Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) memastikan kenaikan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan rupiah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak akan mengubah strategi pendanaan perseroan secara signifikan.

Adapun KB Bank tetap mengandalkan penguatan dana murah (current account saving account/CASA) untuk menjaga biaya dana (cost of fund) dan mempertahankan margin bunga bersih (net interest margin/NIM).

Direktur Utama KB Bank Kunardy mengatakan penyesuaian TBP menjadi salah satu faktor yang diperhatikan perseroan dalam mengelola struktur pendanaan.

Namun, bank akan tetap menjaga keseimbangan komposisi dana murah dan deposito berjangka.

"Penyesuaian Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) oleh LPS tentu menjadi salah satu faktor yang kami perhatikan dalam pengelolaan biaya dana (cost of fund). Untuk itu, KB Bank akan terus menjaga keseimbangan komposisi dana murah (CASA) dan deposito berjangka," ujar Kunardy kepada Bisnis.com, dikutip Selasa (1/7/2026).

Dia menjelaskan fokus utama perseroan tetap diarahkan pada peningkatan porsi CASA melalui penguatan layanan digital dan peningkatan aktivitas transaksi nasabah.

Sementara itu, penghimpunan deposito dilakukan secara selektif dengan menawarkan suku bunga yang kompetitif sesuai kebutuhan likuiditas dan profil nasabah.

Menurutnya, strategi tersebut juga didukung penguatan pengelolaan aset dan liabilitas (asset and liability management/ALM), termasuk diversifikasi sumber pendanaan dan efisiensi biaya operasional.

"Dengan pendekatan tersebut, kami optimistis dapat menjaga cost of fund dan mempertahankan Net Interest Margin (NIM) pada level yang sehat hingga akhir tahun," katanya.

Sebelumnya, LPS memutuskan menaikkan TBP simpanan rupiah sebesar 25 basis poin menjadi 3,75% untuk bank umum dan 6,25% untuk bank perekonomian rakyat (BPR).

Penyesuaian dilakukan seiring kenaikan suku bunga simpanan di pasar, potensi perlambatan pertumbuhan simpanan rupiah, serta meningkatnya persaingan penghimpunan dana di industri perbankan.

Selain menaikkan TBP, LPS juga meminta perbankan meningkatkan transparansi informasi mengenai ketentuan penjaminan simpanan kepada nasabah, termasuk melalui berbagai kanal digital.

Menanggapi hal tersebut, Kunardy menyatakan KB Bank mendukung langkah LPS dan akan memastikan informasi mengenai TBP mudah diakses nasabah.

"Sejalan dengan arahan tersebut, kami akan terus memastikan informasi mengenai TBP tersedia secara jelas melalui berbagai kanal digital bank, termasuk aplikasi mobile banking, internet banking, dan situs resmi KB Bank," ujarnya.

Di tengah persaingan suku bunga simpanan yang semakin ketat, KB Bank juga berupaya menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana pihak ketiga dan profitabilitas.

Kunardy menegaskan KB Bank tetap berfokus memperkuat likuiditas untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global maupun domestik.

Pada saat yang sama, bank terus mendorong pertumbuhan CASA melalui peningkatan kualitas layanan digital, pengembangan layanan transaction banking, serta optimalisasi ekosistem nasabah korporasi.

Harapannya menjaga struktur pendanaan tetap efisien sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis tanpa mengorbankan profitabilitas di tengah kompetisi penghimpunan dana yang semakin intensif.

JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi MNC University menggelar seminar bertajuk "The Future of Jakarta: JAKI – Smart City Innovation & Digital Public Service" di Auditorium Rajawali, MNC University, lantai 6, pada Senin (29/6).

Seminar yang berlangsung pukul 14.00 hingga 16.45 WIB ini dihadiri sekitar 160 mahasiswa dan bertujuan memberikan wawasan mengenai konsep smart city, inovasi teknologi, serta peran aplikasi JAKI (Jakarta Kini) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik digital di Jakarta.

Acara dibuka oleh pembawa acara dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars MNC University, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Program Studi Sistem Informasi, Verra Budhi Lestari, M. Kom, serta Ketua Satuan Pelaksana Perangkat dan Jaringan Teknologi Informasi Jakarta Smart City (JSC), Raden Masargo Everest. Sebelum memasuki materi inti, peserta diajak mengikuti kuis interaktif seputar aplikasi JAKI yang ditutup dengan penyerahan hadiah bagi para pemenang.

Seminar ini menghadirkan dua narasumber yang memaparkan materi secara bergantian. Raden Masargo Everest membawakan materi mengenai fungsi dan tata cara penggunaan aplikasi JAKI, sementara Mohamad Hafitz menjelaskan proses pembentukan dan pengembangan aplikasi tersebut. Antusiasme peserta terlihat tinggi pada sesi tanya jawab yang digelar setelah pemaparan materi selesai.

Dalam kesempatan tersebut, Raden Masargo Everest menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berinovasi.

"Harapannya wawasan ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berpotensi menciptakan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami berharap forum ini menjadi ruang untuk saling belajar, berdiskusi, serta membuka peluang kolaborasi untuk mewujudkan kota yang tangguh dan berkompeten," ungkap Raden Masargo.

Bagi MNC University, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antara dunia akademik dengan instansi pemerintah melalui kegiatan edukatif, sekaligus mendorong terciptanya mahasiswa yang siap berkontribusi dalam pengembangan inovasi digital dan pembangunan kota cerdas di masa depan.

Selain menambah wawasan tentang transformasi digital dan layanan publik berbasis teknologi, para peserta juga memperoleh e-certificate serta kesempatan mendapatkan special rewards.

Rangkaian seminar ditutup oleh pembawa acara pada pukul 16.45 WIB, diakhiri dengan sesi foto bersama antara narasumber, panitia, dan seluruh peserta.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi:

Website: https://mncu.ac.id

Telp/WA: 0811-9325-889

Email: [email protected]

Ikuti juga kami di media sosial:

Instagram: @mncuniversity

TikTok: @mncuniversity

YouTube: MNC University

Alamat Kampus: Jl. Panjang Blok A8, Green Garden, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan regulator serius merespons peringatan MSCI mengenai risiko penurunan status pasar modal Indonesia menjadi frontier markets jika reformasi yang diminta investor global tidak menunjukkan kemajuan.

“Harus dilihat bagaimana regulator, kemudian stock exchange, OJK sangat serius menyikapi hal ini dan kami ingin mengedepankan keterbukaan,” kata Friderica menjawab pertanyaan media seusai menghadiri acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Friderica mengatakan seluruh perhatian (concern) yang disampaikan MSCI telah ditindaklanjuti. Regulator juga telah bertemu langsung dengan MSCI di New York sekitar dua bulan lalu untuk membahas berbagai masukan, termasuk kekhawatiran investor global terhadap pasar modal Indonesia.

Ia menjelaskan salah satu langkah yang telah dilakukan yakni meningkatkan keterbukaan informasi kepemilikan saham. Ambang batas pengungkapan identitas pemegang saham diturunkan dari kepemilikan di atas 5 persen menjadi di atas 1 persen.

Selain itu, OJK menyebut ketentuan mengenai ultimate beneficial owner (UBO) juga telah disampaikan dan disesuaikan untuk memenuhi perhatian yang diangkat MSCI.

Di sisi likuiditas, OJK mendukung penyesuaian regulasi terkait ketentuan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Pemenuhan ketentuan tersebut, ujar Friderica, dilakukan secara bertahap.

“Itu semua sudah kita lakukan dan mereka (MSCI) saat ini punya concern yang tentu saja beberapa hal akan kita tindak lanjuti sebagaimana yang mereka sampaikan terkait informasi dalam bahasa Inggris dan lain-lain,” kata Friderica.

Untuk memastikan komunikasi berjalan efektif, OJK juga telah meminta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar technical meeting secara rutin dengan MSCI guna membahas dan menyelesaikan seluruh perhatian yang masih menjadi catatan.

Selain itu, OJK menegaskan akan memperkuat penegakan hukum (enforcement) di pasar modal. Regulator akan menindak tegas setiap pelanggaran, menjatuhkan sanksi kepada pihak yang tidak memenuhi ketentuan, hingga melakukan delisting apabila diperlukan.

Adapun pada Selasa (23/6) waktu Amerika Serikat (AS) atau Rabu (24/6) WIB, penyedia indeks global MSCI telah merilis hasil tinjauan klasifikasi pasar 2026.

MSCI mengakui reformasi transparansi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

JAKARTA - DPR menyetujui tujuh calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030. Kesepakatan diambil dalam sidang Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun 2025-2026, Selasa (30/6/2026).

Mulanya, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono memaparkan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 19 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang telah diusulkan Presiden. Ia menuturkan, fit and proper test itu telah dilakukan pada 24-25 Juni 2026.

"Proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KIP berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dilakukan secara terbuka. Di mana masing-masing calon dapat menyampaikan pemaparan rencana kerja dan selanjutnya diteruskan dengan sesi pendalaman melalui proses tanya jawab," kata Dave.

Ia menambahkan, Komisi I DPR telah melaksanakan rapat internal tertutup dalam rangka memilih 7 calon anggota KIP pada 25 Juni 2026. Komisi I DPR memutuskan pengambilan keputusan terhadap calon anggota KIP berdasarkan musyawarah.

Merespons itu, Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan pada peserta terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

"Perkenankan kami tanyakankan pada sidang dewan terhormat terhadap laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan dan kepatutan yang memutuskan 7 calon Anggota KIP periode 2026-2030 dan 3 orang calon pengganti antarwaktu KIP 2026-2030 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?" tanya Puan langsung disambut seruan setuju.

Adapun daftar 7 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang disepakati sebagai berikut:

- Handoko Agung Saputro

- Hafidhah

- Arman Fauzi

- Dery Hendryan

- Edi Purwanto

- Joemarthine Chandra

- Rini Purwandari

Serta tiga calon anggota KIP periode 2026 sebagai calon PAW dengan urutan sebagai berikut:

- Hendra

- Andri Harsil

- Mimah Susanti.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Abdul Munim sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk masa jabatan 2026–2030.

Penetapan tersebut mengacu pada Surat OJK Nomor SR-10/D.04/2026 tertanggal 17 Juni 2026 tentang Penetapan Calon Anggota Direksi PT Bursa Efek Indonesia Masa Jabatan 2026–2030. Susunan direksi tersebut selanjutnya akan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 29 Juni 2026.

Berdasarkan profil direksi BEI, Abdul Munim lahir di Surakarta pada 12 September 1967. Dia merupakan lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1994.

Sebelum bergabung dengan BEI, Abdul Munim bekerja sebagai programmer analyst pada proyek Caltex Financial and Accounting Information System pada 1994–1996.

Kariernya di BEI dimulai pada Desember 1996 sebagai staf pengembangan aplikasi di Divisi Teknologi Informasi. Selama lebih dari dua dekade, dia menempati sejumlah posisi di bidang teknologi informasi, mulai dari Koordinator Task Force Helpdesk JATS dan Remote Trading pada 2002 hingga Koordinator Satgas NCC pada 2003–2008.

Pada 2011, Abdul Munim dipercaya menjabat Kepala Divisi Operasional Teknologi Informasi. Jabatan tersebut diembannya hingga Desember 2018.

Selanjutnya, dia mengisi sejumlah posisi strategis di lingkungan BEI, termasuk sebagai Advisor Teknologi Informasi pada Juli–September 2023.

Sebelum ditetapkan sebagai direktur, Abdul Munim menjabat sebagai Konsultan Project Manager Pembaruan Sistem Perdagangan dan Pengawasan (PSPP) BEI sejak Oktober 2023. Dalam posisi tersebut, dia terlibat dalam proyek modernisasi sistem perdagangan dan pengawasan bursa.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut dirinya tahu adanya pihak yang membayar aksi-aksi demonstrasi. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman pun meyakini bahwa informasi tersebut akurat.

Hal tersebut disampaikan Dudung dalam konferensi pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (26/6/2026).

"Ya memang kan yang tahu kan Bapak Presiden. Saya yakin Bapak Presiden juga dapat informasi-informasi akurat," kata Dudung.

Dia pun mengatakan bahwa seiring dengan adanya informasi yang diterima Presiden Prabowo itu, terdapat langkah-langkah yang akan dilakukan.

"Tentunya ada langkah-langkah hal yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Tanggapan saya, menurut saya informasi itu bisa benar adanya. Tinggal kita memastikan langkah-langkah berikutnya secara hukum," tutur Dudung.

Dudung berharap berbagai pihak mestinya membangun bangsa dengan pemikiran secara komprehensif. Dia pun berharap bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tidak dilihat dengan kacamata yang salah.

"Seperti MBG [program Makan Bergizi Gratis] ya, MBG itu ya dari sisi negatifnya jangan kita lihat dari hal yang kecil saja yang kurang. Tetapi banyak hal yang berdampak yang luar biasa," ujarnya.

Dudung mengatakan bahwa banyak manfaat yang dapat dirasakan dari program MBG. Menurutnya, 90% penerima manfaat MBG merasakan dampak positif. Tak hanya itu, dia juga mengatakan dampak positif dirasakan UMKM.

KSP pun mengatakan bahwa niat baik dari berbagai program pemerintah tidak serta-merta untuk popularitas. Akan tetapi, niat baik itu bertujuan mensejahterakan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memang telah menyebut dirinya tahu dalang di balik aksi demonstrasi. Menurut Prabowo, pihak tersebut membayar aksi-aksi demo.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII pada Rabu (24/6/2026) di Gorontalo.

"Hati-hati loh, siapa yang bayar-bayar demo itu saya tahu," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa kelompok masyarakat yang berdemonstrasi belakangan ini tidak mengerti akan tuntutan yang dilayangkan. Sehingga menurutnya, aksi tersebut telah dibayar.

"Ditanya anak-anak demo, tidak mengerti mau demo apa. 'Ya kami dibayar dua ratus ribu'. Tapi saya tidak mengerti," tutur Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah semakin pesatnya transformasi teknologidigital, banyak perusahaan telah mengadopsi berbagai aplikasi untuk mendukung operasional sehari-hari.

Hanya saja, penggunaan banyak tools tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas.

Komunikasi masih tersebar di berbagai platform, dokumen sulit ditemukan, proses persetujuan memerlukan tindak lanjut berulang, sementara laporan kerja belum dapat dipantau secara real-time.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan perusahaan saat ini bukan lagi sekadar memiliki teknologi, melainkan bagaimana membangun sistem kerja yang saling terhubung.

Tanpa integrasi yang baik, informasi mudah terfragmentasi antar departemen, koordinasi menjadi kurang efektif, dan proses pengambilan keputusan sering kali terhambat oleh keterbatasan akses terhadap data yang aktual.

Menjawab kebutuhan tersebut, Virtuenet by Prasetia akan hadir sebagai exhibitor bersama Lark dalam ajang B2B Tech Asia Indonesia 2026 yang berlangsung pada 1-2 Juli 2026 di AXA Tower, Kuningan City Grand Ballroom P7, Jakarta.

Pameran ini menjadi wadah bagi penyedia solusi teknologi untuk bertemu dengan para decision maker, business leader, dan profesional dari berbagai sektor industri.

Melalui kehadirannya di acara ini, Virtuenet by Prasetia akan memperkenalkan Lark sebagai platform kolaborasi yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan kerja dalam satu ekosistem, mulai dari chat, meeting, calendar, dokumen, approval workflow, project management, hingga database kerja.

Pendekatan terintegrasi tersebut membantu perusahaan mengurangi ketergantungan pada banyak aplikasi terpisah, menyederhanakan alur kerja lintas divisi, serta meningkatkan visibilitas terhadap setiap proses yang sedang berjalan.

Dengan sistem kerja yang lebih terpusat, perusahaan dapat mempercepat eksekusi, memperkuat kolaborasi, dan menciptakan operasional yang lebih transparan.

Selama pameran berlangsung, tim Virtuenet by Prasetia juga membuka kesempatan bagi para pengunjung untuk berdiskusi langsung mengenai tantangan operasional yang dihadapi perusahaan masing-masing.

Sesi konsultasi ini akan membahas bagaimana Lark dapat membantu membangun workflow yang lebih efektif, mempercepat proses approval, meningkatkan kolaborasi antartim, serta menghadirkan visibilitas kerja yang lebih baik bagi manajemen.

"Banyak perusahaan sudah berinvestasi di berbagai tools digital, tetapi masih menghadapi tantangan seperti silo informasi, proses kerja yang lambat, hingga pengambilan keputusan yang belum didukung data real-time. Melalui pendekatan implementasi yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing perusahaan, kami ingin membantu menutup kesenjangan tersebut," kata Reza Effendi, General Manager of Sales Virtuenet by Prasetia.

Partisipasi Virtuenet by Prasetia dalam B2B Tech Asia Indonesia 2026 merupakan kesempatan untuk memperkenalkan bahwa platform Lark tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun sistem operasional yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan menyambut B2B Tech Asia Indonesia 2026, Virtuenet by Prasetia juga menghadirkan program spesial sepanjang Juli bagi perusahaan yang ingin mulai mengeksplorasi Lark sebagai solusi kolaborasi dan produktivitas bisnis.

Bagi perusahaan yang akan menghadiri B2B Tech Asia Indonesia 2026, booth Virtuenet by Prasetia dapat menjadi destinasi untuk berkonsultasi mengenai tantangan operasional, melihat langsung implementasi Lark dalam mendukung kebutuhan kerja modern, sekaligus memperoleh informasi mengenai berbagai program khusus yang tersedia selama periode promosi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kompleksitas pengelolaan operasional lapangan masih menjadi tantangan yang dihadapi berbagai sektor industri di Indonesia, mulai dari telekomunikasi, manufaktur, layanan teknologi informasi, hospitality, hingga pengelolaan fasilitas. Ketika aktivitas lapangan melibatkan banyak personel, aset, lokasi, dan target layanan secara bersamaan, perusahaan dituntut untuk memiliki visibilitas operasional yang lebih cepat dan akurat.

Tantangan tersebut tidak lagi sebatas persoalan efisiensi, namun mulai berdampak terhadap kualitas layanan, produktivitas tenaga kerja, hingga kemampuan perusahaan dalam mengambil keputusan berbasis data.

Pengelolaan data operasional masih menjadi tantangan bagi banyak organisasi di tengah meningkatnya kebutuhan akan proses kerja yang lebih cepat dan terintegrasi. Survei global Syncron terhadap 600 pemimpin industri jasa menunjukkan bahwa 9 dari 10 organisasi mengidentifikasi data operasional sebagai hambatan utama dalam memonitor kinerja bisnis, sementara 42% menyatakan belum memiliki teknologi yang memadai untuk mendukung pengambilan keputusan secara efektif. Sejalan dengan itu, berbagai laporan industri pada 2025 juga menunjukkan bahwa integrasi data dan visibilitas proses semakin menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan.

Di Indonesia sendiri, transformasi operasional lapangan masih menunjukkan ruang pertumbuhan yang besar. BerdasarkanCisco AI Readiness Index, hanya sekitar19%perusahaan di Indonesia yang dinilai memiliki kesiapan teknologi yang memadai untuk mengadopsi solusi digital secara optimal, sementara81%lainnya masih belum memiliki fondasi sistem yang terintegrasi—termasuk dalam pengelolaan aktivitas operasional dan tenaga kerja lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat peluang yang besar untuk mempercepat integrasi proses operasional agar perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, visibilitas, dan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Tanpa sistem yang mengintegrasikan penjadwalan pekerjaan, pemantauan aktivitas lapangan, pengelolaan aset, dan pelaporan secara real-time, proses operasional kerap bergantung pada koordinasi manual yang meningkatkan risiko keterlambatan, beban kerja yang tidak merata, hingga menurunnya kualitas layanan kepada pelanggan.

Melihat kebutuhan tersebut,PT Akar Inti Teknologi (AIT)danPT Media Antar Nusa (Nusanet)menjalin kemitraan strategis untuk memperluas akses perusahaan di Indonesia terhadap solusi operasional lapangan yang lebih terintegrasi.

Melalui kolaborasi ini, kedua perusahaan akan memperkuat kapabilitas implementasi dan adopsiOpteraOne, platform yang mengintegrasikan pengelolaan tenaga kerja lapangan (Field Service Management/FSM) dan pengelolaan aset (Asset Management System/AMS) dalam satu ekosistem operasional.

Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola penjadwalan dan distribusi pekerjaan secara lebih terstruktur, memantau aktivitas lapangan secara real-time, serta mengurangi proses administratif yang selama ini menjadi hambatan produktivitas.

Michelle Suteja, selaku CEO AIT mengatakan,“Perusahaan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam mengelola aktivitas operasional yang tersebar di banyak lokasi, dengan kebutuhan respons yang semakin cepat dan ekspektasi layanan yang terus meningkat. Di saat yang sama, banyak organisasi masih menghadapi keterbatasan visibilitas dan integrasi data operasional.”

“Kemitraan ini dibangun dari keyakinan bahwa transformasi operasional tidak hanya tentang digitalisasi proses, tetapi bagaimana perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat melalui sistem yang terhubung. Melalui kolaborasi dengan Nusanet, kami berharap dapat memperluas akses terhadap pendekatan operasional yang lebih efisien dan relevan dengan kebutuhan industri saat ini,” tambahnya lagi.

Kolaborasi ini juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan industri yang semakin menuntut kecepatan layanan, efisiensi biaya operasional, serta kemampuan untuk mengoptimalkan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Ahmad Rais, VP Digital Business PT Media Antar Nusa,“Kami melihat kebutuhan pelanggan saat ini tidak lagi berfokus pada ketersediaan teknologi semata, tetapi pada kemampuan untuk mengintegrasikan proses operasional secara end-to-end dan menghasilkan visibilitas yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Melalui kemitraan ini, kami ingin menghadirkan pendekatan yang lebih dekat dengan kebutuhan operasional di lapangan serta mendukung perusahaan dalam membangun proses kerja yang lebih adaptif, terukur, dan berkelanjutan.”

Ke depan, kebutuhan terhadap sistem operasional yang lebih terhubung diperkirakan akan terus meningkat seiring bertambahnya kompleksitas aktivitas lapangan dan tuntutan efisiensi di berbagai sektor industri. Kemitraan antara AIT dan Nusanet diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mendukung percepatan transformasi operasional berbasis data di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya telah melimpahkan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan proses tahap II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami pastikan seluruh tahapan yang dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur KUHAP,” ujar Iman di Polda Metro Jaya, Senin (22/6/2026).

Sebelum pelimpahan, kepolisian telah melalui rangkaian proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga upaya paksa. Selain itu, kejaksaan juga telah menyatakan berkas perkara lengkap atau P21.

Iman menegaskan pihak-pihak yang menilai langkah penyidik tidak tepat dapat menempuh jalur hukum yang tersedia, seperti praperadilan maupun mekanisme pengawasan internal.

“Kalau ada hal-hal yang dianggap tidak tepat, ada mekanisme praperadilan. Semua ketentuan prosedur ada rambu-rambunya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pencemaran nama baik melalui sarana teknologi informasi dan/atau manipulasi, penciptaan, perubahan, serta perusakan informasi elektronik dalam kasus ijazah Presiden Joko Widodo.

Keduanya disangkakan Pasal 310 UU No. 1/1946 tentang KUHP dan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) dan/atau Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, keduanya juga dijerat Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) dan/atau Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 126 ayat (1) UU No. 1/2023 tentang KUHP.

Adapun Roy Suryo dan dr Tifa ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (21/6/2026). Penangkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan sebelum perkara dilimpahkan ke kejaksaan.

Namun, karena kondisi kesehatan keduanya kurang baik, Roy Suryo dan dr Tifa sempat menjalani perawatan di RS Polri Kramat Jati. Setelah itu, keduanya ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersiap melakukan pertemuan lanjutan dengan MSCI guna mengklarifikasi catatan terkait dengan ketersediaan informasi berbahasa Inggris dalam ekosistem pasar modal.

Penjabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengungkapkan bahwa pihaknya rutin melakukan komunikasi dua arah dengan MSCI secara intensif guna membedah hasil laporan asesmen komersial tersebut.

Terkait dengan sentimen keterbatasan bahasa Inggris yang disoroti investor global, BEI akan melacak secara mendalam letak kendala tersebut. Apakah berada di level emiten, anggota bursa, atau instansi pendukung lainnya.

“Kami akan melakukan pertemuan lagi untuk melakukan klarifikasi atas beberapa poin yang menjadi concern, ya misalnya ada informasi yang tidak tersedia dalam bahasa Inggris, nah itu informasi yang mana,” ujar Jeffrey kepada awak media pada akhir pekan lalu, Jumat (21/6/2026).

Menurut dia, klarifikasi tersebut penting dilakukan karena berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini, otoritas bursa telah mewajibkan seluruh emiten untuk menyampaikan laporan keuangan secara bilingual.

“Sedangkan kan sesuai dengan peraturan bursa, seluruh laporan keuangan itu sudah harus disampaikan dalam dua bahasa,” kata Jeffrey.

Melalui pertemuan lanjutan tersebut, BEI ingin memastikan apakah komplain dari investor portofolio internasional tertuju pada platform penyediaan data bursa atau justru pada aspek keterbukaan informasi di pihak ketiga.

“Apakah yang disediakan oleh bursa saja, atau yang disediakan juga oleh pihak-pihak lain di lingkungan pasar modal, apakah emiten, apakah anggota bursa, apakah itu juga yang termasuk, ya tentu itu akan kita klarifikasi,” ucapnya.

Di sisi lain, Jeffrey menambahkan bahwa kepastian terkait dengan hasil evaluasi ataupun perubahan bobot indeks sepenuhnya merupakan kewenangan independen dari MSCI selaku penyusun indeks global.

Kendati demikian, otoritas bursa tetap optimistis para pelaku pasar global dapat melihat secara objektif berbagai langkah perbaikan struktur dan empat pilar reformasi yang dijalankan BEI dalam empat bulan terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait penahanan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa.

Gibran menyatakan dirinya tidak ambil pusing terkait proses hukum yang menjerat dua tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Ya, diikuti saja proses yang ada," ujar Gibran di sela kunjungan kerja di Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/6/2026).

Dia pun mendoakan agar Roy Suryo maupun dokter Tifa bisa segera sembuh. Pasalnya, dia mendapatkan informasi bahwa keduanya telah dirawat di RS Polri.

"Dan yang paling penting, kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dokter Tifa. Karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh. Semoga segera pulih. Itu saja, itu saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Roy Suryo dan dr Tifa ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (21/6/2026). Penangkapan itu dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan untuk nantinya dilimpahkan ke Kejati Jakarta.

Namun, karena kondisi kesehatan Roy dan dr Tifa kurang baik, keduanya pun kini telah dirawat inap di RS Polri Kramatjati.

Sekadar informasi, Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pidana pencemaran nama baik dengan sarana teknologi informasi dan/atau manipulasi, penciptaan, perubahan, perusakan informasi elektronik di kasus ijazah Jokowi.

Perbuatan keduanya disangkakan Pasal 310 UU No.1/1946 tentang KUHP dan Pasal 433 ayat (1) Jo. Pasal 441 ayat (1) dan atau Pasal 434 ayat (1) Jo. Pasal 441 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, keduanya dijerat Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) dan atau Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 126 ayat (1) UU No.1/2023 tentang KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) merumuskan strategi penanganan risiko sistemik disinformasi digital melalui penyelenggaraan PIMHIE International Learning Showcase di Jakarta.

Keduanya tengah menyusun Policy Paper serta Peta Jalan Nasional (National Roadmap) untuk membangun ekosistem informasi yang sehat. Upaya integratif tersebut dirancang untuk meredam penyebaran konten manipulatif terorganisasi, sekaligus mengantisipasi lonjakan penetrasi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mengancam stabilitas demokrasi dan kohesi sosial di tingkat nasional maupun regional.

Ketua Umum MASTEL, Sarwoto Atmosutarno, menyatakan gangguan informasi merupakan tantangan masif yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Penguatan ketahanan siber di dalam negeri menuntut adanya integrasi visi yang kuat dari seluruh elemen ekosistem digital.

"Policy Paper yang dihasilkan melalui Program PIMHIE merupakan hasil proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi upaya memperkuat ketahanan informasi di Indonesia," ujar Sarwoto dikutip, Sabtu (18/6/2026).

Urgensi penataan ruang digital ini didukung oleh Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO). Deputy Head of FCDO British Embassy Jakarta, Matthew Perrement, menilai pembenahan tata kelola informasi harus menyentuh akar operasional dari penyebaran hoax itu sendiri. Menurutnya, laju disinformasi kini telah berevolusi menjadi tantangan global yang kian rumit.

"Perlu pemanfaatan teknologi, penguatan instrumen hukum, pendidikan publik, serta dukungan terhadap jurnalisme yang berkualitas. Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan secara proporsional agar tetap menjaga prinsip keterbukaan, kebebasan berekspresi, dan nilai-nilai demokrasi," kata Matthew.

Di sisi lain, derasnya arus informasi digital diakui memicu krisis kepercayaan baru di tengah masyarakat. Country Director BBC Media Action Indonesia and Pacific, Rachael McGuin, mengungkapkan fenomena penurunan kepercayaan publik ini menjadi agenda krusial yang juga melanda kawasan Asia Tenggara.

Menanggapi situasi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital mempercepat perumusan benteng regulasi guna mengawal pemanfaatan teknologi baru.

Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemkomdigi, Molly Prabawaty, yang hadir mewakili Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, menggarisbawahi bahwa kehadiran AI generatif bertindak sebagai pisau bermata dua di industri media.

Kemampuan AI untuk menghasilkan dan menyebarkan konten manipulatif dalam skala besar menuntut respons yang lebih komprehensif dan kolaboratif.

“Karena itu, pemerintah terus memperkuat berbagai upaya, mulai dari penyusunan pedoman etika AI, hingga peningkatan kerja sama dengan platform digital dan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga integritas informasi di ruang digital," jelas Molly.

Riset terbaru dari BBC Media Action menunjukkan media arus utama masih menjadi tumpuan utama dengan tingkat kepercayaan publik mencapai 71%, berbanding jauh dengan figur influencer yang hanya meraup 32%. Kendati demikian, mayoritas jurnalis di Indonesia mulai mencemaskan dampak AI terhadap penurunan kualitas jurnalistik dan potensi hilangnya lapangan kerja apabila tidak segera disertai standarisasi operasi yang jelas.

Guna merespons dinamika tersebut, Neil R. Tobing mempresentasikan dokumen Indonesia’s National Roadmap on Addressing Disinformation. Dokumen taktis ini merekomendasikan lima pilar utama, meliputi akselerasi literasi digital, penguatan jaringan cek fakta, jurnalisme berkualitas, pengetatan tata kelola platform digital, hingga komitmen keberlanjutan riset berbasis bukti nyata.