REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Eks buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menuntut agar tim kurator dalam perkara kepailitan Sritex dievaluasi atau bahkan diganti. Mereka menilai kinerja kurator lamban karena hampir satu tahun pencairan pesangon dan tunjangan hari raya (THR) belum juga terlaksana.

Ratusan eks buruh Sritex menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/1/2026). Selain menyuarakan pemenuhan hak pesangon dan THR, mereka turut mengkritisi kinerja tim kurator. Dalam aksi tersebut, para eks buruh Sritex membawa spanduk dan poster bertuliskan antara lain “Evaluasi kurator atau ganti kurator”, “11 bulan kalian kerja apa main-main?”, dan “Selesaikan pesangon”.

Ketua Solidaritas Eks Karyawan Sritex, Agus Wicaksono (65 tahun), mengungkapkan pada November 2025 lalu para eks buruh Sritex telah menggelar unjuk rasa di depan pabrik Sritex di Sukoharjo. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut tim kurator menunjukkan kemajuan dalam proses pembayaran pesangon dan THR setidaknya hingga Desember 2025. Namun hingga kini belum ada perubahan apa pun.

“Akhirnya kita melakukan aksi hari ini. Tuntutan kami ada tiga: pertama, kami minta hakim pengawas mengevaluasi kinerja kurator; kedua, kalau memang kurator kerjanya tidak profesional, kami minta diganti; ketiga, evaluasi kinerja KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik),” kata Agus saat diwawancarai awak media.

Sepengetahuan Agus, saat ini aset Sritex yang sedang atau sudah dilelang adalah kendaraan. “Tapi kemarin hasil lelang juga tidak memuaskan karena kurator mematok harga tinggi, sehingga yang laku cuma lima dari 73 unit kendaraan. Harapan kami, aset bangunan dan mesin produksi itu segera dilelang,” ucapnya.

Menurut Agus, perwakilan hukum eks buruh Sritex sempat menemui tim kurator untuk menanyakan soal pembayaran pesangon pada 5 Januari 2026. “Tapi sebagaimana kurator bicara, normatif, tidak ada target, tidak ada kepastian,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, terdapat 8.475 eks buruh Sritex yang menunggu pelunasan pesangon dan THR. Sebagian besar dari mereka berusia di atas 40 dan 50 tahun. “Total pesangon yang harus dibayarkan sekitar Rp 380 miliar,” kata Agus yang telah 15 tahun bekerja sebagai pegawai Sritex.

Rohmadi (48 tahun) juga menantikan pencairan pesangon dan THR. Warga asal Sukoharjo itu telah bekerja di Sritex selama 26 tahun. Namun ia mengaku belum mengetahui nilai pesangon yang menjadi haknya setelah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebangkrutan Sritex.

Sama seperti eks buruh lainnya, Rohmadi menilai kinerja tim kurator lambat. “Kurator kerjanya lambat. Sampai sekarang belum terselesaikan pesangon dan THR,” ujarnya saat diwawancarai di sela-sela aksinya di depan PN Semarang.

Karena kelambanan tersebut, Rohmadi mengaku tidak lagi mempercayai tim kurator yang saat ini menangani proses pemberesan harta pailit Sritex. “Kalau bisa diganti saja (tim kurator),” ujarnya.

Ia berharap proses pencairan pesangon dan THR para eks buruh Sritex dapat dipercepat. Menurutnya, dana tersebut sangat dibutuhkan oleh para mantan karyawan yang banyak di antaranya belum memperoleh pekerjaan baru.

Bisnis.com, SEMARANG - Aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan eks buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex pada Senin (12/1/2026) mendapat respons dari Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Aksi itu membawa aspirasi dari 8.475 mantan pekerja Sritex yang belum menerima pesangon maupun tunjangan hari raya (THR) sejak menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Februari 2025.
PN Semarang menerima perwakilan eks buruh Sritex tersebut untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam pertemuan yang dilakukan secara terbatas itu, disampaikan beberapa aspirasi dari buruh terkait kasus kepailitan raksasa tekstil dari Surakarta itu.
"Yang pertama adalah berkaitan dengan lambannya kurator dalam menyelesaikan pemberesan. Oleh karena itu, nanti berkaitan dengan pemberesan tersebut, akan kami evaluasi," ucap Hadi Sunoto, Juru Bicara PN Semarang, saat ditemui wartawan.
Hadi melanjutkan untuk memastikan proses pemberesan kasus kepailitan tersebut, PN Semarang akan melakukan pengawasan terhadap Tim Kurator. Komunikasi dengan hakim pengawas juga akan dilakukan untuk mengawasi perkembangan kasus.
Terkait tuntutan buruh, Hadi menyebut bahwa UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) membuka kemungkinan untuk melakukan pergantian Tim Kurator dalam kasus kepailitan seperti yang dialami Sritex. Namun demikian, penggantian itu tidak bisa serta-merta dilakukan.
"Penggantian kurator harus melalui evaluasi dulu. Harus dinilai dulu seperti apa kerjanya, itu bisa [dilakukan berdasarkan] Pasal 71. Kurator tentu harus bekerja dengan baik, itu syaratnya. Kalau pekerjaannya kurang baik, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki tentunya kan bisa diganti," jelas Hadi.
Maryono, Juru Bicara PN Semarang, menambahkan bahwa saat ini kasus kepailitan Sritex tengah ditangani oleh hakim pengawas yang baru. "Ini baru 2 bulan bekerja menggantikan hakim pengawas yang lama," ungkapnya.
Penggantian Tim Kurator hanya bisa dilakukan oleh hakim pengawas, berdasarkan penilaian serta keputusan dari hakim pengawas. Maryono menyebut, PN Semarang tidak bisa mengambil keputusan pergantian Tim Kurator secara sepihak.
"Kami selaku juru bicara belum bisa menilai hambatan atau tidak [dari kasus kepailitan ini]. Satu-satunya yang bisa menilai hambatan tentunya dari Tim Kurator sendiri, apakah sudah melaksanakan [tugasnya] atau tidak," jelas Maryono.
Maryono juga mengungkapkan bahwa keluhan terhadap Tim Kurator dalam kasus kepailitan Sritex ini baru diterima PN Semarang dari pihak pekerja sebagai kreditur. Kreditur lain, seperti perbankan hingga mitra bisnis Sritex, belum pernah menyampaikan keluhan serupa.

Bisnis.com, SEMARANG - Unjuk rasa dilakukan oleh ratusan eks buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex di depan Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Senin (12/1/2026).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan pekerja terhadap kinerja Tim Kurator dalam kasus kepailitan Sritex. Pasalnya, dalam 11 bulan, masalah pembayaran hak eks pekerja masih belum rampung.
Retno Dewi, salah seorang eks buruh Sritex yang ikut dalam aksi tersebut, mengaku terkatung-katung lantaran masih belum menerima pesangon maupun tunjangan hari raya (THR). Perempuan yang telah bekerja di Sritex sejak 33 tahun lalu itu mengaku sudah empat kali melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut haknya.
"Di sini [PN Semarang] sudah demo tiga kali, di Sritex satu kali. Harapannya, pesangon sama THR harus cepat dibayarkan. Secepat mungkin, kalau bisa ya sebelum Lebaran," ujar Dewi kepada wartawan.
Dewi betul-betul mengharapkan pembayaran haknya sebagai eks pekerja Sritex. Sebab, suaminya hanya bekerja serabutan, sementara dua orang anaknya masih dalam tanggungan Dewi dan suaminya. Usia yang sudah lebih dari 50 tahun juga membuat Dewi kesulitan untuk mencari pekerjaan lain.
"Dulu pulang-balik [dari pabrik di Sukoharjo ke rumah di Klaten]. Hujan ya kehujanan, masuk malam ya juga kehujanan. Kok [sekarang] pesangonnya enggak cair-cair," keluh Dewi.
Agus Wicaksono, Koordinator Forum Eks-Pekerja Sritex, sempat menemui perwakilan PN Semarang untuk menyampaikan aspirasi Dewi dan ratusan peserta aksi. Dalam pertemuan itu, Agus menyebut bahwa PN Semarang bakal berkomunikasi dengan Hakim Pengawas dalam kasus kepailitan Sritex guna mengevaluasi kinerja Tim Kurator.
Sebelumnya, Agus menyebut, masih ada 8.475 eks pekerja Sritex yang hingga hari ini nasibnya masih terkatung-katung sejak menerima pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Februari 2025.
“Bulan depan genap setahun hak-hak eks pekerja Sritex belum juga dibayarkan. Sampai kapan ribuan orang ini harus menunggu? Pakai hati nurani, ribuan eks pekerja Sritex punya istri dan anak yang harus dinafkahi,” kata Agus kepada Espos, Minggu (11/1/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Ratusan eks buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (12/1/2026). Mereka mempertanyakan dan menagih hak pesangon serta tunjangan hari raya (THR) yang tak kunjung dibayarkan selama hampir satu tahun.

Dalam aksinya, para eks buruh Sritex mengkritisi kinerja tim kurator yang dinilai lamban dalam mengurus pembayaran pesangon dan THR. Mereka mendesak hakim pengawas PN Niaga Semarang yang menangani kasus kepailitan Sritex untuk mengevaluasi tim kurator.

Ratusan eks buruh Sritex berunjuk rasa denganmengenakanpakaian hitam. Mereka pun membawa spanduk dan poster yang antara lain bertuliskan “Evaluasi kurator atau ganti kurator”, “11 bulan kalian kerja apa main-main?”, dan “Selesaikan pesangon”.

Ketua Solidaritas Eks Karyawan Sritex, Agus Wicaksono (65 tahun), mengungkapkan, pada November 2025 lalu, para eks buruh Sritex telah menggelar unjuk rasa di depan pabrik Sritex di Sukoharjo. Dalam demo tersebut, mereka menuntut tim kurator menunjukkan kemajuan dalam proses pembayaran pesangon dan THR setidaknya hingga Desember 2025. Namun hingga saat ini belum ada perubahanapa pun.

“Akhirnya kita melakukan aksi hari ini. Tuntutan kami ada tiga: pertama, kami minta hakim pengawas mengevaluasi kinerja kurator; kedua, kalau memang kurator kerjanya tidak profesional, kami minta diganti; ketiga, evaluasi kinerja KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik),” kata Agus saatdiwawancaraiawak media.

Sepengetahuan Agus, saat ini aset Sritex yang sedang atau sudah dilelang adalah kendaraan. “Tapi kemarin hasil lelang juga tidak memuaskan karena kurator mematok harga tinggi. Sehingga yang laku cuma lima dari 73 unit kendaraan. Harapan kami, aset bangunan dan mesin (produksi) itu segera dilelang,” ucapnya.

Menurut Agus, perwakilan hukum dari eks buruh Sritex sudah sempat menemui tim kurator untuk menanyakan soal pembayaran pesangon pada 5 Januari 2026 lalu. “Tapi sebagaimana kurator bicara, normatif, tidak ada target, tidak ada kepastian,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, terdapat 8.475 eks buruh Sritex yang menunggu pelunasan pesangon dan THR. Sebagian besar dari mereka sudah berusia di atas 40 dan 50 tahun. “Total pesangon yang harus dibayarkan sekitar Rp 380 miliar,” kata Agus yang 15 tahun bekerja sebagai pegawai Sritex.

Saat ini Agus mengisi kesehariannya dengan beternak. Dia mengharapkan pesangon untuk digunakan sebagai modal kerja.

Sama seperti Agus, Retno Dewi (58 tahun) juga masih menantikan pencairan pesangon dan THR. Dia telah bekerja di bagian produksi Sritex selama 33 tahun, tepatnya sejak 1991. Sejak Sritex pailit dan para pegawainya harus menghadapi PHK, Retno belum mendapat pekerjaan lain.

“Umur saya sudah 58 tahun. Jadi (kalau mau) bekerja di pabrik, di mana-mana, sudah tidak produktif, tidak diterima,” kata Retno.

Retno menambahkan, suaminya adalah pekerja serabutan. Dia dan suaminya masih harus menghidupi kedua anaknya, yang meski sudah lulus SMA, namun belum memperoleh pekerjaan.

Dia mengaku sudah empat kali mengikuti unjuk rasa untuk menuntut hak pesangon. “Tapi sampai sekarang memang belum ada hasilnya,” ujarnya.

Retno belum mengetahui berapa nilai pesangon yang menjadi haknya. Namun dia menantikan pencairan pesangonnya. “Nanti kalau sudah dicairkan mau dipakai untuk usaha, untuk dagang atau buka warung di rumah,” ucapnya.

Dalam demo,sejumlahperwakilan buruh, termasuk Agus Wicaksono, diterima Kepala PN Semarang. “Beliau berjanji akan segera mengevaluasi kinerja kurator dalam waktu dekat. Siang ini, hakim pengawas (dalam kasus kepailitan) akan dipanggil oleh bapak ketua pengadilan,” ujar Agus kepada massa eks buruh Sritex yang berunjuk rasa di depan PN Semarang.