Jakarta (ANTARA) - Dalam sebuah diskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad, kami berbicara tentang tantangan terbesar Indonesia dalam memenangkan persaingan investasi global di tengah perubahan lanskap geoekonomi dunia yang semakin kompetitif.

Dasco menyampaikan bahwa investor global, hari ini tidak lagi hanya bertanya tentang besarnya pasar Indonesia, jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa, atau kekayaan sumber daya alam yang kita miliki.

Pertanyaan mereka justru sangat sederhana: "Berapa lama izin saya selesai?" "Apakah regulasinya konsisten?", "Apakah biaya logistiknya kompetitif?" Pertanyaan tersebut mungkin terdengar teknis. Namun, sesungguhnya di situlah keputusan investasi dibuat.

Saya kemudian menyampaikan kepada Dasco bahwa persoalan Indonesia sebenarnya bukan kekurangan investor. Justru sebaliknya.

Investor ingin datang. Modal tersedia. Pasar Indonesia sangat besar. Stabilitas politik relatif terjaga dan prospek ekonomi jangka panjang tetap menjanjikan.

Namun, dalam praktiknya, tantangan utama kita bukan pada kurangnya minat investasi, melainkan bagaimana memastikan investasi dapat dieksekusi dengan cepat, pasti, dan efisien.

Dalam dunia usaha, waktu adalah biaya. Setiap keterlambatan dalam perizinan, penyediaan lahan, utilitas, maupun pengambilan keputusan akan meningkatkan biaya investasi dan mengurangi daya saing suatu kawasan.

Dasco kemudian bertanya kepada saya, "Kalau begitu, apa yang harus dilakukan Indonesia, khususnya di Batam?"

Saya menjawab bahwa Indonesia tidak membutuhkan terlalu banyak regulasi baru. Hal yang lebih penting adalah memastikan regulasi yang ada mampu menghadirkan kepastian hukum, kecepatan layanan, dan kemudahan berusaha.

Dalam konteks inilah Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat melalui reformasi tata kelola investasi dan penyederhanaan perizinan.

Penerbitan PP Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk memperkuat kepastian regulasi, menyederhanakan proses perizinan, mempercepat pelayanan investasi, serta menghilangkan berbagai hambatan birokrasi yang selama ini menjadi keluhan dunia usaha.

Kedua regulasi tersebut memberikan pesan yang jelas bahwa Indonesia ingin menjadi negara yang lebih kompetitif, lebih responsif, dan lebih ramah terhadap investasi.

Inilah reformasi yang paling substantif. Bukan sekadar memangkas prosedur administrasi, tetapi mengubah paradigma birokrasi dari yang mengendalikan menjadi birokrasi yang melayani dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Karena investor tidak menilai pemerintah dari banyaknya regulasi yang diterbitkan. Investor menilai dari pengalaman mereka di lapangan, Apakah izin selesai tepat waktu, apakah lahan tersedia saat dibutuhkan. Apakah listrik dan air siap ketika industri mulai beroperasi, Apakah seluruh institusi pemerintah bergerak dalam satu irama untuk mendukung investasi.

Di sinilah posisi strategis Batam. Batam bukan sekadar kawasan Free Trade Zone (FTZ), melainkan aset geoekonomi nasional yang memiliki posisi unik dalam peta perdagangan dan investasi dunia.

Batam berada di jalur Selat Malaka yang dilalui hampir 40 persen perdagangan global, berhadapan langsung dengan Singapura, dan berada di pusat rantai pasok Asia Tenggara.

Keunggulan geografis ini memberikan peluang besar bagi Batam untuk menjadi gerbang investasi, perdagangan, logistik, manufaktur, dan ekonomi digital Indonesia.

Data menunjukkan bahwa pada 2025 realisasi investasi Batam mencapai Rp69,3 triliun atau melampaui target yang ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,76 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, Batam juga sedang memasuki babak baru transformasi ekonomi. Investasi pusat data, kecerdasan buatan (AI), dan ekonomi digital mulai berkembang pesat.

Proyek Equator Gate System Batam (EGSB) diproyeksikan mencapai USD 5 miliar, sementara investasi DayOne Data Center diperkirakan mencapai USD 2,5 miliar.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa Batam tidak lagi hanya bertumpu pada industri manufaktur konvensional, tetapi mulai bergerak menuju industri teknologi tinggi yang akan menjadi penggerak ekonomi masa depan.

Karena itu ukuran keberhasilan Batam ke depan tidak boleh hanya dilihat dari jumlah MoU atau nilai komitmen investasi. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah seberapa cepat investasi berubah menjadi proyek nyata, pabrik yang beroperasi, pusat data yang berjalan, lapangan kerja yang tercipta, ekspor yang meningkat, dan kesejahteraan masyarakat yang bertambah.

Menjelang akhir diskusi, Dasco menyampaikan arahan yang sangat penting. Dia menegaskan bahwa Batam harus menjadi contoh keberhasilan implementasi kebijakan Presiden Prabowo dalam bidang investasi. Batam harus menjadi kawasan yang mampu membuktikan bahwa reformasi regulasi, penyederhanaan perizinan, dan percepatan pelayanan investasi benar-benar dapat diwujudkan di lapangan.

Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam satu irama, menghilangkan ego sektoral, mempercepat pengambilan keputusan, dan memastikan setiap investasi memberikan manfaat nyata bagi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, transfer teknologi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Satu pesan yang sederhana, tetapi sangat strategis:

Batam tidak boleh hanya menjadi tujuan investasi. Batam harus menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengeksekusi investasi lebih cepat, lebih pasti, dan lebih kompetitif.

Karena pada akhirnya, dalam persaingan geoekonomi abad ke-21, investor tidak mencari negara yang paling banyak menjanjikan. Mereka mencari negara yang paling mampu mengeksekusi. Dan Batam memiliki peluang besar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu melakukannya.

*) Fary Francis, Deputi Bidang Investasi BP Batam

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menandatangani nota kesepahaman dalam rangka memperkuat pengawasan dan persaingan usaha hilir migas.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pengawasan Persaingan Usaha dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dilakukan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa di Jakarta, Rabu.

Wahyudi Anas mengatakan penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan serta mendorong tata kelola sektor hilir migas yang kompetitif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

"Melalui kerja sama ini diharapkan dapat menciptakan sinergi yang kuat dan saling mendukung hubungan antara BPH Migas dengan seluruh badan usaha di bidang migas agar pelaksanaannya dapat terkontrol dan terkendali, serta peningkatan efektivitas pengawasan terhadap kondisi praktik monopoli yang selaras dengan tugas dan fungsi KPPU. Kerja sama ini sangat penting untuk kita lakukan," sebutnya, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.

Lebih lanjut, Wahyudi mengatakan tugas dan fungsi BPH Migas erat kaitannya dengan proses penyediaan, pendistribusian, serta penyaluran BBM maupun gas bumi, baik BBM subsidi maupun kompensasi.

Aturan-aturan dalam kegiatan ekonomi, sangat tergantung integrasi tiga pilar kepentingan BPH Migas dalam pengelolaan sektor hilir migas, yaitu mengedepankan kepentingan pemerintah, badan usaha, dan masyarakat.

"Integrasi ini tiga pilar tersebut sebagai wujud nyata untuk mendukung implementasi hubungan antara BPH Migas bersama KPPU," katanya.

Wahyudi mengharapkan iklim persaingan usaha yang sehat juga dapat mendorong perlindungan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Kerja sama juga mencakup penguatan koordinasi serta pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus mempercepat pengambilan kebijakan yang lebih efektif.

"Serta, mendukung pelaksanaan kajian bersama, advokasi kebijakan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang semakin berkualitas dalam mendukung tata kelola sektor hilir migas yang kompetitif dan berintegritas," tambahnya.

Wahyudi juga menegaskan komitmen BPH Migas untuk terus menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara profesional serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Persaingan usaha yang sehat akan mendorong efisiensi, meningkatkan kualitas layanan, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif di sektor hilir migas.

"Penguatan pengawasan menjadi penting untuk mencegah praktik-praktik yang berpotensi menghambat persaingan usaha maupun merugikan masyarakat sebagai konsumen," tuturnya.

BPH Migas juga berharap nota kesepahaman tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui program kerja sama yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun negara.

Sementara itu, Fanshurullah Asa menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola industri migas nasional.

Menurut dia, tugas KPPU tidak hanya menangani perkara persaingan usaha, tetapi juga memberikan saran kebijakan, menyusun pedoman persaingan usaha sehat, serta melaporkan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR RI.

Fanshurullah menilai agenda hilirisasi dalam Astacita Presiden dan Wakil Presiden memiliki keterkaitan dengan tugas BPH Migas dalam penyediaan dan pendistribusian BBM serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.

Di sisi lain, KPPU memiliki fungsi penegakan hukum, pencegahan, dan penguatan kemitraan yang dapat saling mendukung terciptanya persaingan usaha sehat.

"KPPU juga memiliki program kepatuhan di mana pelaku usaha yang diawasi oleh BPH Migas dapat melaksanakan persaingan usaha yang sehat. Ini menjadi amanat undang-undang," sebutnya.

Apabila terjadi permasalahan persaingan usaha di KPPU, tambah Fanshurullah, maka kerja sama kedua belah pihak ini dapat menjadi pertimbangan yang meringankan denda administratif yang ada di KPPU.

Turut hadir dalam acara ini Anggota Komite BPH Migas Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung Wibawa, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho, dan Harya Adityawarman.

Selain itu, hadir juga Anggota KPPU Mohammad Reza, Plt Sekretaris Jenderal KPPU Lukman Sungkar, dan Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI - Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatussalam Bekasi, KH Hambali mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai sarana hijrah kebangsaan. Hal itu dilakukan dengan memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, dan menumbuhkan optimisme terhadap masa depan Indonesia.

KH Hambali menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan pawai 1.000 obor yang digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam di Desa Sukajadi Bekasi, Senin (15/6/2026).

"Momentum 1 Muharram bukan hanya mengingatkan kita untuk berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga mengajak seluruh anak bangsa untuk berhijrah menuju Indonesia yang semakin kuat, bersatu, dan maju," ujar KH Hambali di Bekasi, dikutip Selasa (16/6/2026).

Ia menilai, di tengah derasnya arus informasi dan dinamika sosial yang berkembang, masyarakat perlu lebih bijak dalam menyikapi berbagai isu yang beredar di ruang publik.

Menurut dia, penyebaran hoaks, fitnah, dan informasi yang bersifat provokatif dapat mengganggu harmoni sosial apabila tidak disikapi secara kritis dan bertanggung jawab.

"Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Karena itu, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar atau narasi yang dapat memecah belah persaudaraan. Perbedaan harus menjadi kekuatan untuk membangun bangsa, bukan alasan untuk saling bermusuhan," katanya.

KH Hambali menegaskan bahwa menjaga persatuan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, hingga generasi muda.

"Kita harus yakini apa yang dilakukan para pemimpin negeri ini khususnya pemerintah adalah hal yang baik, jadi kita wajib mendukung berbagai upaya pembangunan nasional yang sedang dijalankan pemerintah demi mewujudkan Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdaulat", jelasnya.

Menurut dia, dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menutup ruang kritik, karena kritik yang konstruktif merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

"Kritik yang disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab tentu diperlukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Namun, penyebaran fitnah, hoaks, dan narasi kebencian yang dapat merusak persatuan bangsa harus ditolak bersama," ujarnya.

Lebih lanjut, KH Hambali berharap semangat hijrah yang terkandung dalam peringatan Tahun Baru Islam dapat menjadi energi positif bagi masyarakat untuk memperkuat kepedulian sosial, semangat gotong royong, dan kecintaan terhadap tanah air.

Melalui doa bersama dan pawai 1.000 obor, lanjut dia, masyarakat diajak menyalakan cahaya harapan serta memperkuat komitmen kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.

"Semoga 1 Muharram menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun optimisme bersama. Dengan doa, kebersamaan, dan kerja kolektif seluruh elemen bangsa, kita yakin Indonesia akan semakin maju, damai, dan bermartabat," pungkas KH Hambali.

JAKARTA - Menyambut Tahun Baru 1 Muharram 1448 Hijriah, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadikan pergantian tahun Hijriyah ini sebagai titik balik memperkuat persatuan bangsa. Esensi dari hijrah di era modern adalah membuka ruang dialog yang sehat dan konsisten merawat tali persaudaraan antar-sesama.

Menurut Menag, tantangan zaman yang semakin kompleks, termasuk derasnya arus informasi di media sosial, sering kali memicu kesalahpahaman dan polarisasi. Oleh karena itu, semangat hijrah harus dimaknai sebagai perpindahan dari ego sektoral menuju kebersamaan.

"Hijrah bukan sekadar perpindahan kalender atau mengenang peristiwa historis masa lalu. Di era sekarang, hijrah yang paling kontekstual adalah berhijrah dari watak merasa benar sendiri menuju watak yang mau mendengar, berdialog, dan merangkul perbedaan," ujar Menag dalam keterangannya, dikutip Selasa (16/6/2026).

Dalam pesannya, Nasaruddin Umar menggarisbawahi pentingnya merawat tiga pilar persaudaraan yang menjadi fondasi kedamaian di Indonesia, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah bashariah

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini meyakini, jika ketiga pilar ini dijaga melalui dialog yang santun dan terbuka, potensi perpecahan di tengah masyarakat dapat diredam sedini mungkin.

Selain mengimbau masyarakat secara umum, Menag juga menitipkan pesan khusus kepada para tokoh agama, dai, dan pengelola rumah ibadah. Menag meminta agar mimbar-mimbar keagamaan di Tahun Baru Hijriah ini diisi dengan narasi yang menyejukkan, bukan yang memecah belah.

"Mari kita jadikan masjid dan rumah ibadah kita sebagai pusat syiar yang damai, tempat di mana dialog dibangun, dan tempat di mana umat merasa diayomi," tambahnya.

Menutup keterangannya, Menag mengucapkan selamat Tahun Baru Hijriah kepada seluruh umat Muslim di Indonesia. Ia berharap tahun yang baru ini membawa keberkahan, kedewasaan dalam berpolitik dan berwarganegara, serta memperkokoh Indonesia sebagai bangsa yang toleran dan maju.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Patra Dewa menyerukan gotong royong dan persatuan nasional kepada seluruh elemen bangsa di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan tekanan geopolitik. Dia berpendapat, kondisi dunia saat ini yang ditandai dengan fluktuasi harga komoditas, ancaman resesi, telah menciptakan efek domino yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Maka itu, menurut dia, diperlukan kesadaran kolektif untuk tidak terpecah oleh isu-isu yang dapat memecah belah keutuhan persatuan nasional. Dia mengajak seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah, elite politik, tokoh masyarakat, hingga generasi muda, untuk kembali bergotong royong.

Dia menegaskan bahwa hanya dengan gotong royong dan persatuan nasional Indonesia bisa melewati badai global. Masyarakat diminta untuk tidak terprovokasi oleh narasi kebencian atau perbedaan pandangan yang sempit, sebab persatuan adalah aset paling berharga untuk menjaga stabilitas nasional di tengah krisis multidimensi.

Dia juga menekankan akan mengawal implementasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam mengelola sumber daya alam dan ekonomi bangsa. Ia mendorong agar negara tegas mengembalikan fungsi kedaulatan atas bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan hanya segelintir korporasi atau pemilik modal asing.

Dia juga mengajak seluruh komponen yang memiliki aspirasi untuk menyampaikan pandangannya dengan tetap fokus mengedepankan dialog konstruktif. Menurutnya, perbedaan pendapat dan kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat dan berbasis fakta.

Dengan mengedepankan dialog, lanjut dia, setiap persoalan dapat dicari solusi bersama tanpa harus mengorbankan stabilitas nasional atau menimbulkan konflik horizontal yang dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab. Patra Dewa mengingatkan bahwa agenda sebenarnya yang harus menjadi fokus bersama adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan, memberantas korupsi, penegakan hukum dan ketergantungan ekonomi asing.

Dia menuturkan, gotong royong nasional harus dimaknai secara substansial, bukan sekadar slogan seremonial, dengan cara membangun sinergi antara kekuatan rakyat, pemerintah, dan sektor swasta yang berorientasi pada keadilan sosial. Sebagai penutup, dia mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadikan krisis global ini sebagai momentum evaluasi dan membangkitkan semangat nasionalisme ekonomi.

“Dengan menjalankan nilai-nilai Pasal 33 UUD 1945, mengutamakan dialog dalam menyelesaikan perbedaan, serta memperkuat ketahanan sosial melalui gotong royong. Indonesia tidak hanya mampu bertahan tetapi juga bisa tampil sebagai kekuatan ekonomi yang mandiri dan berdaulat,” ungkapnya, Senin (15/6/2026).

GMNI menyatakan siap untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal semua proses kebijakan agar tetap berpihak pada rakyat dan menolak segala bentuk anarkisme yang ada di dalam negeri.

JAKARTA - Aktivis Muda Nasional Muhammad Fithrat Irfan mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari aktivis, akademisi, hingga mahasiswa untuk terus menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Hal itu penting di tengah berbagai tantangan ekonomi dan dinamika politik yang dihadapi Indonesia.

“Perjalanan bangsa Indonesia dibangun melalui proses perjuangan yang panjang dengan pengorbanan jiwa, raga, darah, dan air mata para pendiri bangsa,” kata Komisaris Independen PT Electronic Data Interchange Indonesia, salah satu anak usaha Pelindo, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Fitrat, kondisi yang tengah dihadapi Indonesia saat ini perlu disikapi secara bijak dan proporsional. Fitrat mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi ekonomi maupun politik untuk memecah belah persatuan nasional.

"Saya mengimbau kepada rekan-rekan aktivis, akademisi, maupun mahasiswa agar tetap menjaga keutuhan bangsa dan negara. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi yang ada untuk memecah belah anak bangsa," ujarnya.

Fitrat menilai setiap persoalan bangsa perlu dilihat secara objektif dan menyeluruh. Menurut Fitrat, proses pembangunan sebuah negara besar tidak pernah berlangsung secara instan, melainkan melalui berbagai tahapan dan tantangan.

"Negara yang besar selalu melalui proses panjang. Tidak ada negara yang tumbuh dan maju tanpa menghadapi berbagai tantangan dan dinamika. Karena itu, kita perlu memberi ruang kepada pemerintah untuk terus melakukan pembenahan," katanya.

Lihat video: DEMO BESAR-BESARAN! Mahasiswa Kepung Jakarta

Fithrat juga menegaskan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik tersebut diharapkan tetap disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada kepentingan bangsa serta rakyat.

"Kritik tentu diperlukan dalam demokrasi. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kritik itu dapat mendorong perbaikan dan memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa," ujarnya.

Menurut Fithrat, pemerintah saat ini tengah berupaya menjalankan berbagai program pembangunan dan reformasi tata kelola, termasuk pemberantasan korupsi serta pelaksanaan agenda Asta Cita yang menjadi arah pembangunan nasional.

Fitrat juga menyoroti tekanan ekonomi yang pernah terjadi tidak dapat dilepaskan dari situasi global yang penuh ketidakpastian, termasuk dinamika geopolitik internasional yang berdampak terhadap perekonomian berbagai negara.

"Situasi ekonomi global saat ini memang penuh tantangan. Banyak negara menghadapi tekanan yang sama akibat kondisi geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak menentu. Karena itu, diperlukan kerja sama seluruh elemen bangsa untuk menghadapinya," katanya.

Fithrat mengapresiasi berbagai langkah yang dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor. Menurutnya, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif seiring membaiknya sejumlah indikator ekonomi.

Fitrat juga memberikan apresiasi kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam menjaga stabilitas nasional dan perekonomian, termasuk jajaran pemerintah yang terus berupaya memperkuat kepercayaan dunia usaha dan investor terhadap Indonesia.

Fithrat mengajak seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan sebagai modal utama pembangunan bangsa. "Jangan pernah lelah mencintai bangsa dan negara ini. Indonesia merdeka karena perjuangan para pendahulu kita. Tugas kita sekarang adalah menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan kontribusi terbaik bagi bangsa," ucapnya.

JAKARTA - Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026, Ketua Bidang Advokasi dan Litigasi DPP PSI Irfan Aghasar mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aksi ini sebagai fondasi utama menjaga persatuan, memperkuat keadilan sosial, dan menghadapi berbagai tantangan zaman.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.” Tema tersebut dinilai sangat relevan dengan kondisi Indonesia dan dunia yang tengah menghadapi berbagai dinamika sosial, ekonomi, politik, serta perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

Menurut Irfan, Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan juga kompas moral dan arah pembangunan bangsa yang telah terbukti mampu menjaga keutuhan Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan pandangan politik.

“Pancasila adalah rumah bersama bagi seluruh rakyat Indonesia. Di atas segala perbedaan yang ada, Pancasila menjadi titik temu yang mempersatukan bangsa ini sejak kemerdekaan hingga hari ini. Karena itu, tugas kita bersama adalah menjaga dan mengamalkannya dalam setiap aspek kehidupan,” ujar Irfan, Senin (1/6/2026).

Tantangan bangsa saat ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi dan politik, tetapi juga munculnya polarisasi sosial, penyebaran hoaks dan disinformasi, ujaran kebencian, serta meningkatnya sikap intoleransi yang dapat mengancam kohesi sosial dan persatuan nasional.

“Persatuan Indonesia sebagaimana termaktub dalam sila ketiga harus terus dijaga. Kita boleh berbeda pilihan politik, berbeda pandangan, bahkan berbeda keyakinan. Namun, kepentingan bangsa dan negara harus tetap menjadi prioritas utama demi menjaga keutuhan Indonesia,” katanya.

Sebagai praktisi hukum, Irfan menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan utama dalam penegakan hukum nasional. Hukum harus hadir secara adil, memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi, serta menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dia menilai bahwa nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian yang terkandung dalam Pancasila juga memiliki relevansi global. Di tengah berbagai konflik dan ketegangan yang terjadi di berbagai belahan dunia, Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi sumber kekuatan dan harmoni sosial.

“Tema tahun ini mengingatkan kita bahwa Pancasila tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga mengandung nilai-nilai universal yang dapat menjadi inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Indonesia harus terus menjadi contoh bahwa perbedaan dapat dikelola dalam semangat persaudaraan, toleransi, dan kerja sama,” ungkap Irfan.

Dia mengajak generasi muda menjadi pelopor pengamalan nilai-nilai Pancasila di era digital. Kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk memperkuat persatuan, meningkatkan literasi masyarakat, serta membangun ruang publik yang sehat dan produktif.

Dia berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tahunan, melainkan menjadi momentum refleksi nasional untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Pancasila harus terus hidup dalam pikiran, ucapan, dan tindakan kita sehari-hari. Jika seluruh elemen bangsa menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, saya yakin Indonesia akan semakin kuat, maju, berkeadilan, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi perdamaian serta peradaban dunia,” ujarnya.

JAKARTA - Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila, pada 1 Juni anggota Komisi XII DPR Shanty Alda Nathalia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial. Hal itu di tengah berbagai tantangan nasional maupun global yang dihadapi Indonesia saat ini.

Menurut Shanty, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga harus terus hadir dalam setiap kebijakan dan kehidupan berbangsa sehari-hari.

“Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman yang harus terus hidup dalam setiap kebijakan dan tindakan kita sebagai bangsa. Di tengah berbagai tantangan global dan dinamika nasional, nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial menjadi semakin penting untuk dijaga,” ujar Shanty di Jakarta, Senin (1/6/2026).

Ia menilai, momentum Hari Lahir Pancasila juga perlu dimaknai sebagai pengingat bahwa pembangunan nasional harus berjalan secara inklusif dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Momentum Hari Lahir Pancasila perlu menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan pemerataan manfaat pembangunan, perlindungan lingkungan hidup, serta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” lanjutnya.

Shanty menegaskan bahwa di tengah berbagai perbedaan pandangan yang muncul dalam kehidupan demokrasi, Pancasila harus tetap menjadi fondasi utama yang mempersatukan bangsa.

“Di tengah berbagai perbedaan pandangan dan tantangan yang dihadapi bangsa, Pancasila harus terus menjadi titik temu yang mempersatukan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, semangat toleransi, musyawarah, dan kebersamaan perlu terus diperkuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Ia berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga mampu memperkuat komitmen bersama dalam menjaga persatuan nasional serta menghadirkan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh umat Buddha yang memperingati Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era (BE). Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam video yang ditayangkan pada Puncak Peringatan Hari Tri Suci Waisak 2570 BE/2026 pada Minggu, 31 Mei 2026.

“Di Hari Waisak ini, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia,” ucap Presiden.

Kepala Negara menegaskan semangat Waisak tahun ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh elemen bangsa dalam menjalin kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Semangat Waisak Tahun ini dengan Tema Dharma sebagai Sumber Moral dan Kebijaksanaan, Cinta Kasih Sumber Perdamaian Dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar karena keberagamannya. Meskipun demikian, Presiden menekankan bahwa di tengah keberagaman, seluruh rakyat Indonesia dipersatukan oleh cita-cita membangun Tanah Air menjadi lebih baik.

“Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar karena keberagamannya. Kita memiliki latar belakang suku, agama, budaya, dan tradisi, serta adat yang berbeda-beda. Namun kita dipersatukan oleh cita-cita yang sama, yaitu membangun Indonesia yang damai, yang adil, makmur, dan sejahtera,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan optimisme di tengah dinamika global. “Di tengah berbagi tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Presiden.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Negara menilai bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam peringatan Hari Raya Waisak memberikan pelajaran berharga. Nilai-nilai tersebut, menurut Presiden, juga menjadi fondasi penting dalam memperkokoh karakter bangsa.

“Saya yakin dan percaya bahwa nilai-nilai welas asih, toleransi, dan kebijaksanaan yang diajarkan dalam ajaran Budha akan semakin memperkokoh karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan perdamaian,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo turut mengajak seluruh masyarakat menjadikan Hari Raya Waisak sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan nasional. “Marilah kita jadikan peringatan Hari Raya Waisak ini sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan nasional, memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama,” imbuh Presiden.

Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. “Semoga cahaya kebijaksanaan, kedamaian, dan kasih sayang senantiasa menerangi langkah kita dalam membangun Indonesia yang maju, modern, kuat, dan harmonis,” pungkasnya.

Qingdao (ANTARA) - Di jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), rangkaian kereta yang melaju hingga 350 km per jam sedang mengubah sistem transportasi di Indonesia. Di jalur yang membentang sepanjang 142,3 kilometer tersebut, sekelompok profesional muda dengan rata-rata usia 35 tahun memadukan teknologi, dedikasi, dan kerja sama untuk memastikan keselamatan operasional kereta, sekaligus membangun jembatan persahabatan antara China dan Indonesia.

Lv Yang, insinyur pemeliharaan dalam proyek operasi dan pemeliharaan KCJB yang dilaksanakan CRRC Sifang Co., Ltd., bertanggung jawab atas inspeksi lapangan dan bimbingan teknis pemeliharaan kereta. Selain itu, dia juga mengajarkan keterampilan teknis terkait kepada para staf dari Indonesia.

"Saya menyusun metode operasional yang praktis dan membuat video pelatihan agar rekan-rekan Indonesia dapat belajar kapan saja," ujar Lv. Berkat bimbingannya, banyak staf Indonesia secara bertahap menguasai keterampilan pemeliharaan kereta dan menjadi teknisi kereta cepat lokal pertama yang dilatih di Indonesia.

Lv mengatakan bahwa para staf Indonesia sangat antusias, cepat belajar, dan penuh semangat. Energi tersebut turut memotivasi tim China sekaligus mempercepat transfer pengetahuan teknis.

Qiu Kaifeng, insinyur pemeliharaan mekanik darat tingkat dua, mengenang bahwa pada awalnya para staf Indonesia mengalami kesulitan dalam presisi pemasangan. "Saya berulang kali berlatih bersama mereka dan memperbaiki teknik pengerjaan. Kini, banyak dari mereka sudah dapat menyelesaikan tugas pemeliharaan dasar secara mandiri."

Agus Nurrohman, insinyur asal Indonesia, menekankan bahwa praktik langsung dan pengulangan sangat penting untuk menguasai pekerjaan pemeliharaan. "Dengan terus-menerus melakukan pelatihan, keterampilan teknis dapat diasah hingga menjadi semakin mahir," tutur Agus.

Han Tengfei, pembimbing penjadwalan pemeliharaan, mengamati bahwa staf dispatcher Indonesia masih muda, memiliki kemampuan kerja sama yang tinggi, serta aktif bertukar wawasan budaya dengan rekan-rekan China menggunakan perangkat penerjemah.

"Saya sangat senang bisa bekerja sama dengan instruktur China. Berbagi pemandangan alam dan kuliner dari negara masing-masing di sela-sela pekerjaan adalah hal yang menyenangkan. Saya berharap ada kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelatihan teknis dan mengunjungi China untuk melihat pemandangan salju yang indah," ujar Dwiki Sanjaya, seorang perencana dispatcher dari Indonesia.

Profesional muda Indonesia juga menunjukkan antusiasme yang sama. Hanung Dwi Pamungkas menyoroti dukungan timbal balik dalam operasional sehari-hari. Para staf Indonesia berbagi pengalaman praktis, sementara staf China memberikan pengetahuan teknis. Staf Indonesia juga membantu koordinasi operasional di lapangan dengan memadukan pengetahuan lokal dan bimbingan teknis. Kolaborasi ini memperkuat kemampuan teknis sekaligus komunikasi antartim.

Arif Gumilang Pangestu (31), selaku pemimpin senior tim pemeliharaan, mengatakan berkomunikasi secara terbuka dan bekerja dengan saling menghormati bersama para staf China terjalin sehingga tugas dapat diselesaikan secara efisien. Dia mempelajari pengetahuan teknis yang lebih maju dan metode kerja yang efisien, sementara staf China memperoleh pengalaman operasional langsung di lapangan.

Insinyur teknis Andy Fii Aunillah (27) menyoroti koordinasi harian sebelum pekerjaan pemeliharaan dimulai, termasuk mengevaluasi materi inspeksi secara bersama-sama. "Para insinyur China sangat rajin, praktis, dan memiliki pengetahuan yang luas. Dedikasi mereka benar-benar menginspirasi," ujarnya

Kolaborasi yang erat tersebut tidak terbangun dalam semalam. Pada masa awal operasional kereta cepat, warga lokal kerap menerbangkan layang-layang di dekat jalur rel sehingga menimbulkan potensi bahaya keselamatan. Lv bersama staf Indonesia melakukan edukasi keselamatan di sekolah-sekolah dan area sekitar jalur kereta, serta memasang papan peringatan, yang secara signifikan mengurangi risiko. Inisiatif di tingkat akar rumput ini menjadi contoh nyata bagaimana profesional muda dari kedua negara bersama-sama mengatasi tantangan.

Wu Haogang, Direktur Departemen Operasi dan Pemeliharaan CRRC Sifang, mengatakan profesional muda China dan Indonesia memiliki komunikasi yang terbuka dan saling percaya. Melalui pengajaran langsung serta bimbingan mentor dan peserta pelatihan, kami telah melatih 78 insinyur mekanik darat, 19 staf dispatcher, dan 23 pegawai pemeliharaan, membimbing mereka dari pemula hingga mampu bekerja secara mandiri. Staf Indonesia juga aktif mengusulkan berbagai perbaikan praktis sehingga operasional semakin efisien. Kerja sama mereka mencerminkan persahabatan dan rasa saling percaya yang mendalam dalam kolaborasi kereta cepat China-Indonesia."

Di luar pekerjaan, para staf juga aktif mengikuti kegiatan budaya dan olahraga bersama. Han Tengfei mengatakan bahwa staf Indonesia sangat mahir bermain bulu tangkis dan memberikan arahan dengan penuh perhatian, yang mencerminkan semangat saling mendukung seperti dalam pekerjaan profesional mereka.

Zhang Zhiyi, selaku wakil manajer umum CRRC Sifang Co., Ltd., memuji para profesional muda dari kedua negara atas keberanian, inovasi, ketekunan, dan ketelitian mereka dalam menjamin operasional aman KCJB.

"Pekerjaan mereka mendorong keberhasilan lokalisasi teknologi kereta cepat China di Indonesia, membina talenta teknis lokal, serta memberikan dukungan kuat bagi operasional berkualitas tinggi, sekaligus berkontribusi terhadap 'merek emas' kerja sama Sabuk dan Jalur Sutra antara China dan Indonesia," katanya.

KCJB resmi mulai beroperasi pada 17 Oktober 2023. Jalur sepanjang 142,3 kilometer yang dibangun bersama oleh China dan Indonesia tersebut memiliki kecepatan maksimum 350 km per jam, memangkas waktu tempuh Jakarta-Bandung dari lebih dari tiga jam menjadi hanya 46 menit, sehingga menghadirkan perjalanan yang efisien dan nyaman bagi masyarakat Indonesia.

Hingga saat ini, jalur tersebut telah menempuh perjalanan aman lebih dari 7,5 juta kilometer, setara dengan 188 kali mengelilingi bumi, serta melayani lebih dari 15 juta penumpang.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Airnya sudah mengalirnya kurang lebih sembilan ribu hektare sawah di sembilan kecamatan

Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bendungan Krueng Pase di Leubok Tuwe Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara selesai diperbaiki pasca rusak akibat bencana, dan kembali mengaliri air ke 8.922 hektare sawah masyarakat.

"Bendungan Krueng Pase sudah diperbaiki cepat. Airnya sudah mengalirnya kurang lebih sembilan ribu hektare sawah di sembilan kecamatan," kata Dody Hanggodo saat meninjau bendungan Krueng Pase, di Aceh Utara, Selasa.

Bendungan tersebut, kata dia, mengaliri air 8.922 hektare lahan persawahan masyarakat yang tersebar di delapan kecamatan dalam wilayah Aceh Utara dan satu kecamatan di Kota Lhokseumawe (perbatasan).

Adapun delapan kecamatan di Aceh Utara yang dialiri air bendungan itu yakni Meurah Mulia, Samudera, Syamtalira Bayu, Matang Kuli, Syamtalira Aron, Tanah Luas, Nibong, Tanah Pasar. Serta untuk Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

Dody berharap, dengan berfungsinya kembali bendungan tersebut, maka masyarakat dapat kembali bertani hingga menghasilkan panen minimal dua kali setahun.

"Dengan dialiri air ini, itu petani bisa panen minimum setahun dua kali, harapan kami bisa setahun tiga kali, harapannya," ujarnya.

Tetapi, masih terdapat masalah lain petani setempat, yaitu persoalan bantuan bibit dan pupuk. Persoalan ini, bakal disampaikan kepada Menteri Pertanian agar dapat ditindaklanjuti.

"Tadi ada permintaan dari para petani, tapi sudah saya sampaikan ke Pak Menteri Pertanian, mudah-mudahan ada stoknya yang bisa dikirim langsung ke Aceh Utara," kata Dody Hanggodo.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, mengucapkan rasa syukur karena Krueng Pase sudah dapat kembali dimanfaatkan oleh petani di sembilan kecamatan, mengingat mereka sudah 13 kali gagal panen sejak lima tahun terakhir.

"Kami mengucapkan terima kasih pak Menteri sudah terjun langsung ke Krueng Pase, memang ada sembilan kecamatan tertunda panen lantaran ambruknya bendungan. Paling penting hari ini dengan perhatian dari pusat, petani Aceh Utara kini sudah bisa kembali menanam padi," demikian Tarmizi Panyang.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Krisis Timur Tengah yang membuat Amerika Serikat (AS) mencurahkan sebagian besar perhatian dan upayanya di kawasan tersebut berpotensi membuat fokus dari negara adidaya beralih dari Asia Tenggara . Setidaknya itu untuk sementara waktu.

Bagi para pengamat dan pemerhati geopolitik, hal tersebut berpotensi membuat Republik Rakyat China mendapatkan ruang lebih besar untuk menunjukkan dominasinya di kawasan Asia Tenggara.

Sekelompok pemerhati China yang tergabung dalam Forum Sinologi Indonesia (FSI) berpandangan bahwa tindakan asertif dan agresif China di Laut China Selatan LCS yang berada di kawasan Asia Tenggara sebenarnya telah berlangsung dalam kurun waktu yang lebih panjang.

“Dalam 2 dasawarsa terakhir, China telah bersitegang dengan Vietnam, Indonesia, dan Filipina terkait upaya negara itu menegaskan kepemilikannya atas wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) ketiga negara di atas dengan dalih sembilan garis putus-putus (Nine dash-line),” ujar Ketua FSI Johanes Herlijanto dalam keterangannya usai penyelenggaraan seminar berjudul “Keketuaan Filipina dan Diplomasi Cina di ASEAN” di Jakarta, Senin (27/4/2026).

“Padahal klaim kewilayahan berdasarkan garis putus-putus tersebut oleh pihak negara-negara Asia Tenggara dinilai bertentangan dengan UNCLOS,” kata Johanes yang juga akademisi Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH).

Acara dipandu Dosen Hubungan Internasional Universitas Presiden Muhammad Farid itu, menghadirkan Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Ahmad Shaleh Bawazir, sinolog yang juga Dosen Politik Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara Dr Klaus Heinrich Raditio, serta peneliti mitra FSI Dr Ratih Kabinawa.

Dalam pemaparan para pembicara disampaikan bahwa China ternyata tidak hanya menunjukkan sikap agresif dalam aspek keamanan antara lain dengan melakukan strategi grey zone, yaitu menghadirkan gangguan di ZEE negara-negara ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) melalui pengerahan milisi maritim yang dibayangi unit penjaga pantai China.

Namun, China juga berupaya menanamkan dominasi terhadap ASEAN melalui jalur-jalur diplomasi. Bahkan, ketika keketuaan ASEAN berada di tangan Filipina, negara yang dalam beberapa tahun terakhir ini seringkali menjadi korban strategi grey zone China di atas, China ditengarai akan tetap berupaya meningkatkan pengaruhnya.

“Bejing seringkali meningkatkan kedekatan bilateralnya dengan anggota ASEAN yang sedang mendapat giliran menjadi ketua dari organisasi multilateral itu,” turut Ratih.

Menurut dia, strategi yang efektif bagi Beijing untuk meningkatkan pengaruhnya dalam organisasi tersebut adalah melalui upaya memperkuat hubungan bilateral dengan masing-masing anggota ASEAN.

Pertanyaannya, bagaimana China melanjutkan upaya memengaruhi agenda ASEAN di saat organisasi ini diketuai Filipina? Pertanyaan ini penting mengingat akhir-akhir ini Filipina seringkali berada dalam ketegangan dengan Beijing sebagai akibat praktik Grey Zone negara itu di ZEE Filipina.

Dalam upaya menjawab pertanyaan di atas, Ratih merujuk pada proposal eksplorasi energi Bersama yang muncul sebagai solusi potensial bagi krisis energi yang sedang dihadapi negara itu akibat perang di Timur Tengah sebagai celah yang dapat dimanfaatkan Beijing untuk membangun kedekatan dengan Manila.

Pemilik gelar doktor dari Universitas Australia Barat (UWA) itu mengkhawatirkan adanya risiko Filipina gagal mendorong penyelesaian Kode Etik Prilaku (COC) di LCS bila eksplorasi bersama tersebut jadi dilaksanakan.

Dia mengimbau Manila berupaya keras memperkuat kerekatan di dalam ASEAN dan mengutamakan agenda ASEAN. “Manila harus memberikan penekanan terhadap agenda ASEAN, utamanya terselesaikannya COC yang dapat mengurangi potensi ketegangan di kawasan ini,” katanya.

Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Ahmad Shaleh Bawazir menuturkan hubungan antara China dan ASEAN sangat menarik untuk diamati karena hubungan itu sangat unik dan diwarnai dengan sebuah paradoks, yaitu adanya ketidakpercayan (distrust) di antara kedua belah pihak, meski terdapat hubungan yang sangat dekat.

“China dan ASEAN berada dalam hubungan yang sangat dekat sekali. Keterlibatan China dengan ASEAN cukup dalam, sangat intensif, dan dalam berbagai aspek serta tingkatan,” ucapnya.

Namun pada sisi lain, rasa saling percaya antara ASEAN dan China belum memadai. Selain itu, insiden antara China dengan negara-negara ASEAN juga masih sering terjadi.

Dalam pandangan Ahmad, ketidakpercayaan yang muncul di kalangan negara-negara ASEAN pada China ada hubungannya dengan masalah di LCS. Namun, dia optimistis insiden akan semakin berkurang bila COC di LCS telah berhasil disepakati.

Pemerhati hubungan internasional dan pakar hubungan Indonesia-China Dr. Klaus Heinrich Raditio mengemukakan pandangan yang cenderung pesimistis mengenai niat China untuk menyelesaikan COC di tahun 2026. “Pertama posisi China di LCS sudah cukup kuat, kedua AS dan China sudah bergabung sebagai G2 yaitu kelompok yang terdiri dari dua negara tersebut,” ujarnya.

Hal di atas menyulitkan AS untuk turut serta dalam negosiasi COC. Karena itu, Klaus berpandangan bahwa persatuan ASEAN menjadi syarat mutlak bagi terselesaikannya COC di LCS. “Tanpa persatuan ASEAN, tak akan ada keberhasilan,” ucapnya.

Namun, penyandang gelar doktor dari Universitas Sydney Australia itu memiliki optimisme terhadap keketuaan Filipina. “Filipina memiliki posisi yang kuat di mata hukum,” katanya merujuk pada hasil Mahkamah Internasional di Den Haag tahun 2016 yang menggugurkan klaim kepemilikan RRC pada sebagian besar wilayah LCS.

Bagi Klaus, tindakan Filipina yang menjadi satu-satunya yang berani menggugat China di Mahkamah Internasional perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi. Meski demikian, dia juga mengingatkan bahwa Filipina memiliki isu-isu domestik yang menjadi tantangan bagi peran negara itu di ASEAN.

Karena itu, Klaus menaruh harapan besar pada Indonesia sebagai pemimpin informal dari ASEAN untuk memainkan peran sangat penting yaitu mempersatukan negara-negara ASEAN.