PLN siap mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik di Bali

Denpasar (ANTARA) - PT. PLN (Persero) UID Bali menyatakan telah mengoperasikan 143 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 94 lokasi di seluruh Bali guna mendukung mobilitas kendaraan listrik masyarakat.

General Manager PLN UID Bali Eric Rossi Priyo Nugroho di Denpasar, Bali, Kamis, mengatakan kesiapan infrastruktur tersebut menjadi bukti komitmen PLN dalam mendukung program pemerintah untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin beralih ke moda transportasi ramah lingkungan.

Hingga Juni 2026, PLN bersama mitra telah menghadirkan total 196 unit SPKLU di berbagai wilayah Bali.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 143 unit merupakan SPKLU yang dioperasikan PLN, sementara 53 unit lainnya dikelola oleh mitra untuk memperluas akses layanan pengisian daya kendaraan listrik di Pulau Dewata.

“PLN siap mendukung percepatan penggunaan kendaraan listrik di Bali. Dari sisi pasokan listrik maupun infrastruktur pengisian daya, kami terus melakukan penguatan agar masyarakat semakin nyaman menggunakan kendaraan listrik dalam aktivitas sehari-hari,” ujarnya.

Menurut Eric, sistem kelistrikan Bali saat ini masih memiliki cadangan daya yang memadai untuk mendukung pertumbuhan kendaraan listrik.

Dengan jaringan SPKLU yang terus diperluas, pengguna kendaraan listrik kini dapat menemukan fasilitas pengisian daya rata-rata setiap 30 kilometer di berbagai wilayah Bali.

“Dengan infrastruktur yang telah tersedia saat ini, pengguna kendaraan listrik tidak perlu khawatir saat bepergian di Bali. Rata-rata setiap sekitar 30 kilometer masyarakat dapat menemukan SPKLU untuk mengisi daya kendaraan mereka,” katanya.

Penguatan infrastruktur kendaraan listrik tersebut turut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) dan Bisnis Forum Infrastruktur Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang digelar PLN UID Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali.

Forum ini menghadirkan perwakilan kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur kendaraan listrik.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan mengatakan pengembangan kendaraan listrik merupakan bagian penting dalam mewujudkan Bali sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Saat ini jumlah kendaraan listrik roda empat di Bali telah melampaui 4.000 unit, sedangkan kendaraan listrik roda dua mendekati 12.000 unit.

Menurutnya, pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur pengisian daya yang memadai agar semakin banyak masyarakat beralih ke kendaraan listrik.

“Pengembangan infrastruktur pengisian daya menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Karena itu, sinergi antara pemerintah, PLN, dan pelaku usaha perlu terus diperkuat agar pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Bali dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi langkah PLN dalam memperluas jaringan SPKLU, termasuk pengoperasian pusat SPKLU di Jalan Hayam Wuruk, Denpasar, yang menyediakan berbagai layanan pengisian daya cepat dan menjadi salah satu fasilitas pengisian kendaraan listrik terlengkap di kawasan Indonesia timur.

Melalui forum tersebut, para peserta turut membahas strategi pengembangan infrastruktur kendaraan listrik, mulai dari aspek perizinan, tata ruang, peluang investasi hingga pola kerja sama bisnis.

Hasil pembahasan diharapkan mampu mempercepat pembangunan SPKLU sekaligus memperkuat ekosistem kendaraan listrik yang mendukung target transisi energi nasional dan mewujudkan Bali sebagai destinasi pariwisata hijau yang berkelanjutan.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali memastikan tidak ada rencana pemadaman listrik bergilir di wilayah Bali sebagaimana informasi yang beredar luas di media sosial dan aplikasi pesan singkat.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Bali I Wayan Eka Susana di Denpasar, Senin menegaskan hingga saat ini tidak ada konfirmasi mengenai rencana pemadaman listrik bergilir selama tiga hari, mulai 22 hingga 24 Juni 2026.

Pernyataan itu disampaikan buntut informasi yang beredar berasal dari sebuah poster yang menyebut adanya pemeliharaan jaringan terencana total di wilayah Jawa dan Bali belum diketahui pihak yang menyebarkannya.

Dalam poster tersebut disebutkan pekerjaan akan berlangsung tanpa henti selama tiga hari dan berdampak pada sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Bali.

Poster itu juga mencantumkan bahwa seluruh pelanggan di wilayah terdampak akan mengalami pemadaman listrik total selama sekitar tiga hari berturut-turut. Namun, PLN UID Bali menegaskan informasi tersebut tidak benar dan tidak pernah dikonfirmasi oleh pihak PLN.

“Di wilayah Bali tidak terkonfirmasi adanya pemadaman bergilir demikian,” ujar Eka Susana.

PLN UID Bali mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta memastikan informasi terkait kelistrikan diperoleh melalui saluran resmi PLN.

Dengan klarifikasi tersebut, PLN menegaskan pasokan listrik di Bali tetap aman dan tidak ada agenda pemadaman bergilir sebagaimana yang beredar di media sosial.

Sementara itu, Manajer PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Bali (UP2B) Komang Tedy Indra Kusuma menyatakan pasokan energi primer berupa batu bara dan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung operasional pembangkit listrik di Bali masih dalam kondisi aman.

Ketersediaan pasokan tersebut dinilai mampu menjaga keandalan sistem kelistrikan sekaligus menahan dampak kenaikan harga BBM terhadap tarif listrik.

Tedy menjelaskan stabilitas pasokan energi primer tersebut didukung oleh sejumlah regulasi pemerintah, termasuk kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk batu bara dan BBM yang selama ini menjadi penopang operasional pembangkit.

“Sampai saat ini kenaikan harga BBM belum memberikan dampak terhadap PLN. Kami masih dilindungi oleh berbagai peraturan pemerintah terkait harga DMO, baik untuk batu bara maupun BBM,” ujarnya.

PLN juga berharap dukungan pemerintah pusat maupun daerah terus berlanjut untuk menjaga kestabilan harga energi primer. Langkah tersebut dinilai penting agar kenaikan biaya produksi listrik dapat ditekan dan tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha.

Menurut PLN, kondisi sistem kelistrikan Bali saat ini masih mengandalkan sejumlah pembangkit berbahan bakar fosil yang tersebar di beberapa wilayah, seperti Celukan Bawang, Pemaron, Pesanggaran, dan Gilimanuk. Keberadaan pembangkit tersebut menjadi tulang punggung pasokan listrik di Pulau Dewata.

Meski demikian, kebutuhan listrik Bali yang mencapai sekitar 1.300 megawatt (MW) masih memerlukan tambahan pasokan dari sistem Jawa-Bali.

Untuk jangka panjang, PLN telah memasukkan sejumlah rencana pembangunan pembangkit baru guna memperkuat kemandirian energi di Bali.

PLN menegaskan masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu khawatir terhadap pasokan listrik maupun dampak kenaikan harga BBM dalam waktu dekat. Dengan stok energi primer yang aman dan dukungan kebijakan pemerintah, keandalan sistem kelistrikan Bali dipastikan tetap terjaga.

Selain menjaga pasokan energi primer, PLN juga terus meningkatkan keandalan sistem melalui penguatan skema pertahanan kelistrikan atau Advanced Defense Scheme (ADS) guna mengantisipasi gangguan yang berpotensi menyebabkan pemadaman berskala besar.

Dengan langkah tersebut, PLN optimistis pasokan listrik di Bali tetap andal untuk mendukung aktivitas masyarakat, sektor pariwisata, serta pertumbuhan bisnis yang saat ini menjadi kontributor terbesar konsumsi listrik di Pulau Dewata.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Bali memastikan kesiapan sistem distribusi tenaga listrik guna mendukung kelancaran pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026 yang berlangsung pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026.

Manager PLN UP2D Bali Petrus Irwan Ichwansaputra di Denpasar, Jumat, mengatakan melalui pengamanan sistem distribusi dan pemantauan jaringan secara intensif, PLN berupaya memastikan masyarakat dan wisatawan dapat menikmati seluruh rangkaian kegiatan budaya dengan aman dan nyaman.

Sebagai unit yang bertugas mengatur dan mengendalikan operasi sistem distribusi tenaga listrik di Bali, UP2D memiliki peran strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik melalui pemantauan kondisi jaringan secara real time, pengaturan operasi sistem, serta penyiapan langkah antisipatif apabila terjadi gangguan pada jaringan distribusi.

Petrus menjelaskan keandalan sistem distribusi menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran berbagai agenda berskala besar, termasuk PKB yang setiap tahunnya menjadi salah satu agenda budaya terbesar di Bali.

"PKB merupakan agenda budaya yang sangat penting bagi Bali. Karena itu kami berupaya memastikan seluruh pertunjukan, khususnya yang menggunakan sistem pencahayaan dan tata suara, dapat berlangsung dengan aman dan nyaman tanpa terganggu oleh pasokan listrik," ujarnya.

Untuk mendukung keandalan pasokan selama pelaksanaan PKB, UP2D Bali telah menyiapkan skema pengamanan sistem distribusi melalui konfigurasi jaringan yang andal serta skenario manuver jaringan apabila terjadi gangguan pada salah satu bagian sistem.

Seluruh kondisi jaringan dipantau secara berkelanjutan melalui pusat pengendalian distribusi guna memastikan respons cepat dalam setiap kondisi operasional.

Sebagai unit yang mengoperasikan Distribution Control Center (DCC) Bali, UP2D melakukan pengawasan sistem distribusi selama 24 jam.

Melalui pusat kendali tersebut, katanya, petugas dapat memantau kondisi jaringan, beban sistem, status peralatan distribusi, serta melakukan pengaturan operasi jaringan secara cepat untuk menjaga kontinuitas pasokan listrik.

Menurut Petrus, kesiapan sistem distribusi tidak hanya ditentukan oleh kondisi infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan pengendalian sistem dan kecepatan respons dalam menangani potensi gangguan.

"Apabila terjadi gangguan pada salah satu penyulang atau jaringan tertentu, UP2D telah menyiapkan skenario pengalihan beban dan langkah penormalan agar pasokan listrik tetap terjaga," ungkapnya.

Selain menyiapkan strategi pengamanan sistem, UP2D Bali juga telah melakukan asesmen terhadap jaringan distribusi dan gardu distribusi yang memasok kebutuhan listrik ke lokasi penyelenggaraan PKB.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh peralatan distribusi berada dalam kondisi optimal sebelum kegiatan berlangsung.

Sebanyak 27 personel PLN UP2D Bali disiagakan selama pelaksanaan PKB untuk melakukan pemantauan sistem distribusi, pengamanan operasi jaringan, serta memastikan respons cepat apabila terjadi gangguan yang berpotensi mempengaruhi keandalan pasokan listrik.

PLN juga terus mengantisipasi berbagai potensi gangguan eksternal, seperti cuaca ekstrem, pohon tumbang, hewan, maupun faktor teknis lainnya yang dapat mempengaruhi jaringan distribusi.

Melalui pengaturan operasi sistem distribusi yang andal dan pengawasan jaringan secara berkelanjutan, PLN UP2D Bali berkomitmen mendukung suksesnya PKB XLVIII Tahun 2026 sebagai salah satu agenda budaya terbesar yang menjadi kebanggaan masyarakat Bali dan daya tarik bagi wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Badung, Bali (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyebut potensi energi bersih di Pulau Dewata mencapai sekitar 2.000 megawatt (MW), jauh di atas kebutuhan listrik Bali saat ini yang berada di kisaran 1.300 MW.

Manager PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Bali (PLN UP2B Bali) Komang Teddy Indra Kusuma di Badung, Kamis menjelaskan potensi tersebut berasal dari berbagai sumber energi terbarukan, terutama tenaga surya dan tenaga angin yang tersebar di sejumlah wilayah Bali.

“Dari hasil studi yang pernah dilakukan, potensi energi bersih di Bali hampir mencapai 2.000 MW. Angka ini cukup besar dibandingkan kebutuhan listrik Bali saat ini yang sekitar 1.300 MW,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah wilayah memiliki potensi besar untuk pengembangan energi bersih.

Di antaranya kawasan Kubu, Karangasem, yang telah menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Bali Timur berkapasitas 25 MW.

Selain itu, wilayah Jembrana dan Negara juga dinilai memiliki tingkat radiasi matahari yang tinggi sepanjang tahun sehingga cocok untuk pengembangan PLTS.

Sementara itu, potensi energi angin atau bayu terdapat di kawasan Nusa Penida dan Nusa Lembongan yang dinilai memiliki karakteristik angin yang mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu.

Ia menjelaskan, pengembangan energi bersih itu telah dimasukkan PLN dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), baik melalui pembangunan PLTS skala besar, PLTS atap maupun pembangkit listrik tenaga bayu.

Meski demikian, pengembangan energi terbarukan masih menghadapi sejumlah tantangan.

Salah satu yang utama adalah sifat energi terbarukan yang tidak stabil atau intermittent karena sangat bergantung pada kondisi alam.

“Kalau matahari tertutup awan, produksi listrik dari PLTS akan menurun. Begitu juga energi angin yang bergantung pada kondisi cuaca. Tantangannya adalah bagaimana energi yang tidak konstan ini bisa menghasilkan pasokan listrik yang stabil,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, PLN menilai pengembangan sistem penyimpanan energi berbasis baterai menjadi salah satu solusi. Namun, teknologi tersebut masih terkendala biaya investasi yang relatif tinggi.

Selain itu, harga lahan di Bali yang terus meningkat juga menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan pembangkit energi terbarukan.

Faktor perizinan dan sinkronisasi dengan rencana pembangunan daerah juga menjadi aspek yang harus diperhatikan.

PLN berharap dukungan pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pengembangan energi bersih di Bali sehingga target transisi energi dan kemandirian listrik dapat terwujud dalam beberapa tahun mendatang.

Dengan potensi yang dimiliki, ia menilai Bali memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah percontohan pengembangan energi bersih di Indonesia.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Hari Raya Idul Adha dengan aman dan nyaman

Denpasar (ANTARA) - PLN UP3 Bali Selatan memastikan keandalan pasokan listrik selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melalui siaga kelistrikan di sejumlah titik pelaksanaan Sholat Idul Adha di wilayah Denpasar dan sekitarnya, pada Rabu.

Manajer PLN UP3 Bali Selatan Alexander J. Manuhuwa mengatakan langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah dengan khusyuk tanpa gangguan kelistrikan.

Siaga kelistrikan dilaksanakan di berbagai lokasi strategis, mulai dari masjid hingga lapangan terbuka yang menjadi pusat pelaksanaan Sholat Ied, seperti Masjid Raya Baiturrahman, Masjid Sudirman, Masjid Annur, Lapangan Lumintang, hingga Lapangan Niti Mandala Renon.

PLN menyiapkan pola suplai utama dan cadangan (backup feeder), serta menerjunkan personel mobiling untuk memastikan sistem kelistrikan tetap andal selama rangkaian ibadah berlangsung.

Alexander mengatakan kesiapan kelistrikan pada momen hari besar keagamaan merupakan bentuk komitmen PLN dalam menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat.

“PLN berkomitmen menjaga keandalan pasokan listrik agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Hari Raya Idul Adha dengan aman dan nyaman. Seluruh personel telah disiagakan di titik-titik prioritas untuk memastikan kelistrikan tetap andal selama kegiatan berlangsung,” ujar Alexander.

Ia menambahkan, kesiapan infrastruktur kelistrikan tidak hanya difokuskan pada aspek teknis, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat agar momen kebersamaan dan ibadah dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Pelaksanaan siaga ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Reza, salah satu jamaah Sholat Idul Adha di Lapangan Renon asal Denpasar, mengaku bersyukur pelaksanaan ibadah berlangsung tertib dan nyaman dengan suasana yang khusyuk.

“Suasananya sangat nyaman dan tertib, jadi kami bisa menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan khusyuk bersama keluarga serta masyarakat lainnya,” ungkap Reza.

Selama pelaksanaan siaga, seluruh titik pemantauan tercatat dalam kondisi aman dengan suplai listrik yang berjalan normal sejak dimulainya hingga selesainya ibadah. PLN UP3 Bali Selatan juga terus mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan listrik secara aman dan melaporkan potensi gangguan melalui aplikasi PLN Mobile agar penanganan dapat dilakukan secara cepat.

Melalui kesiapan personel dan sistem kelistrikan yang andal, PLN UP3 Bali Selatan terus berupaya menghadirkan pelayanan terbaik demi mendukung aktivitas masyarakat, termasuk pada momen penting keagamaan seperti Hari Raya Idul Adha.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – World Bank menyoroti persoalan krusial yang saat ini sedang dihadapi Provinsi Bali sebagai pusat pariwisata di Indonesia.

Carolyn Turk, World Bank Country Director untuk Indonesia menjelaskan terdapat lima kesenjangan utama yang perlu segera mendapat perhatian serius dari Gubernur Bali. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor pariwisata, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar serta kualitas hidup masyarakat Bali.

Lima isu utama yang menjadi perhatian World Bank yakni pengelolaan dan daur ulang air bekas pakai, penanggulangan sampah, mobilitas transportasi, penyediaan air bersih, serta ketersediaan sumber daya listrik di sejumlah wilayah di Bali. Carolyn menilai, apabila persoalan tersebut tidak ditangani dengan baik mulai dari sekarang, maka Bali berpotensi menghadapi berbagai persoalan serius di masa mendatang.

“Kami tidak hanya melihat kondisi Bali saat ini, tetapi juga periode-periode mendatang. Bali saat ini masih menjadi primadona dunia. Tantangannya adalah bagaimana Bali tetap menjadi daerah unggulan hingga tahun-tahun ke depan,” jelas Carolyn dikutip Senin (25/5/2026).

Sebagai tindak lanjut atas data yang dimiliki oleh World Bank tersebut, pihaknya meminta kepada Gubernur Bali untuk menunjuk tim teknis agar bisa berkolaborasi bersama tim World Bank menggelar diskusi lanjutan untuk membahas berbagai solusi strategis dan langkah penanganan yang dapat diterapkan.

“Hasil pembahasan bersama tim teknis nantinya akan kembali disampaikan kepada Gubernur Bali dalam agenda pertemuan berikutnya,” jelasnya.

Carolyn berharap, Pemerintah Provinsi Bali dapat memperkuat langkah pembangunan berkelanjutan agar pertumbuhan sektor pariwisata tetap berjalan seimbang dengan kebutuhan masyarakat Bali.

“Tim analis kami tidak hanya berfokus pada kondisi saat ini, tetapi juga melihat periode-periode mendatang. Bali saat ini masih menjadi primadona dunia. Tantangannya adalah bagaimana Bali tetap menjadi daerah unggulan dan tetap prima hingga tahun-tahun mendatang,” ujar Carolyn.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan berbagai masukan dari World Bank sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang yang telah dirancang Pemerintah Provinsi Bali melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.

“Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bali. Infrastruktur memang menjadi salah satu perhatian utama kami di Bali karena membutuhkan pendanaan yang sangat besar,” ujar Koster.

Ia menegaskan, infrastruktur menjadi sektor penting yang akan sangat mempengaruhi keberlanjutan pariwisata Bali sehingga harus ditangani secara serius dan terencana. Koster menjelaskan, sejumlah isu terkait masa depan Bali sebenarnya telah masuk dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang dirancang untuk periode 2025 hingga 2125. Haluan tersebut mencakup pembangunan dari berbagai aspek, mulai dari alam, manusia, hingga kebudayaan.

“Haluan ini tidak hanya berbicara tentang manusia, tetapi juga seluruh unsur kehidupan yang diciptakan Tuhan di bumi,” katanya.

Dalam aspek lingkungan, Pemprov Bali terus mendorong terwujudnya alam Bali yang bersih dan sehat melalui berbagai kebijakan, diantaranya pembatasan penggunaan plastik sekali pakai serta pengelolaan sampah berbasis sumber. Langkah tersebut dilakukan agar kondisi alam Bali tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang.

Sementara dalam aspek manusia, Koster menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah. Menurutnya, masyarakat membutuhkan udara yang bersih, air yang sehat, pangan, sandang, serta papan yang memadai.

“Udara Bali harus bagus. Air bersih dan sehat harus disiapkan. Bali juga harus berdaulat pangan,” ujarnya.

Di sektor energi, Pemerintah Provinsi Bali juga mendorong kemandirian energi bersih demi menjamin ketersediaan energi berkelanjutan di masa depan. Koster menegaskan Bali tidak mengizinkan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan lebih mengutamakan energi bersih.

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Pemprov Bali juga terus mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di Bali. Selain itu, Pemprov Bali telah menyiapkan program pengolahan sampah menjadi energi listrik bekerja sama dengan Danantara.

Koster menambahkan, pemerintah juga terus melakukan penanaman pohon, mangrove, serta tanaman endemik Bali guna memperluas tutupan hutan dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Menurut Koster, seluruh kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan Bali, termasuk melestarikan budaya Bali serta menyiapkan ekosistem penunjang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

“Budaya Bali harus dijaga dan dibangun dengan baik. Ekosistem penunjang kehidupan juga harus disiapkan secara baik dan berkelanjutan,” tambahnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Provinsi Bali membutuhkan investasi besar dalam transisi dari taksi konvensional ke taksi listrik yang lebih ramah lingkungan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Kadek Mudarta menjelaskan butuh investasi senilai Rp1,26 triliun dalam transisi ke taksi listrik. Dalam roadmap elektrifikasi taksi di Bali, pada skema optimistis 2026–2028 ditargetkan penambahan 3.155 unit kendaraan listrik, sedangkan pada skema moderat ditargetkan tuntas 2030.

"Keberhasilan program elektrifikasi transportasi memerlukan dukungan lintas sektor, mulai dari pembiayaan kendaraan listrik, penyediaan SPKLU, peningkatan kompetensi SDM teknisi kendaraan listrik, hingga penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pelaku transportasi di Bali," kata Mudarta, Jumat (15/5/2026).

Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang mendorong penggunaan energi bersih di Bali. Kebijakan tersebut sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali.

Ketua DPD Organda Bali I Nyoman Arthaya menyampaikan dukungan terhadap program peremajaan kendaraan umum menjadi kendaraan listrik di Bali. Ia juga meminta adanya penertiban terhadap angkutan ilegal yang beroperasi tidak sesuai ketentuan, tidak memiliki izin, serta tidak memenuhi kaidah angkutan umum.

Selain itu, pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan dukungan berupa asistensi maupun bantuan pengadaan kendaraan untuk mendukung program elektrifikasi dan peremajaan armada transportasi.

"Organda Bali juga mengusulkan penataan jalur masuk angkutan barang menuju Kota Denpasar dan wilayah Badung Selatan agar lebih terstruktur guna mengurangi kepadatan lalu lintas," kata Arthaya.

Ketua Koperasi Taksi Ngurah Rai Bali, I Kadek Ari Sucipta. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mulai melakukan berbagai langkah menuju elektrifikasi kendaraan, termasuk dukungan operasional di kawasan bandara sejak pelaksanaan G20.

Meski demikian, proses penerapan kendaraan listrik masih dilakukan secara bertahap karena masih adanya proses modernisasi dan pembangunan fasilitas pendukung di area bandara. Pihaknya menargetkan sekitar 25% armada taksi dapat beralih menjadi kendaraan listrik pada tahun ini.

Dia juga berharap adanya dukungan pembiayaan bagi para pengemudi, mengingat koperasi memiliki keterbatasan dibanding perusahaan berbentuk PT.

"Saat ini pihak koperasi juga terus melakukan modernisasi melalui kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk BUMN, guna membantu pengemudi dalam pengadaan kendaraan listrik," kata Sucipta.

Bisnis.com, DENPASAR – Penggunaan kendaraan listrik di Provinsi Bali terus meningkat seiring dengan masuknya berbagai brand kendaraan baru.

Menurut data Pemerintah Provinsi Bali, Hingga 31 Maret 2026, jumlah kendaraan listrik di Bali tercatat mencapai 14.318 unit, terdiri atas 9.893 sepeda motor listrik dan 4.425 mobil listrik, dengan sebaran terbesar berada di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan masifnya pertumbuhan kendaraan listrik di Bali tidak lepas dari Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang mendorong penggunaan energi bersih di Bali.

Kebijakan tersebut sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali.

"Yang perlu saya tekankan, lingkungan yang bersih dan udara yang bersih adalah kebutuhan kita. Karena itu penggunaan kendaraan listrik harus terus didorong sebagai bagian dari menjaga alam Bali," kata Koster dikutip Jumat (15/5/2026).

Koster menegaskan bahwa sektor transportasi memiliki peran penting dalam menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Karena itu, sistem transportasi di Bali harus dikelola dengan baik, tertib, modern, serta ramah lingkungan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Kadek Mudarta memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong kebijakan transportasi rendah emisi melalui integrasi kendaraan listrik dalam sistem transportasi Bali.

"Bali menjadi satu-satunya provinsi yang telah merespons percepatan kendaraan listrik melalui Pergub Nomor 48 Tahun 2019 serta Rencana Aksi Daerah Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) 2022–2026," kata Mudarta.

Pemprov Bali juga telah menerbitkan berbagai kebijakan pendukung, termasuk penggunaan kendaraan listrik untuk kendaraan dinas dan angkutan taksi.

Mudarta menambahkan, keberhasilan program elektrifikasi transportasi memerlukan dukungan lintas sektor, mulai dari pembiayaan kendaraan listrik, penyediaan SPKLU, peningkatan kompetensi SDM teknisi kendaraan listrik, hingga penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pelaku transportasi di Bali.

Bisnis.com, DENPASAR – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali mencatat lonjakan signifikan penggunaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) selama periode libur Hari Raya Nyepi dan Idulfitri yang berlangsung pada 13 Maret hingga 5 April 2026.

General Manager PLN UID Bali Eric Rossi Priyo Nugroho menjelaskan hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik untuk mobilitas, baik aktivitas harian maupun perjalanan wisata di Bali.

Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 13.531 transaksi pengisian daya di SPKLU dengan total konsumsi energi mencapai 318.890,33 kWh.

Angka ini melonjak sekitar 899 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 1.355 transaksi, atau 9 kali lipat, sekaligus menunjukkan pertumbuhan pesat ekosistem kendaraan listrik di Bali.

Peningkatan ini menjadi indikator positif keberhasilan PLN dalam menghadirkan infrastruktur kendaraan listrik yang andal dan mudah diakses masyarakat.

"Lonjakan transaksi SPKLU selama periode libur keagamaan ini menunjukkan bahwa kendaraan listrik semakin menjadi pilihan masyarakat. PLN terus memastikan ketersediaan dan keandalan SPKLU di titik-titik strategis guna mendukung mobilitas yang nyaman dan ramah lingkungan," jelas Eric, Rabu (8/4/2026).

PLN sebelumnya juga mencatat kinerja positif pada periode yang sama tahun 2025. Tercatat, transaksi SPKLU pun meningkat hingga 285% di Bali dengan 1.355 kali selama periode libur dan cuti bersama Nyepi dan Idulfitri lalu.

Selain memastikan keandalan infrastruktur, PLN juga terus memperluas jaringan SPKLU di berbagai lokasi strategis seperti jalur wisata, pusat kota, hingga rest area guna memberikan kemudahan bagi pengguna kendaraan listrik dalam melakukan perjalanan tanpa khawatir kehabisan daya.

Januar, seorang pengemudi taksi online, menyampaikan apresiasinya terhadap fasilitas SPKLU Center di Hayam Wuruk yang dinilai lengkap dan nyaman bagi pengguna.

“Fasilitasnya sangat memadai, bahkan tersedia toilet dan kafe, jadi sambil menunggu kendaraan dicas kita tetap nyaman. Harapan kedepannya akan bertambah lagi SPKLU seperti di Hayam Wuruk, khususnya di lokasi wisata,” ujarnya.

Ke depan, PLN UID Bali akan terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui pengembangan infrastruktur SPKLU serta peningkatan kualitas layanan, guna mendukung percepatan transisi energi bersih dan mobilitas berkelanjutan di Bali.

Bisnis.com, DENPASAR – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Bali mengalami inflasi 2,81% (year-on-year/yoy) yang disebabkan oleh naiknya harga sejumlah komoditas penting.

Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,94 pada Maret 2025 menjadi 112,02 pada Maret 2026.

Sementara itu, tingkat inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) Maret 2026 tercatat inflasi sebesar 0,91%, sedangkan inflasi bulanan (month-to-month/mtm) tercatat inflasi sebesar 0,56%.

Inflasi tahunan (yoy) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh naiknya IHK pada sepuluh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 2,33%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,34%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 7,99%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,92%.

Kelompok kesehatan sebesar 1,44%, kelompok transportasi sebesar 1,74%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,24%, kelompok pendidikan sebesar 3,09%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,59%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,05%.

Sementara itu, satu kelompok tercatat mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya turun sebesar 0,38%.

Pada Maret 2026, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi (yoy) yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,75%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,02%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,03%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,04%, kelompok kesehatan sebesar 0,04%, kelompok transportasi sebesar 0,19%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01%, kelompok pendidikan sebesar 0,21%.

Kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,15%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,38%.

Sedangkan kelompok yang memberikan sumbangan deflasi (yoy), yaitu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01%.

"Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi (yoy) pada Maret 2026 antara lain tarif listrik, daging ayam ras, emas perhiasan, sewa rumah, beras, Sekolah Menengah Atas, pemeliharaan/service, Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Mesin (SKM), bawang merah, tarif air minum PAM, ikan tongkol diawetkan, tarif parkir, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, bimbingan belajar, mobil, Sigaret Kretek Tangan (SKT), angkutan udara, iuran pembuangan sampah, dan upah asisten rumah tangga," kata Hendrayana dalam keterangan pers, Rabu (1/4/2026).

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi, antara lain cabai merah, cabai rawit, daging babi, bawang putih, bensin, bayam, wortel, shampo, sabun cair/cuci piring, baju kebaya, pembalut wanita, kangkung, telepon seluler, buku tulis bergaris, tempe, celana pendek pria, kentang, mainan anak, tisu basah, dan pisang.

Hendrayana juga menjelaskan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi secara bulanan pada bulan Maret 2026 antara lain cabai rawit, bensin, tarif air minum PAM, canang sari, cabai merah, daging babi, angkutan antar kota, tomat, buncis, Sigaret Putih Mesin (SPM), daging ayam ras, ikan tongkol/ ikan ambu-ambu, kol putih/kubis, iuran pembuangan sampah, jeruk, ikan teri, labu siam/jipang, laptop/notebook, mobil, bayam.

"Sementara itu, komoditas yang menahan laju inflasi (mtm) dengan memberikan sumbangan deflasi antara lain tarif angkutan udara, emas perhiasan, bawang putih, beras, kangkung, celana pendek pria, kacang tanah, dan angkutan laut," ujar Hendrayana.

Kami melakukan penguatan pengamanan sistem dari sisi pembangkit, transmisi, hingga distribusi agar potensi gangguan dapat ditekan dan penanganan dapat dilakukan lebih cepat,

Denpasar (ANTARA) - PT. PLN (Persero) memperkuat kesiapsiagaan sistem kelistrikan nasional dan wilayah Bali sejak menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah guna meminimalkan potensi gangguan serta menjaga kenyamanan masyarakat dalam beribadah dan beraktivitas selama periode hari raya.

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Adi Priyanto dalam keterangannya di Denpasar, Rabu menjelaskan, secara nasional PLN menyiapkan daya mampu pasok sebesar 51,9 GW dengan proyeksi beban puncak sekitar 35,0 GW pada Hari Raya Idul Fitri.

Dengan cadangan daya sekitar 48 persen, sistem nasional berada dalam kondisi terkendali.

PLN juga memastikan kecukupan energi primer dengan stok batu bara di atas 22 hari operasi pembangkit (HOP), gas di atas 11 hari, serta BBM di atas 9 hari.

Selama periode Siaga Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 13-28 Maret 2026, PLN menyiagakan 69 ribu personel, 3.403 posko siaga, serta dukungan peralatan di lokasi strategis seperti tempat ibadah, bandara, terminal, stasiun, dan rumah sakit .

“Kami melakukan penguatan pengamanan sistem dari sisi pembangkit, transmisi, hingga distribusi agar potensi gangguan dapat ditekan dan penanganan dapat dilakukan lebih cepat,” ujar Adi.

Khusus wilayah Bali, General Manager PLN UID Bali Eric Rossi Priyo Nugroho menyampaikan, daya mampu sistem Bali sebesar 1.451 MW dengan proyeksi beban puncak 1.194 MW dan cadangan daya 257 MW atau sekitar 17,7 persen.

Sistem Nusa Penida juga dalam kondisi terkendali dengan cadangan daya 14,5 persen .

PLN UID Bali menetapkan masa siaga 14-29 Maret 2026 dengan pembatasan pekerjaan terencana kecuali dalam kondisi darurat guna menjaga stabilitas sistem.

Sebanyak 71 posko siaga dengan dukungan 1.103 personel disiapkan, termasuk pengamanan pada 58 masjid prioritas, pelabuhan, bandara, serta lokasi umum yang menjadi pusat aktivitas masyarakat selama Idul Fitri .

Eric menjelaskan, margin cadangan sistem bersifat dinamis mengikuti pola beban, jadwal pemeliharaan pembangkit, dan pertumbuhan konsumsi listrik.

Dengan cadangan daya saat ini sebesar 17,7 persen, sistem Bali berada dalam batas aman operasional, disertai evaluasi dan penguatan berkala untuk menjaga stabilitas pasokan .

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – PT PLN (Persero) memproyeksikan beban puncak listrik Bali saat libur Idulfitri mencapai 1.194 MW dan cadangan daya 257 MW atau sekitar 17,7%.

General Manager PLN UID Bali Eric Rossi Priyo Nugroho menjelaskan daya mampu sistem Bali sebesar 1.451 MW, lebih dari cukup untuk kebutuhan listrik di Provinsi Bali selama Ramadan hingga Idulfitri. Sedangkan sistem Nusa Penida juga dalam kondisi terkendali dengan cadangan daya 14,5%.

PLN UID Bali menetapkan masa siaga 14–29 Maret 2026 dengan pembatasan pekerjaan terencana kecuali dalam kondisi darurat guna menjaga stabilitas sistem.

"Sebanyak 71 posko siaga dengan dukungan 1.103 personel disiapkan, termasuk pengamanan pada 58 masjid prioritas, pelabuhan, bandara, serta lokasi umum yang menjadi pusat aktivitas masyarakat selama Idul Fitri," kata Eric dikutip Rabu (25/2/2026).

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya saat kunjungan kerja meminta selama Ramadan, pelayanan kepada masyarakat harus dioptimalkan. Jangan sampai listrik mati dan mengganggu ibadah.

"Kami ingin mengetahui bagaimana kesiapan PLN, potensi ancaman yang ada, serta hal-hal yang perlu segera diselesaikan,” jelas Patijaya.

Ia juga menyoroti paparan sebelumnya mengenai margin reserve sistem kelistrikan Bali. Menurutnya, sebagai destinasi pariwisata internasional dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, Bali memerlukan cadangan daya yang memadai agar tidak rentan terhadap gangguan.

Menanggapi hal tersebut, PLN menjelaskan bahwa margin cadangan sistem bersifat dinamis mengikuti pola beban, jadwal pemeliharaan pembangkit, dan pertumbuhan konsumsi listrik. Dengan cadangan daya saat ini sebesar 17,7%, sistem Bali berada dalam batas aman operasional, disertai evaluasi dan penguatan berkala untuk menjaga stabilitas pasokan.

Melalui penguatan sistem dan pengawasan DPR RI, PLN berupaya memastikan pelayanan kelistrikan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya dalam menjaga kelancaran ibadah, aktivitas sosial, serta stabilitas ekonomi selama Ramadan dan Idul Fitri 2026.