REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi pasar modal sekaligus Co-founder PasarDana Hans Kwee menilai peringkat yang diberikan S&P Global dan Moody's kepada Danantara Investment Management (DIM) menunjukkan lembaga tersebut masih berada dalam kategori investment grade. Menurut Hans, penilaian tersebut tidak serta-merta mencerminkan memburuknya kondisi ekonomi Indonesia.

DIM baru-baru ini memperoleh peringkat kredit jangka panjang BBB dan jangka pendek A-2 dengan outlook stabil dari S&P Global. Sementara itu, Moody's memberikan peringkat Baa2 dengan outlook negatif.

Hans mengatakan, kedua lembaga pemeringkat global tersebut masih melihat DIM memiliki kapasitas yang memadai dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Menurut dia, outlook negatif yang diberikan Moody's lebih berkaitan dengan faktor tata kelola dan kepastian kebijakan dibanding kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

Hans menjelaskan, sejumlah aspek yang menjadi perhatian, antara lain, konsistensi komunikasi kebijakan pemerintah, tata kelola badan usaha milik negara (BUMN), arah strategi investasi Danantara, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan.

"Persoalan utama yang disoroti bukanlah kemampuan finansial Danantara saat ini, melainkan faktor governance dan kepastian kebijakan. Moody's dan S&P melihat adanya keterkaitan yang sangat kuat antara Danantara dan pemerintah sehingga risiko yang melekat pada keduanya juga dipersepsikan serupa," kata Hans saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Rabu (3/6/2026).

Menurut Hans, penyelarasan peringkat DIM dengan Pemerintah Indonesia mencerminkan keyakinan bahwa negara akan memberikan dukungan apabila terjadi tekanan terhadap Danantara.

Hans menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam jalur yang relatif kuat. Ia menyebut Indonesia tidak berada dalam kondisi resesi dan pertumbuhan ekonomi masih terjaga.

Selain itu, Hans mengatakan, inflasi juga masih terkendali di tengah tingginya harga energi global, sementara posisi fiskal pemerintah dinilai tetap sehat.

Ia menambahkan, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus meskipun mengalami penyusutan akibat meningkatnya impor energi. Kinerja sektor komoditas juga masih memberikan dukungan terhadap perekonomian nasional ketika harga komoditas global berada pada level yang menguntungkan.

"Dari sisi fundamental, ekonomi Indonesia tidak seburuk yang dikhawatirkan pasar. Pertumbuhan masih terjaga, inflasi terkendali, dan kondisi fiskal relatif baik. Hal yang menjadi perhatian investor saat ini lebih kepada tata kelola dan konsistensi kebijakan," ujar Hans.

Hans menyarankan pemerintah terus memperkuat komunikasi kebijakan, menjaga pengelolaan APBN tetap prudent, serta memperjelas strategi investasi Danantara untuk mempertahankan kepercayaan investor.

"Langkah ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus membuka peluang perbaikan outlook di masa mendatang," kata Hans.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ada tawaran bantuan pendanaan untuk Indonesia usai menggelar serangkaian pertemuan tingkat tinggi dengan lembaga keuangan multilateral di Washington D.C, Amerika Serikat pada Selasa (14/4/2026) waktu setempat.

Purbaya melangsungkan pertemuan bilateral dan courtesy meeting dengan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva, jajaran petinggi Bank Dunia (World Bank), serta perwakilan lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings.

Adapun, agenda utama dalam rangkaian pertemuan ini adalah menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan APBN di tengah bayang-bayang ketidakpastian global.

Purbaya memaparkan sejumlah bauran kebijakan yang tengah dieksekusi pemerintah beserta dampaknya terhadap postur anggaran dan prospek ekonomi makro. Dia mengklaim respons dari IMF, Bank Dunia, dan lembaga pemeringkat cenderung positif.

“Mereka menunjukkan antusiasme tinggi dan menggali lebih dalam terkait fundamental ekonomi dan kebijakan kita. Selama ini mereka mempertanyakan bagaimana Indonesia dapat tumbuh lebih cepat dengan anggaran yang tetap terkendali,” kata Purbaya dalam video keterangannya usai pertemuan.

Secara khusus dalam pertemuannya dengan IMF, Kristalina Georgieva sempat menyoroti ketidakpastian global yang masih akan menyelimuti perekonomian dunia dalam beberapa waktu ke depan, yang disulut oleh eskalasi ketegangan geopolitik serta volatilitas harga komoditas energi.

Merespons proyeksi tersebut, Purbaya percaya diri bahwa fiskal Indonesia masih solid sehingga APBN diyakini mampu menahan berbagai guncangan eksternal tersebut termasuk lonjakan harga minyak dunia.

“IMF tidak memiliki otoritas untuk mengurangi ketidakpastian global, tetapi menyediakan dukungan bagi negara yang membutuhkan. Indonesia tidak termasuk [membutuhkan dukungan dana], karena kondisi fiskal kita kuat dengan bantalan anggaran sekitar Rp420 triliun," katanya.

Sementara saat bertemu Bank Dunia dan S&P Global Ratings, Purbaya coba menepis keraguan terhadap kapasitas pemerintah dalam merawat disiplin fiskal sembari memacu roda ekonomi.

Menurutnya, Bank Dunia pun menyatakan minatnya untuk memperdalam kerja sama, khususnya dalam memuluskan pembiayaan proyek strategis jangka panjang dan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Lebih lanjut, bendahara negara itu mengklaim adanya sinyal ketertarikan dari investor global terhadap instrumen pasar keuangan domestik, baik pada instrumen surat utang maupun saham.

Selama di AS, Purbaya menyatakan memang sudah berdialog dengan 18 investor jumbo yang di antaranya meliputi Fidelity Investments, Goldman Sachs Asset Management (GSAM), Eaton Vance, hingga MFS.

"Kami optimistis dalam waktu dekat aliran dana tersebut akan masuk dan turut mendorong penguatan pasar modal Indonesia,” ucap Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai penurunan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Maret 2026 terutama dipicu oleh pelemahan permintaan. Ia melihat penurunan pesanan, terutama dari pasar ekspor, menjadi faktor utama yang menahan laju industri manufaktur nasional.

Menurut dia, kondisi demikian membuat ekspansi manufaktur melambat cukup tajam. Data S&P Global menunjukkan PMI manufaktur Indonesia turun ke level 50,1 pada Maret 2026, dari 53,8 pada bulan sebelumnya, atau mendekati ambang stagnasi di level 50.

“Penurunan PMI Manufaktur Indonesia pada Maret 2026 terutama dipicu oleh pelemahan permintaan, khususnya penurunan pesanan ekspor baru, di tengah meningkatnya ketidakpastian global,” kata Saleh dalam pesan tertulis kepada awak media, dikutip Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, tekanan terhadap sektor manufaktur tidak hanya datang dari sisi permintaan. Industri juga menghadapi tekanan biaya produksi yang meningkat, terutama akibat kenaikan harga energi yang membebani kegiatan usaha.

Di saat bersamaan, gangguan rantai pasok ikut mempersempit ruang gerak industri. Situasi ini, kata Saleh, membuat dunia usaha menghadapi tekanan ganda, yakni pelemahan order dan kenaikan biaya operasional.

“Kombinasi demand shock dan cost pressure ini membuat laju ekspansi industri melambat signifikan, mendekati batas stagnasi (level 50),” ujarnya.

Kadin melihat kondisi PMI ke depan masih berpeluang bertahan di zona ekspansi. Namun, ruang ekspansi itu akan sangat tipis dan tetap dibayangi tekanan eksternal yang belum sepenuhnya mereda.

Saleh mengatakan, arah PMI manufaktur dalam beberapa bulan mendatang akan sangat dipengaruhi perkembangan ekonomi global. Permintaan dunia, terutama dari pasar ekspor utama Indonesia, akan menjadi salah satu penentu penting bagi keberlanjutan aktivitas industri dalam negeri.

“Ke depan, kami cenderung melihat PMI masih berpotensi bertahan di zona ekspansi tipis, namun sangat rentan terhadap tekanan eksternal,” tuturnya.

Saleh menambahkan, pelemahan pesanan ekspor baru perlu dicermati serius karena dapat berdampak langsung pada sektor manufaktur padat karya. Industri yang bergantung pada pasar luar negeri akan menghadapi tekanan lebih besar ketika order terus melambat.

Dampak yang paling mungkin muncul ialah penurunan utilisasi kapasitas produksi, menyempitnya margin usaha, hingga potensi penyesuaian tenaga kerja. Kondisi ini menjadi perhatian karena sektor padat karya memiliki keterkaitan langsung dengan serapan tenaga kerja nasional.

“Pelemahan pesanan ekspor tentu akan berdampak langsung pada sektor padat karya melalui penurunan utilisasi kapasitas, tekanan margin, dan potensi penyesuaian tenaga kerja,” jelas Saleh.

Ia menilai, upaya menjaga daya saing industri menjadi sangat penting agar tekanan terhadap manufaktur tidak berlanjut lebih dalam. Dunia usaha membutuhkan dukungan iklim usaha yang tetap kompetitif di tengah tantangan global yang masih tinggi.

Karena itu, Saleh menekankan pemulihan permintaan global, stabilitas harga energi, dan efektivitas kebijakan pemerintah akan sangat menentukan arah PMI manufaktur ke depan. Ketiga faktor tersebut menjadi kunci agar industri nasional tetap bertahan di jalur ekspansi.

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja manufaktur yang tercermin lewat Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia mengalami penurunan pada periode Maret 2026 meski masih berada dalam tren ekspansi.

Laporan S&P Global menunjukkan indeks PMI Manufaktur Indonesia turun menjadi 50,1 pada Maret 2026 dari 53,8 pada Februari. S&P Global menyebut penurunan tersebut menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur.

Sebagai informasi, PMI manufaktur dengan nilai di atas 50 menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan, sementara data di bawah 50 menandakan kontraksi.

"Data survei bulan Maret menunjukkan penurunan output dan penerimaan pesanan baru di sektor manufaktur Indonesia kembali terjadi, dengan penurunan output tercatat paling tajam dalam sembilan bulan," ujar Usamah Bhatti, Ekonom S&P Global Market Intelligence dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Data S&P pada Maret menunjukkan penurunan baru pada tingkat produksi setelah empat bulan bertumbuh dan kenaikan besar pada Februari lalu. Tingkat penurunan tergolong sedang namun tajam sejak Juni 2025.

Panelis melaporkan bahwa penurunan tersebut umumnya mencerminkan kelangkaan pasokan bahan baku dan kenaikan harga material, yang sebagian dipengaruhi oleh perang di Timur Tengah serta gejolak perekonomian global.

Pada saat yang sama, volume permintaan baru melambat untuk pertama kali dalam delapan bulan pada bulan Maret. Penurunan hanya pada kisaran marginal, namun menggambarkan perubahan besar dari ekspansi besar-besaran pada periode survei sebelumnya.

Selain itu, produsen menyebutkan penurunan permintaan dan peningkatan kompetisi membebani arus bisnis baru. Pesanan ekspor baru juga turun setelah naik pada bulan Februari.

Adapun, penurunan permintaan mengurangi tekanan kapasitas sehingga perusahaan dapat menyelesaikan pekerjaan yang ada. Penumpukan pekerjaan turun untuk pertama kalinya sejak Oktober lalu. Sementara itu, penurunan penjualan menyebabkan kenaikan inventaris pasca produksi karena produk yang tidak terjual tertahan sebagai stok.

Sejalan dengan tren produksi dan permintaan, perusahaan menurunkan tingkat tenaga kerja dua kali dalam tiga bulan meski dalam jumlah sedikit. Pada saat yang sama, produsen mengurangi aktivitas pembelian untuk pertama kalinya sejak Juli 2025,

"Bukti anekdotal juga menunjukkan kenaikan harga material dan kelangkaan pasokan menjadi faktor utama di balik penurunan tersebut," lanjutnya.

Ke depannya, S&P menyebut produsen Indonesia menunjukkan optimisme terhadap perkiraan tahun mendatang. Tingkat optimisme tercatat kuat dan naik dibandingkan dengan periode Februari.

Optimisme tersebut didukung oleh harapan bahwa permintaan akan kembali membaik, serta tidak terjadi eskalasi lebih lanjut dari konflik di Timur Tengah. Meski demikian, S&P juga menyebut tingkat sentimen berada di bawah rata-rata.

"Perusahaan manufaktur tetap percaya diri bahwa output akan naik pada tahun ini. Meski demikian, data bulan Maret menyoroti kerentanan sektor manufaktur Indonesia terhadap perang, khususnya dari sisi harga dan pasokan," pungkas Bhatti.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat S&P Global memberikan peringatan terhadap peningkatan risiko profil kredit Indonesia. Koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan semakin rawan ambrol dengan peringatan ini.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menjelaskan ketika downgrade terjadi, pasar menurutnya akan ambrol. Dia juga menjelaskan capital outflow akan semakin besar, karena lembaga rating mengukur seberapa besar potensi gagal bayar itu terjadi.

“Ketika terjadi downgrade, berarti risiko akan mengalami kenaikan yang itu artinya pelaku pasar dan investor akan menuntut imbal hasil yang lebih tinggi,” ujar Nico, Jumat (27/2/2026).

Nico menjelaskan risiko penurunan tidak hanya terjadi pada saham, melainkan obligasi juga akan mengalami kenaikan imbal hasil, yang artinya harga obligasi akan mengalami penurunan.

Nico memperkirakan imbal hasil obligasi dengan durasi 10y yang dijaga di bawah 6,5% mungkin akan mengalami kenaikan kembali.

“Hal ini yang berpotensi membuat IHSG justru semakin rawan terkoreksi, karena capital outflow sewaktu-waktu dapat kembali terjadi,” ucapnya.

Dia juga menuturkan sedari awal risiko fiskal ini selalu diawasi oleh pelaku pasar dan investor, khususnya investor asing. Langkah pemerintah Indonesia yang memperlebar defisit menurutnya tentu saja menjadi perhatian penuh investor asing terkait dengan disiplin fiskal.

Adapun untuk strategi investor, Nico menyarankan investor untuk mencari saham yang memiliki fundamental kuat dan potensi valuasi di masa yang akan datang.

“Karena ketika mengalami penurunan, saham tersebut akan kembali kepada harga yang sesuai dengan fundamentalnya,” tutur dia.

Dia menjelaskan penurunan justru menjadi sebuah kesempatan untuk bisa masuk ke dalam saham tersebut dan melakukan akumulasi. Dia juga mengingatkan investor untuk memastikan, investor berhati-hati terhadap saham yang memiliki volatilitas tinggi.

Sebagai informasi, S&P Global Ratings memperingatkan peningkatan risiko terhadap profil kredit Indonesia, menyusul revisi outlook negatif oleh Moody's Ratings serta sorotan isu investabilitas dari MSCI Inc.

Peringatan S&P muncul setelah rasio pembayaran bunga utang pemerintah disebut melampaui ambang 15% dari penerimaan negara atau level yang dinilai meningkatkan sensitivitas fiskal terhadap kenaikan biaya pendanaan.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings memperingatkan peningkatan tekanan fiskal Indonesia. Kondisi ini dinilai berpotensi menekan profil kredit dan peringkat ke depan.

Dikutip dari Bloomberg, Jumat (27/2/2026), analis sovereign S&P Rain Yin menyebut pembayaran bunga utang pemerintah besar kemungkinan telah melampaui ambang batas krusial 15 persen terhadap pendapatan negara pada tahun lalu.

"Jika (rasio itu) tetap di atas ambang batas secara berkelanjutan, hal itu dapat memicu pandangan yang lebih negatif terhadap peringkat tersebut," katanya dikutip Bloomberg, Jumat (27/2/2026).

S&P masih mempertahankan outlook stabil untuk peringkat Indonesia di level BBB. Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran yang meningkat terhadap posisi fiskal Indonesia.

Moody’s Ratings pada awal Februari telah merevisi outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil untuk rating Baa2. Moody’s menyoroti pelemahan tata kelola serta meningkatnya risiko fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sentimen investor asing yang telah melemah semakin tertekan setelah peringatan dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI mengenai perlunya reformasi pasar. MSCI mengingatkan potensi penurunan status Indonesia dari kategori emerging market jika isu investabilitas dan transparansi tidak segera dibenahi.

Pemerintah dan otoritas pasar merespons dengan menggulirkan sejumlah rencana reformasi. Salah satunya peningkatan persyaratan saham beredar atau free float. Pemerintah juga menyatakan kondisi ekonomi mulai menunjukkan perbaikan.

S&P menyoroti rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan sebagai metrik kunci. Indonesia selama ini konsisten berada di bawah 15 persen dalam waktu lama. Rasio tersebut meningkat signifikan sejak pandemi dan belum turun cepat.

Indonesia memiliki batas defisit fiskal 3 persen dari produk domestik bruto. Realisasi defisit tahun lalu mencapai 2,9 persen, lebih tinggi dari perkiraan akibat pendapatan yang lemah.

S&P menilai kondisi ini menunjukkan risiko memburuknya fiskal bergerak lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.

S&P menyebut jika penerimaan negara terus melemah, beban pembayaran bunga utang berpotensi tetap tinggi. Kondisi itu secara bertahap dapat menggerus bantalan fiskal yang selama ini menopang peringkat kredit Indonesia.

"Dua perkembangan yang kami pantau dengan sangat cermat adalah kerangka fiskal jangka menengah, apakah terus didukung oleh kebijakan aturan fiskal yang mapan, dan kedua, perkembangan pendapatan," ungkap Yin.

Managing Director Sovereign Ratings Asia Pasifik S&P Kim Eng Tan menyebut tekanan harga aset dapat meningkat jika terjadi perubahan bobot indeks atau bahkan reklasifikasi pasar.

Investor asing yang mengurangi eksposur secara signifikan akan memengaruhi likuiditas pasar modal. Situasi tersebut berpotensi mendorong kenaikan biaya pendanaan bagi pemerintah maupun pelaku usaha.

Arus masuk modal yang melemah juga berpotensi mendorong Bank Indonesia atau BI menggunakan cadangan devisa untuk menopang nilai tukar rupiah.

"Perkembangan seperti itu dapat menambah tekanan penurunan yang telah terjadi baru-baru ini pada peringkat kedaulatan Indonesia," kata Kim.

Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengungkap bahwa PT Danantara Investment Management sedang dalam proses pemeringkatan oleh Moody’s Ratings dan S&P Global.

Dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Rosan mengatakan PT Danantara Investment Management telah mendapatkan rating BBB dengan outlook stabil dari Fitch Rating. Hasil pemeringkatan itu dipublikasikan pada September 2025.

Rosan menambahkan peringkat yang diperoleh Danantara itu sama dengan sovereign rating Republik Indonesia di level BBB dengan outlook stabil atau investment grade.

Terkait dengan peringkat BBB dengan outlook stabil dari Fitch untuk Danantara Investment Management, analis Fitch menyampaikan bahwa peringkat DIM disetarakan dengan peringkat kredit Pemerintah Indonesia. Hal itu mencerminkan pandangan Fitch bahwa DIM merupakan entitas terkait pemerintah (government-related entity / GRE) berdasarkan kriteria Fitch.

“Hal ini didukung oleh keterkaitan yang kuat dengan pemerintah pusat, yang berasal dari peran strategis DIM sebagai lengan investasi dari sovereign wealth fund Indonesia”.

Selain itu, PT Danantara Investment Management juga mendapat peringkat AAA (idn) dengan outlook stabil dari PT Pefindo.

“Kami in the process untuk dapat rating dari S&P dan Moody’s sehingga ini memberikan kepercayaan lebih bahwa Danantara ini risikonya sangat terukur, terstruktur dan ini memberikan hal yang sangat positif bagi Danantara,” paparnya, Jumat (13/2/2026).

Sebelumnya, Moody’s Ratings menilai pembentukan sovereign wealth fund (SWF) baru Indonesia, Danantara, menimbulkan ketidakpastian baru terkait sumber pendanaan, tata kelola, dan prioritas investasi pemerintah.

Faktor tersebut turut menjadi salah satu pertimbangan Moody’s mengubah outlook peringkat Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meski tetap mempertahankan peringkat kredit di level Baa2.

Dalam laporan resminya, Moody’s menyoroti kewenangan Danantara yang sangat besar atas aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan nilai lebih dari US$900 miliar atau sekitar 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia pada 2025.

Selain itu, Danantara mengemban agenda ambisius, mulai dari rasionalisasi BUMN, peningkatan imbal hasil, hingga investasi di sektor-sektor prioritas nasional.

“Koordinasi dan kohesi kebijakan yang belum sepenuhnya jelas terkait mandat Danantara menimbulkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan serta potensi kewajiban kontinjensi bagi pemerintah,” tulis Moody’s dikutip Jumat (6/2/2026).

Moody’s menilai, kewenangan Danantara atas kebijakan dividen BUMN berpotensi menekan kesehatan keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah. Dividen BUMN selama ini menjadi salah satu sumber pendanaan utama, termasuk bagi perbankan BUMN yang pada 2025 tercatat telah meningkatkan pembayaran dividen.

Tekanan tersebut dinilai dapat berdampak pada profil keuangan BUMN apabila tidak diimbangi dengan tata kelola dan manajemen risiko yang kuat.

Lembaga pemeringkat itu juga mencatat, meskipun Danantara masih berada pada tahap awal pengembangan dan pemerintah telah menetapkan kerangka hukum serta kelembagaan melalui berbagai instrumen legislasi, sejumlah pertanyaan mendasar masih belum terjawab. Di antaranya terkait prioritas investasi, mekanisme manajemen risiko, serta hubungan regulasi antara Danantara, BUMN, dan otoritas terkait.

“Ketidakjelasan ini meningkatkan ketidakpastian kebijakan dan berpotensi melemahkan persepsi stabilitas kebijakan di mata investor,” lanjut Moody’s.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga pemeringkat S&P Global menurunkan rating Prancis satu tingkat dan memberikan peringatan bahwa ketidakstabilan politik dapat membahayakan upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi keuangan.

Dilansir Reuters, Sabtu (18/10/2025), lembaga pemeringkat kredit jarang menurunkan peringkat di luar jadwal yang telah diatur, tetapi S&P memangkas peringkat Prancis menjadi A+/A-1 dari AA-/A-1+, usai seminggu penuh terjadi ketegangan, di mana Perdana Menteri Sebastien Lecornu berjanji untuk menangguhkan reformasi pensiun tahun 2023 yang sangat tidak populer dan menghadapi dua mosi tidak percaya.

"Kami memperkirakan ketidakpastian kebijakan akan memengaruhi perekonomian Prancis dengan menghambat aktivitas investasi dan konsumsi swasta, dan dengan demikian juga pertumbuhan ekonomi," kata lembaga pemeringkat kredit tersebut dalam sebuah pernyataan.

Lecornu berhasil melewati dua mosi tidak percaya di parlemen pada hari Kamis, tetapi penangguhan pemerintahannya yang baru berjalan beberapa hari ini harus dibayar dengan mengorbankan reformasi pensiun Presiden Emmanuel Macron demi mendapatkan dukungan dari anggota parlemen Sosialis.

Penangguhan ini hanya akan berumur pendek karena anggaran Lecornu untuk tahun 2026 akan menghadapi tantangan berat di parlemen Prancis yang terpecah belah ketika mereka mulai meninjau RUU tersebut pada hari Senin.

Menanggapi penurunan peringkat tersebut, Menteri Keuangan Roland Lescure mengatakan bahwa menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan parlemen untuk mengesahkan anggaran pada akhir tahun, memastikan defisit fiskal berada di jalur menuju pagu Uni Eropa sebesar 3% dari PDB pada 2029.

Menurut S&P, pengesahan anggaran pada akhir tahun akan membantu memberikan kejelasan yang lebih baik tentang bagaimana Prancis mengelola beban utangnya yang terus meningkat, yang diproyeksikan akan naik menjadi 121% dari PDB pada 2028 dibandingkan dengan 112% dari PDB pada akhir 2024.

"Meskipun demikian, menurut pandangan kami, ketidakpastian keuangan publik tetap tinggi menjelang pemilihan presiden 2027," kata S&P.

Lembaga tersebut merevisi prospek negara dari 'negatif', dengan mengatakan bahwa prospek 'stabil' tersebut menyeimbangkan peningkatan utang pemerintah dan konsensus politik yang lemah mengenai laju konsolidasi anggaran dengan kekuatan kredit Prancis.