Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod menyatakan komitmennya untuk selalu melibatkan industri dan mitra lokal dalam menggarap kapal baik pesanan dalam negeri maupun luar negeri.

"

Ya, kami memiliki komitmen untuk membangun ekosistem industri maritim sehingga proyek apa pun kami terus melakukan peningkatan-peningkatan menumbuhkan dan melahirkan industri dalam negeri yang bisa langsung" katanya di Surabaya, Rabu.

Kaharuddin menyebutkan salah satu pelibatan ratusan mitra lokal adalah ketika PT PAL mengerjakan pesanan kapal perang Future Landing Dock (LD)-603 yang dipesan oleh Angkatan Laut Filipina.

Ia menjelaskan mitra lokal membantu PT PAL memproduksi komponen-komponen yang dibutuhkan dalam proses produksi kapal perang tersebut.

Menurut dia, langkah ini sebagai upaya PT PAL Indonesia mendorong tingkat Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam setiap kapal yang diproduksinya.

"Kami dibantu dan mereka (mitra lokal) mampu memproduksi komponen-komponen yang dibutuhkan. Kami akan terus melakukan peningkatan itu sampai tingkat TKDN-nya menjadi tinggi," ujar Kaharuddin.

Selain kapal perang LD-603 yang selesai hanya dalam kurun waktu enam bulan, PT PAL juga telah membangun dua unit Strategic Sealift Vessel (SSV), sejumlah Landing Craft Utility (LCU), serta menyelesaikan proyek Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) BRP Tarlac-601.

Nantinya, kata Kahardduin, PT PAL juga akan membangun unit kedua kapal perang untuk Angkatan Laut Filipina.

"LD-603 sebagai unit pertama dari dua kapal yang sedang kami bangun untuk Angkatan Laut Filipina. Kami berkomitmen menjaga kepercayaan pelanggan dengan menghadirkan produk berkualitas tinggi," katanya.​​​​​​

Flag Officer in Command Philippine Navy Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Ezpeleta menuturkan kapal produksi PT PAL Indonesia secara signifikan mampu membantu Angkatan Laut Filipina mengangkut personel, peralatan, dan logistik ke seluruh wilayah kepulauan.

Selain itu, kapal ini juga akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mendukung operasi amfibi, operasi keamanan maritim, serta misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

"Tonggak penting ini tidak akan terwujud tanpa dukungan mitra kami, PT PAL Indonesia, yang telah menunjukkan keahlian dan komitmen tinggi terhadap kualitas dalam mewujudkan proyek ini," kata Ezpeleta.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - PT PAL Indonesia kembali mengekspor kapal perang Future Landing Dock (LD)-603 ke Fillipina yang menjadi bukti ketangguhan industri maritim Indonesia.

Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod menyatakan Future Landing Dock (LD)-603 merupakan kapal pertama dari dua unit Landing Dock yang dipesan oleh Philippine Navy

"Peluncuran LD-603 menjadi tonggak penting dalam keberhasilan proyek ekspor strategis PT PAL Indonesia," katanya di Surabaya, Rabu.

Kaharuddin menuturkan pembangunan lambung kapal berhasil diselesaikan hanya dalam waktu enam bulan melalui implementasi Industrial Maritime 4.0 (IM4) yang mengintegrasikan digitalisasi proses produksi, peningkatan efisiensi, serta pengendalian kualitas secara menyeluruh.

Penerapan teknologi ini memungkinkan percepatan proses pembangunan tanpa mengurangi standar kualitas yang dipersyaratkan pelanggan internasional.

Future Landing Dock merupakan generasi terbaru kapal angkut pendarat yang dirancang untuk mendukung berbagai spektrum operasi mulai dari operasi amfibi, pengangkutan personel dan logistik, pengamanan wilayah maritim, hingga misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana (Humanitarian Assistance and Disaster Relief/HADR).

Setelah peluncuran, kapal akan memasuki tahapan outfitting, harbour acceptance test, dan sea acceptance test sebelum diserahkan kepada Philippine Navy.

Kaharuddin Djenod mengatakan bahwa peluncuran Landing Dock-603 bukan sekadar pencapaian proyek, melainkan simbol eratnya kemitraan strategis antara Indonesia dan Filipina dalam memperkuat kapabilitas industri pertahanan kawasan.

"Kami berkomitmen menjaga kepercayaan pelanggan dengan menghadirkan produk berkualitas tinggi," ujarnya.

Flag Officer in Command Philippine Navy Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Ezpeleta pun menyampaikan apresiasi atas profesionalisme PT PAL Indonesia dalam memenuhi kebutuhan armada Philippine Navy.

Menurut dia, kapal ini akan secara signifikan meningkatkan kemampuannya dalam mengangkut personel, peralatan, dan logistik ke seluruh wilayah kepulauan Filipina.

Selain itu, kapal ini juga akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mendukung operasi amfibi, operasi keamanan maritim, serta misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana.

Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina Letnan Jenderal Rommel P. Roldan menambahkan, pengadaan Landing Dock merupakan investasi strategis bagi penguatan kemampuan maritim negaranya

"Setelah diserahkan dan resmi dioperasikan, kapal ini akan meningkatkan kemampuan Angkatan Laut Filipina dalam melaksanakan operasi angkutan laut militer atau sealift, misi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, operasi amfibi, serta berbagai operasi strategis lainnya," ujar Roldan.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - PT PAL Indonesia bersama Denmark memperkuat hubungan bilateral melalui kolaborasi pengembangan dan implementasi teknologi dalam industri maritim.

"Kerja sama PT PAL dan Denmark memiliki fondasi historis yang kuat," kata Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko PT PAL Indonesia Briljan Gazalba di Surabaya, Selasa.

Briljan mengatakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Denmark di sektor maritim sangat kuat seperti pemanfaatan desain frigat kelas Iver Huitfeldt yang dikembangkan OMT Denmark sebagai basis proyek Arrowhead 140.

Melalui penguasaan teknologi dan proses rekayasa lanjutan, kata dia, desain tersebut kemudian dikembangkan oleh PT PAL menjadi Frigat Merah Putih yang disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan nasional.

Dalam hal itu, Briljan menuturkan hubungan kerja sama bilateral ini tidak hanya desain kapal melainkan juga komponen-komponen penting pada produk kapal PT PAL yang menggunakan teknologi asal Denmark.

"Kami berharap kunjungan hari ini dapat memperkuat persahabatan serta membuka lebih banyak peluang kolaborasi inovasi ke depan." ujarnya.

Duta Besar Denmark untuk Indonesia H.E. Sten Fridmodt Nielsen pun sempat berkunjung ke PT PAL Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral sekaligus mengeksplorasi peluang kolaborasi yang lebih luas di sektor maritim, perkapalan, dan pengembangan teknologi.

Nielsen mengapresiasi kemajuan kapabilitas PT PAL Indonesia yang dinilainya telah menjadi simbol teknologi terdepan di Indonesia.

"Denmark merasa sangat bangga jika keahlian dan teknologi maritim kami nantinya dapat diberikan kesempatan untuk mendukung serta menjadi bagian dari produk-produk luar biasa di sini," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Dubes Denmark beserta delegasi juga meninjau secara langsung fasilitas produksi dan perkembangan sejumlah proyek strategis yang sedang dikerjakan PT PAL Indonesia.

Salah satu yang ditinjau adalah pembangunan kapal perang Landing Dock (LD) Philippines #1 pesanan Angkatan Laut Filipina yang dijadwalkan melaksanakan peluncuran pada akhir Juni 2026.

Kunjungan ini menjadi cerminan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Denmark di sektor maritim sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas dalam pengembangan teknologi, peningkatan kapabilitas industri, dan penguatan ekosistem maritim kedua negara.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan bahan bakar biodesel B50 untuk angkutan penyeberangan. Sebab penggunaan bahan bakar tersebut berpotensi mengganggu operasional kapal.

Meski demikian di sisi lain, Gapasdap mengapresiasi rencana pemerintah untuk menerapkan penggunaan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini seiring dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, khususnya solar impor.

Kepala Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap Rakhmatika Ardianto mengatakan, karakter operasional kapal berbeda dengan moda transportasi lainnya. "Kapal penyeberangan membawa penumpang, dan beroperasi di perairan dengan arus, gelombang, cuaca yang dinamis, dan membutuhkan kehandalan mesin secara terus-menerus," ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Rakhmatika menjelaskan, dalam kerangka regulasi internasional, IMO menempatkan campuran biofuel dengan kandungan lebih dari 30 persen dalam rezim persyaratan yang lebih ketat. MEPC.1/Circ.795/Rev.9 menyatakan campuran biofuel atau synthetic fuel tidak lebih dari 30% mengikuti Regulation 18.3.1 Marpol Annex VI.

Sedangkan campuran lebih dari 30% harus memenuhi Regulation 18.3.2 Marpol Annex VI untuk mesin diesel kapal, bahan bakar tersebut dapat digunakan sepanjang tidak mengubah komponen kritis NOx atau pengaturan operasi di luar approved technical file mesin. "Apabila tidak tercakup dalam kondisi tersebut, diperlukan pembuktian bahwa penggunaan bahan bakar tidak menyebabkan mesin melampaui batas emisi NOx yang berlaku," paparnya.

Rakhmatika juga memaparkan sejumlah studi ITS yang telah memberikan catatan penting. Rakhmatika menjelaskan, penelitian Himmawan Aan Listyanto mengenai performa biodiesel B50–B100 pada mesin diesel berbasis simulasi menunjukkan bahwa pada kondisi full load, B50 mengalami penurunan daya sebesar 6,38% dibanding HSD, sementara nilai specific fuel oil consumption atau SFOC B50 naik 6,8% dibanding HSD pada kondisi full load dan rpm maksimal.

Lihat video: Cuaca Buruk, Penyeberangan Merak Ditutup



"Temuan ini menunjukkan adanya potensi penurunan performa dan peningkatan konsumsi bahan bakar ketika kandungan biodiesel meningkat," tandas pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini.

Kajian ITS lainnya juga mencatat biodiesel masih memiliki beberapa kelemahan teknis, antara lain densitas yang lebih tinggi, nilai kalor yang lebih rendah, konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi, serta potensi emisi NOx yang lebih tinggi. "Pada kapal penyeberangan, penurunan nilai kalor berarti konsumsi BBM dapat menjadi lebih boros," ucapnya.

Rakhmatika menyebut dari sisi aspek penyimpanan juga perlu mendapat perhatian. "Penelitian ITS menyebutkan bahwa biodiesel rentan mengalami degradasi seiring lamanya penyimpanan, antara lain melalui hidrolisis, oksidasi, penguraian termal, dan kontaminasi bakteri," sambungnya.

Pada pengujian tersebut, B50 murni mengalami kenaikan bilangan asam sebesar 29,61% dan peningkatan koloni bakteri sebesar 2.900% selama periode penyimpanan enam minggu. Dalam operasi kapal, bahan bakar berada dalam tangki, settling tank, service tank, pipa, separator, dan filter, sehingga terkait dengan masalah penyimpanan tersebut, maka adanya air, bakteri, sludge, serta stabilitas bahan bakar menjadi sangat berpengaruh.

Sedangkan dari perspektif keselamatan pelayaran, FAME sebagai bahan pencampur HSD, memiliki sifat pelarut yang dapat meningkatkan risiko terbentuknya sludge dan kebutuhan pembersihan bahan bakar lebih sering, terutama pada awal penggunaan ketika kotoran lama di tangki dan saluran bahan bakar dapat terdispersi kembali sehingga ada beban tambahan pada separator dan risiko filter clogging.

Akibatnya, kapal perlu menyiapkan suku cadang yang cukup serta pemantauan lebih ketat oleh awak kapal. "Apabila filter tersumbat, suplai bahan bakar ke mesin dapat terganggu, tenaga mesin melemah, atau mesin berhenti," ucapnya.

Jika pada kendaraan darat, gangguan seperti ini mungkin dapat ditangani dengan berhenti di tepi jalan. Namun pada kapal, kehilangan daya dorong berarti kehilangan kemampuan olah gerak. Dalam kondisi arus kuat, alur sempit, kepadatan lalu lintas, atau saat mendekati dermaga, kapal yang kehilangan tenaga dapat terdorong arus, berisiko tubrukan, kandas, atau mengalami unstability yang dapat menyebabkan kapal terbalik. "Konsekuensi akhirnya adalah biaya operasional," ucapnya.

Penerapan B50 pada kapal penyeberangan dikatakan Rakhmatika berpotensi menambah biaya melalui konsumsi BBM yang lebih besar, penggantian filter yang lebih sering, pembersihan tangki, penyesuaian separator, kebutuhan aditif, penyediaan suku cadang tambahan, serta potensi peningkatan frekuensi perawatan.

"Biaya-biaya tersebut tidak dapat dipisahkan dari standar keselamatan, karena operator kapal tetap wajib menjaga keandalan mesin dan keselamatan pelayanan," katanya.

Di samping itu, kondisi ini menjadi semakin memberatkan pengusaha angkutan pelayaran, karena tarif angkutan penyeberangan saat ini tertinggal dari perhitungan biaya pokok. Berdasarkan perhitungan HPP tahun 2019, tarif angkutan penyeberangan masih kurang sekitar 31,8% dari kebutuhan biaya sebenarnya. "Dengan adanya penerapan B50, ketertinggalan tarif terhadap biaya berpotensi semakin melebar," ujarnya.

Rakhmatika menegaskan, apabila operator harus menanggung tambahan biaya bahan bakar, perawatan, filter, serta mitigasi keselamatan tanpa adanya kompensasi atau penyesuaian tarif, maka tekanan terhadap keberlanjutan layanan penyeberangan akan semakin besar.

“Gapasdap mengharapkan pemerintah segera memberikan perhatian terhadap usulan penyesuaian tarif angkutan, agar layanan angkutan penyeberangan terutama dari aspek keselamatan dan kenyamanan dapat berjalan sesuai dengan standardisasi berdasarkan UU 17 Tahun 2008,” katanya.

Ketika PT PAL mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, maka kepercayaan tersebut harus diterjemahkan menjadi kesempatan bagi industri pendukung nasional untuk tumbuh bersama

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko PT PAL Indonesia Briljan Gazalba menyatakan proyek kapal Landing Dock Philippines #1 mampu memacu industri lokal naik kelas karena melibatkan lebih dari 100 mitra lokal dari berbagai sektor industri.

"Ketika PT PAL mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, maka kepercayaan tersebut harus diterjemahkan menjadi kesempatan bagi industri pendukung nasional untuk tumbuh bersama," katanya di Surabaya, Senin.

Kapal Landing Dock (LD) Philippines #1 sepanjang 124 meter yang dijadwalkan diluncurkan pada akhir Juni 2026 merupakan unit pertama dari kontrak pengadaan dua unit kapal Landing Dock generasi lanjutan untuk Angkatan Laut Filipina yang diproduksi di galangan PT PAL Indonesia, Surabaya.

Bagi PT PAL Indonesia, keberhasilan memperoleh kontrak baru bukan sekadar pencapaian korporasi melainkan peluang untuk menciptakan pertumbuhan bersama bagi seluruh ekosistem industri nasional.

PT PAL tidak hanya fokus pada rantai pasok domestik, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas dan standardisasi komponen agar para mitra lokal mampu menembus pasar global.

Melalui keterlibatan aktif industri pendukung dalam berbagai proyek strategis, perusahaan memastikan manfaat ekonomi dapat tersebar lebih luas dan dirasakan oleh banyak pelaku usaha dalam negeri.

Langkah ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menciptakan rantai nilai nasional yang kuat sekaligus meningkatkan kemampuan industri pendukung agar mampu memenuhi standar kualitas yang semakin tinggi.

PT PAL meyakini penguatan industri nasional tidak dapat dilakukan secara individual sehingga diperlukan sinergi berkelanjutan antara perusahaan utama dan industri pendukung agar tercipta kemampuan nasional yang semakin mandiri, kompetitif, dan berdaya saing global.

"Semakin banyak industri berkualitas yang terlibat, semakin kuat pula fondasi industri maritim dan pertahanan Indonesia di masa depan," ujar Briljan.

Melalui pola kemitraan yang berkelanjutan, PT PAL turut mendorong peningkatan kualitas, efisiensi, serta kemampuan teknis para pelaku industri pendukung.

Dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan kapasitas produksi tetapi juga pada terciptanya lapangan kerja, pengembangan kompetensi tenaga kerja nasional, dan meningkatnya tingkat kandungan dalam negeri.

Bagi PT PAL, keberlanjutan ekosistem ini adalah kunci karena dengan meningkatnya kepercayaan pasar global maka perusahaan berkomitmen untuk terus menjadikan proyek-proyek strategis sebagai jembatan bagi industri lokal agar naik kelas dan mampu berbicara banyak di pasar internasional.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Harga minyak dunia mulai kembali ke level sebelum perang setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran menyepakati nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk meredakan konflik. Namun, harga bensin di Amerika Serikat masih bertahan tinggi dan belum turun secepat penurunan harga minyak mentah.

Kondisi tersebut memicu kemarahan publik dan kritik dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap perusahaan minyak besar yang dinilai lambat menurunkan harga bahan bakar di tingkat konsumen.

"Publik marah kepada perusahaan minyak besar karena harga bensin tidak turun secepat harga minyak mentah. Kemarahan itu salah sasaran," kata Presiden Lipow Oil Associates Andy Lipow kepada The Hill dikutip, Senin (29/6/2026).

Menurut Lipow, perusahaan minyak besar hanya memiliki kurang dari lima persen stasiun pengisian bahan bakar di Amerika Serikat, meski merek mereka digunakan di sebagian besar SPBU. Ia menilai pemilik SPBU lokal justru memperoleh keuntungan besar karena lambat menurunkan harga jual.

Harga minyak dan bensin sebelumnya melonjak tajam selama perang dengan Iran. Rata-rata harga bensin nasional di Amerika Serikat sempat menembus USD4,50 per galon pada awal tahun ini setelah Iran mampu mengganggu jalur pelayaran Selat Hormuz, rute penting yang dilalui sekitar seperlima konsumsi minyak dunia.

Salah satu poin utama dalam MoU antara Amerika Serikat dan Iran adalah menjamin kelancaran arus kapal di Selat Hormuz. Namun situasi di kawasan itu masih belum sepenuhnya stabil setelah Iran menembaki sebuah kapal yang dianggap melintasi jalur yang tidak sesuai, yang kemudian dibalas dengan aksi militer Amerika Serikat pada Jumat malam waktu setempat.

Meski demikian, harga minyak mentah acuan Amerika Serikat jenis West Texas Intermediate (WTI) pada Jumat tercatat turun menjadi sekitar USD69 per barel, mendekati level sebelum perang yang berada di kisaran USD67 per barel.

Di sisi lain, harga bensin nasional masih bertahan tinggi. Data AAA menunjukkan rata-rata harga bensin mencapai USD3,90 per galon atau naik hampir satu dolar dibandingkan akhir Februari lalu.

Direktur Global Fuel Retail S&P Global Energy Rob Smith mengatakan harga bahan bakar di tingkat ritel memang cenderung lebih lambat turun dibandingkan kenaikan harga minyak mentah. “Ada ungkapan bahwa harga ritel naik seperti roket, tetapi turun seperti bulu. Operator SPBU sebelumnya juga mengalami tekanan margin sehingga kini mereka berupaya memulihkan keuntungan,” ujarnya.

Ekonom Utama Rystad Energy Claudio Galimberti menambahkan rendahnya persediaan bensin turut memengaruhi lambatnya penurunan harga. Menurut dia, permintaan bahan bakar meningkat karena memasuki musim perjalanan, sementara persediaan global terus menyusut setelah gangguan pasokan berkepanjangan.

Trump sebelumnya menuding perusahaan minyak melakukan praktik “penggelembungan harga” atau gouging. Dalam unggahannya di Truth Social, ia menyatakan perusahaan minyak tidak menurunkan harga bensin sebanding dengan penurunan harga minyak mentah dan meminta Departemen Kehakiman AS segera menyelidiki persoalan tersebut.

Namun tudingan itu dibantah kelompok lobi industri minyak American Petroleum Institute (API). Juru bicara API Bethany Williams mengatakan harga bensin tidak bergerak secepat harga minyak mentah, terutama ketika gangguan global masih memengaruhi pasokan, kapasitas pengolahan, dan persediaan energi.

Chief Financial Officer Chevron Eimear Bonner juga mengatakan penurunan harga bensin membutuhkan waktu sebelum benar-benar terasa di tingkat konsumen. "Ada jeda antara penurunan harga minyak dan dampaknya di pompa bensin, tetapi kami memperkirakan harga akan turun seiring kondisi yang semakin normal," katanya.

Sementara itu, tingginya harga bensin masih menjadi beban bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di Amerika Serikat. Direktur Eksekutif National Energy Assistance Directors Association Mark Wolfe mengatakan tambahan biaya energi sekitar 100 dolar AS per bulan sangat memberatkan keluarga yang hidup dari gaji ke gaji sehingga memaksa mereka mengurangi pengeluaran lain atau menambah utang kartu kredit.

Banyuwangi (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, mengoperasikan sebanyak 28 hingga 30 armada kapal feri setiap hari untuk mempercepat penanganan kepadatan dan mengurai antrean kendaraan.

General Manajer PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang Arief Eko Kurniansjah di Banyuwangi, Minggu, menyampaikan sebagai langkah percepatan layanan ASDP mengoperasikan 28 hingga 30 kapal setiap hari termasuk dukungan kapal pada Dermaga Bulusan, Dermaga LCM dan Dermaga Ponton guna meningkatkan kapasitas angkut.

"Seluruh sumber daya operasional di lapangan telah kami optimalkan untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang," kata dia.

Menurut Arief, pengaturan dermaga juga disesuaikan berdasarkan karakteristik kendaraan, dan untuk Kendaraan pribadi diprioritaskan melalui Dermaga MB I, MB II, MB III dan Dermaga Ponton.

Sedangkan kendaraan logistik besar atau angkutan barang, lanjut dia, dilayani melalui Dermaga MB IV dan Dermaga LCM, untuk meminimalkan benturan dan mempercepat proses bongkar muat.

"Selain itu, kami juga menerapkan pola tiba-bongkar-berangkat (TBB) untuk mempercepat siklus pelayaran. Bersama seluruh pemangku kepentingan kami juga melakukan pengaturan lalu lintas, pengelompokan kendaraan dan pemanfaatan kantong parkir Dermaga Bulusan agar antrean dapat terurai secara bertahap," kata Arief.

Sementara di sisi darat, kata Arief, ASDP bersama Satlantas Polresta Banyuwangi mengaktifkan kantong parkir Bulusan sebagai buffer zone yang mampu menampung sekitar 400 kendaraan logistik, truk golongan VI ke atas diarahkan memasuki area tersebut sebagai bagian dari delaying system hingga dermaga siap menerima muatan baru.

"Kendaraan kecil dan kendaraan pribadi dari arah selatan Banyuwangi dialihkan melalui jalan lingkar Pelabuhan Ketapang guna mengurangi kepadatan pada ruas arteri menuju pelabuhan," kata dia.

Arief menambahkan, ASDP juga terus berkoordinasi dengan BMKG dan otoritas terkait untuk memantau perkembangan cuaca dan menyesuaikan pola operasi apabila diperlukan.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi pada layanan angkutan logistik menggunakan kapal RoRo selama dinilai memiliki prospek bisnis.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah mempermudah investasi swasta pada angkutan logistik kapal RoRo (roll-on/rorll-off) dengan menghilangkan hambatan usaha dan biaya tambahan operasional.

Dudy mengatakan pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi pada layanan angkutan logistik menggunakan kapal RoRo selama dinilai memiliki prospek bisnis.

"Kita menghilangkan obstacle, halangan buat mereka atau kira-kira ya kita bikin mulus aja mereka, sehingga mereka tidak ada additional cost yang harus mereka keluarkan," kata Menhub dalam bincang bersama awak media, di Jakarta, Jumat (26/6) malam.

Menurut Dudy, pemerintah tidak akan membatasi siapa pun yang melihat peluang usaha di sektor tersebut, karena pengembangan angkutan logistik memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk swasta.

Ia menjelaskan pemerintah tidak menyiapkan skema subsidi bagi operator kapal RoRo, karena layanan logistik merupakan kegiatan bisnis yang harus dijalankan berdasarkan perhitungan ekonomi masing-masing perusahaan.

Sebagai gantinya, pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dengan menghilangkan berbagai hambatan, termasuk biaya tambahan dan proses perizinan yang dapat membebani pelaku usaha.

Dudy mengatakan apabila berbagai hambatan tersebut dapat dihilangkan, perusahaan hanya perlu berfokus pada biaya operasional sehingga efisiensi usaha dapat meningkat dan investasi menjadi lebih menarik.

Menurutnya, apabila suatu perusahaan masih menilai usahanya belum menguntungkan, penyebabnya perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk dari sisi permintaan pasar yang menjadi faktor utama keberhasilan layanan logistik.

Karena itu, pemerintah juga berupaya mendorong pertumbuhan permintaan melalui berbagai bentuk katalisator, termasuk penyediaan insentif yang dapat meningkatkan minat penggunaan angkutan logistik berbasis kapal RoRo.

"Ya katalisatornya kan macam-macam. Insentifnya bisa segala macam, insentif itu kan bisa untuk supaya ada ada pertumbuhan demand-nya kan. Saya tawarkan kepada siapa saja," ujar Menhub.

Dudy mengungkapkan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah mulai merencanakan pengoperasian kapal Ro-Ro untuk angkutan peti kemas pada sejumlah rute sebagai langkah awal pengembangan layanan logistik tersebut.

"Saat ini yang berani masuk ASDP. Kalau swasta enggak berani masuk, ya saya juga enggak bisa nyuruh, maksain mereka kan? Enggak mungkin juga mereka (swasta) akan maksa kalau misalnya buat mereka tidak visible," katanya pula.

Ia menegaskan pemerintah tidak dapat memaksa perusahaan swasta mengikuti langkah serupa, karena keputusan investasi sepenuhnya bergantung pada kemampuan pendanaan dan perhitungan bisnis masing-masing perusahaan.

Menurut Dudy, setiap perusahaan memiliki kapasitas dan strategi investasi yang berbeda sehingga kelayakan suatu proyek tidak dapat disamaratakan, termasuk dalam pengembangan angkutan logistik menggunakan kapal RoRo.

"Visible tidaknya kan tergantung dari masing-masing perusahaan. Tapi kalau yang punya kelebihan uang, investasi di sini (kapal RoRo) bisa dianggap sebagai investasi visible, tergantung kapasitas masing-masing orang, kapasitas masing-masing perusahaan, kan beda-beda dari A sampai Z itu," kata Menhub lagi.

Meski demikian, pemerintah meyakini angkutan logistik melalui kapal RoRo mampu mengurangi beban jalan raya, karena sebagian distribusi barang dapat dialihkan dari truk ke jalur laut secara lebih efisien.

Ia menambahkan besarnya permintaan akan menentukan keberhasilan layanan tersebut, karena pelaku usaha akan memilih moda transportasi yang menawarkan biaya distribusi lebih rendah dibandingkan jalur darat.

Dudy optimistis semakin kompetitif biaya angkutan menggunakan kapal RoRo, semakin besar pula peluang perpindahan logistik dari jalan raya ke jalur laut sehingga efisiensi distribusi nasional terus meningkat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

PYONGYANG - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un telah berjanji untuk mempersenjatai kapal-kapal perang Pyongyang dengan senjata nuklir. Upaya ini akan menambah masalah bagi Amerika Serikat (AS) yang sudah lama ingin melucuti senjata nuklir rezim Kim.

Menurut laporan media pemerintah Korut, KCNA, janji Kim Jong-un disampaikan pada upacara peresmian kapal perusak Choe Hyon berbobot 5.000 ton di sebuah galangan kapal di pelabuhan barat Nampo baru-baru ini.

"Angkatan Laut ini berkembang menjadi Angkatan Laut yang lengkap, yang dilengkapi dengan sarana strategis karena program mempersenjatai Angkatan Laut dengan senjata nuklir berjalan sesuai rencana tanpa kesalahan," kata Kim Jong-un.

Korea Utara meresmikan ambisinya untuk menjadi kekuatan nuklir pada tahun 2023 dengan menuliskannya ke dalam konstitusi. Pyongyang telah menolak seruan dari AS dan sekutunya; Korea Selatan, untuk denuklirisasi penuh Semenanjung Korea, yang menempatkan Kim Jong-un secara langsung bertentangan dengan rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump untuk kawasan tersebut.

Trump diduga telah meminta bantuan Presiden China Xi Jinping dalam masalah ini selama kunjungan kenegaraannya ke Beijing pada bulan Mei. Laporan media-media AS tentang pembicaraan tersebut menyatakan denuklirisasi sebagai tujuan bersama, tetapi ringkasan China tentang pertemuan puncak itu tidak mencantumkan posisi tersebut.

Awal bulan ini, selama kunjungan ke fasilitas pengayaan nuklir yang baru dibangun, Kim Jong-un berjanji akan memperluas kekuatan strategis Korea Utara secara eksponensial.

Dia juga mengungkapkan bahwa para ilmuwan nuklir Korea Utara telah menggandakan produksi material yang diperkaya dalam lima tahun terakhir.

Korea Utara memiliki setidaknya 60 hulu ledak nuklir, menurut perkiraan yang tersedia untuk umum, masih jauh di bawah persediaan Rusia dan AS, yang keduanya melebihi 5.000. Tetapi para peneliti percaya Korea Utara telah menghasilkan cukup material untuk hingga 90 hulu ledak.

"Saya percaya perkataan Kim Jong-un dan saudarinya, Kim Yo-jong, ketika mereka mengatakan tidak akan menyerahkan senjata nuklir mereka. Dan saya tidak yakin seberapa realistis komitmen Donald Trump terhadap denuklirisasi Korea Utara," kata Sean King, wakil presiden senior di perusahaan konsultan Park Strategies di New York, kepada Newsweek, Jumat (26/6/2026).

"Saya pikir yang terbaik yang dapat diharapkan Amerika saat ini hanyalah mengelola masalah ini. Selama rezim Kim berkuasa, senjata nuklir Pyongyang akan tetap ada," kata King.

Korea Utara mengumumkan pembangunan kapal perang Choe Hyon 18 bulan lalu dan meluncurkannya pada April 2025. Kapal kedua dari kelas kapal perusak tersebut, Kang Kon, terbalik bulan berikutnya selama peluncuran di galangan kapal Hambuk di Chongjin di pantai timur Korea Utara. Kapal itu kemudian ditegakkan kembali oleh para insinyur.

Pyongyang akan mendanai setidaknya empat kapal perusak kelas Choe Hyon untuk Angkatan lLaut, tetapi Kim Jong-un menginginkan kapal yang lebih besar dan lebih kuat, termasuk kelas kapal penjelajah 10.000 ton, katanya kepada para pelaut pada upacara di Nampo.

“Sekarang kita dapat menegaskan bahwa tidak ada hambatan teknologi yang tidak dapat diatasi bagi kita dalam membangun dan meluncurkan kapal perusak dan kapal penjelajah dari berbagai kelas,” katanya.

Namun, Kim Jong-un menambahkan bahwa kurangnya pangkalan untuk menambatkan kapal perang besar saat ini merupakan suatu kekhawatiran.

“Di masa lalu tidak ada kebutuhan akan pangkalan seperti itu,” kata Kim Jong-un, menambahkan; "Sekarang membangun pangkalan Angkatan Laut modern adalah tugas yang mendesak dan penting.”

Angkatan Laut yang memiliki kapal selam bertenaga nuklir dan Angkatan Darat yang dilengkapi dengan rudal hipersonik telah lama menjadi daftar keinginan Kim Jong-un, bersamaan dengan satelit mata-mata dan rudal balistik antarbenua.

KUALA LUMPUR - Malaysia telah menuntut kompensasi sebesar €226,13 juta (lebih dari Rp4,6 triliun) dari Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) Norwegia setelah pembatalan kesepakatan pengadaan Naval Strike Missiles (NSM) untuk Kapal Tempur Pesisir (LCS) Angkatan Laut-nya. Nilai tuntutan itu disampaikan Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin, Jumat (26/6/2026).

Total nilai tuntutan itu terdiri dari €129,86 juta kerugian langsung, yang mencakup pembayaran yang telah dilakukan oleh pemerintah, dan €96,26 juta kerugian tidak langsung untuk biaya tambahan dan kerusakan konsekuensial yang timbul dari kegagalan pengiriman sistem rudal canggih tersebut.

“Biaya tambahan sebenarnya, atau ‘biaya yang melebihi anggaran’, yang akan ditanggung oleh pemerintah belum dapat dipastikan karena bergantung pada metode penyelesaian yang disepakati dan sistem senjata pengganti yang saat ini sedang dievaluasi,” kata Mohamed Khaled dalam jawaban tertulisnya kepada parlemen, yang dilansir MalayMail.

Dia menjawab pertanyaan dari anggota parlemen; Ikmal Hisham Abdul Aziz, yang menanyakan tentang status Sea Trial (Uji Coba Laut) untuk kapal tempur pesisir KD Maharaja Lela dan potensi biaya yang melebihi anggaran akibat pembatalan kontrak NSM.

Mengenai KD Maharaja Lela, Mohamed Khaled mengatakan kapal tersebut sedang menjalani serangkaian uji dan evaluasi bertahap untuk memverifikasi kinerja platform, navigasi, propulsi, dan sistem penting lainnya sebelum diterima secara resmi oleh Angkatan Laut Kerajaan Malaysia.

Dia mengatakan Uji Coba Laut yang dilakukan oleh LUNAS (Lumut Naval Shipyard) pada 29 April berjalan sesuai jadwal dan menunjukkan “kemajuan positif”.

“Penerimaan resmi kapal tersebut masih bergantung pada keberhasilan penyelesaian Sea Acceptance Trial (Uji Penerimaan Laut), perbaikan temuan teknis apa pun, dan verifikasi akhir oleh Angkatan Laut Kerajaan Malaysia,” katanya.

Sekadar diketahui, Norwegia telah membatalkan izin ekspor untuk rudal anti-kapal NSM dan sistem peluncur terkaitnya ke Malaysia dengan alasan keamanan nasional. Padahal Malaysia sudah membayar 95 persen dari nilai kontrak.

NSM adalah rudal anti-kapal jarak jauh yang mampu melakukan misi serangan maritim dengan kecepatan subsonik tinggi dengan jangkauan melebihi 300 km.

Menteri Pertahanan Norwegia Tore O Sandvik telah meminta maaf kepada Malaysia atas keputusan Norwegia untuk mencabut izin ekspor NSM yang ditujukan untuk Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Permintaan maaf tersebut disampaikan selama pertemuan dengan Mohamed Khaled di sela-sela forum Shangri-La Dialogue di Singapura pada 31 Mei lalu.

Saat itu, Mohamed Khaled mengatakan bahwa Sandvik sudah menjelaskan alasan di balik keputusan Norwegia untuk membatalkan izin ekspor NSM. Meskipun Malaysia menerima penjelasan tersebut, Mohamed Khaled mengatakan pemerintah tetap kecewa.

“Kami menyampaikan kekecewaan kami dengan jujur dan terus terang,” katanya, mencatat bahwa Malaysia dan Norwegia telah menjalin hubungan yang erat selama bertahun-tahun.

Kesepakatan rudal tersebut ditandatangani pada tahun 2018 antara Angkatan Laut Kerajaan Malaysia dan KDA Norwegia. Kontrak senilai €124 juta tersebut dimaksudkan untuk melengkapi enam Kapal Tempur Pesisir Malaysia dengan sistem NSM.

Norwegia kemudian mencabut izin ekspor tersebut, dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional.

Pembatalan kontrak secara sepihak tersebut telah menjadi titik ketegangan yang jarang terjadi dalam hubungan pertahanan antara Norwegia dan Malaysia, dengan kedua pihak mengisyaratkan keinginan untuk mempertahankan hubungan jangka panjang mereka meskipun ada perselisihan tersebut.

TOKYO - Tokyo menolak tuduhan Beijing bahwa militer Jepang telah mengganggu kelompok tempur kapal induk Liaoning China selama latihan tempur 40 hari di perairan Pasifik.

Angkatan Laut China mengatakan awal pekan ini bahwa kapal dan pesawat Jepang berulang kali terlibat dalam pelacakan jarak dekat, pengawasan, penindasan, dan provokasi.

China menyatakan formasi yang dipimpin oleh kapal induk Liaoning telah beroperasi di beberapa wilayah, termasuk Laut China Selatan dan Pasifik Barat untuk beberapa putaran latihan ofensif dan defensif siang dan malam.

Latihan tersebut melibatkan kapal dan pesawat terbang dan menguji kemampuan operasional berbasis sistem di perairan jauh, kata Angkatan Laut China di akun WeChat-nya.

"Formasi Liaoning mempertahankan keadaan siaga tinggi sepanjang waktu, meluncurkan pesawat berbasis kapal induk untuk serangan tempur dan terus menanggapi tindakan berbahaya dari pihak Jepang," paparnya.

Staf Gabungan Jepang menyatakan bahwa klaim tersebut tidak berdasarkan fakta. Kementerian Pertahanan Jepang menegaskan militer hanya bertindak untuk melindungi kedaulatan negara.

“Kementerian Pertahanan dan Pasukan Bela Diri akan terus mempertahankan sikap tenang dan tegas, memprioritaskan keselamatan di atas segalanya, sambil secara profesional dan tekun melakukan pengawasan dan pemantauan di perairan dan wilayah udara di sekitar Jepang,” kata kementerian tersebut, seperti dikutip dari Japan Times, Jumat (26/6/2026).

“Kami tidak akan menyia-nyiakan upaya apa pun untuk memastikan kedaulatan dan keamanan Jepang," lanjutnya.

Pada awal bulan ini, yakni 1 Juni, Staf Gabungan Jepang mengatakan bahwa armada China melakukan latihan di sebelah timur Filipina pada akhir Mei dan bahwa militer Jepang melakukan pengawasan dan pengumpulan informasi.

Hubungan dingin antara China dan Jepang telah memburuk setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi, yang dianggap sebagai seorang konservatif dan pendukung keamanan garis keras, menyatakan pada bulan November bahwa Jepang mungkin akan campur tangan secara militer dalam upaya China untuk merebut Taiwan.

China, yang menganggap pulau demokratis itu sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mencaploknya, telah menyarankan warganya untuk menghindari kunjungan ke Jepang, dan memberlakukan pembatasan perdagangan.

Di bawah kepemimpinan Takaichi, Jepang juga mempercepat pergeserannya menuju kebijakan pertahanan yang lebih proaktif, semakin melepaskan—dengan dorongan Amerika Serikat (AS)—pandangan pasifis yang telah ada sejak akhir Perang Dunia II.

BEIJING - Sebuah citra satelit terbaru menunjukkan replika 3D kapal perang Amerika Serikat (AS) di area gurun Xinjiang di barat laut China. Replika kapal perang itu dilaporkan akan dijadikan target uji coba rudal Beijing.

Mengutip laporan Newsweek, Jumat (26/6/2026), replika atau mockup tersebut mirip dengan kapal perusak rudal berpemandu kelas Arleigh Burke, andalan Angkatan Laut AS yang digunakan sebagai pengawal kapal induk, platform pertahanan udara, dan untuk serangan jarak jauh, seperti dalam perang Iran baru-baru ini.

Destroyer Squadron 15, yang terdiri dari 10 kapal kelas Arleigh Burke, adalah kelompok tempur terbesar dari jenisnya dan ditempatkan di Jepang di bawah komando Armada ke-7 AS.

Unit-unitnya sering bertemu dengan pasukan Angkatan Laut China selama operasi di wilayah Pasifik, dan para analis militer mengatakan replika tersebut, yang kemungkinan akan digunakan untuk latihan tembak rudal China, adalah tanda lain bahwa Beijing menanggapi dengan serius kemungkinan "perang panas" dalam waktu dekat, terlepas dari keadaan hubungan politik saat ini dengan Washington.

China telah membangun beberapa replika kapal AS di Gurun Taklamakan dalam beberapa tahun terakhir di lokasi uji coba maritim yang diyakini digunakan untuk menguji rudal balistik anti-kapal, termasuk varian hipersonik baru yang diungkapkan pada parade militer baru-baru ini.

Replika yang diketahui termasuk setidaknya dua target berbentuk Arleigh Burke lainnya dan sepasang replika kapal induk AS, tetapi semuanya dalam bentuk 2D.

Target 3D terbaru di lokasi uji coba rudal Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) di Ruoqiang pertama kali diidentifikasi oleh peneliti sumber terbuka yang berbasis di Taipei, Joseph Wen, menggunakan foto satelit tanggal 11 Mei yang diambil oleh Vantor, sebuah perusahaan intelijen spasial Amerika yang mengoperasikan armada satelit pencitraan.

Struktur bagian dalam kapal tiruan tersebut sudah mulai terbentuk dalam gambar sebelumnya yang diambil oleh satelit Vantor pada 1 Februari.

Wen mengatakan target berukuran sebenarnya muncul di dekat jalur kereta api yang dikenal di lapangan tembak Taklamakan yang digunakan untuk mengangkut target bergerak melalui gurun. Menurutnya, sistem kereta api sepanjang 23 mil tersebut telah terlihat mengangkut kapal simulasi yang diyakini membawa peralatan yang dapat meniru tanda elektronik kapal perang AS.

Pengaturan ini memungkinkan PLA untuk berlatih dalam skenario penargetan yang lebih realistis untuk memvalidasi akuisisi target hingga "rantai pembunuhan" dari sistem radar dan senjatanya.

Di antara skenario yang mungkin terjadi dalam bentrokan AS-China adalah mengenai masa depan Taiwan, pulau demokrasi yang memerintah sendiri tapi masih diklaim Beijing sebagai bagian dari wilayah China, yang pada akhirnya akan disatukan, termasuk dengan kekerasan.

Pertahanan AS atas Taiwan akan membutuhkan elemen Angkatan Laut AS untuk menempuh jarak yang sangat jauh di perairan Pasifik, dan pengambilalihan pulau yang berhasil akan membutuhkan pasukan China untuk menyerang kapal perang yang mendekat—termasuk kelompok kapal induk—dari jarak jauh.

Kapal perusak rudal berpemandu kelas Arleigh Burke; USS Rafael Peralta, ikut serta dalam blokade pelabuhan Iran oleh Angkatan Laut AS pada 26 April 2026 di Laut Arab. Arleigh Burke yang serbaguna juga merupakan bagian yang sangat penting dari operasi Angkatan Laut AS di Pasifik.

Lebih jauh ke timur laut dari jangkauan rudal maritim terdapat situs senjata darat di mana replika pesawat AS, termasuk jet tempur F-35 dan F-22, telah terlihat dalam citra satelit setidaknya sejak 2024.

Itu bukan satu-satunya situs uji PLA yang diketahui, dan target militer China tidak terbatas pada aset militer AS.

Pada bulan Oktober, citra satelit menunjukkan bahwa China juga telah memperluas replika Kantor Kepresidenan Taiwan dan bangunan administrasi penting lainnya di Taipei di pangkalan pelatihan militer Zhurihe di wilayah Mongolia Dalam utara.