DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunjuk perusahaan riset dan penerapan artificial intelligence (AI) yakni OpenAI OpCo, LLC, sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) yang baru. OpenAI ditunjuk sebagai pemungut pajak digital bersama dua perusahaan lain, yakni International Bureau of Fiscal Documentation dan Bespin Global.

PPN PMSE adalah jenis pajak atas transaksi produk atau jasa secara digital. Selain menunjuk empat perusahaan pemungut pajak pertambahan nilai PMSE yang baru, DJP juga melakukan satu pencabutan data pemungut PPN PMSE, yakni Amazon Services Europe S.a.r.l.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak Rosmauli menyatakan bahwa bahwa penunjukan pada perusahaan yang bergerak di bidang akal imitasi (AI) menunjukkan bahwa ekonomi digital semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Khususnya dalam mendukung penerimaan negara,” ujarnya lewat keterangan resmi yang dikutip Selasa, 30 Desember 2025.

Sampai dengan November 2025, pemerintah telah menunjuk 254 perusahaan sebagaipemungut PPN PMSE. Dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 215 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp 34,54 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp 731,4 miliar pada 2020, Rp 3,9 triliun pada 2021, Rp 5,51 triliun pada 2022, Rp 6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, serta Rp 9,19 triliun hingga 2025. Secara total, sampai akhir November 2025, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp 44,5 triliun.

Jumlah ini terdiri dari pemungutan pajak PPN PMSE sebesar Rp 34,54 triliun, pajak atas aset kripto Rp 1,81 triliun, pajak fintech peer-to-peer lending atau pinjaman daring Rp 4,27 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) Rp 3,94 triliun.

Pemerintah akan terus mengoptimalkan pemajakan sektor digital agar semakin adil, sederhana, dan efektif. "Realisasi penerimaan pajak digital yang mencapai Rp44,55 triliun mencerminkan semakin besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan negara,” ujar Rosmauli.

JAKARTA, iNews.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai angka impresif sebesar Rp43,75 triliun hingga 31 Oktober 2025. Angka itu mempertegas peran sektor digital sebagai salah satu motor penting penerimaan negara.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli menuturkan, total penerimaan tersebut bersumber dari empat komponen utama. 

Di antaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp33,88 triliun, Pajak atas aset kripto sebesar Rp1,76 triliun, Pajak fintech (peer-to-peer lending) sebesar Rp4,19 triliun dan Pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP) sebesar Rp3,92 triliun.

“Realisasi Rp43,75 triliun menegaskan bahwa ekonomi digital telah menjadi salah satu motor penting penerimaan negara,” ujar Rosmauli dalam keterangannya dikutip, Kamis (4/12/2025).

Pemerintah terus memperluas jangkauan pemajakan digital dengan menambah daftar perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Hingga Oktober 2025, total perusahaan yang ditunjuk telah mencapai 251 perusahaan.

Pada bulan Oktober 2025, Kemenkeu melakukan penunjukan lima perusahaan baru sebagai pemungut PPN PMSE, yang mencakup platform game global dan penyedia jasa digital lainnya. Kelima perusahaan tersebut adalah Notion Labs Inc, Roblox Corporation, Mixpanel Inc, MEGA Privacy Kft, dan Scorpios Tech FZE.

Bersamaan dengan penunjukan baru, pemerintah juga mencabut satu pemungut PPN PMSE, yaitu Amazon Services Europe S.a.r.l.

Dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 207 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE hingga 31 Oktober 2025, dengan total sebesar Rp33,88 triliun. Jumlah ini terdiri atas setoran kumulatif dari tahun 2020 hingga 2025 (Rp8,54 triliun pada 2025).

Selain PPN PMSE, penerimaan dari sektor digital lainnya juga menunjukkan kontribusi yang signifikan. Untuk Pajak Kripto terkumpul sebesar Rp1,76 triliun, yang terdiri dari PPh 22 (Rp889,52 miliar) dan PPN DN (Rp873,76 miliar).

Pajak Fintech menyumbang Rp4,19 triliun, yang terdiri dari PPh 23 (Rp1,16 triliun), PPh 26 (Rp724,45 miliar), dan PPN DN (Rp2,3 triliun).

Kemudian, Pajak SIPP mencatat penerimaan Rp3,92 triliun, yang terdiri dari PPh Pasal 22 (Rp268,32 miliar) dan PPN (Rp3,65 triliun).

Pemerintah akan terus mengoptimalkan pemajakan sektor digital agar semakin adil, sederhana, dan efektif. Informasi lebih lanjut mengenai PPN produk digital luar negeri dapat diakses di laman resmi DJP.

Editor: Aditya Pratama