Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha PT PP (Persero) Tbk., PT PP Presisi Tbk. (PPRE), tengah melakukan efisiensi operasional hingga optimalisasi aset di tengah tekanan industri nikel global yang dilanda kelebihan pasokan, sehingga memicu volatilitas harga dan berdampak pada kinerja perseroan.

Direktur Utama PT PP Presisi Tbk., Rizki Dianugrah mengatakan kinerja periode berjalan mencerminkan fase penyesuaian, seiring dinamika industri dan penerapan pendekatan kehati-hatian untuk menjaga keberlanjutan bisnis.

Dia menuturkan langkah tersebut ditempuh melalui penguatan posisi keuangan dan peningkatan disiplin operasional. Perusahaan juga berupaya menjaga fondasi bisnis tetap solid agar mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar.

"Dari sisi operasional, utilisasi aset mengalami tekanan sepanjang periode berjalan. Perseroan merespons dengan melakukan perbaikan bertahap guna meningkatkan efisiensi dan menjaga stabilitas operasional," katanya dalam siaran pers, Rabu (1/4/2026).

Di saat yang sama, lanjutnya, kondisi eksternal menjadi faktor penekan utama. Industri nikel global saat ini berada dalam kondisi kelebihan pasokan yang memicu fluktuasi harga komoditas.

Merespons situasi tersebut, perusahaan melakukan penyesuaian harga sebagai bagian dari strategi menjaga keberlangsungan proyek sekaligus mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas di tengah siklus industri yang menantang.

“Kami mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap langkah yang diambil. Fase ini kami pandang sebagai momentum untuk memperkuat fundamental, meningkatkan disiplin operasional, serta memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang,” ujarnya.

Ke depan, perseroan akan berfokus pada peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi aset, serta penguatan kemitraan strategis.

Manajemen meyakini langkah tersebut dapat menjaga stabilitas kinerja dan menempatkan perseroan dalam posisi lebih siap untuk menangkap peluang pertumbuhan saat kondisi industri membaik.

“Kami tetap percaya pada prospek jangka panjang industri nikel. Dengan langkah strategis yang kami jalankan saat ini, perseroan berada dalam posisi yang tepat untuk bertumbuh secara berkelanjutan,” kata Rizki.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Langkah PT Pertamina (Persero) menggabung (merger) tiga anak usaha mereka; PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS), menjadi subholding downstream mendapatkan respons positif.

Respons salah satunya disampaikan oleh ekonom Indef Abra Talattov. 

Menurutnya, merger merupakan langkah konsolidasi korporasi untuk merapikan struktur bisnis di dalam grup Pertamina. Ia berharap langkah itu bisa mengurangi tumpang tindih fungsi di internal Pertamina.

Selain itu, merger juga ia harapkan bisa meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat posisi keuangan perusahaan.

Dan yang tidak kalah penting juga kata Abra, dengan merger ia berharap struktur perusahaan bisa lebih ramping sehingga keputusan bisnis bisa lebih cepat dan koordinasi antar lini usaha bisa menjadi lebih efektif.

"Secara konseptual, penggabungan entitas usaha memang ditujukan untuk mengurangi tumpang tindih fungsi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat posisi keuangan perusahaan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/3).

Meski demikian, ia memberikan beberapa catatan agar transformasi yang dilakukan Pertamina tersebut berhasil dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.

Catatan paling utama terkait komitmen untuk melakukan perbaikan tata kelola, transparansi dan disiplin operasional.

Catatan ia berikan karena selama ini sering kali merger yang dilakukan oleh perusahaan tidak menghasilkan efisiensi dan perbaikan.

"Publik tentu berharap konsolidasi ini benar-benar membuat Pertamina lebih sehat secara finansial, lebih efisien dalam distribusi energi, dan mampu menjaga stabilitas pasokan energi nasional, apalagi di tengah tekanan harga minyak dunia yang saat ini semakin bergejolak. Publik berharap pasca transformasi organisasi, efisiensi yang dihasilkan bisa membantu harga produk BBM dan LPG non subsidi tetap terjangkau dan berkualitas," katanya.

Respons positif sebelumnya juga disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna. Ia menilai merger tiga subholding hilir migas Pertamina merupakan langkah strategis yang positif.

Namun sama seperti Abra, ia menegaskan bahwa merger tersebut harus disertai dengan perampingan struktur organisasi di tingkat Induk agar tujuan efisiensi benar-benar tercapai.

Menurut Ateng, secara konsep, merger ini bertujuan mengintegrasikan rantai nilai hilir migas mulai dari pengolahan, distribusi dan pemasaran, hingga logistik dan transportasi laut.

Integrasi tersebut diharapkan mampu menurunkan biaya, menyederhanakan birokrasi, serta meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing Pertamina di tingkat regional maupun global.

"Tujuan merger ini baik dan strategis. Merger seharusnya memangkas redundansi. Namun jika Induk tidak dirampingkan, manfaat merger di tingkat Subholding bisa tidak optimal, bahkan hanya memindahkan birokrasi dan biaya ke tingkat Induk," jelasnya.

Karena itu, Ateng mendorong agar merger ini dijadikan momentum untuk melakukan reorganisasi secara menyeluruh.

Pertamina resmi memerger tiga anak usahanya menjadi subholding downstream awal Februari lalu.

PPN ditetapkan sebagai entitas penerima penggabungan.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kepastian pasokan energi nasional, serta meningkatkan daya saing Perusahaan.

"Di tengah perubahan geopolitik, tuntutan transisi energi, dan persaingan global yang semakin ketat. Indonesia membutuhkan Pertamina yang lincah, kuat, dan terintegrasi. Ketika kilang, distribusi, dan logistik serta pemasaran bekerja sebagai satu sistem, kita dapat menghilangkan redundansi, mempercepat layanan, dan menghadirkan pasokan energi yang andal dari Sabang sampai Merauke," ujar Simon dalam keterangan, Kamis (5/2).

Melalui subholding downstream, Pertamina menargetkan transformasi dalam lini bisnisnya, khususnya yang terkait dengan peningkatan pelayanan ke masyarakat. 

Salah satunya, pada Lebaran 2026 ini.

Diketahui, untuk menjaga layanan ke masyarakat selama Lebaran 2026, Pertamina menyiagakan Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pasokan energi selama Lebaran 2026.

Satgas disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan sumber energi selama periode Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Pertamina memprediksi, puncak arus mudik tahap I pada Lebaran Tahun ini terjadi pada 14 sampai dengan 15 Maret 2026. Sementara puncak mudik kedua terjadi pada 18 sampai dengan 19 Maret 2026.

Untuk arus balik, Pertamina memprediksi puncak tahap pertama terjadi pada 14 sampai dengan 25 Maret 2026. Sementara itu, puncak mudik kedua terjadi pada 28 sampai dengan 29 Maret 2026.

Nah, berkaitan dengan Lebaran 2026 itu, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth Marcelino Verieza Dumatubun mengatakan pihaknya sudah memprediksi permintaan BBM akan naik 12 persen selama periode tersebut.

Tak hanya BBM, pihaknya juga memprediksi permintaan LPG naik 4 persen, avtur 2,8 persen dan kerosene 4,2 persen.

Untuk mengantisipasi lonjakan itu, selain menyiagakan Satgas Rafi 2026, pihaknya juga menyiagakan 7.885 SPBU, 6.777 pertashop, 6.662 agen LPG,757 SPBE dan 223 agen minyak tanah.

Selain itu, guna memastikan layanan terhadap masyarakat selama Lebaran, Pertamina juga menyiagakan layanan pendukung di jalur potensial, seperti; tol, wisata, jalur lalu lintas utama berupa; SPBU 24 jam sebanyak 2.074 unit, agen LPG siaga sebanyak 6.300 unit, 96 unit layanan modular BBM dan 62 Kiosk Pertamina. SIaga di 64 titik lokasi, Motorist BBM 200 unit, PDS Bright Gas 2.701 outlet, mobil tangki stand by 200 unit dan 41 unit Serambi MyPertamina.

Selain itu, demi mengantisipasi terjadinya bencana, Pertamina juga mempersiapkan Tim Tanggap Darurat Bencana di masing-masing regional.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten jasa pelayaran PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE) tengah ancang-ancang penambahan modal melalui rights issue. CBRE pun menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 30% seiring aksi korporasi tersebut.

Direktur Utama Cakra Buana Resources Energi Suminto Husin Giman menjelaskan bahwa perseroan telah mendapatkan persetujuan rights issue dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis (18/12/2025). Setelahnya, perseroan akan menjalankan proses rights issue sesuai ketentuan.

CBRE berencana menggelar penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue sebanyak-banyaknya 48 miliar saham.

Rights issue dilakukan guna memperkuat struktur permodalan, mengundang investor baru, serta memperbaiki posisi keuangan perusahaan. Dana hasil rights issue, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk membayar sebagian utang kepada pihak ketiga, kebutuhan modal kerja, dan belanja modal (capital expenditure/capex) untuk penambahan armada kapal.

Seiring dengan aksi korporasinya itu, CBRE pun optimistis mampu mencatatkan kinerja positif baik dari sisi keuangan dan operasional.

"Perseroan punya target peningkatan revenue 30% YoY [secara tahunan/year on year] pada 2026 seiring juga dengan adanya kontrak baru. Dari sana diharapkan fundamental perusahaan semakin kuat," kata Suminto dalam public expose pada Kamis (18/12/2025).

Perseroan memang telah memperoleh kontrak kerja sama jangka panjang atas kegiatan penyewaan satu unit kapal lepas pantai (offshore) dengan PT Gunanusa Utama Fabricators.

CBRE pun berupaya meningkatkan pendapatan secara signifikan dengan kontribusi tambahan dari long-term charter pipe laying dan lifting vessel. Kemudian, perseroan meningkatkan gross margin melalui efisiensi fuel consumption, manajemen kru, dan rute.

Lalu, CBRE menekan beban operasional (operational expenditure/opex) sebesar 10–15% dengan struktur biaya lebih efisien. Selain itu, optimalisasi arus kas dengan penerapan disiplin arus kas dan penguatan pengelolaan piutang.

Untuk 2026, perseroan menilai terdapat tantangan yang akan dihadapi seiring juga dengan transformasi ke sektor offshore.

"Salah satu challenge yang paling besar itu ada di pengalaman dan modal. Maka, manuver yang kami lakukan ini diharapkan bisa memberikan dampak yang besar terhadap perseroan," kata Suminto.

Berdasarkan laporan keuangannya, CBRE sendiri telah mencatatkan pendapatan sebesar Rp28,54 miliar per kuartal III/2025. Sementara, perseroan masih membukukan rugi bersih sebesar Rp32,83 miliar pada periode yang berakhir 30 September 2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten jasa pelayaran PT Cakra Buana Resources Energi Tbk. (CBRE) berencana menggelar penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue sebanyak-banyaknya 48 miliar saham.

Aksi korporasi ini akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan 18 Desember 2025.

Berdasarkan keterbukaan informasi CBRE yang diterbitkan pada Senin (10/11/2025), saham baru yang akan diterbitkan memiliki nilai nominal Rp25 per saham. Rights issue dilakukan guna memperkuat struktur permodalan, mengundang investor baru, serta memperbaiki posisi keuangan perusahaan.

Manajemen CBRE menjelaskan bahwa dana hasil rights issue, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk membayar sebagian utang kepada pihak ketiga, kebutuhan modal kerja, dan belanja modal (CapEx) untuk penambahan armada kapal.

“PMHMETD diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dan membuka peluang bagi investor untuk berpartisipasi, sehingga memberikan nilai tambah terhadap kinerja perseroan,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi.

Konversi Utang Jadi Saham

Dalam pelaksanaan rights issue ini, CBRE juga bermaksud melunasi sebagian utang melalui mekanisme konversi utang menjadi saham (debt to equity swap). Berdasarkan laporan keuangan interim per 31 Oktober 2025, terdapat empat perjanjian promissory note yang menjadi dasar konversi tersebut, yakni:

1. Hilong Shipping Holding Limited senilai US$25 juta
2. Yafin Tandiono Tan senilai US$11 juta
3. PT Saga Investama Sedaya senilai US$12,5 juta, dan
4. PT Superkrane Mitra Utama Tbk. senilai US$6,5 juta.

Manajemen CBRE menyebut, pada 10 November 2025, perusahaan telah menerima surat pemberitahuan konversi dari keempat kreditur tersebut yang menyatakan minat untuk menukar pinjaman mereka menjadi saham baru dalam rights issue.

CBRE menjadwalkan beberapa tahapan penting sebelum pelaksanaan rights issue, antara lain:

• Pengumuman RUPSLB: 10 November 2025
• Pemanggilan RUPSLB: 25 November 2025
• Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak Hadir (DPS): 24 November 2025
• Pelaksanaan RUPSLB: 18 Desember 2025

Pelaksanaan rights issue akan dilakukan setelah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diperkirakan berlangsung dalam waktu maksimal 12 bulan sejak RUPSLB disetujui. Jumlah final saham baru, harga pelaksanaan, serta rincian pembagian hak akan diungkap lebih lanjut dalam prospektus PMHMETD yang akan diterbitkan perseroan.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.