SURABAYA - Sosialisasi dan pendaftaran Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Aula Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jumat (12/6/2026) dipenuhi ratusan warga yang antusias mengikuti kegiatan tersebut. W arga berdatangan sejak pagi untuk memperoleh informasi sekaligus mencoba langsung Portal Perlinsos yang memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri agar terdata dalam sistem perlindungan sosial nasional.

Kegiatan yang diikuti sekitar 200 warga itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial agar berbagai program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam kunjungan jurnalistik yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), awak media juga diajak menyaksikan langsung proses sosialisasi, demonstrasi penggunaan Portal Perlinsos, hingga pendaftaran warga di lapangan.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menjelaskan bahwa digitalisasi Perlinsos merupakan ikhtiar pemerintah memastikan tidak ada warga yang berhak menerima bantuan negara namun luput dari pendataan. “Kalau memang berhak mendapatkan bantuan pemerintah, jangan sampai ada yang terlewat. Digitalisasi Perlinsos hadir untuk membantu negara mengenali kondisi warganya dengan lebih baik sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” kata Fifi.



Dia pun mengingatkan masyarakat agar menjaga keamanan data pribadi dan mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial. Masyarakat diminta tidak memberikan data pribadi, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak yang tidak dikenal serta tidak percaya kepada pihak yang meminta imbalan dengan alasan mempercepat pencairan bantuan.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menambahkan, perbaikan dan integrasi data menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam reformasi sistem perlindungan sosial nasional. Dikatakan Robben, pemerintah saat ini tengah mengonsolidasikan berbagai sumber data yang selama ini terpisah, termasuk DTKS, Regsosek, dan P3KE, menjadi basis data yang lebih terpadu sehingga kebijakan bantuan sosial dapat disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat.

Dia membeberkan masih terdapat sekitar 365.348 warga Surabaya yang belum terklaster dalam desil kesejahteraan. Kondisi itu perlu segera diselesaikan agar berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial dan program pemberdayaan seperti Sekolah Rakyat, dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih tepat.

“Data yang semakin akurat akan membuat intervensi pemerintah menjadi lebih tepat. Karena itu diperlukan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping, dan masyarakat untuk memastikan setiap warga terpetakan dengan baik,” ujar Robben.

Koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Rahmat Andika menjelaskan bahwa Portal Perlinsos dirancang untuk mempercepat proses pendaftaran dan verifikasi masyarakat melalui pemanfaatan identitas digital serta pertukaran data antar-kementerian dan lembaga yang terintegrasi. “Portal Perlinsos memungkinkan masyarakat mendaftarkan diri secara langsung sehingga proses verifikasi dapat berlangsung lebih cepat dengan dukungan interoperabilitas data antarlembaga,” jelas Rahmat.

Kota Surabaya menjadi salah satu dari 42 daerah percontohan implementasi Program Digitalisasi Perlinsos bersama 41 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Sebelum pelaksanaan uji coba, Pemerintah Kota Surabaya telah menjalankan berbagai tahapan persiapan, mulai dari sosialisasi kepada perangkat daerah hingga pelatihan bagi agen Perlinsos.

Capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masyarakat Kota Surabaya tercatat mencapai 99,67 persen, sementara aktivasi IKD agen Perlinsos Digital telah mencapai 100 persen. Melalui Program Digitalisasi Perlinsos, pemerintah berharap proses pendataan masyarakat menjadi semakin akurat, transparan, dan inklusif sehingga bantuan sosial serta berbagai program kesejahteraan dapat menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.

Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, media, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan transformasi digital perlindungan sosial yang berorientasi pada kebutuhan warga.

JAKARTA - Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Fifi Aleyda Yahya memandang bahwa ada perjuangan dan konsistensi yang panjang dalam menjaga kebebasan pers. Hal ini selaras dengan acara Fun Walk yang digelar Dewan Pers dalam rangka memperingati World Press Freedom 2026',

"Kita merayakan hari kebebasan pers kali ini dengan Fun Walk karena perjuangan untuk kemerdekaan pers itu seperti jalan yang jauh, butuh stamina, butuh konsistensi, dan yang paling penting butuh kebersamaan," kata Fifi dalam sambutannya di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2026).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menciptakan ekosistem media yang baik. Menurutnya, diperlukan sinergi dari seluruh elemen untuk menjaga ruang publik tetap sehat di tengah arus informasi yang masif.

"Sambil melangkah nanti teman-teman, mari kita segarkan kembali komitmen kita, mari kita bangun komunikasi yang lebih transparan dan digitalisasi yang inklusif," ujarnya.

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan bahwa keberadaan pers sangat penting sebagai benteng pertahanan dalam melawan hoaks dan disinformasi di tengah derasnya arus informasi di masyarakat. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Komdigi Fifi Aleyda Yahya.

"Kami memandang rekan-rekan pers sebagai benteng pertahanan melawan hoaks dan disinformasi," kata Fifi dalam sambutannya di acara Fun Walk yang digelar Dewan Pers bersama Insan Pers dalam rangka 'World Press Freedom 2026', Minggu (10/5/2026).

Menurut dia, para jurnalis memegang peran kunci penting dalam rangka menjaga kebenaran di tengah arus informasi yang semakin cepat dan belum tentu terverifikasi. "Di era digital, kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Fifi, Pemerintah bersama insan pers memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan kualitas informasi yang beredar di ruang publik.

"Produk jurnalistik harus berorientasi pada kepentingan dan memberikan manfaat bagi publik di tengah tekanan kecepatan produksi informasi," tuturnya.