaraan dinas dan angkutan taksi.

Mudarta menambahkan, keberhasilan program elektrifikasi transportasi memerlukan dukungan lintas sektor, mulai dari pembiayaan kendaraan listrik, penyediaan SPKLU, peningkatan kompetensi SDM teknisi kendaraan listrik, hingga penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pelaku transportasi di Bali.