REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Ratusan eks buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (12/1/2026). Mereka mempertanyakan dan menagih hak pesangon serta tunjangan hari raya (THR) yang tak kunjung dibayarkan selama hampir satu tahun.

Dalam aksinya, para eks buruh Sritex mengkritisi kinerja tim kurator yang dinilai lamban dalam mengurus pembayaran pesangon dan THR. Mereka mendesak hakim pengawas PN Niaga Semarang yang menangani kasus kepailitan Sritex untuk mengevaluasi tim kurator.

Ratusan eks buruh Sritex berunjuk rasa denganmengenakanpakaian hitam. Mereka pun membawa spanduk dan poster yang antara lain bertuliskan “Evaluasi kurator atau ganti kurator”, “11 bulan kalian kerja apa main-main?”, dan “Selesaikan pesangon”.

Ketua Solidaritas Eks Karyawan Sritex, Agus Wicaksono (65 tahun), mengungkapkan, pada November 2025 lalu, para eks buruh Sritex telah menggelar unjuk rasa di depan pabrik Sritex di Sukoharjo. Dalam demo tersebut, mereka menuntut tim kurator menunjukkan kemajuan dalam proses pembayaran pesangon dan THR setidaknya hingga Desember 2025. Namun hingga saat ini belum ada perubahanapa pun.

“Akhirnya kita melakukan aksi hari ini. Tuntutan kami ada tiga: pertama, kami minta hakim pengawas mengevaluasi kinerja kurator; kedua, kalau memang kurator kerjanya tidak profesional, kami minta diganti; ketiga, evaluasi kinerja KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik),” kata Agus saatdiwawancaraiawak media.

Sepengetahuan Agus, saat ini aset Sritex yang sedang atau sudah dilelang adalah kendaraan. “Tapi kemarin hasil lelang juga tidak memuaskan karena kurator mematok harga tinggi. Sehingga yang laku cuma lima dari 73 unit kendaraan. Harapan kami, aset bangunan dan mesin (produksi) itu segera dilelang,” ucapnya.

Menurut Agus, perwakilan hukum dari eks buruh Sritex sudah sempat menemui tim kurator untuk menanyakan soal pembayaran pesangon pada 5 Januari 2026 lalu. “Tapi sebagaimana kurator bicara, normatif, tidak ada target, tidak ada kepastian,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, terdapat 8.475 eks buruh Sritex yang menunggu pelunasan pesangon dan THR. Sebagian besar dari mereka sudah berusia di atas 40 dan 50 tahun. “Total pesangon yang harus dibayarkan sekitar Rp 380 miliar,” kata Agus yang 15 tahun bekerja sebagai pegawai Sritex.

Saat ini Agus mengisi kesehariannya dengan beternak. Dia mengharapkan pesangon untuk digunakan sebagai modal kerja.

Sama seperti Agus, Retno Dewi (58 tahun) juga masih menantikan pencairan pesangon dan THR. Dia telah bekerja di bagian produksi Sritex selama 33 tahun, tepatnya sejak 1991. Sejak Sritex pailit dan para pegawainya harus menghadapi PHK, Retno belum mendapat pekerjaan lain.

“Umur saya sudah 58 tahun. Jadi (kalau mau) bekerja di pabrik, di mana-mana, sudah tidak produktif, tidak diterima,” kata Retno.

Retno menambahkan, suaminya adalah pekerja serabutan. Dia dan suaminya masih harus menghidupi kedua anaknya, yang meski sudah lulus SMA, namun belum memperoleh pekerjaan.

Dia mengaku sudah empat kali mengikuti unjuk rasa untuk menuntut hak pesangon. “Tapi sampai sekarang memang belum ada hasilnya,” ujarnya.

Retno belum mengetahui berapa nilai pesangon yang menjadi haknya. Namun dia menantikan pencairan pesangonnya. “Nanti kalau sudah dicairkan mau dipakai untuk usaha, untuk dagang atau buka warung di rumah,” ucapnya.

Dalam demo,sejumlahperwakilan buruh, termasuk Agus Wicaksono, diterima Kepala PN Semarang. “Beliau berjanji akan segera mengevaluasi kinerja kurator dalam waktu dekat. Siang ini, hakim pengawas (dalam kasus kepailitan) akan dipanggil oleh bapak ketua pengadilan,” ujar Agus kepada massa eks buruh Sritex yang berunjuk rasa di depan PN Semarang.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Ferry Noor menyatakan akan mengkaji kemungkinan pemanfaatan sebagian dana cukai hasil tembakau (CHT) sebagai jaminan sosial atau pesangon bagi pekerja industri rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Usulan tersebut muncul dalam sebuah forum diskusi publik ketika wartawan senior Bambang Harymurti mengajukan ide agar dana cukai rokok, yang nilainya lebih dari Rp200 triliun per tahun, dapat dialokasikan untuk perlindungan para pekerja yang terdampak kebijakan di sektor industri hasil tembakau (IHT).

"Selama ini kan pekerja rokok hanya mendapatkan asuransi dari potongan yang disiapkan oleh perusahaan. Nah, ada usulan dari Pak Bambang bagaimana kalau cukai rokok bisa meng-cover asuransi buat pekerja. Nanti kita coba pelajari regulasinya apakah bisa," ujar Afriansyah di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (21/10).

Ia menjelaskan apabila secara regulasi memungkinkan, Kementerian Ketenagakerjaan akan menyampaikan kajian tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Langkah itu, menurutnya, bisa menjadi solusi tanpa membebani pengusaha maupun pemerintah.

"Menurut saya bagus, dan tidak membebankan pengusaha dan pemerintah serta pekerja. Jadi cukainya yang diambil itu yang diberikan kepada pekerja untuk lebih meningkatkan jaminan sosial mereka," kata Afriansyah.

Afriansyah menegaskan kajian lintas kementerian akan dilakukan untuk menilai kelayakan dan dampaknya bagi keberlanjutan industri tembakau dan perlindungan pekerjanya.

Selama ini, industri hasil tembakau menjadi salah satu sektor penyumbang penerimaan negara terbesar dan penopang lapangan kerja di berbagai daerah.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mencatat kontribusi CHT pada 2024 mencapai Rp216,9 triliun dan menyerap sekitar 5,98 juta tenaga kerja dari petani hingga pekerja pabrik.

Namun, ia juga menyoroti kenaikan tarif cukai yang beruntun sejak 2020 dan kebijakan non-fiskal seperti PP Nomor 28 Tahun 2024, yang dinilai mempersempit ruang gerak industri legal dan meningkatkan risiko PHK.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak akan menaikkan cukai rokok tahun depan. Ia justru menegaskan dukungan perlindungan pemerintah terhadap industri rokok.

"Ya sudah enggak saya ubah (tarif cukai rokok). Tadinya, saya mau nurunin (tarif). Kesalahan mereka itu, tahu gitu minta turun (tarif)," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Besaran pesangon karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali disorot setelah dua karyawan swasta mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap ketentuan pajak penghasilan (PPh) yang menjadikan uang pesangon dan pensiun sebagai objek pajak progresif. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak adil bagi pekerja yang telah mengabdi puluhan tahun.

Permohonan diajukan oleh Rosul Siregar dan Maksum Harahap terhadap Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) juncto UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kedua pasal itu dinilai menempatkan pesangon dan pensiun sebagai tambahan penghasilan baru, padahal menurut pemohon, keduanya merupakan hak normatif pekerja yang terkumpul selama masa kerja.

Kuasa hukum pemohon, Ali Mukmin, menyebut negara seharusnya tidak memperlakukan pesangon dan pensiun sebagai tambahan kemampuan ekonomis. “Pajak pesangon, pajak pensiun, itu sudah puluhan tahun dikumpulkan oleh para pekerja tiba-tiba kok disamakan dengan pajak penghasilan progresif,” ujarnya dalam sidang di Jakarta, belum lama ini (6/10/2025).

Pemohon berpendapat bahwa penerapan pajak progresif tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Beban pajak menjelang pensiun dinilai mencederai prinsip keadilan karena menyamakan kelompok rentan dengan kelompok pekerja produktif.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan pasal-pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pesangon, uang pensiun, tabungan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT). Mereka juga meminta pemerintah menyesuaikan sistem perpajakan agar selaras dengan konstitusi.

Sidang perdana perkara Nomor 170/PUU-XXIII/2025 itu dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah. Majelis memberi waktu 14 hari bagi pemohon untuk memperbaiki berkas permohonan sesuai PMK No. 7/2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

Besaran Pesangon PHK Karyawan dan Buruh 2025

Dengan kondisi ini, lalu sebenarnya berapa pesangon yang menjadi hak karyawan jika terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan baik dalam rangka pensiun ataupun di tengah jalan? Regulasi PHK mencatat perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak berdasarkan upah terakhir yang diterima pekerja.

Upah yang menjadi dasar perhitungan adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Hak itu mencakup tunjangan istri, anak, hingga perumahan jika dibayarkan secara tetap setiap bulan.

Sedangkan besaran perhitungan terdiri dari komponen pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak:

Berikut rincian lengkap pesangon dan tunjangan yang masih berlaku sesuai UU Cipta Kerja:

1. Pesangon bagi Pekerja yang Kena PHK atau Pensiun

• Masa kerja <1 tahun → 1 bulan upah
• Masa kerja 1–<2 tahun → 2 bulan upah
• Masa kerja 2–<3 tahun → 3 bulan upah
• Masa kerja 3–<4 tahun → 4 bulan upah
• Masa kerja 4–<5 tahun → 5 bulan upah
• Masa kerja 5–<6 tahun → 6 bulan upah
• Masa kerja 6–<7 tahun → 7 bulan upah
• Masa kerja 7–<8 tahun → 8 bulan upah
• Masa kerja ≥8 tahun → 9 bulan upah

2. Uang Penghargaan Masa Kerja

• Masa kerja 3–<6 tahun → 2 bulan upah
• Masa kerja 6–<9 tahun → 3 bulan upah
• Masa kerja 9–<12 tahun → 4 bulan upah
• Masa kerja 12–<15 tahun → 5 bulan upah
• Masa kerja 15–<18 tahun → 6 bulan upah
• Masa kerja 18–<21 tahun → 7 bulan upah
• Masa kerja 21–<24 tahun → 8 bulan upah
• Masa kerja ≥24 tahun → 10 bulan upah

3. Uang Penggantian Hak

• Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
• Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat asal.
• Ketentuan lain sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.