JAKARTA - Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat menyampaikan bahwa wartawan saat ini tidak akan kehilangan sumber berita dengan jumlah penduduk dunia yang begitu besar. Dengan jumlah tersebut menurutnya akan selalu ada hal yang bisa diberitakan oleh media.

"Jadi bagi pers itu sungguh tidak kurang-kurang bahan berita, banyak sekali di muka bumi ini 8,3 miliar (penduduk) itu banyak sekali yang bisa ditulis, diberitakan dan 193 negara itu masing-masing juga," ucap Komarudin di kantornya, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Dengan sumber berita yang begitu banyak, maka media massa menurutnya bisa mengungkap persoalan dan kekurangan yang terjadi di masyarakat.

"Nah sekarang posisi pers itu, satu, bagaimana ingin mencari yang borok-boroknya juga banyak. Ibarat rumah yang besar, itu pasti ada sudut-sudut di bawah karpet yang kotor-kotor itu pasti ada. Kalau ini dikorek-korek itu pasti banyak," katanya.

Namun selain sisi negatif, menurutnya ada hal positif juga yang tentunya bisa dijadikan bahan berita untuk media massa.

"Tapi banyak juga sisi-sisi sudut yang baik-baik, yang taman, ruang tamu, ruang makan itu pasti baik-baik semuanya. Jadi pers itu tidak akan kurang bahan. Mau cari yang sensasional, negatifnya juga banyak. Mau cari yang positif juga banyak," ucap dia.

Komaruddin menilai bahwa pers juga sangat berperan dalam membangun kehidupan berbangsa. Oleh karenanya kritik yang disampaikan tentunya harus tetap memegang prinsip objektivitas.

"Nah, hemat saya kita sebagai warga negara yang baik, itu hendaknya bagaimana kita bisa melakukan kritik yang konstruktif, berbagai kekurangan yang ada. Namun juga tetap memegang objektivitas. Jadi prinsip konstruktif edukatif itu menjadi penting bagi pers," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pers mengecam tindakan militer Israel Defense Forces, khususnya Israeli Navy, yang mencegat dan menangkap rombongan kapal kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 di perairan internasional saat dalam perjalanan menuju Gaza Strip, Palestine.

Insiden tersebut terjadi pada Senin (18/5/2026) ketika armada kapal yang membawa bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan dihentikan oleh militer Israel.

Armada Global Sumud berangkat dari Marmaris, Turkey pada Kamis (14/5/2026) dengan melibatkan 54 kapal yang diawaki relawan dari sekitar 70 negara. Saat penangkapan terjadi, kapal-kapal tersebut berada di perairan internasional sekitar 310 mil laut dari Gaza.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengecam keras pencegatan tersebut. Menurut dia, penangkapan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan kemanusiaan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

“Jurnalis menjalankan tugas untuk menyampaikan informasi kepada publik. Tindakan penangkapan terhadap mereka di perairan internasional saat menjalankan kerja jurnalistik sangat kami sesalkan dan kami kecam,” kata Komaruddin dalam pernyataan tertulis, Selasa (19/5/2026).

Di dalam rombongan itu terdapat sembilan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI). Tiga di antaranya merupakan jurnalis, yakni Bambang Noroyono dan Thoudy Badai Rifan Billah dari Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo TV.

Dewan Pers juga meminta pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik untuk membebaskan para jurnalis dan warga sipil Indonesia lainnya yang ditangkap militer Israel, sekaligus memastikan keselamatan mereka serta membantu proses pemulangan ke Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen Dewan Pers dalam menjaga kemerdekaan pers serta memberi perlindungan agar media dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

JAKARTA - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat secara tegas menyatakan bahwa keberadaan pers masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai rujukan utama terpercaya di tengah ledakan informasi yang luar biasa terjadi saat ini. Dia melihat posisi pers saat ini sedang berada dalam tantangan yang memacu adrenalin.

Namun, Komaruddin justru menganggap kondisi ini justru mengasyikkan. “Ibarat perenang, itu justru mengasyikkan. Bagaimana kemudian kita membaca situasi, kemudian memperkokoh posisi kita, sehingga satu saat pasti akan menemukan model baru, menemukan satu echo-echo baru, mungkin juga menemukan satu titik koordinat baru,” kata Komaruddin dalam sambutannya di acara Fun Walk bertajuk 'World Press Freedom Day 2026' di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Menurutnya, informasi telah menjadi kebutuhan primordial manusia, setara dengan kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tidur. Namun, informasi penting yang dibutuhkan tentunya berasal dari sumber yang terpercaya atau reliable.

"Oleh karena itu, saya yakin sekali dan kita harus berada pada posisi itu, bagaimana kita menjadi sumber informasi, analisis berita yang reliable. Dengan demikian, pers itu mutlak akan diperlukan," ujarnya.

Ia juga menekankan tentang pentingnya kualitas informasi tersebut. Ia mengibaratkan pers dengan kebutuhan manusia akan air dan udara yang bersih dan jernih.

“Hal yang sama juga terjadi pada informasi. Agar informasi ini jernih, maka kita dorong bagaimana peran pers itu akan lebih kreatif, lebih produktif dan lebih dominan dalam memberikan satu arahan pada masyarakat," tuturnya.

Oleh karenanya, Komaruddin meminta agar insan pers tidak perlu merisaukan keberadaan new media. Baginya, itu merupakan bagian dari pengayaan dan realitas.

"Tapi peran strategis pers mainstream itu tetap menjadi satu pilar sumber rujukan informasi yang uyama dicari oleh masyarakat," pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat memastikan bahwa media mainstream masih menjadi referensi utama masyarakat dalam mencari kebenaran informasi. Hal itu disampaikan Komaruddin di acara Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional 2026 yang diselenggarakan di Aston Serang Hotel, Banten, Minggu (8/2/2026).

"Sebagian masyarakat sedang asik senang mencitai mainan medsos, penuh sensasi, manjakan emosi tapi masyarakat ketika ditanya apa yang paling anda cari ketika dalam kebingungan dan toxic, lelah, bingung yang dicari media mainstream. Media mainstream tetap menjadi referensi masyarakat," kata Komaruddin.

Karena itu, Komaruddin menegaskan, media arus utama masih menjadi acuan bagi masyarakat. Atau dengan kata lain, pers masih dibutuhkan peran sentralnya dalam menyaring dan menyajikan informasi.

"Dengan demikian pers merupakan lembaga penyulingan bagaimana menemukan dan mengemas. Sehingga banyak air bersih ditawarkan ke masyarakat. Suatu saat masyarakat akan jenuh terhadap berita toxic," ujarnya.

Ia mengaku, banyak pihak yang merasa kebingungan di era disrupsi seperti dewasa ini. Namun, katanya hal itu merupakan mata rantai dari bagian perjalanan sejarah.

Menurut Komaruddin, terdapat tiga kelompok di tengah era disrupsi media. Pertama, kelompok masyarakat yang selalu merasa kalah dan mereka selalu mengeluh. Kemudian, ada kelompok yang wait and see sembari survive.

"Ada kelompok kreatif, pionir yang dia mengatasi, bagaimana menghadapi, membuka dunia baru di balik disrupsi itu," pungkasnya.

SERANG - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengungkapkan di era disrupsi media dewasa ini menjadi tantangan untuk manusia bergerak kreatif dan inovatif. Hal itu disampaikan Komaruddin di Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional 2026 yang diselenggarakan di Aston Serang Hotel, Banten, Minggu (8/2/2026).

"Istilah populer pers kita hadapi disrupsi digital. Sejarah berkembang memang selalu dinamika antara tesa, antitesa, dan sintesa. Disrupsi selalu muncul dalam panggung sejarah. Justru karena ada disrupsi peradaban jadi maju manusia ditantang kreatif dan inovatif," ujar Komaruddin.

Menurut dia, memang banyak pihak yang merasa kebingungan di era disrupsi seperti dewasa ini. Namun, hal itu merupakan mata rantai dari bagian perjalanan sejarah.

Terdapat tiga kelompok di tengah era disrupsi media. Pertama, kelompok masyarakat yang selalu merasa kalah dan mereka selalu mengeluh. Kemudian, ada kelompok yang wait and see sembari survive.

"Ada kelompok kreatif, pionir yang dia mengatasi, bagaimana menghadapi, membuka dunia baru di balik disrupsi itu," ucapnya.

JAKARTA - Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menekankan kembali peran vital pers sebagai pilar keempat demokrasi dalam menjaga keseimbangan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Di tengah derasnya arus disrupsi digital, pers diharapkan untuk tetap menjadi cermin yang memantulkan kondisi realitas secara objektif

"Saya rasa pers itu reflektor atau cermin yang memantulkan apa yang terjadi, yang dilihat pada pemerintah dan juga masyarakat," katanya dalam sambutannya dalam outlook media 2026 bertajuk 'Memandang Masa Depan Media: Sinergi Bisnis, Tren Periklanan, dan integritas di era hiper-konektivitas' yang digelar Dewan Pers, Kamis (5/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa pers berfungsi menyampaikan apa yang terjadi pada pemerintah, dalam hal ini kebijakan, prestasi, keberhasilan, hingga penyimpangan yang terjadi, kemudian dipantulkan oleh media massa kepada masyarakat. Sebaliknya, apa yang terjadi dalam masyarakat, suara kritik masyarakat dipantulkan agar pemerintah itu bisa mendengarkan.

"Dalam konteks itulah makanya pers disebut sebagai pilar demokrasi yang keempat. Mengapa? Karena dia sebagai lalu lintas penyambung, penerus aspirasi masyarakat untuk pemerintah dan juga prestasi, kebijakan pemerintah buat masyarakat," ujarnya.

Namun, dia menyadari fungsi sebagai penyambung aspirasi kini menghadapi tantangan besar. Era digital telah mengubah pola komunikasi secara drastis. Jika dahulu pers memegang kendali penuh sebagai penyaring informasi (gatekeeper), kini posisi tersebut mulai bergeser seiring dengan dominasi media sosial yang begitu bebas.

Sampai akhirnya, muncul pertanyaan besar di tengah masyarakat terkait kepada siapa mereka harus percaya atas informasi yang muncul. Namun, Komaruddin dalam posisi ini kembali menegaskan bahwa peran pers hanya sebagai medium atas informasi tersebut.

"Yang diharapkan trust itu bukan pada pers, yang diharapkan trust itu pada pemerintah dan pemerintah trust kepada masyarakat, sedangkan pers itu hanya medium saja gitu. Sebagai medium, sepanjang medium itu memantulkan secara profesional, objektif dengan etika, ya itulah substansi, itulah realitas yang ada," tuturnya.

Menghadapi tantangan ini, Dewan Pers mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, komunitas pers, hingga organisasi masyarakat untuk merumuskan roadmap pers ke depan melalui formula keep (pertahankan), drop (Tinggalkan) dan create (Ciptakan).

Di tengah kompleksitas media sosial yang ulit dikendalikan, kata dia, Dewan Pers memposisikan diri sebagai orkestrator sekaligus clearing house (pusat klarifikasi).

JAKARTA - Dewan Pers dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat persaingan usaha yang sehat terhadap perusahaan platform digital dalam ekosistem pers. Penandatanganan MoU dilakukan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Nota Kesepahaman ini bertujuan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan pers, menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di bidang pers, dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum atas pelanggaran persaingan usaha terhadap perusahaan platform digital dalam ekosistem pers.

Ruang lingkup kerja sama yang disepakati meliputi koordinasi dalam rangka pencegahan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap perusahaan platform digital dalam ekosistem pers, pertukaran data dan informasi, sosialisasi dan advokasi, serta pemanfaatan dan pengembangan sumber daya manusia.

Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengatakan, nota kesepahaman ini menjadi langkah krusial untuk memastikan kemerdekaan pers tidak terancam oleh praktik persaingan usaha tidak sehat di ranah digital.

"Kolaborasi dengan KPPU ini menegaskan komitmen bersama Dewan Pers - KPPU untuk menciptakan ekosistem pers yang adil, di mana media nasional dapat tumbuh dan bersaing secara sehat, terutama dalam menghadapi dominasi perusahaan platform digital," kata Komaruddin Hidayat.

Ketua KPPU M Fanshurullah Asa mengatakan KPPU memiliki tugas melakukan pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha. Dia menyebut penandatanganan MoU dengan Dewan Pers ini adalah momentum penting untuk mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap potensi praktik monopoli, yang dilakukan oleh platform digital yang dapat merusak keberlangsungan industri pers.

"Kami akan berkoordinasi erat dalam pertukaran data dan informasi untuk memastikan persaingan usaha yang sehat terhadap platform digital dalam ekosistem pers dapat terwujud," kata M Fanshurullah Asa.

Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi menjelaskan aspek digitalisasi membawa tantangan baru bagi keberlanjutan pers, terutama terkait distribusi konten dan model bisnis.

"Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat membangun mekanisme pertukaran data yang efektif untuk memantau perilaku pasar platform digital, serta melakukan sosialisasi dan advokasi bersama KPPU guna menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang isu persaingan usaha di sektor pers," ujarnya.

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani. Pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama yang terpisah.

Ajang Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2025 yang digelar Pertamina secara konsisten untuk ke-22 kali mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, yang juga menjadi Ketua Dewan Juri AJP 2025.

Komaruddin mengatakan, melalui AJP ada dimensi regenerasi pendidikan bagi para insan pers, sehingga terstimulasi untuk menjadi semakin profesional, serta memiliki wawasan yang lebih luas. Hal itu disampaikan di sela kegiatan Pra Penjurian AJP 2025 di Jakarta pada Jumat (31/10).

"AJP menurut saya adalah semacam inkubator bagi lahirnya insan-insan pers yang lebih berkualitas dan profesional. Selain itu, mereka para pemenang AJP sebelumnya juga ternyata bisa semakin tumbuh menjadi jurnalis yang lebih berkualitas, dan handal," ujar Komaruddin.

Corporate Secretary Pertamina, Arya Dwi Paramita mengatakan, kehadiran AJP bisa membawa semangat baru bagi para insan pers.

"Saya berharap insan pers semangat mengikuti AJP 2025 ini. Saya juga meyakini jajaran Dewan Juri bisa memberikan penilaian yang independen bagi para peserta," kata Arya.

Melalui tema "Energizing Indonesia", Pertamina mengajak insan pers untuk mengangkat informasi mengenai hal-hal terkait upaya Pertamina mendukung swasembada dan ketahanan energi nasional, serta manfaat dan dampak dari keberadaan Pertamina bagi masyarakat dan negara, termasuk pada sektor perekonomian beserta efek gandanya.

Melalui tema ini, Pertamina mendorong edukasi kepada masyarakat mengenai perannya sebagai perusahaan energi berkelanjutan, termasuk pemimpin transisi energi, juga mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan, serta memaksimalkan peran Pertamina dalam pengembangan inovasi teknologi dan ekosistem energi hijau di Indonesia.

AJP 2025 merupakan wujud apresiasi kepada insan pers seluruh Indonesia yang berperan aktif mendukung transformasi, kinerja, pencapaian dan program-program Pertamina kepada publik.

Seluruh insan media mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan karya terbaik mereka yang telah dipublikasikan di media massa dalam periode 1 November 2024 hingga 31 Oktober 2025. Submit karya AJP 2025 telah ditutup pada 31 Oktober 2025.

Selanjutnya akan dilakukan penjurian oleh para dewan juri independen yang terdiri dari akademisi, praktisi media, pengamat energi, fotografer profesional dan pakar komunikasi, secara profesional dan transparan.