Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat potensi transaksi bisnis senilai Rp79,8 miliar dalam penyelenggaraan Holding UMKM Expo 2025 yang berlangsung pada 22–24 Desember 2025 di SMESCO Indonesia, Jakarta. Capaian ini menegaskan peran pameran sebagai instrumen penguatan ekosistem bisnis UMKM yang diarahkan untuk menembus pasar ekspor.

Holding UMKM Expo 2025 mengusung tema “Ekosistem Bisnis UMKM Kuat, Siap Menjadi Jagoan Ekspor” dan menampilkan produk unggulan UMKM lintas sektor, mulai dari kuliner, fesyen, pertanian, hingga perikanan dan kelautan. Selain pameran, agenda kegiatan mencakup business matching, talkshow tematik, serta penandatanganan kerja sama dengan lembaga pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha UMKM.

Selama tiga hari pelaksanaan, tercatat 2.171 pengunjung hadir dan berinteraksi langsung dengan para pelaku UMKM. Antusiasme tersebut tercermin dari hasil business matching yang mempertemukan UMKM dengan BUMN, usaha besar, dan mitra strategis lainnya. Dari kegiatan tersebut, tercatat potensi transaksi bisnis sebesar Rp79.813.551.000 yang melibatkan 127 UMKM, baik exhibitor maupun peserta umum.

Selain kemitraan antarpelaku usaha (business to business/B2B), transaksi langsung ke konsumen (business to consumer/B2C) juga menunjukkan kinerja positif. Pada 23 Desember 2025, nilai transaksi B2C tercatat mencapai Rp271.985.360, mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk-produk UMKM yang dipamerkan.

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman, menyampaikan bahwa Holding UMKM Expo 2025 tidak hanya berfungsi sebagai etalase produk, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kualitas dan daya saing UMKM.

Melalui kegiatan ini, UMKM didorong untuk memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah produk melalui sertifikasi, penguatan merek, dan hilirisasi. Upaya tersebut dinilai penting agar UMKM memiliki fondasi yang lebih kuat untuk masuk ke rantai pasok nasional maupun global.

Dalam Closing Ceremony Holding UMKM Expo 2025, Kementerian UMKM menandatangani nota kesepahaman dengan PT MNC Kapital Indonesia (BCAP). Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan inklusi keuangan, percepatan transformasi digital, serta penguatan kapasitas usaha UMKM agar mampu tumbuh secara berkelanjutan dan berdaya saing, baik di pasar domestik maupun internasional.

Bagus Rachman menilai kemitraan tersebut sebagai langkah strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekosistem UMKM nasional. Sinergi dengan sektor pembiayaan dan jasa keuangan dinilai krusial dalam membuka akses permodalan dan layanan keuangan yang lebih luas bagi pelaku UMKM.

Penyelenggaraan Holding UMKM Expo 2025 juga menjadi sarana sosialisasi dan pembelajaran bagi UMKM untuk memperkuat ekosistem usaha melalui empat pilar pengembangan, yakni agregasi, inkubasi, pembiayaan, dan pemasaran. Skema holding UMKM diposisikan sebagai instrumen untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional melalui skala usaha yang lebih efisien dan terintegrasi.

Jakarta: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 akan dirancang lebih berpihak kepada pelaku UMKM untuk memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menyampaikan bahwa total pembiayaan KUR untuk UMKM pada tahun ini mencapai Rp286 triliun dengan bunga yang kompetitif. Untuk tahun depan, pemerintah menyiapkan alokasi KUR yang meningkat menjadi Rp320 triliun.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah perubahan dalam skema KUR tahun 2026. “Yang jelas, ke depan pembiayaan harus semakin berpihak bagi UMKM,” ujarnya dikutip dari Antara.

Pengajuan KUR Tahun Depan Tidak Lagi Dibatasi

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, sebelumnya menyampaikan bahwa mulai tahun depan pengajuan KUR tidak lagi dibatasi jumlah pengambilannya. Pemerintah juga menetapkan suku bunga KUR tetap berada pada angka 6 persen flat, tanpa kenaikan meskipun debitur melakukan pengambilan berulang.

Kebijakan ini berbeda drastis karena selama ini debitur sektor produksi hanya dapat mengajukan KUR hingga empat kali, sementara sektor perdagangan dibatasi dua kali.
Selain itu, skema bunga bersifat progresif, mulai dari 6 persen pada pengambilan pertama dan naik hingga 9 persen pada pengajuan berikutnya.

“Sekarang repetisi pengajuan tidak dibatasi. UMKM bisa mengambil KUR berkali-kali hingga usahanya benar-benar kuat dan siap mandiri,” ujar Maman seusai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (17/11).

Ia menegaskan bahwa kebijakan bunga flat 6 persen untuk semua pengajuan baik pertama maupun seterusnya merupakan arahan langsung dari Presiden kepada Komite Pembiayaan yang diketuai Menko Perekonomian.

Realisasi KUR 2025 Capai 83 Persen

Berdasarkan data Kementerian UMKM, realisasi penyaluran KUR hingga saat ini mencapai 83 persen atau sekitar Rp238 triliun dari target Rp286 triliun. Jumlah debitur baru juga tercatat mencapai 2,25 juta, atau 96 persen dari target tahunan.

Sementara itu, jumlah debitur graduasi pelaku UMKM yang berhasil naik kelas dan keluar dari skema KUR telah melampaui target 1,2 juta menjadi 1,3 juta UMKM.

Pada 2025, Kementerian UMKM juga mencatat bahwa lebih dari 60 persen alokasi KUR telah disalurkan ke sektor produksi, dengan potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 11 juta orang.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)