Bisnis.com, CIREBON - Sebanyak 82.131 warga Kabupaten Cirebon masih berstatus pengangguran terbuka hingga awal Maret 2026. Angka itu menjadi sorotan menjelang Hari Raya Idul Fitri, di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi rumah tangga dan perputaran ekonomi musiman.

Kepala BPS Kabupaten Cirebon Januawarto Wibowo mengatakan angka tersebut menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja daerah berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025.

“Jumlah pengangguran terbuka tercatat 82.131 orang dari total angkatan kerja 1.278.803 orang. Ini menghasilkan tingkat pengangguran terbuka sekitar 6,4%,” kata Januawarto, Senin (2/3/2026).

Ia menjelaskan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung dari persentase penganggur terhadap total angkatan kerja. Secara umum, struktur ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon masih menunjukkan dominasi penduduk bekerja.

Dari total penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 1.845.979 orang, sebanyak 1.196.672 orang tercatat bekerja. Sementara 567.176 orang lainnya tergolong bukan angkatan kerja, yang terdiri atas pelajar, ibu rumah tangga, dan kelompok lainnya.

Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, pengangguran laki-laki tercatat 58.985 orang, sedangkan perempuan 23.146 orang. Tingkat pengangguran laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, seiring dengan partisipasi kerja laki-laki yang juga lebih besar.

Data BPS menunjukkan, jumlah angkatan kerja laki-laki mencapai 775.794 orang, sementara perempuan 503.009 orang. Artinya, tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki jauh lebih tinggi dibanding perempuan.

Januawarto menyebut, dinamika ketenagakerjaan menjelang Idul Fitri biasanya diwarnai peningkatan aktivitas sektor perdagangan, jasa, dan transportasi. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja secara permanen.

“Momentum Ramadan dan Idul Fitri memang meningkatkan aktivitas ekonomi, terutama sektor informal dan perdagangan musiman. Namun, data Sakernas merekam kondisi struktural pasar kerja pada periode survei,” ujarnya.

Secara keseluruhan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Cirebon mencapai sekitar 69 persen. Angka ini menunjukkan bahwa hampir tujuh dari sepuluh penduduk usia produktif aktif secara ekonomi, baik bekerja maupun mencari kerja.

Meski demikian, jumlah pengangguran yang masih berada di atas 80 ribu orang menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian daerah. Apalagi menjelang Idul Fitri, ketika kebutuhan konsumsi rumah tangga cenderung meningkat, tekanan terhadap kelompok tanpa pendapatan tetap menjadi lebih terasa.

Selain itu, struktur bukan angkatan kerja juga menunjukkan dominasi perempuan yang mengurus rumah tangga. Dari 567.176 orang bukan angkatan kerja, sebanyak 339.820 perempuan tercatat mengurus rumah tangga. Kondisi ini mencerminkan masih besarnya potensi tenaga kerja perempuan yang belum masuk pasar kerja formal.

Januawarto menegaskan, data BPS diharapkan menjadi rujukan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan pengembangan ekonomi lokal.

“Data ini penting sebagai dasar perencanaan. Tantangannya adalah bagaimana mendorong penciptaan lapangan kerja produktif dan meningkatkan kualitas tenaga kerja,” katanya.

Bisnis.com, CIREBON - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Cirebon mencatat sepanjang tahun ini sebanyak 11.420 warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berangkat bekerja ke luar negeri alias menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dari jumlah itu, nilai remitansi yang masuk ke daerah mencapai sekitar Rp685 miliar, menjadi salah satu sumber perputaran uang terbesar di luar sektor industri dan perdagangan lokal Cirebon.

Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, menegaskan remitansi PMI bukan sekadar angka statistik, melainkan denyut ekonomi riil yang dirasakan hingga tingkat desa.

"Remitansi sebesar Rp685 miliar itu masuk langsung ke rumah tangga. Dampaknya terasa pada konsumsi, pendidikan anak, renovasi rumah, sampai modal usaha kecil. Ini menjadi penopang penting ekonomi Cirebon," kata Novi di Kabupaten Cirebon, Senin (29/12/2025).

Novi mengatakan, jika dirata-ratakan, setiap PMI menyumbang puluhan juta rupiah per tahun bagi keluarga di kampung halaman. Uang itu mengalir ke warung, pasar tradisional, jasa bangunan, hingga lembaga keuangan mikro.

Dalam konteks daerah dengan kantong-kantong kemiskinan yang masih tinggi, remitansi menjadi bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.

Meskipun begitu,tingginya minat menjadi PMI mencerminkan kesenjangan upah dan kesempatan kerja lokal.

"Fakta bahwa lebih dari sebelas ribu orang berangkat tahun ini menunjukkan peluang kerja di daerah belum sepenuhnya mampu menyerap angkatan kerja. Remitansi membantu, tapi idealnya ekonomi lokal juga kuat," ujarnya.

Data Disnaker menunjukkan mayoritas PMI Cirebon bekerja di sektor domestik, manufaktur, dan perawatan di sejumlah negara Asia dan Timur Tengah. Sektor-sektor tersebut relatif rentan terhadap fluktuasi kebijakan negara tujuan dan kondisi global.

Jika terjadi krisis atau pengetatan aturan, aliran remitansi bisa terhenti sewaktu-waktu.

Kondisi ini menuntut kebijakan yang tidak hanya mendorong penempatan PMI, tetapi juga memastikan remitansi dikelola secara produktif.

Selama ini, sebagian besar remitansi masih habis untuk konsumsi jangka pendek. Hanya sebagian kecil yang bertransformasi menjadi investasi usaha berkelanjutan.

"Kami mulai mendorong literasi keuangan bagi PMI dan keluarganya, agar remitansi tidak hanya habis untuk konsumsi, tetapi bisa menjadi modal usaha," kata Novi.

Disnaker, lanjutnya, bekerja sama dengan perbankan dan lembaga pelatihan untuk mengarahkan dana kiriman ke sektor produktif seperti UMKM, pertanian modern, dan jasa.

Di sisi lain, pemerintah daerah dinilai perlu lebih agresif menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu menahan laju migrasi tenaga kerja.

Industri padat karya, penguatan UMKM, hingga investasi berbasis potensi lokal harus menjadi prioritas, agar bekerja ke luar negeri bukan lagi satu-satunya jalan keluar dari masalah ekonomi.