Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan segera menggandeng Badan Pengelola Investasi Danantara dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengkampanyekan pentingnya pengelolaan energi baik di sejumlah perusahaan BUMN maupun BUMD di tengah gejolak geopolitik global.

"Saya melihat program optimalisasi pemanfaatan energi ini nanti harus bergulir secara masif. Sehingga nanti kami tentu akan berkolaborasi apakah itu dengan Danantara, Kementerian Dalam Negeri untuk kampanye yang lebih masif dan lebih efektif," kata Menaker di Jakarta, Rabu.

Ia menilai optimalisasi pemanfaatan energi perlu dijalankan secara luas dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya nasional menghadapi tantangan energi serta mendorong efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor usaha di tengah situasi global.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong pengelolaan energi di perusahaan swasta, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Upaya itu dilakukan melalui imbauan penerapan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu terhadap perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD, guna mengurangi konsumsi energi di tempat kerja.

Adapun imbauan WFH itu dilakukan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja.

"Karena ini adalah kebutuhan kita sebenarnya. Ketahanan energi itu menjadi sangat penting untuk bangsa ini ke depannya dan ini membutuhkan kolaborasi," ujar Menaker.

Diketahui, Menaker mengimbau pemimpin perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menerapkan kegiatan Work From Home (WFH) kepada karyawan sehari dalam seminggu.

Dia mengatakan penerapan WFH berlaku efektif sejak hari ini per 1 April 2026. Namun, untuk hari pelaksanaan WFH, khususnya bagi pihak swasta, Kemnaker memberikan sepenuhnya kepada perusahaan untuk menentukan sesuai kondisi operasional.

Adapun imbauan itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja.

Menaker menuturkan imbauan tersebut dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif dan berkelanjutan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah sistematik dalam pemanfaatan energi di tempat kerja.

Ia juga menegaskan meskipun perusahaan memberlakukan WFH, tetapi upah atau gaji karyawan dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan termasuk tidak boleh mengurangi cuti tahunan.

Meski begitu, pemberlakuan WFH terdapat pengecualian bagi perusahaan yang bergerak di sektor energi, kesehatan, infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat, ritel/perdagangan, industri dan produksi, jasa, makanan dan minuman, transportasi dan logistik, hingga keuangan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Pengamat Energi yang juga Direktur Eksekutif Reform Mineral Institute Komaidi Notonegoro merespons positif langkah PT Pertamina (Persero) menggabungkan 3 anak usaha; PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS), menjadi subholding downstream.

Ia menyebut langkah besar itu bisa menciptakan banyak manfaat. Setidaknya, ada sejumlah manfaat yang ia catat.

Dengan adanya merger ini koordinasi operasional yang lebih cepat.

Ia berharap merger membuat seluruh fungsi bisnis berada dalam satu struktur sehingga koordinasi dapat dilakukan lebih cepat.

"Sekarang sudah digabung, ini on use semua. Artinya sudah tidak ada transaksi antar lembaga karena sudah satu rumah," jelas Komaidi.

Menurutnya, penyederhanaan koordinasi tersebut menjadi salah satu kunci efisiensi dalam bisnis energi.

Selanjutnya pemanfaatan infrastruktur yang makin optimal.

Komaidi mengatakan penggabungan perusahaan berpotensi membuat infrastruktur yang dimiliki masing-masing unit dapat digunakan secara langsung tanpa mekanisme kontrak bisnis.

Contohnya penggunaan kapal pengangkut energi yang sebelumnya harus melalui kesepakatan bisnis antar perusahaan.

"Kalau dulu Patra Niaga mau pakai shipping tergantung ketersediaan kapalnya. Sekarang karena sudah satu bagian, ketika butuh tinggal pakai," terangnya.

Selanjutnya produksi dan distribusi energi yang makin fleksibel.

Komaidi mengatakan merger seharusnya bisa membuat proses produksi bahan bakar lebih fleksibel. Jika kebutuhan bahan bakar tertentu meningkat, unit distribusi dapat langsung berkoordinasi dengan kilang untuk menyesuaikan produksi.

"Kalau Patra Niaga perlu produk tertentu, misalnya kebutuhan Pertamax meningkat, mereka tinggal order ke bagian kilang," imbuh Komaidi.

Selain ktu potensi perbaikan pasokan energi nasional.

Komaidi menilai integrasi bisnis hilir berpotensi memperkuat kemampuan Pertamina dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat, terutama saat terjadi lonjakan permintaan seperti pada periode Ramadan dan Idulfitri.

Ia menyebut salah satu indikator keberhasilan merger dapat dilihat dari kemampuan menjaga pasokan energi di berbagai wilayah Indonesia.

"Indikatornya salah satunya keberhasilan Satgas Ramadan dan Idulfitri menjaga ketersediaan BBM di Trans Jawa, Trans Sumatra, Trans Kalimantan maupun Indonesia Timur," ujarnya.

Pertamina resmi memerger tiga anak usahanya menjadi subholding downstream awal Februari lalu.

PPN ditetapkan sebagai entitas penerima penggabungan.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kepastian pasokan energi nasional, serta meningkatkan daya saing Perusahaan.

"Di tengah perubahan geopolitik, tuntutan transisi energi, dan persaingan global yang semakin ketat. Indonesia membutuhkan Pertamina yang lincah, kuat, dan terintegrasi. Ketika kilang, distribusi, dan logistik serta pemasaran bekerja sebagai satu sistem, kita dapat menghilangkan redundansi, mempercepat layanan, dan menghadirkan pasokan energi yang andal dari Sabang sampai Merauke," ujar Simon dalam keterangan, Kamis (5/2).

Melalui subholding downstream, Pertamina menargetkan transformasi dalam lini bisnisnya, khususnya yang terkait dengan peningkatan pelayanan ke masyarakat.

Salah satunya, pada Lebaran 2026 ini.

Untuk menjaga layanan ke masyarakat selama Lebaran 2026, Pertamina menyiagakan Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pasokan energi selama Lebaran 2026.

Satgas disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan sumber energi selama periode Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Pertamina memprediksi, puncak arus mudik tahap I pada Lebaran Tahun ini terjadi pada 14 sampai dengan 15 Maret 2026. Sementara puncak mudik kedua terjadi pada 18 sampai dengan 19 Maret 2026.

Untuk arus balik, Pertamina memprediksi puncak tahap pertama terjadi pada 14 sampai dengan 25 Maret 2026. Sementara itu, puncak mudik kedua terjadi pada 28 sampai dengan 29 Maret 2026.

Berkaitan dengan Lebaran 2026 itu, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth Marcelino Verieza Dumatubun mengatakan pihaknya sudah memprediksi permintaan BBM akan naik 12 persen selama periode tersebut.

Tak hanya BBM, pihaknya juga memprediksi permintaan LPG naik 4 persen, avtur 2,8 persen dan kerosene 4,2 persen.

Untuk mengantisipasi lonjakan itu, selain menyiagakan Satgas Rafi 2026, pihaknya juga menyiagakan 7.885 SPBU, 6.777 pertashop, 6.662 agen LPG,757 SPBE dan 223 agen minyak tanah.

Selain itu, guna memastikan layanan terhadap masyarakat selama Lebaran, Pertamina juga menyiagakan layanan pendukung di jalur potensial, seperti; tol, wisata, jalur lalu lintas utama berupa; SPBU 24 jam sebanyak 2.074 unit, agen LPG siaga sebanyak 6.300 unit, 96 unit layanan modular BBM dan 62 Kiosk Pertamina. SIaga di 64 titik lokasi, Motorist BBM 200 unit, PDS Bright Gas 2.701 outlet, mobil tangki stand by 200 unit dan 41 unit Serambi MyPertamina.

Selain itu, demi mengantisipasi terjadinya bencana, Pertamina juga mempersiapkan Tim Tanggap Darurat Bencana di masing-masing regional.

Meskipun mendapat respons positif, sejumlah kalangan memberikan catatan kepada Pertamina terkait merger tersebut.

Catatan paling utama terkait komitmen untuk melakukan perbaikan tata kelola, transparansi dan disiplin operasional.

Ekonom Indef Abra Talattov mengatakan catatan ia berikan karena selama ini sering kali merger yang dilakukan oleh perusahaan tidak menghasilkan efisiensi dan perbaikan.

Karenanya ia berharap pasca merger, Pertamina bisa memperbaiki tata kelola, transparansi dan disiplin operasional anak usahanya tersebut.

"Publik tentu berharap konsolidasi ini benar-benar membuat Pertamina lebih sehat secara finansial, lebih efisien dalam distribusi energi, dan mampu menjaga stabilitas pasokan energi nasional, apalagi di tengah tekanan harga minyak dunia yang saat ini semakin bergejolak. Publik berharap pasca transformasi organisasi, efisiensi yang dihasilkan bisa membantu harga produk BBM dan LPG non subsidi tetap terjangkau dan berkualitas," kata Abra.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan pengembang proyek energi surya SUN Energy memperkenalkan SUN Hub, sebuah platform digital terintegrasi berbasis web yang berfungsi sebagai portal pengelolaan proyek energi surya bagi mitra bisnis.

CEO SUN Energy Emmanuel Jefferson Kuesar menyampaikan SUN Hub dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pelanggan yang semakin kompleks dalam memantau kinerja sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pelanggan juga dapat mengelola data proyek, mengoptimalkan penggunaan energi, serta meningkatkan kapabilitas internal melalui pembelajaran berkelanjutan.

Di tengah meningkatnya tuntutan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas keberlanjutan, banyak perusahaan masih menghadapi tantangan pengelolaan energi yang terfragmentasi. Berbagai studi global menunjukkan bahwa meskipun lebih dari 90% perusahaan telah menjalankan inisiatif transformasi digital, hingga 95% belum mencapai hasil optimal akibat kurangnya integrasi dan visibilitas data.

“Tantangan serupa juga kerap ditemui dalam pengelolaan sistem energi surya di fasilitas industri yang tersebar di berbagai lokasi,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (31/12/2025).

Peluncuran awal SUN Hub dilakukan untuk menjawab tantangan transformasi digital yang masih dihadapi banyak perusahaan tersebut. Khususnya dalam pengelolaan PLTS di sektor industri yang menuntut keandalan operasional, akurasi, serta pengambilan keputusan berbasis data real-time.

Emmanuel Jefferson Kuesar menyampaikan mengelola sistem PLTS di fasilitas industri bukanlah hal yang sederhana. Banyak data teknis, proses operasional, dan keputusan strategis yang harus dikelola setiap hari.

“Dengan SUN Hub, kami ingin membuat proses tersebut lebih ringkas dan terintegrasi, agar pelanggan dapat mengambil keputusan dengan cepat dan akurat, berbasis data real-time yang mudah diakses perusahaan. SUN Hub kami hadirkan sebagai satu platform yang menjawab kebutuhan tersebut secara menyeluruh,” ujarnya.

Sebagai data management system, SUN Hub menyatukan data teknis, operasional, finansial, dan pelaporan keberlanjutan dalam satu portal terpusat, menjadikannya single source of truth bagi mitra bisnis dalam mengelola proyek energi.

Sebagai energy management system, platform ini memungkinkan pelanggan memantau performa PLTS secara real-time, termasuk produksi dan konsumsi energi, tingkat efisiensi sistem, serta estimasi penurunan emisi karbon. Data ini membantu pelanggan mengidentifikasi peluang peningkatan kinerja, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Sementara itu, sebagai learning management system, SUN Hub menyediakan konten edukasi energi bersih yang terstruktur, mulai dari modul pelatihan dan referensi teknis, hingga wawasan terkini terkait energi terbarukan, efisiensi energi, dan keberlanjutan. Fitur ini dirancang untuk mendukung peningkatan literasi dan kapasitas internal pelanggan dalam mengelola transisi energi secara berkelanjutan.

Sebagai informasi, SUN Energy adalah perusahaan pengembang proyek energi surya terkemuka yang berkomitmen untuk memperluas akses terhadap energi terbarukan melalui layanan terintegrasi. Berdiri sejak tahun 2016, SUN Energy telah berhasil mengembangkan lebih dari 420 MW proyek energi surya yang tersebar di Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Australia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengubah lanskap tata kelola energi nasional seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 26/2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional.

Beleid itu diterbitkan demi menjamin ketersediaan BBM hingga LPG untuk kebutuhan masyarakat dan industri. Apalagi, produksi minyak domestik terus menurun dalam satu dekade terakhir, sedangkan kebutuhan energi nasional terus meningkat sehingga ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah maupun BBM kian besar.