Bisnis.com, CIREBON - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian Kabupaten Cirebon.

Data BPS menyebutkan, rasio pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi mencapai 3,42 pada 2025.

Kepala BPS Kabupaten Cirebon Januarto Wibowo mengatakan, tingginya rasio tersebut mencerminkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar terhadap pergerakan ekonomi daerah.

“Belanja rumah tangga masih menjadi penggerak utama ekonomi Kabupaten Cirebon. Sementara investasi terus tumbuh, porsinya belum mampu menyaingi besarnya konsumsi masyarakat,” ujar Januarto, Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan data BPS, total pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp60,44 triliun pada 2024 menjadi Rp62,67 triliun pada 2025. Di sisi lain, nilai PMTB hanya naik dari Rp17,32 triliun menjadi Rp18,31 triliun.

Kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon masih bertumpu pada permintaan domestik. Konsumsi yang tetap kuat memang mampu menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek, terutama ketika daya beli masyarakat masih terjaga.

Namun, struktur pertumbuhan seperti ini juga mengindikasikan investasi belum menjadi pengungkit utama peningkatan kapasitas produksi.

Menurut Januarto, investasi memiliki fungsi berbeda dengan konsumsi. Jika konsumsi mendorong perputaran ekonomi dalam jangka pendek, investasi berperan memperluas kapasitas produksi, meningkatkan produktivitas, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dalam jangka panjang.

Karena itu, peningkatan investasi menjadi faktor penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada belanja masyarakat.

"Investasi menjadi modal untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan karena berdampak pada kapasitas produksi di masa mendatang,” katanya.

Secara keseluruhan, perekonomian Kabupaten Cirebon pada 2025 masih mencatatkan pertumbuhan positif. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp67,20 triliun menjadi Rp73,96 triliun, atau tumbuh 10,05%.

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan tumbuh 6,23%, menandakan adanya ekspansi ekonomi secara riil.

Meski demikian, kata Januarto, struktur pertumbuhan tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah. Dominasi konsumsi rumah tangga menunjukkan aktivitas ekonomi masih sangat bergantung pada daya beli masyarakat.

Apabila konsumsi melemah akibat penurunan pendapatan atau tekanan ekonomi, laju pertumbuhan berpotensi ikut melambat.

"Sebaliknya, penguatan investasi dinilai akan memperkokoh fondasi ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, ekspansi dunia usaha, dan pembukaan kesempatan kerja," tuturnya.

Bisnis.com, CIREBON - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mencatat jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) pada April 2026 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu.

Kondisi tersebut turut memengaruhi capaian kumulatif kunjungan wisatawan sepanjang empat bulan pertama tahun ini.

Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan jumlah perjalanan wisnus dengan tujuan Kota Cirebon pada April 2026 tercatat sebanyak 236,43 ribu perjalanan. Angka tersebut turun 10,62% dibandingkan Maret 2026 yang mencapai sekitar 264,53 ribu perjalanan.

Selain itu, jika dibandingkan dengan April 2025, jumlah perjalanan wisatawan ke Kota Cirebon juga mengalami kontraksi cukup dalam. Pada April tahun lalu, jumlah perjalanan wisnus tercatat 297,74 ribu perjalanan atau lebih tinggi dibandingkan capaian April tahun ini.

“Berdasarkan hasil pemantauan BPS, jumlah perjalanan wisatawan nusantara tujuan Kota Cirebon pada April 2026 tercatat 236,43 ribu perjalanan. Angka ini turun 10,62% dibandingkan Maret 2026 dan turun 20,59% dibandingkan April 2025,” katanya, Jumat (5/6/2026).

Penurunan pada April turut memengaruhi capaian kumulatif perjalanan wisatawan sepanjang Januari hingga April 2026. BPS mencatat jumlah perjalanan wisnus ke Kota Cirebon selama empat bulan pertama tahun ini mencapai 970,76 ribu perjalanan.

Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 988,21 ribu perjalanan. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar 1,76% secara tahunan.

Menurut Samiran, data tersebut menunjukkan aktivitas perjalanan wisata ke Kota Cirebon pada awal 2026 belum mampu melampaui capaian yang dibukukan pada periode yang sama tahun lalu.

Meski penurunannya relatif tipis secara kumulatif, perkembangan ini menjadi indikator penting bagi sektor ekonomi yang berkaitan langsung dengan aktivitas wisata, seperti perhotelan, kuliner, transportasi, hingga perdagangan.

“Secara kumulatif Januari-April 2026, jumlah perjalanan wisatawan nusantara tujuan Kota Cirebon mencapai 970,76 ribu perjalanan. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode Januari-April 2025 yang tercatat 988,21 ribu perjalanan,” ujar Samiran.

Berdasarkan asal perjalanan pada April 2026, wisatawan yang datang ke Kota Cirebon masih didominasi oleh masyarakat dari Kabupaten Cirebon. Kelompok ini menyumbang 51,63% dari total perjalanan wisatawan nusantara yang tercatat selama bulan tersebut.

Sementara itu, wisatawan yang berasal dari berbagai provinsi di luar Jawa Barat berkontribusi sebesar 17,13%. Adapun wisatawan dari Kabupaten Kuningan menyumbang 5,93%, Kabupaten Indramayu sebesar 5,77%, dan Kabupaten Majalengka sebesar 3,71%.

Komposisi tersebut menunjukkan pergerakan wisata ke Kota Cirebon masih banyak ditopang oleh perjalanan jarak dekat dari wilayah aglomerasi dan daerah penyangga di sekitarnya.

Keberadaan Kabupaten Cirebon sebagai penyumbang terbesar juga memperlihatkan tingginya mobilitas masyarakat di kawasan metropolitan Cirebon yang terhubung secara ekonomi dan sosial dengan Kota Cirebon.

BPS juga mencatat pergerakan jumlah perjalanan wisatawan nusantara ke Kota Cirebon dalam periode April 2025 hingga April 2026 berlangsung cukup fluktuatif.

Puncak kunjungan terjadi pada April 2025 dengan jumlah 297,74 ribu perjalanan. Sementara itu, titik terendah tercatat pada Februari 2026 yang hanya mencapai 224,01 ribu perjalanan.

Setelah mengalami peningkatan pada Maret 2026, jumlah perjalanan wisatawan kembali melemah pada April 2026.

Bisnis.com, CIREBON - Laju inflasi tahunan di Kota Cirebon kembali menguat pada Mei 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mencatat inflasi secara tahunan (year-on-year/yoy) mencapai 3,27%, didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, rokok, serta biaya pendidikan.

Kepala BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan inflasi tahunan terjadi karena Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 106,26 pada Mei 2025 menjadi 109,74 pada Mei 2026.

Selain secara tahunan, Kota Cirebon juga mengalami inflasi bulanan (month-to-month/mtm) sebesar 0,39% dan inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) sebesar 1,37%.

"Secara umum perkembangan harga berbagai komoditas pada Mei 2026 menunjukkan adanya kenaikan yang mendorong inflasi di Kota Cirebon," kata Samiran, Rabu (3/6/2026).

Menurut dia, inflasi tahunan dipengaruhi oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan inflasi mencapai 6,81%.

Disusul kelompok pendidikan sebesar 4,31%, kesehatan 4,14%, penyediaan makanan dan minuman atau restoran 3,13%, pakaian dan alas kaki 1,47%, serta transportasi 1,07%.

Sementara itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami kenaikan 0,19%. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 0,99%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan naik 0,49%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik 1,26%.

Hanya kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya yang mengalami deflasi sebesar 0,33% secara tahunan.

BPS mencatat sejumlah komoditas memberikan andil besar terhadap inflasi tahunan. Di antaranya beras, daging ayam ras, cabai merah, bawang merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), biaya akademi atau perguruan tinggi, bakso siap santap, cabai rawit, jeruk, dan minyak goreng.

Kenaikan harga komoditas tersebut menjadi faktor utama yang mendorong tekanan inflasi di Kota Cirebon sepanjang setahun terakhir.

Di sisi lain, terdapat sejumlah komoditas yang menahan laju inflasi karena mengalami penurunan harga.

Komoditas yang menyumbang deflasi tahunan terbesar antara lain bawang putih, tomat, parfum, pengharum cucian atau pelembut, sabun mandi cair, kelapa, buku pelajaran SMA, kentang, sabun mandi, serta sabun detergen bubuk.

Secara bulanan, inflasi Mei 2026 juga dipengaruhi kenaikan harga bawang merah, cabai merah, SKM, cabai rawit, jeruk, Sigaret Putih Mesin (SPM), ketoprak, buah naga, pelumas atau oli mesin, serta bensin.

Sebaliknya, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga dan memberikan andil terhadap deflasi bulanan.

Komoditas tersebut antara lain telur ayam ras, daging ayam ras, rampela hati ayam, bawang putih, jagung manis, ikan gurame, pembersih lantai, tomat, emas perhiasan, dan cumi-cumi.

Dari sisi andil kelompok pengeluaran terhadap inflasi tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kontributor terbesar dengan sumbangan 2,17%.

Kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran menyumbang 0,48%, pendidikan 0,22%, transportasi 0,11%, kesehatan 0,09%, serta kelompok lainnya dengan kontribusi yang lebih kecil.

Samiran menuturkan, dominasi kelompok pangan dalam pembentukan inflasi menunjukkan harga bahan kebutuhan pokok masih menjadi faktor yang paling memengaruhi pergerakan inflasi di Kota Cirebon.

"Kondisi tersebut sekaligus menegaskan pentingnya stabilisasi pasokan dan distribusi komoditas pangan untuk menjaga inflasi tetap terkendali pada bulan-bulan mendatang," katanya.

Bisnis.com, CIREBON - Perkembangan jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) ke Kota Cirebon sepanjang triwulan pertama 2026 menunjukkan tren peningkatan, meski belum mencerminkan lonjakan signifikan pada momentum libur Lebaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mencatat, total perjalanan wisnus periode Januari–Maret 2026 mencapai 734.300 perjalanan.

Jumlah tersebut meningkat 6,35% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 690.471 perjalanan. Kenaikan ini menandakan pergerakan wisata domestik tetap tumbuh, namun belum menunjukkan akselerasi kuat.

Kepala BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan pertumbuhan kunjungan wisatawan masih dalam kategori moderat jika dilihat dari pola musiman, termasuk saat Lebaran yang biasanya menjadi pendorong utama mobilitas.

"Secara kumulatif memang ada peningkatan, tetapi tidak terlalu signifikan jika dikaitkan dengan momentum Lebaran," tutur Samiran, Rabu (6/5/2026).

Pada Maret 2026, jumlah perjalanan wisnus ke Kota Cirebon tercatat sebesar 264.524 perjalanan. Angka ini naik 18,09% dibandingkan Februari 2026 secara bulanan. Secara tahunan, angka tersebut juga meningkat 18,97% dibandingkan Maret 2025.

Meski demikian, kenaikan pada Maret belum cukup mengindikasikan adanya lonjakan luar biasa yang biasanya terjadi saat periode libur panjang. Data ini menunjukkan bahwa pergerakan wisatawan cenderung meningkat secara bertahap, bukan melonjak tajam.

Dari sisi asal wisatawan, perjalanan ke Kota Cirebon pada Maret 2026 masih didominasi oleh wilayah sekitar. Wisatawan dari Kabupaten Cirebon menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 49,21%. Sementara itu, wisatawan dari provinsi lain tercatat sebesar 18,34%.

Adapun kontribusi dari daerah sekitar lainnya relatif lebih kecil, yaitu Kabupaten Kuningan sebesar 5,58%, Kabupaten Indramayu sebesar 5,33%, dan Kabupaten Majalengka sebesar 3,81%. Komposisi ini menunjukkan bahwa pergerakan wisata masih didominasi oleh wisatawan lokal dan regional.

"Dominasi wisatawan dari wilayah sekitar menunjukkan mobilitas jarak dekat masih menjadi penopang utama kunjungan ke Kota Cirebon," kata Samiran.

Secara tren bulanan dalam periode Maret 2025 hingga Maret 2026, jumlah perjalanan wisnus ke Kota Cirebon tercatat fluktuatif. Puncak kunjungan terjadi pada April 2025 dengan total 297.741 perjalanan. Sementara itu, titik terendah terjadi pada Maret 2025 dengan 222,34 ribu perjalanan.

Fluktuasi tersebut memperlihatkan, pergerakan wisatawan sangat dipengaruhi faktor musiman, termasuk libur panjang dan hari besar keagamaan. Namun, pada 2026, pola tersebut belum sepenuhnya kembali ke tren lonjakan tinggi seperti sebelumnya.

Kondisi ini sekaligus mengindikasikan daya tarik kunjungan wisata ke Kota Cirebon masih stabil, tetapi belum mengalami ekspansi signifikan.

Terlebih, meski terjadi peningkatan pada Maret 2026, kenaikan tersebut lebih bersifat pemulihan bertahap dibandingkan lonjakan drastis.

Samiran menegaskan, data ini menjadi gambaran bahwa sektor pariwisata domestik di Kota Cirebon tetap bergerak positif, meski belum mendapatkan dorongan kuat dari momentum Lebaran.

"Pergerakan wisnus tetap tumbuh, tetapi tidak melonjak tinggi. Ini menunjukkan aktivitas wisata berjalan normal tanpa lonjakan ekstrem," ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON- Perkembangan harga berbagai komoditas di Kota Cirebon sepanjang April 2026 secara umum menunjukkan tren kenaikan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mencatat inflasi tahunan (yoy) sebesar 2,75%, ditandai dengan naiknya Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,38 pada April 2025 menjadi 109,31 pada April 2026.

Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan inflasi tersebut mencerminkan tekanan harga yang masih terjadi di sejumlah kelompok pengeluaran utama masyarakat. "Secara umum, kenaikan harga masih didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang menjadi kontributor terbesar inflasi," ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Meski secara tahunan mengalami inflasi, secara bulanan (mtm) Kota Cirebon justru mencatat deflasi sebesar 0,06%. Sementara itu, inflasi tahun kalender (ytd) tercatat sebesar 0,97%.

Secara rinci, inflasi yoy dipicu oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan tertinggi sebesar 5,23%. Disusul kelompok kesehatan sebesar 4,57% dan pendidikan sebesar 4,31%. Selain itu, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik 3,11%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,06%.

Kelompok lainnya juga mencatat kenaikan meski lebih rendah, seperti pakaian dan alas kaki sebesar 1,38%, transportasi sebesar 0,73%, perlengkapan rumah tangga sebesar 0,76%, serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,39%. Adapun kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga hanya naik tipis sebesar 0,16%. Satu-satunya kelompok yang mengalami penurunan adalah rekreasi, olahraga, dan budaya yang mengalami deflasi sebesar 1,41%.

Samiran menjelaskan, sejumlah komoditas menjadi penyumbang utama inflasi tahunan. Di antaranya beras, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, cabai rawit, hingga daging sapi. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada komoditas jasa seperti biaya pendidikan perguruan tinggi, tarif dokter spesialis, serta jasa pemeliharaan kendaraan.

“Tekanan inflasi juga datang dari makanan siap saji seperti bakso dan kue kering berminyak, serta komoditas hortikultura seperti jeruk, pepaya, dan kangkung,” katanya.

Di sisi lain, terdapat sejumlah komoditas yang menahan laju inflasi atau bahkan menyumbang deflasi secara tahunan. Komoditas tersebut antara lain bawang merah, bawang putih, bensin, tomat, kentang, serta tarif angkutan seperti kereta api dan angkutan antarkota. Produk kebutuhan rumah tangga seperti sabun, deterjen, dan parfum juga turut menyumbang deflasi.

Untuk perkembangan bulanan, deflasi pada April 2026 terutama dipengaruhi turunnya harga daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, serta beberapa komoditas sayuran seperti bayam dan kacang panjang. Selain itu, penurunan juga terjadi pada tarif jasa seperti kendaraan sewa serta harga emas perhiasan.

Namun demikian, sejumlah komoditas tetap memberikan andil inflasi bulanan, di antaranya jeruk, minyak goreng, nasi dengan lauk, hingga makanan khas daerah seperti empal gentong. Komoditas lain seperti beras, roti manis, dan ikan gurame juga turut menyumbang kenaikan harga.

Dari sisi andil inflasi tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan kontribusi terbesar sebesar 1,68%. Disusul kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,48% serta pendidikan sebesar 0,22%. Sementara kelompok kesehatan menyumbang 0,10% dan transportasi sebesar 0,07%.

Samiran menegaskan, dinamika harga pangan masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi inflasi di Kota Cirebon. Ia menilai stabilisasi pasokan dan distribusi menjadi kunci untuk menjaga inflasi tetap terkendali ke depan.

“Pergerakan harga ke depan sangat bergantung pada ketersediaan pasokan, terutama komoditas pangan strategis. Koordinasi antarpemangku kepentingan perlu terus diperkuat,” ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON - Produksi tebu di Kabupaten Cirebon diproyeksikan meningkat pada 2025 di tengah terus merangkaknya harga gula pasir di tingkat konsumen. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) total produksi tebu awal 2026 mencapai 22.637,99 ton naik dari 21.305,68 ton pada 2024.

Kenaikan ini terjadi saat harga gula pasir masih bertahan tinggi di sejumlah pasar tradisional, yang dalam beberapa bulan terakhir berada di kisaran Rp18.000–Rp20.000 per kilogram, jauh di atas harga acuan sebelumnya.

Kepala BPS Kabupaten Cirebon, Januarto Wibowo, menegaskan kenaikan produksi tebu mencerminkan pulihnya aktivitas sektor perkebunan serta peningkatan kapasitas panen di sejumlah kecamatan sentra tebu.

"Data menunjukkan gairah produksi tebu di Kabupaten Cirebon kembali menguat. Tahun 2025 ada pertumbuhan lebih dari 1.300 ton dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Menurut Januarto, pertumbuhan produksi ini didorong oleh perbaikan produktivitas di kecamatan-kecamatan yang memiliki areal tebu luas, seperti Pasaleman, Karangsembung, dan Karangwareng.

Pada 2025, Kecamatan Pasaleman masih menjadi penyumbang terbesar dengan 4.940,76 ton, disusul Karangsembung sebesar 2.906,71 ton dan Karangwareng dengan 2.175,68 ton.

"Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki tradisi perkebunan tebu yang kuat, ditopang jaringan petani dan industri penggilingan yang relatif stabil,” katanya.

Dia menilai kenaikan produksi ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas pasokan bahan baku gula, meski dampaknya terhadap harga belum terlihat signifikan.

Produksi di tingkat daerah memang naik, tetapi harga gula pasir dipengaruhi banyak faktor, termasuk stok nasional, impor, dan distribusi. Jadi kenaikan produksi di Cirebon belum cukup untuk menahan harga secara langsung,” ujarnya.

Di tingkat pasar, pedagang mengakui harga gula pasir masih tinggi sejak awal tahun. Di beberapa pasar seperti Pasar Sumber, Pasar Pasalaran, dan Pasar Ciledug, harga bertahan di atas Rp18.000 per kilogram, bahkan beberapa pedagang melaporkan harga mencapai Rp20.000.

"Sudah lama tidak turun. Permintaan tetap tinggi, tapi stok kiriman dari distributor tidak sebanyak biasanya,” kata Sari, pedagang sembako di Pasar Sumber.

BPS mencatat beberapa kecamatan mengalami peningkatan produksi cukup signifikan. Kecamatan Waled naik dari 1.533,81 ton pada 2024 menjadi 2.314,70 ton pada 2025.

Karangsembung juga melonjak hampir 1.000 ton dari tahun sebelumnya. Sementara kecamatan seperti Sedong dan Mundu justru turun, masing-masing menjadi 56,83 ton dan 57,79 ton pada 2025.

Selain itu, terdapat kecamatan yang baru mencatatkan produksi tebu pada 2025, seperti Dukupuntang dengan 29,20 ton, Depok sebesar 17,05 ton, dan Arjawinangun dengan 17,01 ton.

Menurut Januarto, munculnya produksi di kecamatan-kecamatan tersebut menandakan perluasan areal tanam atau perbaikan pendataan.

"Ini bisa berarti ada diversifikasi lahan oleh petani atau optimalisasi lahan yang sebelumnya tidak tercatat sebagai penghasil tebu,” katanya.

Meski produksi meningkat, tantangan tetap muncul pada aspek hilirisasi dan serapan industri. Januarto menekankan perlunya meningkatkan efisiensi rantai pasok, terutama terkait proses penggilingan dan distribusi gula.

“Selama harga gula masih fluktuatif di tingkat nasional, daerah harus memperkuat sisi hulu dan hilir. Produksi yang meningkat harus diikuti penyerapan yang efisien agar manfaat ekonomi dirasakan petani,” ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON — Produksi garam di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengalami penurunan tajam pada dalam setahun terakhir. Data terbaru menunjukkan total produksi hanya mencapai 12.282,22 ton, merosot drastis dibandingkan pada 2024 yang sebesar 91.459,00 ton.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon, Januarto Wibowo, mengatakan penurunan ini menjadi perhatian serius karena terjadi di tengah relatif stabilnya jumlah petambak dan bahkan meningkatnya luas lahan.

"Penurunan produksi sangat signifikan, sementara jumlah petambak hanya turun sedikit dan luas lahan justru bertambah. Ini menunjukkan adanya faktor lain yang memengaruhi hasil produksi,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Berdasarkan data BPS, jumlah petambak garam di Kabupaten Cirebon tercatat 1.005 orang pada 2025, sedikit menurun dari 1.017 orang pada 2024. Sementara itu, luas lahan tambak meningkat dari 1.283,20 hektare menjadi 1.324,00 hektare pada periode yang sama.

Meski demikian, hampir seluruh kecamatan penghasil garam mengalami penurunan produksi. Kecamatan Pangenan, yang selama ini menjadi sentra utama, mencatat penurunan paling drastis, dari 57.141,00 ton pada 2024 menjadi hanya 1.387,02 ton pada 2025.

Penurunan juga terjadi di Kecamatan Losari, dari 8.310,00 ton menjadi 371,29 ton, serta di Kecamatan Gebang dari 6.310,00 ton menjadi 1.211,24 ton. Kecamatan Astanajapura mengalami penurunan dari 4.182,00 ton menjadi 1.274,20 ton, sementara Mundu dari 3.589,00 ton menjadi 1.201,11 ton.

Di sisi lain, Kecamatan Kapetakan masih mencatat produksi relatif lebih tinggi dibanding wilayah lain pada 2025, yakni 5.564,64 ton, meskipun tetap turun dari 9.378,00 ton pada 2024. Hal serupa terjadi di Kecamatan Suranenggala yang turun dari 2.365,00 ton menjadi 1.272,73 ton.

Januarto menjelaskan, kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan produktivitas yang signifikan.

“Dengan luas lahan yang meningkat, seharusnya produksi bisa bertambah. Namun yang terjadi justru sebaliknya, sehingga produktivitas per hektare turun tajam,” kata dia.

Menurut dia, salah satu faktor yang diduga berpengaruh adalah kondisi cuaca yang tidak mendukung produksi garam. Produksi garam sangat bergantung pada intensitas panas matahari dan minimnya curah hujan. Ketidakpastian iklim dalam beberapa waktu terakhir diduga menghambat proses penguapan air laut menjadi kristal garam.

Selain faktor cuaca, ia tidak menutup kemungkinan adanya kendala teknis di tingkat petambak, seperti infrastruktur tambak yang kurang optimal atau perubahan pola produksi. Namun, BPS tidak melakukan kajian mendalam terkait penyebab spesifik di lapangan.

“Data ini memberikan gambaran umum. Untuk penyebab rinci, perlu kajian sektoral dari dinas terkait,” ujarnya.

Bisnis.com, CIREBON - Sebanyak 82.131 warga Kabupaten Cirebon masih berstatus pengangguran terbuka hingga awal Maret 2026. Angka itu menjadi sorotan menjelang Hari Raya Idul Fitri, di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi rumah tangga dan perputaran ekonomi musiman.

Kepala BPS Kabupaten Cirebon Januawarto Wibowo mengatakan angka tersebut menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja daerah berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025.

“Jumlah pengangguran terbuka tercatat 82.131 orang dari total angkatan kerja 1.278.803 orang. Ini menghasilkan tingkat pengangguran terbuka sekitar 6,4%,” kata Januawarto, Senin (2/3/2026).

Ia menjelaskan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung dari persentase penganggur terhadap total angkatan kerja. Secara umum, struktur ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon masih menunjukkan dominasi penduduk bekerja.

Dari total penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 1.845.979 orang, sebanyak 1.196.672 orang tercatat bekerja. Sementara 567.176 orang lainnya tergolong bukan angkatan kerja, yang terdiri atas pelajar, ibu rumah tangga, dan kelompok lainnya.

Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, pengangguran laki-laki tercatat 58.985 orang, sedangkan perempuan 23.146 orang. Tingkat pengangguran laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, seiring dengan partisipasi kerja laki-laki yang juga lebih besar.

Data BPS menunjukkan, jumlah angkatan kerja laki-laki mencapai 775.794 orang, sementara perempuan 503.009 orang. Artinya, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki jauh lebih tinggi dibanding perempuan.

Januawarto menyebut, dinamika ketenagakerjaan menjelang Idul Fitri biasanya diwarnai peningkatan aktivitas sektor perdagangan, jasa, dan transportasi. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja secara permanen.

“Momentum Ramadan dan Idul Fitri memang meningkatkan aktivitas ekonomi, terutama sektor informal dan perdagangan musiman. Namun, data Sakernas merekam kondisi struktural pasar kerja pada periode survei,” ujarnya.

Secara keseluruhan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Cirebon mencapai sekitar 69 persen. Angka ini menunjukkan bahwa hampir tujuh dari sepuluh penduduk usia produktif aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari kerja.

Meski demikian, jumlah pengangguran yang masih berada di atas 80 ribu orang menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian daerah. Apalagi menjelang Idul Fitri, ketika kebutuhan konsumsi rumah tangga cenderung meningkat, tekanan terhadap kelompok tanpa pendapatan tetap menjadi lebih terasa.

Selain itu, struktur bukan angkatan kerja juga menunjukkan dominasi perempuan yang mengurus rumah tangga. Dari 567.176 orang bukan angkatan kerja, sebanyak 339.820 perempuan tercatat mengurus rumah tangga. Kondisi ini mencerminkan masih besarnya potensi tenaga kerja perempuan yang belum masuk pasar kerja formal.

Januawarto menegaskan, data BPS diharapkan menjadi rujukan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan pengembangan ekonomi lokal.

“Data ini penting sebagai dasar perencanaan. Tantangannya adalah bagaimana mendorong penciptaan lapangan kerja produktif dan meningkatkan kualitas tenaga kerja,” katanya.

Bisnis.com, CIREBON - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Januari 2026 sebesar 3,20%. Inflasi ini ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,44 pada Januari 2025 menjadi 107,78 pada Januari 2026.

Sementara itu, secara bulanan (month-to-month/mtm) dan tahun berjalan (year-to-date/ytd), Kota Cirebon justru mengalami deflasi 0,44%.

Plt Kepala BPS Kota Cirebon Ujang Mauludin mengatakan inflasi yoy tersebut mencerminkan adanya tekanan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran utama, meskipun dalam jangka pendek terjadi penurunan harga beberapa komoditas pangan strategis.

"Inflasi tahunan masih dipengaruhi oleh kenaikan harga yang bersifat struktural, terutama pada sektor perumahan, energi, pendidikan, dan jasa," kata dia, Selasa (3/2/2026).

BPS mencatat inflasi yoy terjadi karena kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 1,85%, disusul pakaian dan alas kaki sebesar 1,55%.

Kenaikan paling tinggi terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mencapai 8,79%. Selain itu, kelompok kesehatan mengalami inflasi 6,28%, pendidikan 4,79%, penyediaan makanan dan minuman/restoran 3,11%, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,03%.

"Tarif listrik menjadi komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi tahunan, diikuti oleh biaya pendidikan seperti akademi dan perguruan tinggi, serta sejumlah makanan jadi," ucap Ujang.

Selain tarif listrik, komoditas lain yang dominan mendorong inflasi yoy antara lain bakso siap santap, beras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), biaya pemeliharaan atau servis, tarif dokter spesialis, bawang merah, emas perhiasan, Sigaret Putih Mesin (SPM), sayuran hijau seperti kangkung dan bayam, kue kering berminyak, nasi dengan lauk, serta jeruk.

Di sisi lain, terdapat sejumlah komoditas yang justru menahan laju inflasi tahunan. Komoditas penyumbang deflasi yoy terbesar antara lain cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bensin, pisang, pengharum cucian atau pelembut, buku pelajaran SMA dan SMP, tarif kereta api, sabun detergen bubuk, minuman ringan, kemiri, tomat, sabun cair atau cuci piring, serta cumi-cumi.

Secara bulanan, Kota Cirebon mengalami deflasi 0,44% pada Januari 2026. Namun demikian, masih terdapat komoditas yang memberikan andil inflasi mtm, seperti SKM, roti bakar, daging sapi, tarif rumah sakit, kue kering berminyak, vitamin, Sigaret Kretek Tangan (SKT), emas perhiasan, bawang putih, tisu, apel, pir, panci, makanan hewan peliharaan, dan kemeja pendek anak.

Adapun deflasi mtm terutama dipicu oleh turunnya harga daging ayam ras, cabai merah, bawang merah, jeruk, telur ayam ras, bensin, cabai rawit, wortel, cabai hijau, daun bawang, rampela hati ayam, sawi putih, kelapa, tarif kereta api, serta kacang panjang.

Ujang menambahkan, dari sisi andil inflasi yoy, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memberikan kontribusi terbesar sebesar 1,44%, disusul makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,62%, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,48%.

"Data ini menunjukkan tekanan inflasi masih perlu diwaspadai, terutama dari komoditas yang diatur pemerintah dan jasa," katanya.

Bisnis.com, CIREBON - Harga telur ayam ras di Kota Cirebon, Jawa Barat, menunjukkan volatilitas tinggi sepanjang 2022 hingga 2025 dan menjadi salah satu komoditas pangan yang konsisten memberi tekanan terhadap inflasi daerah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon mencatat inflasi bulanan telur ayam ras mencapai puncaknya pada Maret 2024 sebesar 12,11%, dengan andil inflasi 0,17%, tertinggi dalam 4 tahun terakhir.

Plt Kepala BPS Kota Cirebon Ujang Mauludin mengatakan, lonjakan tersebut menandakan peran telur ayam ras sebagai komoditas sensitif yang cepat merespons perubahan pasokan dan permintaan.

"Telur ayam ras termasuk komoditas pangan strategis. Pergerakan harganya fluktuatif dan pada periode tertentu memberikan kontribusi cukup besar terhadap inflasi Kota Cirebon," kata Ujang Mauludin, Rabu (14/1/2026).

Berdasarkan data BPS, sepanjang periode 2022–2025, pergerakan harga telur ayam ras cenderung berayun tajam, baik ke arah inflasi maupun deflasi.

Tekanan inflasi tidak hanya muncul secara sporadis, tetapi juga berulang dalam beberapa bulan, terutama pada momentum meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Sebaliknya, tekanan deflasi yang dalam juga sempat terjadi, mencerminkan ketidakseimbangan pasokan di pasar.

Deflasi terdalam tercatat pada September 2023, ketika harga telur ayam ras turun 10,84% (month-to-month/mtm) dengan andil deflasi sebesar 0,13%.

Penurunan tajam ini menjadi indikasi adanya kelebihan pasokan atau melemahnya permintaan dalam periode tersebut.

Ujang menjelaskan bahwa dinamika harga telur tidak dapat dilepaskan dari pola produksi peternak ayam petelur serta kondisi distribusi.

"Ketika pasokan meningkat signifikan sementara permintaan tidak tumbuh seimbang, harga cenderung terkoreksi cukup dalam," ucap Ujang.

Memasuki 2025, data BPS menunjukkan tren yang berbeda. Selama 12 bulan terakhir pada tahun tersebut, harga telur ayam ras lebih sering mengalami inflasi dibanding deflasi.

Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan berkelanjutan dari sisi permintaan maupun biaya produksi, meskipun besaran inflasinya relatif lebih moderat dibanding lonjakan ekstrem pada Maret 2024.

Ujang menilai, pola ini perlu dicermati karena telur ayam ras merupakan bahan pangan dengan tingkat konsumsi tinggi di masyarakat.

Kenaikan harga yang berulang, meskipun kecil, tetap berpotensi menggerus daya beli rumah tangga, khususnya kelompok berpendapatan rendah.

"Kontribusi andilnya mungkin terlihat kecil, tetapi karena telur dikonsumsi luas, dampaknya terhadap inflasi dan pengeluaran rumah tangga cukup nyata," ujarnya.

Dari sisi struktur inflasi, pergerakan telur ayam ras mencerminkan masih rapuhnya stabilisasi harga pangan di tingkat daerah.

Fluktuasi yang tajam menunjukkan mekanisme penyesuaian pasokan belum sepenuhnya berjalan optimal.

Ketergantungan pada faktor musiman, biaya pakan, serta distribusi antardaerah menjadi variabel yang kerap memicu gejolak harga.

BPS menegaskan, data ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan daerah dalam merumuskan langkah pengendalian inflasi pangan. Ujang menyebut, koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menjadi kunci untuk meredam volatilitas harga.

"Data statistik ini memberikan sinyal awal. Tantangannya adalah bagaimana respons kebijakan mampu menahan gejolak agar tidak berulang terlalu ekstrem," katanya.

Bisnis.com, CIREBON - Inflasi Kota Cirebon pada Desember 2025 tercatat sebesar 2,86% secara tahunan (year on year/y-on-y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 108,26.

Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya harga hampir seluruh kelompok pengeluaran, terutama makanan, minuman, dan tembakau.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon, Ujang Mauludin, menjelaskan, inflasi y-on-y mencerminkan kenaikan harga yang terjadi di berbagai sektor, meski tidak merata.

“Kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat naik 5,04%, menjadi kontributor terbesar terhadap inflasi Desember. Sementara kelompok kesehatan juga mengalami lonjakan signifikan, mencapai 5,62%,” kata Ujang, Selasa (6/1/2026).

Kelompok pengeluaran lain yang ikut mendorong inflasi antara lain pakaian dan alas kaki naik 1,57%, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,25%, serta perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 1,15%. Kelompok transportasi naik tipis 1,04%, dan kelompok pendidikan meningkat 4,84%.

Sementara itu, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan relatif stabil dengan perubahan 0,00%, sedangkan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya justru mengalami deflasi sebesar -1,04%.

Penyediaan makanan dan minuman di restoran naik 3,21%, dan perawatan pribadi serta jasa lainnya meningkat 3,33%.

“Secara keseluruhan, kenaikan harga di berbagai kelompok pengeluaran inilah yang mendorong inflasi tahunan Cirebon hingga 2,86% pada akhir 2025,” jelas Ujang.

Dari sisi bulanan, inflasi Kota Cirebon pada Desember 2025 tercatat sebesar 0,42% (month to month/m-to-m). Hal ini menunjukkan adanya tekanan harga yang relatif moderat dibandingkan dengan lonjakan tahunan.

Inflasi kumulatif atau year to date (y-to-d) untuk periode Januari–Desember 2025 juga tercatat 2,86%, menunjukkan tren kenaikan harga yang konsisten sepanjang tahun.

Ujang menambahkan, pergerakan harga pangan menjadi faktor utama yang harus diwaspadai. “Meskipun inflasi secara keseluruhan tergolong rendah, kenaikan harga bahan pokok seperti beras, daging, dan sayuran memengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah,” katanya.

BPS Kota Cirebon mencatat, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tidak hanya menjadi kontributor terbesar terhadap inflasi, tetapi juga sektor yang paling sensitif terhadap perubahan musiman dan kondisi pasokan.

Lonjakan harga pangan biasanya terjadi menjelang akhir tahun karena meningkatnya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru, serta fluktuasi pasokan dari petani lokal.

Sementara itu, inflasi di sektor kesehatan yang naik 5,62% disebabkan oleh peningkatan biaya obat-obatan dan layanan kesehatan. Kenaikan ini sejalan dengan tren nasional yang mencatat biaya kesehatan terus mengalami tekanan, terutama untuk obat generik dan layanan rumah sakit.

Kendati demikian, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya menunjukkan penurunan harga -1,04%, yang menjadi satu-satunya sektor mengalami deflasi pada Desember 2025. Menurut Ujang, hal ini dipengaruhi menurunnya permintaan pada akhir tahun setelah musim liburan.

Secara keseluruhan, meski inflasi tahunan 2,86% masih berada di bawah target inflasi nasional yang berkisar 3–4%, pemerintah daerah dan pelaku usaha tetap diminta waspada.

“Masyarakat perlu memantau harga kebutuhan pokok, sementara pemerintah harus menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan potensi kenaikan harga mendadak,” ujar Ujang.

Bisnis.com, CIREBON - Tingkat kemiskinan di Kota Cirebon menunjukkan tren penurunan dalam satu dekade terakhir. Namun, di balik angka yang tampak membaik itu, tersimpan tantangan struktural yang masih membayangi daya tahan ekonomi warga.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada 2025 sebesar 28.120 orang, turun 1.005 orang dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 29.171 orang. Secara persentase, angka kemiskinan Kota Cirebon juga turun dari 9,02% pada 2024 menjadi 8,66% pada 2025.

Penurunan ini melanjutkan tren jangka panjang sejak 2016, meski sempat terganggu lonjakan kemiskinan pada periode 2019–2021 akibat tekanan ekonomi nasional dan pandemi Covid-19.

Plt Kepala BPS Kota Cirebon Ujang Mauludin menjelaskan penurunan kemiskinan tersebut mencerminkan pemulihan ekonomi yang mulai dirasakan sebagian kelompok rentan.

Namun, ia mengingatkan, membaca kemiskinan tidak cukup hanya dari sisi jumlah dan persentase. "Penurunan jumlah penduduk miskin itu penting, tapi yang lebih krusial adalah melihat seberapa jauh pengeluaran mereka dari garis kemiskinan dan bagaimana ketimpangan di antara kelompok miskin itu sendiri,” ujar Ujang, Selasa (30/12/2025).

BPS mencatat, selama 2024–2025 Garis Kemiskinan Kota Cirebon justru naik 4,8%, dari Rp545.592 menjadi Rp571.809 per kapita per bulan. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya biaya kebutuhan dasar, baik makanan maupun nonmakanan, yang harus dipenuhi penduduk agar tidak dikategorikan miskin.

“Artinya, meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, beban hidup minimum yang harus dipenuhi masyarakat semakin tinggi,” kata Ujang.

Kondisi ini menunjukkan penurunan kemiskinan belum sepenuhnya sejalan dengan stabilitas harga dan daya beli.

Lebih lanjut, indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan perbaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,18 pada 2024 menjadi 0,94 pada 2025. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,25 menjadi 0,16 pada periode yang sama.

Menurut Ujang, penurunan dua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, serta ketimpangan pengeluaran di antara kelompok miskin makin menyempit.

“Ini sinyal positif. Artinya, penduduk miskin tidak semakin tertinggal jauh, dan jarak pengeluaran mereka terhadap garis kemiskinan mengecil,” ujarnya.

Namun demikian, penurunan indeks tidak serta-merta menandakan kemiskinan telah tertangani secara fundamental. Struktur ekonomi Kota Cirebon yang didominasi sektor jasa, perdagangan kecil, dan pekerja informal membuat kelompok miskin tetap rentan terhadap gejolak harga dan perlambatan ekonomi.