Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di bawah naungan Danantara Indonesia menyalurkan beasiswa kepada 1.590 anak dari keluarga prasejahtera seluruh tanah air guna membantu mereka melanjutkan pendidikan.

Direktur Utama PNM, Kindaris menyatakan bantuan finansial yang disalurkan tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga perguruan tinggi.

"Pendidikan merupakan jalan penting untuk membuka kesempatan lebih baik bagi keluarga prasejahtera. Setiap anak berhak memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik," ujar dia melalui keterangannya di Jakarta, Minggu.

Oleh karena itu, lanjutnya, melalui PNM Scholarship, perusahaan menyalurkan beasiswa kepada putra-putri berprestasi dari nasabah aktif program Mekaar dan ULaMM di berbagai wilayah.

Menurut dia, pendekatan tersebut menandai perluasan cakupan pemberdayaan yang dijalankan PNM selama ini. Selama ini, dukungan PNM kepada nasabah lebih banyak berputar pada penguatan usaha ultra mikro.

Lewat PNM Scholarship, sasaran pemberdayaan diperluas hingga menyentuh anggota keluarga nasabah, khususnya anak-anak, diharapkan keluarga prasejahtera tidak hanya memiliki usaha yang terus bertumbuh, tetapi juga harapan yang lebih besar bagi generasi berikutnya.

Mengutip data UNICEF atau Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-bangsa, ia menyebutkan sekitar 4,3 juta anak dan remaja usia 7 - 18 tahun di Indonesia masih berada di luar sekolah. Risiko anak putus sekolah ini jauh lebih tinggi dialami oleh keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah tertinggal.

Selain itu, Data Susenas 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan bahwa alasan tidak ada biaya menyumbang 20,35 persen angka anak tidak sekolah.

"Oleh karena itu kami ingin hadir mendampingi keluarga nasabah tidak hanya dalam usaha, tetapi juga dalam menjaga harapan anak-anak mereka," ujar Kindaris.

Salah satu penerima manfaat program beasiswa tersebut yakni keluarga nasabah Unit Mekaar Kabat 2, Banyuwangi, Sinta Ratnasari yang mana . anaknya, Efi Adelya Rachma, siswa kelas 8 di sebuah SLB, menjadi salah satu dari 1.590 anak yang menerima beasiswa tahun ini.

Sinta menyebut bantuan ini sangat membantu kebutuhan sekolah anaknya, dan berharap banyak keluarga prasejahtera lain yang menerima program beasiswa tersebut.

Pewarta: Subagyo
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

BANYUWANGI - Kesulitan ekonomi masih menjadi salah satu penghambat anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan pendidikan. UNICEF mencatat sekitar 4,3 juta anak dan remaja usia 7-18 tahun di Indonesia masih berada di luar sekolah.

Umumnya, kesulitan ekonomi dialami anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah tertinggal. Sementara itu, Susenas 2025 yang disampaikan Kemendikdasmen mencatat alasan anak tidak sekolah antara lain karena tidak ada biaya sebesar 20,35%.

Menyikapi masalah tersebut, Permodalan Nasional Madani (PNM) di bawah naungan Danantara Indonesia mengumumkan penerimaanbeasiswa PNM Scholarship 2026. Program ini diberikan kepada putra-putri berprestasi dari nasabah aktif Mekaar dan ULaMM sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan keluarga nasabah.

"Secara nasional, sebanyak 1.590 anak nasabah PNM menerima beasiswa pendidikan, mulai dari jenjang SD, SLB, hingga perguruan tinggi," ujar Direktur Utama PNM Kindaris, Sabtu (27/6/2026).

Dia menyampaikan pendidikan menjadi salah satu jalan penting untuk membuka kesempatan yang lebih baik bagi keluarga prasejahtera.

“PNM percaya setiap anak berhak memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Melalui PNM Scholarship, kami ingin hadir mendampingi keluarga nasabah tidak hanya dalam usaha, tetapi juga dalam menjaga harapan anak-anak mereka,” ujar Kindaris.

Program ini juga menunjukkan bahwa pemberdayaan PNM tidak hanya berhenti pada nasabah sebagai pengusaha ultra mikro, tetapi turut menjangkau anggota keluarganya.

Melalui dukungan pendidikan bagi anak-anak nasabah, PNM berupaya memperluas manfaat pemberdayaan agar keluarga prasejahtera tidak hanya memiliki usaha yang terus bertumbuh, tetapi juga harapan yang lebih besar bagi masa depan generasi berikutnya.

Sinta Ratnasari, nasabah Unit Mekaar Kabat 2 Banyuwangi mengaku bersyukur anaknya yang bernama Efi Adelya Rachma, siswa kelas 8 SLB, menjadi salah satu penerima beasiswa.

“Saya kaget sekaligus terharu waktu diberi tahu anak saya mendapat beasiswa. Bantuan ini sangat membantu kebutuhan sekolahnya. Terima kasih banyak untuk PNM, semoga PNM semakin sukses, semakin lancar, dan terus membawa kebaikan untuk banyak keluarga seperti kami,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Ophir ke dalam PT BPR Swadaya Anak Nagari sebagai bagian dari upaya konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan untuk memperkuat permodalan dan daya saing BPR.

Persetujuan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-44/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT BPR Ophir ke dalam PT BPR Swadaya Anak Nagari yang berkedudukan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra menyerahkan langsung surat keputusan tersebut kepada pengurus kedua BPR di Kantor OJK Sumatera Barat, Kamis (25/6).

Roni mengatakan penggabungan usaha tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko di industri BPR.

"Melalui penggabungan usaha, BPR dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung BPR dalam pengembangan bisnis dan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah, tentunya dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian," ujar Roni dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Menurut OJK, aksi korporasi tersebut merupakan bagian dari komitmen BPR dalam memenuhi ketentuan POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Langkah itu juga sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah 2027 yang menempatkan penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi sebagai salah satu pilar utama.

Dengan terealisasinya penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPR Syariah di wilayah kerja OJK Provinsi Sumatera Barat per Mei 2026 tercatat menjadi 59 BPR dan 14 BPR Syariah. Jumlah itu menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 63 BPR dan 14 BPR Syariah.

OJK menjelaskan penurunan jumlah BPR tersebut terutama disebabkan oleh aksi konsolidasi yang dilakukan sejumlah grup BPR di wilayah pengawasan OJK Sumatera Barat serta penghentian operasional beberapa BPR lainnya.

Regulator menilai konsolidasi diperlukan untuk memperkuat ketahanan industri BPR agar mampu meningkatkan kapasitas pembiayaan kepada sektor riil, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

OJK juga mengimbau nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta tetap mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

Ke depan, OJK menyatakan akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com – Bank Indonesia (BI) menyiapkan model baru pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menitikberatkan pada penguatan kompetensi dan pengalaman praktik usaha sebelum pelaku usaha memperoleh akses permodalan.

Lewat program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu 2026, bantuan modal tidak diberikan di awal, melainkan setelah peserta dinyatakan lulus dari tahapan pelatihan dan magang.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pengalaman selama ini menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM lebih ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan dibandingkan ketersediaan modal semata.

“Kalau untuk maju UMKM yang paling penting dulu pengalaman kita adalah kemampuan wirausahanya. Dudu duite (bukan uangnya) dulu. Wirausahanya dulu yang harus dilakukan,” ujar Perry dalam Kick Off Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu Tahun 2026, di Bank Indonesia, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Menurut Perry, program tersebut dirancang dalam tiga tahapan utama.

Tahap pertama adalah pendidikan kewirausahaan dan sertifikasi yang berlangsung sekitar dua hingga dua setengah bulan.

Peserta tidak hanya dibekali kemampuan teknis sesuai bidang usahanya, tetapi juga kemampuan mengelola bisnis.

“Wirausaha itu harus ada dua aspek, kemampuan teknisnya dan kemampuan bisnisnya. Dua ini dalam 2,5 bulan Anda semua akan dididik itu, dan kalau lulus, sertifikasi,” katanya.

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta akan mengikuti tahap magang atau praktik langsung di usaha yang telah berhasil berkembang.

Dalam program tersebut, BI menyebut proses itu sebagai sandboxing atau nyantri bagi peserta dari kalangan pesantren.

“Setelah membuat sertifikasi baru diceburkan uji coba magang. Kalau di pesantren (santri), yang sudah lulus kami magangkan. Yang barista, kami magangkan di barista. Yang wastra akan Kami magangkan di tenun UMKM," ujar Perry.

Ia menegaskan, akses permodalan baru diberikan setelah peserta berhasil melewati tahapan pelatihan dan praktik usaha.

Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi pembeda utama program transformasi kewirausahaan yang diluncurkan tahun ini.

“Kalau sudah lulus dapat sertifikasi lagi. Setelah itu baru dikasih modal. Modalnya belakangan. Jadi betul-betul inilah bedanya yang pertama, kenapa ini beda, tahun ini beda. Ini makanya transformasinya terpadu. Kewirausahaan terpadu,” kata Perry.

Melalui model tersebut, BI berharap pelaku UMKM yang lahir dari program pembinaan memiliki kesiapan yang lebih matang dalam membangun dan mengembangkan usaha, sekaligus meningkatkan peluang keberhasilan bisnis dan penciptaan lapangan kerja.

"Jadi, memajukan UMKM itu mendorong pertumbuhan, menciptakan Lapangan kerja, mensejahterakan, dan juga meneruskan generasi kita. Jadi ide-ide yang terpilih ini, kalian tidak akan mendorong pertumbuhan, tapi juga menciptakan Lapangan kerja," tegas Perry.

Sebagai informasi, transformasi kewirausahaan UMKM Terpadu yang digagas oleh Bank Indonesia merupakan strategi pengembangan UMKM yang dirancang secara menyeluruh untuk mendorong pelaku usaha naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga mengintegrasikan transformasi digital, perluasan akses pembiayaan, penerapan model bisnis berkelanjutan, serta penguatan akses pasar agar UMKM mampu berkembang secara berkelanjutan dan menembus pasar global.

Melalui pilar transformasi digital, Bank Indonesia mendorong UMKM memanfaatkan berbagai platform digital, mulai dari e-commerce dan social commerce hingga penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS.

Selain itu, pelaku usaha juga didorong mengadopsi aplikasi pencatatan keuangan digital, seperti SI APIK, guna meningkatkan tata kelola usaha dan transparansi keuangan.

Dari sisi pembiayaan, program ini memperkuat akses UMKM terhadap sumber pendanaan melalui skema business matching yang mempertemukan pelaku usaha dengan perbankan maupun investor potensial.

Upaya tersebut dilengkapi dengan peningkatan literasi pembiayaan agar UMKM memiliki rekam jejak usaha yang lebih baik dan semakin layak memperoleh akses kredit dari lembaga keuangan.

Transformasi juga diarahkan pada aspek keberlanjutan usaha.

Bank Indonesia mendorong penerapan model bisnis yang ramah lingkungan, inklusif, dan berorientasi pada mitigasi perubahan iklim.

Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan usaha sekaligus meningkatkan nilai tambah produk UMKM di tengah tuntutan pasar yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan.

Selain itu, perluasan akses pasar menjadi salah satu fokus utama program melalui pendampingan yang mencakup peningkatan kapasitas produksi, standardisasi produk, hingga fasilitasi partisipasi dalam berbagai pameran dan kegiatan promosi di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan strategi tersebut, UMKM diharapkan tidak hanya mampu memperluas pasar domestik, tetapi juga meningkatkan penetrasi ke pasar ekspor serta mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Intraco Penta Tbk (INTA) menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat kinerja pada 2026, mulai dari percepatan pelunasan utang, penguatan pelanggan strategis, hingga pengembangan bisnis rental alat berat untuk menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Direktur Utama Intraco Penta Petrus Halim mengatakan perseroan akan tetap berfokus pada penguatan fundamental usaha di tengah dinamika ekonomi dan tantangan industri yang masih berlanjut.

Salah satu prioritas utama perseroan pada tahun ini adalah mempercepat pelunasan utang guna memperbaiki struktur permodalan sekaligus mengurangi tekanan beban keuangan.

"Perseroan berkomitmen untuk menjalankan strategi bisnis yang pruden, adaptif, dan berorientasi jangka panjang dengan dukungan penuh dari seluruh pemegang saham, pelanggan, mitra usaha, dan karyawan. Kami optimistis dapat melanjutkan pertumbuhan yang berkelanjutan serta memperkuat posisi perseroan di masa mendatang," ujar Petrus dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Selain memperkuat struktur keuangan, INTA juga menargetkan peningkatan kontribusi penjualan dari pelanggan utama melalui pendekatan key account dan project-based sales. Strategi tersebut diharapkan dapat memperbesar porsi pendapatan dari pelanggan strategis yang memiliki kebutuhan proyek jangka panjang.

Di sisi lain, perseroan terus mendorong pengembangan lini usaha rental alat berat melalui anak usahanya. Segmen ini dinilai memiliki karakteristik pendapatan yang lebih berulang (recurring income) sehingga dapat menjadi penopang kinerja yang lebih stabil dibandingkan bisnis penjualan alat berat.

Adapun dari sisi investasi, INTA akan menerapkan kebijakan belanja modal (capital expenditure/capex) secara selektif. Alokasi investasi akan difokuskan pada aset-aset yang mendukung bisnis inti dan memberikan nilai tambah optimal bagi perseroan.

"Kami harap langkah-langkah yang sudah dipersiapkan tersebut dapat semakin memperkuat daya saing perseroan, meningkatkan profitabilitas, serta menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan pada masa mendatang," kata Petrus.

Pada 2025, INTA membukukan pendapatan usaha konsolidasian sebesar Rp966,92 miliar, meningkat dibandingkan Rp954,68 miliar pada tahun sebelumnya. Perseroan juga berhasil menekan rugi bersih menjadi Rp81,09 miliar dari Rp117,84 miliar pada 2024.

Manajemen menilai perbaikan kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai langkah transformasi yang dijalankan perseroan, termasuk peningkatan efisiensi operasional, penguatan tata kelola perusahaan, optimalisasi portofolio bisnis, serta fokus pada segmen usaha yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Jumat (19/6/2026), pemegang saham menyetujui seluruh mata acara rapat, termasuk pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan 2025, penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2026, penetapan remunerasi direksi dan dewan komisaris, serta perubahan anggaran dasar terkait penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyinggung soal pentingnya kemandirian pangan di tengah konflik global. Hal tersebut disampaikan Gibran saat membuka Pekan Nasional (Penas) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo, Sabtu (20/06/2026).

Wapres menyampaikan, kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

“Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain,” ujar Gibran.

Menurut Gibran, tantangan mewujudkan kemandirian pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola sektor pertanian dan perikanan.

Secara terperinci, Gibran menyoroti perlindungan lahan pertanian, kemudahan akses bibit unggul dan permodalan, hingga kepastian pasar dan distribusi pupuk bersubsidi.

"Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar, terutama soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan. Kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk bersubsidi yang efisien dan tepat waktu," imbuhnya.

Dalam acara Penas 2026 itu, Gibran juga berdialog dengan sejumlah perwakilan petani dan nelayan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.

Persoalan yang dikeluhkan itu di antaranya kebutuhan perbaikan irigasi, pendangkalan pelabuhan, distribusi bahan bakar bagi nelayan, serta kebutuhan sarana pascapanen seperti dryer dan rice milling unit (RMU).

Menanggapi aspirasi tersebut, Wapres meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk segera mengambil langkah tindak lanjut.

“Mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini, mohon untuk segera ditindaklanjuti. Tadi ada masalah irigasi, masalah solar, masalah dryer, RMU, dan masalah-masalah yang lain. Ini coba nanti setelah acara ini segera ditindaklanjuti ya Pak Menteri ya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti grup Sinar Mas, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) memutuskan tidak membagikan dividen dari laba tahun buku 2025.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 17 Juni 2026, pemegang saham menyetujui penggunaan sebagian besar laba bersih perseroan sebagai laba ditahan guna mendukung ekspansi bisnis dan memperkuat struktur permodalan.

Direktur BSDE Hermawan Wijaya mengatakan masih melihat terbukanya peluang pertumbuhan di sektor properti nasional.

"Kami memandang bahwa penguatan struktur permodalan melalui pencatatan sebagian besar laba bersih sebagai laba ditahan merupakan langkah strategis untuk mendukung pengembangan proyek-proyek baru, memperkuat land bank, serta menjaga fleksibilitas keuangan BSDE dalam menangkap peluang usaha yang dapat menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi para pemegang saham," ujarnya melalui keterangan resminya, Kamis (18/6/2026).

Keputusan tersebut diambil di tengah kinerja operasional dan keuangan BSDE yang tetap solid sepanjang 2025. Perseroan berhasil membukukan prapenjualan (marketing sales) sebesar Rp10,04 triliun, melampaui target Rp10 triliun dan tumbuh sekitar 3% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9,72 triliun.

Kontributor utama prapenjualan berasal dari segmen residensial, terutama produk rumah tapak di BSD City dan sejumlah proyek township lainnya.

Dari sisi kinerja keuangan, pendapatan usaha BSDE mencapai Rp12,79 triliun dengan total aset meningkat 4,27% menjadi Rp79,27 triliun pada akhir 2025. Ekuitas perseroan juga naik 11,31% menjadi Rp52,67 triliun, sementara posisi kas dan setara kas mencapai Rp10,28 triliun.

Perseroan juga mempertahankan struktur permodalan yang sehat dengan rasio utang bersih terhadap ekuitas sebesar 8,68%, yang dinilai memberikan ruang bagi perusahaan untuk melanjutkan ekspansi secara berkelanjutan.

Selain menyetujui penggunaan laba bersih, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan pengurus perusahaan. RUPSLB menerima pengunduran diri Muktar Widjaja dari jabatan Presiden Komisaris dan Michael J.P. Widjaja dari posisi Wakil Presiden Direktur.

Perseroan menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan kepemimpinan keduanya dalam mendukung pertumbuhan BSDE selama masa pengabdian mereka.

Untuk periode jabatan hingga penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2029, posisi Presiden Komisaris kini dijabat Teky Mailoa, sementara Franciscus Xaverius R.D tetap menjabat sebagai Presiden Direktur.

Berikut susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang berlaku sejak ditutupnya RUPSLB hingga penutupan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2029:

Susunan Direksi BSDE

• Presiden Direktur: Franciscus Xaverius R.D
• Direktur: Lie Jani Harjanto
• Direktur: Syukur Lawigena
• Direktur: Hermawan Wijaya
• Direktur: Liauw Herry Hendarta
• Direktur: Monik William
• Direktur: Ir. Siswanto Adisaputro

Susunan Dewan Komisaris BSDE

• Presiden Komisaris: Teky Mailoa
• Komisaris: Hongky J. Nantung
• Komisaris Independen: Prof. Dr. Teddy Pawitra
• Komisaris Independen: Prof. Dr. Susiyati B. Hirawan
• Komisaris Independen: Irhoan Tanudiredja

Memasuki 2026, BSDE menargetkan marketing sales sebesar Rp10 triliun dengan fokus utama pada pengembangan segmen residensial. Perseroan memproyeksikan segmen residensial akan menyumbang Rp5 triliun atau 50% dari target prapenjualan tahun ini, disusul segmen komersial sebesar Rp3,5 triliun dan segmen lainnya Rp1,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — BP BUMN dan Danantara Indonesia menargetkan proses konsolidasi perusahaan-perusahaan asuransi milik negara yang berada di bawah naungan Indonesia Financial Group (IFG) dapat rampung pada 2026.

“Konsolidasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat industri asuransi BUMN agar lebih sehat, efisien, dan kompetitif,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dalam keterangan resminya dikutip dari Antara, Kamis (18/6/2026).

Untuk membahas perkembangan proses tersebut, Dony menggelar pertemuan dengan Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko pada 17 Juni 2026.

Dalam pertemuan itu, pembahasan difokuskan pada integrasi bisnis, penguatan tata kelola, optimalisasi permodalan, serta pengembangan sinergi antarentitas yang akan menjadi bagian dari struktur perusahaan hasil konsolidasi.

Selain itu, dibahas pula berbagai langkah strategis untuk memastikan proses integrasi berjalan efektif dan memberikan nilai tambah jangka panjang.

Dony mengatakan, konsolidasi tersebut diharapkan menjadi fondasi pembentukan ekosistem asuransi BUMN yang lebih terintegrasi dan mampu menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang.

Transformasi ini juga diharapkan menghasilkan skala usaha yang lebih kuat, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kapasitas underwriting dan investasi, serta memperluas kemampuan perusahaan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat maupun dunia usaha.

Melalui penguatan industri asuransi BUMN, BP BUMN dan Danantara berharap sektor asuransi dapat berperan lebih besar dalam mendukung stabilitas sistem keuangan, meningkatkan penetrasi asuransi nasional, serta menunjang pembiayaan dan pembangunan ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten milik pengusaha Hary Tanoe, PT MNC Tourism Indonesia Tbk. (KPIG) bersiap melaksanakan aksi korporasi berupa Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung pengembangan bisnis ke depan.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), KPIG akan menerbitkan sebanyak 7,45 miliar saham baru dengan nilai nominal dan harga pelaksanaan masing-masing Rp100 per saham.

Dengan jumlah saham yang diterbitkan tersebut, perseroan berpotensi memperoleh tambahan modal sebesar Rp745,53 miliar. Dana hasil aksi korporasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan perusahaan sekaligus mendukung berbagai rencana pengembangan usaha.

Pelaksanaan PMTHMETD tersebut telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 30 Juni 2025, sementara keterbukaan informasi kepada publik dilakukan pada 25 Juni 2025.

Sebelum aksi korporasi dilaksanakan, jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh KPIG tercatat sebanyak 99,86 miliar saham. Setelah penerbitan saham baru sebanyak 7,45 miliar saham, jumlah saham perseroan akan meningkat menjadi 107,31 miliar saham.

Pelaksanaan private placement dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni 2026. Dari total saham yang memperoleh persetujuan untuk diterbitkan melalui skema tanpa HMETD, perseroan tercatat telah merealisasikan penerbitan sebanyak 2,3 miliar saham.

Aksi korporasi ini menjadi salah satu langkah strategis KPIG dalam memperkuat kapasitas pendanaan di tengah ekspansi bisnis pariwisata dan properti yang terus dikembangkan oleh grup usaha MNC.

KPIG mampu membukukan pendapatan bersih senilai Rp589,05 miliar sepanjang kuartal I/2026. Realisasi itu mencerminkan pertumbuhan 26,75% year-on-year (YoY) dibandingkan Rp464,71 miliar pada periode yang sama pada 2025.

Kenaikan pendapatan perseroan sepanjang Januari—Maret 2026 terutama ditopang oleh segmen hospitality seperti hotel, resor, hingga golf yang berkontribusi 52% atau Rp306,1 miliar dari total pendapatan.

Begitu juga pada segmen properti dan jasa lainnya yang berkontribusi sebesar Rp282,96 miliar sepanjang kuartal I/2026. Kedua segmen pendapatan perseroan kompak bertumbuh pada periode ini.

Peningkatan pendapatan perseroan juga berdampak pada kian membengkaknya beban pokok pendapatan menjadi Rp409,01 miliar per Maret 2026, naik dibandingkan Rp319,94 miliar pada periode yang sama pada 2025.

Meskipun begitu, setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, KPIG masih mampu membukukan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih senilai Rp95,35 miliar, naik 78,15% YoY dibandingkan Rp53,52 miliar pada periode yang sama pada 2025.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan saat ini terdapat delapan penyelenggara pinjaman daring (pindar) yang masuk dalam pengawasan khusus otoritas, dengan faktor utama karena masalah permodalan dan/atau tingginya tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam jawaban tertulis di Jakarta, Minggu, menyampaikan bahwa setiap penyelenggara yang berada dalam pengawasan khusus akan terlebih dahulu diarahkan untuk melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan.

Hal ini termasuk pemenuhan permodalan dan perbaikan kualitas pembiayaan, sebelum dilakukan langkah lanjutan sesuai hasil pengawasan OJK, termasuk pencabutan izin usaha.

Secara umum, OJK mencatat bahwa saat ini terdapat 14 dari 94 penyelenggara pindar yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum Rp12,5 miliar.

Agusman menjelaskan, kemampuan penyelenggara dalam memenuhi ketentuan ekuitas minimum dipengaruhi kondisi dan karakteristik usaha, termasuk kinerja, prospek bisnis, serta strategi permodalan seperti penambahan modal oleh pemegang saham, masuknya investor baru, atau aksi korporasi seperti merger, yang mempertimbangkan beberapa aspek antara lain profil risiko dan kondisi pasar.

Ia menambahkan bahwa tata kelola dan model bisnis merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan investor dalam menilai kelayakan permodalan.

Oleh karena itu, seluruh penyelenggara didorong untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat ketahanan industri dan pelindungan konsumen.

Dari sisi kualitas kredit, OJK mencatat terdapat 19 penyelenggara pindar dengan TWP90 di atas 5 persen per April 2026.

Menurut Agusman, perubahan jumlah penyelenggara dengan TWP90 di atas 5 persen dipengaruhi antara lain kualitas pembiayaan dan kemampuan bayar borrower.

“TWP90 industri pindar ke depan diperkirakan tetap terjaga meskipun dipengaruhi dinamika perekonomian dan kualitas pengelolaan risiko masing-masing penyelenggara,” kata dia.

Untuk menjaga tingkat TWP90, penyelenggara pindar didorong untuk melakukan penguatan manajemen risiko, credit scoring berbasis data, serta penguatan penagihan dan prinsip kehati-hatian.

Adapun outstanding pembiayaan pada April 2026 tumbuh 26,11 persen secara tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp102,07 triliun, dengan TWP90 tercatat di posisi 4,62 persen.

Pada periode yang sama, industri pindar mencatatkan pertumbuhan laba tahunan yang signifikan sebesar 71,43 persen (yoy) menjadi sebesar Rp0,96 triliun.

Dari sisi pendanaan, lender perbankan masih mendominasi mencapai Rp66,25 triliun atau dengan porsi sebesar 75,59 persen, antara lain dipengaruhi oleh kapasitas pendanaan yang cukup besar serta stabilitas likuiditas. Sementara itu, lender individu tercatat sebesar Rp3,33 triliun.

“Sumber pendanaan industri pindar ke depan akan semakin beragam, baik dari lender individu maupun institusi. Sejalan dengan penguatan peran lender profesional, penyelenggara juga berpotensi memperluas basis pendanaan dari lender institusi guna mendukung kualitas dan keberlanjutan pendanaan di industri pindar,” kata Agusman.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) berencana melakukan kuasi reorganisasi dengan menghapus akumulasi rugi atau saldo laba negatif sebesar Rp3,71 triliun.

Langkah tersebut akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 29 Juni 2026.

Manajemen PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) menjelaskan kuasi reorganisasi dilakukan untuk menata kembali struktur permodalan perseroan melalui eliminasi akumulasi rugi yang membebani ekuitas perusahaan.

"Perseroan bermaksud melakukan rencana kuasi reorganisasi dengan mengeliminasi saldo laba negatif sebesar Rp3.707.953 juta dan hasil pengeliminasian akumulasi rugi (saldo laba negatif) Perseroan saat merencanakan kuasi reorganisasi adalah sebesar nol (0)," jelas manajemen dalam keterbukaan informasi, Jumat (5/6/2026).

Perseroan akan melakukan eliminasi antara saldo laba negatif dengan agio saham yang tercatat sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Melalui mekanisme tersebut, posisi akumulasi rugi BWPT akan menjadi nol tanpa memengaruhi jumlah aset, liabilitas, maupun arus kas perusahaan.

Kuasi reorganisasi merupakan langkah akuntansi yang lazim dilakukan emiten untuk memperbaiki struktur ekuitas setelah mengalami akumulasi kerugian dalam jangka panjang. Setelah kuasi reorganisasi efektif, Perseroan dapat memulai pencatatan saldo laba dari titik nol sehingga lebih mencerminkan kinerja keuangan ke depan.

Rencana kuasi reorganisasi tersebut akan menjadi agenda yang dibahas dalam RUPSLB BWPT pada Senin, 29 Juni 2026.

Perseroan telah menyampaikan mata acara RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 12 Mei 2026. Selanjutnya, pengumuman rencana RUPSLB sekaligus keterbukaan informasi mengenai kuasi reorganisasi dilakukan melalui eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web Perseroan pada 21 Mei 2026.

Adapun tanggal pencatatan pemegang saham (recording date) yang berhak menghadiri RUPSLB ditetapkan pada 4 Juni 2026, sementara pemanggilan resmi RUPSLB dilakukan pada 5 Juni 2026.

Berikut jadwal penting terkait rencana kuasi reorganisasi BWPT:

• Penyampaian mata acara RUPSLB ke OJK 12 Mei 2026
• Pengumuman rencana RUPSLB dan keterbukaan informasi 21 Mei 2026
• Recording date 4 Juni 2026
• Pemanggilan RUPSLB 5 Juni 2026
• Pelaksanaan RUPSLB 29 Juni 2026

Secara umum, kuasi reorganisasi tidak menghasilkan dana baru bagi perusahaan dan tidak mengubah jumlah saham yang beredar. Namun, langkah ini dapat memperbaiki struktur ekuitas karena akumulasi rugi historis dihapus dari laporan keuangan.

Dengan saldo laba negatif yang menjadi nol, BWPT berpotensi memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menjalankan aksi korporasi di masa depan, termasuk membuka peluang pembagian dividen apabila perusahaan berhasil membukukan laba ditahan positif pada periode berikutnya.

Selain itu, struktur keuangan yang lebih sehat juga dapat meningkatkan persepsi investor terhadap prospek jangka panjang perusahaan perkebunan tersebut.

Sebetulnya yang paling utama adalah soal permodalan. Selama ini masih banyak yang belum melihat bahwa usaha seperti ini sangat menjanjikan untuk masa depan

Cimahi (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mendorong penyempurnaan regulasi serta perluasan akses pembiayaan bagi pelaku industri animasi dan ekonomi kreatif yang masih menghadapi kendala permodalan.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Cimahi, Jumat, mengatakan tantangan utama industri kreatif pada saat ini berada pada keterbatasan akses pembiayaan yang sesuai dengan karakter usaha berbasis kekayaan intelektual.

“Sebetulnya yang paling utama adalah soal permodalan. Selama ini masih banyak yang belum melihat bahwa usaha seperti ini sangat menjanjikan untuk masa depan,” ujarnya dalam agenda Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional.

Ia menjelaskan industri animasi memiliki karakter berbeda dengan sektor usaha konvensional, karena aset utamanya berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karya, karakter, dan produk kreatif yang tidak berwujud.

Kondisi tersebut kerap menyulitkan pelaku usaha memperoleh pembiayaan perbankan, karena lembaga keuangan masih mengutamakan agunan berupa aset fisik seperti tanah dan bangunan.

Karena itu, lanjutnya, DPR saat ini mendorong penguatan regulasi yang dapat mendukung industri kreatif, termasuk penyempurnaan aturan terkait hak cipta dan kekayaan intelektual.

“Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah banyak pelaku industri kreatif menjual Intellectual Property (IP), sementara kekayaan intelektual itu sifatnya tidak berwujud,” katanya.

Selain itu DPR juga segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan dan Permodalan untuk memperluas akses pendanaan bagi pelaku usaha, termasuk sektor animasi dan ekonomi kreatif.

Melalui panja tersebut, kata dia, DPR akan mengevaluasi skema pembiayaan yang ada serta membuka dialog dengan sektor perbankan.

“Harapannya akses pembiayaan bisa lebih luas sehingga pelaku usaha kreatif tidak lagi kesulitan modal,” ujarnya.

Pihaknya menilai hal tersebut menjadi penting karena data Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI) menunjukkan industri animasi Indonesia tumbuh signifikan dalam satu dekade terakhir.

Data tersebut menyebut nilai industri animasi naik dari sekitar Rp240 miliar pada 2015 menjadi sekitar Rp800 miliar pada 2025 atau tumbuh lebih dari 3,3 kali lipat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 13 persen per tahun.

Data yang sama juga mencatat ada sekitar 308 karya animasi orisinal (IP) yang telah diproduksi dan didistribusikan secara global, sementara pendapatan berbasis kekayaan intelektual meningkat hingga 279,53 persen dibanding 2015.

DPR menilai sinergi antara regulasi, sektor perbankan, dan pelaku industri menjadi kunci untuk mendorong industri animasi agar tidak hanya berkembang dari sisi kreativitas, tetapi juga mampu menjadi sektor ekonomi berbasis kekayaan intelektual yang berdaya saing tinggi.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026