JAKARTA - Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat menyampaikan bahwa wartawan saat ini tidak akan kehilangan sumber berita dengan jumlah penduduk dunia yang begitu besar. Dengan jumlah tersebut menurutnya akan selalu ada hal yang bisa diberitakan oleh media.

"Jadi bagi pers itu sungguh tidak kurang-kurang bahan berita, banyak sekali di muka bumi ini 8,3 miliar (penduduk) itu banyak sekali yang bisa ditulis, diberitakan dan 193 negara itu masing-masing juga," ucap Komarudin di kantornya, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Dengan sumber berita yang begitu banyak, maka media massa menurutnya bisa mengungkap persoalan dan kekurangan yang terjadi di masyarakat.

"Nah sekarang posisi pers itu, satu, bagaimana ingin mencari yang borok-boroknya juga banyak. Ibarat rumah yang besar, itu pasti ada sudut-sudut di bawah karpet yang kotor-kotor itu pasti ada. Kalau ini dikorek-korek itu pasti banyak," katanya.

Namun selain sisi negatif, menurutnya ada hal positif juga yang tentunya bisa dijadikan bahan berita untuk media massa.

"Tapi banyak juga sisi-sisi sudut yang baik-baik, yang taman, ruang tamu, ruang makan itu pasti baik-baik semuanya. Jadi pers itu tidak akan kurang bahan. Mau cari yang sensasional, negatifnya juga banyak. Mau cari yang positif juga banyak," ucap dia.

Komaruddin menilai bahwa pers juga sangat berperan dalam membangun kehidupan berbangsa. Oleh karenanya kritik yang disampaikan tentunya harus tetap memegang prinsip objektivitas.

"Nah, hemat saya kita sebagai warga negara yang baik, itu hendaknya bagaimana kita bisa melakukan kritik yang konstruktif, berbagai kekurangan yang ada. Namun juga tetap memegang objektivitas. Jadi prinsip konstruktif edukatif itu menjadi penting bagi pers," ujarnya.

JAKARTA - Dewan Pers menghimpun masukan terkait usulan pengaturan karya jurnalistik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Hal itu dilakukan melalui forum dengar pendapat dengan berbagai konstituen di Hall Dewan Pers, Kamis (11/6/2026).

Forum itu merupakan upaya Dewan Pers untuk terus memastikan perubahan regulasi hak cipta mampu menjawab tantangan baru yang dihadapi industri pers di era platform digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dewan Pers menegaskan karya jurnalistik merupakan hasil kerja intelektual yang lahir melalui proses jurnalistik yang profesional, mulai dari peliputan, verifikasi, pengolahan informasi, hingga publikasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, karya jurnalistik memiliki nilai ekonomi yang layak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana karya intelektual lainnya.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengungkapkan, anggota Dewan Pers tengah serius mengupayakan bagaimana merintis inovasi, solusi dari kesulitan yang tengah dihadapi insan pers.

"Resiliensi teman-teman di industri pers sungguh luar biasa. Kita akan sama-sama mengupayakan bagaimana beradaptasi dan apa solusinya di tengah situasi yang sedang kurang baik ini. Perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta semoga bisa menjadi salah satu solusi," kata Komaruddin.

Dalam forum itu, hadir pula Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI). Turut hadir pula LBH Pers dan Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).

Dalam pembahasan tersebut, muncul sejumlah pokok pikiran yang memperoleh perhatian luas dari peserta. Pertama, perlunya pengakuan eksplisit terhadap karya jurnalistik sebagai objek yang dilindungi dalam UU Hak Cipta.

Kedua, perlunya pengakuan hak ekonomi perusahaan pers atas karya jurnalistik yang diproduksi dan diterbitkannya. Ketiga, perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital, agregator berita, mesin pencari, dan sistem kecerdasan buatan.

Peserta forum juga menyoroti semakin luasnya penggunaan karya jurnalistik sebagai bahan pengindeksan, agregasi informasi, penayangan cuplikan berita, hingga pelatihan model kecerdasan buatan.

Praktik tersebut dinilai telah menciptakan manfaat ekonomi

bagi berbagai pihak, tetapi belum diikuti oleh mekanisme kompensasi yang proporsional kepada perusahaan pers dan para pencipta karya jurnalistik.

Selain itu, forum membahas kemungkinan pembentukan mekanisme kolektif, Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), untuk mengelola lisensi dan distribusi nilai ekonomi dari penggunaan karya jurnalistik.

Sejumlah peserta menilai mekanisme tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi tawar industri pers nasional dalam berinteraksi dengan platform digital global dan perusahaan pengembang AI.

Dewan Pers menegaskan, usulan perlindungan karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berekspresi, akses informasi publik, maupun perkembangan teknologi.

Sebaliknya, pengaturan tersebut diarahkan untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku.

“Perlindungan terhadap karya jurnalistik pada akhirnya bukan hanya melindungi perusahaan pers dan jurnalis, tetapi juga menjaga hak publik untuk memperoleh informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya," ujar Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto.

Menurut Dahlan Dahi, Ketua Komisi Digital & Sustainability Dewan Pers, perlindungan karya jurnalistik hanya berlaku bagi penggunaan komersil. Penggunaan non-komersil terhadap karya jurnalistik tetap diperbolehkan. "Misalkan jika karya jurnalistik digunakan untuk pendidikan, penelitian, kajian akademik," ucap Dahlan Dahi.

Seluruh masukan yang berkembang dalam forum dengar pendapat ini akan menjadi bahan penyempurnaan usulan Dewan Pers kepada pemerintah dan DPR dalam proses pembahasan RUU Hak Cipta.

JAKARTA - Serikat Perusahaan Pers (SPS) hari ini genap berusia 80 tahun. Delapan dekade perjalanan organisasi yang berdiri sejak 8 Juni 1946 ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kontribusi SPS dalam menjaga keberlanjutan perusahaan pers Indonesia, sekaligus memperkuat perannya menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.

Mengusung semangat “Mengakar dalam Integritas, Bertumbuh Melalui Inovasi, Melangkah Bersama untuk Masa Depan Pers yang Lebih Kuat dan Sehat”, HUT ke-80 SPS menjadi pengingat bahwa fondasi utama pers nasional tetap terletak pada integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap kepentingan publik.

Pada saat yang sama, industri pers dituntut terus berinovasi agar mampu beradaptasi dengan transformasi teknologi, perubahan perilaku audiens, dan perkembangan ekosistem informasi digital. Selama 80 tahun, SPS terus berupaya menjadi rumah bagi perusahaan pers Indonesia dalam menjaga nilai-nilai profesionalisme, kebebasan pers yang bertanggung jawab, dan keberlanjutan industri media.

Ketua Umum SPS Januar P. Ruswita, menegaskan usia 80 tahun bukan sekadar penanda perjalanan panjang organisasi, melainkan momentum untuk memperkuat visi masa depan pers Indonesia.

“Kita harus terus mengakar kuat dalam integritas sebagai fondasi utama kepercayaan publik, namun, integritas saja tidak cukup. Kita juga harus bertumbuh melalui inovasi agar perusahaan pers tetap relevan di tengah perubahan yang begitu cepat. SPS akan terus melangkah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membangun masa depan pers yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Sekretaris Jenderal SPS Asmono Wikan menilai di tengah disrupsi digital, informasi publik, dan model bisnis pers yang belum kunjung terkonsolidasi penuh, perusahaan pers harus benar-benar kreatif dan inovatif. Produk pers yang berkualitas saja tidak cukup hari ini.

“Perusahaan pers membutuhkan upaya paralel yang berkelanjutan. Memastikan kualitas terjaga, sekaligus menjaga relevansinya dengan kebutuhan publik yang dilayani. Dalam semangat 80 tahun usianya, SPS akan terus mengupayakan anggotanya di seluruh Indonesia menjadi perusahaan pers yang berkualitas, dibutuhkan audiensnya, tanpa mengesampingkan peran ideologisnya merawat demokrasi dan kemerdekaan pers. Jaya Selalu SPS. Dari, oleh, dan untuk pers Indonesia yang bermartabat,” kata Sekjen SPS.

Lihat video: 3 Jurnalis RI Ditangkap Israel, Dewan Pers Minta Pemerintah Bantuan Pemerintah



Perayaan puncak HUT ke-80 SPS tahun ini rencananya diselenggarakan pada Oktober 2026 di tiga kota di Kalimantan Timur (Kaltim), yakni, Balikpapan, Samarinda, dan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sekaligus menjadi simbol semangat pembangunan dan transformasi Indonesia menuju masa depan.

Ketua SPS Kalimantan Timur, Ajid Kurniawan, menyampaikan kesiapan Kaltim sebagai tuan rumah perayaan 80 tahun SPS. Kaltim saat ini berada di jantung transformasi nasional dengan hadirnya IKN. Momentum ini sangat relevan dengan semangat SPS yang terus bergerak maju menghadapi perubahan.

“Dari Kaltim kami menyerukan kepada insan pers untuk bangkit bersama, berinovasi tanpa henti. Kami yakin, dengan semangan kebersamaan yang mengakar dalam integritas dan tumbuh melalui inovasi, pers Indonesia akan melangkah gagah memasuki 80 tahun berikutnya dengan penuh keyakinan dan harapan,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Persusuan Nasional (DPN) mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan usaha peternakan sapi perah, khususnya peternakan sapi perah rakyat, menjadi bagian yang diprioritaskan dalam program swasembada pangan.

Ketua DPN Teguh Boediyana menyatakan sudah 18 tahun Hari Susu Nusantara (HSN) diperingati sejak ditetapkan pada 2008, yang mana salah satu tujuan penetapan HSN tanggal 1 Juni antara lain mendorong pertumbuhan peternakan sapi perah rakyat dan meningkatkan konsumsi susu segar.

"Namun sampai saat ini ketika Hari Susu Nusantara ke-18 diperingati, apa yang menjadi tujuan belum nampak secara signifikan," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Produksi susu segar dalam negeri, lanjut Teguh, masih sekitar 20 persen dari kebutuhan nasional, sementara populasi sapi perah juga masih pada kisaran 600 ribu ekor dan rata-rata kepemilikan sapi perah rakyat masih sekitar 2 - 4 ekor.

"Oleh karena itu DPN mengusulkan usaha peternakan sapi perah, khususnya peternakan sapi perah rakyat, menjadi bagian yang diprioritaskan dalam program swasembada pangan," katanya.

Pemerintah, tambahnya, segera menerbitkan peraturan perundangan sekurang-kurangnya dalam bentuk Instruksi Presiden sebagai payung hukum untuk mempercepat perkembangan peternakan sapi perah rakyat yang diyakini dapat berperan besar untuk menciptakan lapangan kerja terutama untuk generasi muda serta swasembada susu.

Selain itu, memberi kesempatan kepada peternak sapi perah rakyat dapat ikut menikmati nilai tambah dari susu segar yang mereka produksi.

Menurut Teguh, sejauh ini susu segar yang dihasilkan peternak sapi perah rakyat hanya sebagai bahan baku Industri Pengolahan Susu (IPS) dan nilai tambah serta keuntungan dari susu segar menjadi berbagai produk susu tidak ikut dinikmati para peternak.

"Perlu ada keberanian politik dari pemerintah agar peternak sapi perah dapat lebih sejahtera," ujarnya.

Dengan berkembangnya investasi peternakan sapi perah skala besar, menurut dia hendaknya diatur agar terjadi kemitraan yang ideal dengan peternak sapi perah rakyat. Sekurang kurangnya 20 persen sapi perah skala besar diplasmakan kepada peternak sapi perah rakyat.

Hilirisasi usaha peternakan sapi perah rakyat perlu dipacu sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam program prioritas Makan Bergizi Gratis ( MBG).

Sementara itu dengan pertimbangan harga sapi perah impor sangat tinggi, DPN menilai perlu ada subsidi atas harga sapi perah impor untuk peternak sapi perah dalam upaya meningkatkan skala pemilikan sapi dari para peternak.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dewan Pers mengecam keras tindakan Angkatan Laut Israel yang mencegat dan menangkap rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal Global Sumud Flotilla 2.0 pada Senin (18/5/2026). Dewan Pers meminta pemerintah mengambil langkah untuk membebaskan jurnalis tersebut.

Kapal tersebut diketahui membawa bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan untuk warga Gaza, Palestina. Rombongan berangkat dari Marmaris, Turki, bersama 54 kapal lain yang berasal dari 70 negara.

Dari sembilan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), tiga di antaranya merupakan jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan, yakni Bambang Noroyono dari Republika, Thoudy Badai Rifan Billah dari Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo TV.

"Dewan Pers mengecam keras tindakan militer Angkatan Laut Israel yang menghalangi tugas kemanusiaan dan kemerdekaan pers dunia," ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam pernyataan resminya. Selasa (19/5/2026), dikutip dari laman Dewan Pers.

Selain mengecam tindakan tersebut, Dewan Pers juga meminta Pemerintah Republik Indonesia segera mengambil langkah diplomatik luar biasa (extraordinary diplomatic channels) guna membebaskan dan memulangkan seluruh jurnalis serta warga sipil Indonesia dengan selamat ke tanah air.

Menurut Komaruddin, jurnalis harus diberikan perlindungan dalam menjalankan tugas profesionalnya, termasuk saat meliput situasi konflik dan misi kemanusiaan internasional.

Pernyataan sikap tersebut ditegaskan sebagai bentuk komitmen Dewan Pers dalam menjaga kebebasan pers dan mendukung kerja-kerja jurnalistik yang independen, humanis, dan sesuai hukum yang berlaku. "Kemerdekaan pers adalah hak segala bangsa. Freedom of the Press is a Human Right," tegas Komaruddin.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pers mengecam tindakan militer Israel Defense Forces, khususnya Israeli Navy, yang mencegat dan menangkap rombongan kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 di perairan internasional saat dalam perjalanan menuju Gaza Strip, Palestine.

Insiden tersebut terjadi pada Senin (18/5/2026) ketika armada kapal yang membawa bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan dihentikan oleh militer Israel.

Armada Global Sumud berangkat dari Marmaris, Turkey pada Kamis (14/5/2026) dengan melibatkan 54 kapal yang diawaki relawan dari sekitar 70 negara. Saat penangkapan terjadi, kapal-kapal tersebut berada di perairan internasional sekitar 310 mil laut dari Gaza.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengecam keras pencegatan tersebut. Menurut dia, penangkapan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan kemanusiaan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

“Jurnalis menjalankan tugas untuk menyampaikan informasi kepada publik. Tindakan penangkapan terhadap mereka di perairan internasional saat menjalankan kerja jurnalistik sangat kami sesalkan dan kami kecam,” kata Komaruddin dalam pernyataan tertulis, Selasa (19/5/2026).

Di dalam rombongan itu terdapat sembilan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI). Tiga di antaranya merupakan jurnalis, yakni Bambang Noroyono dan Thoudy Badai Rifan Billah dari Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo TV.

Dewan Pers juga meminta pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik untuk membebaskan para jurnalis dan warga sipil Indonesia lainnya yang ditangkap militer Israel, sekaligus memastikan keselamatan mereka serta membantu proses pemulangan ke Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen Dewan Pers dalam menjaga kemerdekaan pers serta memberi perlindungan agar media dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

JAKARTA - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat buka suara terkait langkah Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang menggandeng homeless media atau New Media Forum sebagai mitra komunikasi publik. Komaruddin berharap ada regulasi yang mengatur homeless media ini.

"Pemerintah kalau toh ada perhatian pada homeless media, kalau itu dianggap sebagai satu realitas masyarakat, itu kan bagus. Pemerintah itu harus tanggap pada realitas masyarakatnya, salah satunya muncul homeless media," kata Komaruddin ditemui di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2026).

Oleh karena itu, kata dia, sekarang yang ditunggu adalah apa kebijakan pemerintah untuk meregulasi dan memberdayakan homeless media ini. Komarudin berharap keterlibatan mereka tetap menjaga sirkulasi informasi yang berkualitas.

"Jangan hendaknya mereka itu menjadi humas. Humas sudah ada lagi posisinya. Media massa itu bukan humas pemerintah, tapi mitra yang sejajar untuk saling berbagi informasi demi kesehatan tubuh masyarakat," ujarnya.

Komaruddin mengibaratkan media itu bagaikan seorang dokter yang menyampaikan ada bagian dari tubuh dalam hal ini disebutnya adalah Pemerintah, yang kurang sehat. Sang pasien tentu akan berterima kasih terhadap masukan yang disampaikan dokter tersebut.

Lihat video: Bakom Gandeng Homeless Media, Sejumlah Media Bantah Terlibat



"Iini loh ada fenomena-fenomena yang kurang sehat, maka pemerintah terima kasih pada pers dengan catatan pers itu juga jangan ngaco. Ibarat dokter kalau ngaco ya pasien tidak mau, tapi kalau profesional kan terima kasih, kalau perlu kita kan bayar pada dokter," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menggandeng homeless media atau New Media Forum sebagai mitra komunikasi publik. Tujuannya untuk memperluas jangkauan komunikasi publik di Indonesia.

"Kehadiran teman-teman New Media mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tidak hanya melalui media konvensional, tetapi juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realita media atau realita komunikasi digital sebagai bentuk dari perkembangan teknologi dan sosial kemasyarakatan," kata Kepala Bakom RI Muhammad Qodari dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

JAKARTA - Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya memandang bahwa ada perjuangan dan konsistensi yang panjang dalam menjaga kebebasan pers. Hal ini selaras dengan acara Fun Walk yang digelar Dewan Pers dalam rangka memperingati World Press Freedom 2026',

"Kita merayakan hari kebebasan pers kali ini dengan Fun Walk karena perjuangan untuk kemerdekaan pers itu seperti jalan yang jauh, butuh stamina, butuh konsistensi, dan yang paling penting butuh kebersamaan," kata Fifi dalam sambutannya di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2026).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menciptakan ekosistem media yang baik. Menurutnya, diperlukan sinergi dari seluruh elemen untuk menjaga ruang publik tetap sehat di tengah arus informasi yang masif.

"Sambil melangkah nanti teman-teman, mari kita segarkan kembali komitmen kita, mari kita bangun komunikasi yang lebih transparan dan digitalisasi yang inklusif," ujarnya.

JAKARTA - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat secara tegas menyatakan bahwa keberadaan pers masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai rujukan utama terpercaya di tengah ledakan informasi yang luar biasa terjadi saat ini. Dia melihat posisi pers saat ini sedang berada dalam tantangan yang memacu adrenalin.

Namun, Komaruddin justru menganggap kondisi ini justru mengasyikkan. “Ibarat perenang, itu justru mengasyikkan. Bagaimana kemudian kita membaca situasi, kemudian memperkokoh posisi kita, sehingga satu saat pasti akan menemukan model baru, menemukan satu echo-echo baru, mungkin juga menemukan satu titik koordinat baru,” kata Komaruddin dalam sambutannya di acara Fun Walk bertajuk 'World Press Freedom Day 2026' di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Menurutnya, informasi telah menjadi kebutuhan primordial manusia, setara dengan kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tidur. Namun, informasi penting yang dibutuhkan tentunya berasal dari sumber yang terpercaya atau reliable.

"Oleh karena itu, saya yakin sekali dan kita harus berada pada posisi itu, bagaimana kita menjadi sumber informasi, analisis berita yang reliable. Dengan demikian, pers itu mutlak akan diperlukan," ujarnya.

Ia juga menekankan tentang pentingnya kualitas informasi tersebut. Ia mengibaratkan pers dengan kebutuhan manusia akan air dan udara yang bersih dan jernih.

“Hal yang sama juga terjadi pada informasi. Agar informasi ini jernih, maka kita dorong bagaimana peran pers itu akan lebih kreatif, lebih produktif dan lebih dominan dalam memberikan satu arahan pada masyarakat," tuturnya.

Oleh karenanya, Komaruddin meminta agar insan pers tidak perlu merisaukan keberadaan new media. Baginya, itu merupakan bagian dari pengayaan dan realitas.

"Tapi peran strategis pers mainstream itu tetap menjadi satu pilar sumber rujukan informasi yang uyama dicari oleh masyarakat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) memberikan penjelasan terkait kronologi isu homeless media atau new media yang sedang ramai.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Kurnia Ramadhana mengatakan bahwa berawal pada Selasa (5/5/2026), Bakom menerima permohonan audiensi dari Indonesia New Media Forum (INMF).

"Di awal pertemuan tersebut, Bakom dan anggota INMF saling berkenalan. INMF menjelaskan tentang new media dan organisasi INMF," kata Kurnia dalam keterangan tertulis pada Jumat (8/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, INMF kemudian menjelaskan bahwa mereka berkumpul untuk meningkatkan kualitas dan ruang berkembang.

Beberapa informasi yang INMF sampaikan dalam pertemuan itu adalah bahwa new media harus memiliki perusahaan, alamat, dan penanggung jawab.

INMF kemudian memberikan dokumen yang berjudul New Media Forum 2026. Di dalam dokumen tersebut tercantum nama-nama New Media Players.

Bakom kemudian merespon dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait mekanisme kerja new media. Beberapa pertanyaan yakni terkait mekanisme cover both sides yang biasanya menjadi standar dalam media konvensional. INMF kemudian menjawab bahwa new media memiliki metode yang disebut verifikasi.

Sehari setelahnya yakni pada Rabu (6/5/2026), Bakom mengadakan konferensi pers yang rutin digelar secara mingguan dalam rangka update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Dalam kegiatan tersebut, new media turut hadir.

"Bakom menganggap new media sebagai mitra komunikasi sebagaimana halnya media konvensional. Mitra dalam pengertian media membutuhkan berita dan pemerintah perlu menyampaikan informasi ke masyarakat," katanya.

Dalam konferensi pers itu, Kepala Bakom RI Muhammad Qodari pun menyebut bahwa masih ada beberapa isu yang harus ditetapkan antara new media dengan Dewan Pers serta media konvensional.

Namun pandangan Bakom, new media perlu dijangkau agar dapat meningkatkan kualitas dan standar supaya produknya makin berkualitas.

Qodari pun dalam konferensi pers menyebut daftar dan nama-nama new media mulai dari Folkative, Indozone, Ngomongin Uang, Good Stats, Kawan Hawa, hingga Big Alpha.

Menurut Kurnia, penyebutan nama-nama new media dalam konferensi pers tersebut didasarkan pada dokumen yang diberikan oleh INMF kepada Bakom dalam pertemuan sehari sebelumnya.

"Bakom melihat bahwa realitas media saat ini sudah sangat berubah dan berkembang dibandingkan 20 atau 30 tahun yang lalu," katanya.

Menurut Bakom, saat ini setidaknya ada 4 jenis media, yakni media konvensional, new media, media sosial, dan media disinformasi, fitnah, kebencian atau DFK.

"Saat ini tidak ada kerja sama atau kontrak apapun antara Bakom dengan INMF atau dengan salah satu dari new media yang tertulis dalam dokumen INMF," katanya.

Kini, sejumlah new media yang disebutkan nama-namanya oleh Qodari dalam konferensi pers pun memberikan klasifikasi atas isu yang beredar.

Sementara, Bakom menurut Kurnia menghormati penuh independensi new media maupun media konvensional. Pertemuan dengan berbagai pelaku new media semata-mata bertujuan membuka ruang komunikasi dan memperluas akses informasi publik.

"Tidak ada kontrak, arahan editorial, maupun bentuk kemitraan yang mengikat media tertentu untuk mendukung pemerintah," katanya.

Adapun, apabila terdapat penyebutan atau framing yang menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik, menurutnya hal tersebut menjadi perhatian Bakom untuk diperbaiki.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memprotes pemberitaan salah satu media nasional yang menyebut kas negara yang ada di Saldo Anggaran Lebih (SAL) hanya tersisa Rp120 triliun.

Ia menilai pemberitaan tersebut keliru karena dana mengendap SAL masih utuh. Purbaya menegaskan dana SAL tidak berkurang, melainkan hanya dipindahkan dari Bank Indonesia (BI) ke bank umum.

"Ada berita katanya uang saya tinggal Rp120 triliun dari SAL. Dikeluarkan itu disebar ke mana-mana," katanya di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (27/4).

Dari total dana SAL Rp420 triliun, Purbaya telah memindahkan Rp300 triliun dari BI ke bank umum. Dana tersebut masih dalam bentuk simpanan seperti deposito.

Purbaya menegaskan dana SAL tersebut belum digunakan untuk membiayai belanja negara.

"Uang saya SAL masih utuh Rp420 triliun. Dia (media) enggak ngerti apa yang saya kerjakan. Jadi, harusnya dia belajar lagi yang betul sebelum menyebarkan berita negatif seperti itu," ujar Purbaya.

"Anggaran saya sampai sekarang masih aman, yang Rp420 triliun belum sama sekali disentuh. Jadi orang itu mesti belajar yang betul," jelasnya.

Meski menilai pemberitaan soal sisa uang nganggur pemerintah itu salah, Purbaya tidak akan membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Ia telah berkali-kali menjelaskan dana SAL yang diberitakan hanya tersisa Rp120 triliun sebenarnya hanya dipindahkan ke bank umum, bukan digunakan untuk belanja negara.

"Enggak usah (dibawa ke Dewan Pers). Ngapain? Orang bodoh ngapain diajarin lagi. Kan sudah saya jelasin berkali-kali, itu enggak dipakai yang Rp120 triliun. Kenapa dia keluarin (berita) begitu lagi? Cuman saya pindahin aja di bank, seperti deposito saya pindahin dari BI ke bank. Uangnya sepeser pun belum dipakai untuk anggaran (negara), masih dalam bentuk SAL. Anggaran yang lain masih aman," imbuhnya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan penggunaan SAL masih menjadi alternatif terakhir dalam menjaga ketahanan keuangan negara.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat menekankan keterbukaan perdagangan harus sejalan dengan perlindungan pers nasional. Keterbukaan ekonomi tidak boleh mengorbankan kedaulatan media nasional.

Hal itu terungkap dalam diskusi mengenai implikasi perjanjian perdagangan internasional, khususnya Agreement on Related Trade (ART). Dalam forum diskusi yang berlangsung di Jakarta ini melibatkan pemerintah, regulator, dan pelaku industri media.

Perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), M. Qodari, menyampaikan ART dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat hubungan dagang internasional, memperluas akses pasar, memberikan kepastian investasi, serta mendorong penguatan ekosistem digital nasional.

Namun demikian, pemerintah juga menegaskan regulasi nasional tetap menjadi rujukan utama. Kebijakan publisher rights dinyatakan tetap berlaku dan akan menjadi batas tegas apabila terdapat ketentuan dalam ART yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Pemerintah pada prinsipnya pro-perdagangan, tetapi tetap menjaga ruang regulasi domestik. Industri media nasional tidak boleh dirugikan,” ujar Qodari, Sabtu (11/4/2026).

Pemerintah juga mendorong adanya pengaturan terhadap platform digital dan media sosial agar tunduk pada prinsip kesetaraan dengan media pers, guna menciptakan ekosistem informasi yang adil dan berimbang.

Sementara itu, Dewan Pers melalui anggota sekaligus Ketua Komisi Digital dan Sustainability, Dahlan, menegaskan bahwa kedaulatan pers merupakan pagar konstitusional yang tidak dapat dinegosiasikan dalam perjanjian internasional.

Dahlan menyoroti dua isu krusial. Pertama, terkait kepemilikan media sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. ART dinilai berpotensi membuka peluang kepemilikan asing hingga 100% di sektor media, yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan nasional.

Lihat video: Hari Pers Nasional, Cak Imin dan Sejumlah Menteri KMP Hadiri Puncak Peringatan HPN



Kedua, perlindungan publisher rights. Dahlan menegaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 harus tetap menjadi dasar dalam mengatur hubungan antara platform digital dan perusahaan pers, termasuk kewajiban lisensi, pembagian data, serta skema bagi hasil yang adil.

Menurut Dahlan, setiap ketentuan dalam ART—termasuk yang mengatur pembebasan kewajiban platform—harus dibatalkan apabila bertentangan dengan regulasi nasional. “Jangan sampai kedaulatan kepemilikan konten media, karya jurnalistik, dan prinsip keadilan platform justru dilemahkan,” tegasnya.

Dari sisi industri, SPS mencatat adanya kekhawatiran yang semakin menguat di kalangan perusahaan pers dan pelaku ekonomi kreatif. Pergeseran belanja iklan ke platform global, menyusutnya kapasitas ruang redaksi (newsroom), hingga meningkatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi tantangan nyata yang dihadapi industri media saat ini.

Selain itu, posisi tawar perusahaan pers dalam memperoleh pendapatan dinilai semakin melemah, termasuk terkait penggunaan karya jurnalistik oleh teknologi kecerdasan buatan tanpa mekanisme kompensasi yang memadai.

SPS menegaskan persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh keadilan ekonomi—yakni siapa yang memperoleh nilai dari konten jurnalistik yang diproduksi oleh media nasional.

Diskusi ini memperkuat pandangan bahwa Indonesia tetap terbuka terhadap perdagangan global. Namun, setiap perjanjian internasional harus memastikan tidak terjadinya penggerusan terhadap kedaulatan media nasional.

Kedaulatan tersebut mencakup empat aspek utama, yaitu kedaulatan kepemilikan media, distribusi konten, monetisasi berita, serta kedaulatan regulasi nasional. SPS Pusat menegaskan keseimbangan antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan industri media dalam negeri merupakan kunci dalam merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat peranan pers sebagai pilar keempat demokrasi.