Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp29,30 triliun atau 116,04% dari target yang ditetapkan sebesar Rp25,25 triliun.

Capaian tersebut disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin (26/1/2026).

“Maka target PNBP TA 2025 dengan target Rp25 triliun sekian-sekian realisasinya dapat kami lampaui menjadi Rp29 triliun sekian-sekian atau kenaikan 116,04%,”kata Meutya.

Berdasarkan paparan, kontribusi terbesar berasal dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dengan realisasi PNBP sebesar Rp22,89 triliun, melampaui target Rp20,31 triliun atau setara 112,69%.

Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital mencatat realisasi PNBP sebesar Rp1,50 triliun dari target Rp1,24 triliun, atau mencapai 120,30%.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital membukukan realisasi Rp13,11 miliar dari target Rp13,65 miliar, setara 96,02%. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media merealisasikan PNBP sebesar Rp23,78 miliar dari target Rp20,32 miliar, atau 117,05%.

Adapun Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkomdigi (BPSDM) mencatat realisasi PNBP sebesar Rp4,86 triliun dari target Rp3,65 triliun, atau mencapai 133,19%.

Selain itu, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) membukukan realisasi PNBP sebesar Rp870,38 juta. Sekretariat Jenderal (Setjen) mencatat realisasi Rp890,76 juta, sedangkan Inspektorat Jenderal (Itjen) sebesar Rp32,26 juta.

Meutya juga melaporkan rekapitulasi pelaksanaan anggaran Komdigi hingga 31 Desember 2025. Total pagu eksisting tercatat sebesar Rp12,67 triliun dengan pagu blokir Rp1,5 triliun, sehingga pagu setelah blokir menjadi Rp11,4 triliun.

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan mencapai Rp10,58 triliun atau setara 94,9% dari pagu setelah blokir. Meutya mengatakan realisasi tersebut telah memperhitungkan pembayaran termin terakhir pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) pada Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital yang saat ini masih dalam proses penerbitan surat perintah pembukuan pengesahan pinjaman atau hibah luar negeri dari Kementerian Keuangan sebesar EUR16,3 juta atau sekitar Rp315 miliar.

Meutya menambahkan, realisasi anggaran tahun 2025 turut dipengaruhi oleh perubahan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Komdigi yang baru efektif pada awal Agustus 2025.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada periode anggaran tersebut, pihaknya mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

“Pada tahun 2026 kami pun berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola dan mengorbankan realisasi anggaran untuk menunggu capaian kinerja anggaran yang berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kehadiran Danantara yang dibarengi pengalihan setoran laba BUMN dinilai menjadi faktor signifikan dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2025.

Pada tahun lalu, PNBP dilaporkan mencapai Rp534,1 triliun. Capaiannya sebesar 103,98% dari target Rp513,6 triliun.

Meski melampaui target, realisasi tersebut secara nominal lebih rendah alias terkontraksi bila dibandingkan PNBP pada 2024 dan bahkan sejak 2022. Persentase capaian di atas target PNBP 2025 pun bahkan terendah dalam tujuh tahun terakhir.

“Penyebab utama karena laba BUMN diambil Danantara,” demikian ungkap Awalil Rizky, ekonom Bright Institute, melalui platform X, Sabtu (10/1/2026).

Ketika dihubungiBisnis, Awalil menjelaskan, terhitung sejak 2025 bagian laba BUMN yang selama ini disetorkan sebagai PNBP dialihkan ke Danantara. Padahal, nilai pos tersebut sebelumnya sangat signifikan kontribusinya bagi PNBP.

Pada 2024, misalnya, setoran laba BUMN mencapai Rp86 triliun dari total PNBP Rp584 triliun. Alhasil, dampak kehadiran Danantara yang menyerap laba BUMN itu terasa langsung bagi PNBP 2025.

“Andaikan PNBP 2025 masih menerima sekitar Rp90 triliun dari laba BUMN, maka total PNBP 2025 dari Rp534 triliun menjadi Rp624 triliun, rekor tertinggi selama ini,” jelasnya kepadaBisnismelalui aplikasi pesan.

Kebijakan tersebut, lanjut Awalil, bersifat struktural karena dipayungi peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, hingga setidaknya 2029, bagian laba BUMN tidak lagi masuk PNBP, sehingga sumber pendapatan negara dalam APBN berubah secara permanen. Menurutnya, sejak awal Pemerintah RI sebenarnya menyadari bahwa tanpa laba BUMN, PNBP akan terkontraksi.

Upaya menutup celah tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan PNBP kementerian/lembaga serta kontribusi Badan Layanan Umum (BLU). Namun, menurut perhitungan Awalil, optimalisasi tersebut sulit menutupi kekurangan sekitar Rp90 triliun.

Oleh karena itu, ungkapnya, target PNBP 2025 ditetapkan lebih rendah, yakni Rp514 triliun, dibanding realisasi 2024 Rp584 triliun.

Meski target ditetapkan lebih rendah, harapan agar PNBP kembali melampaui target secara signifikan tidak terwujud pada tahun lalu.

Awalil memerinci salah satu faktor pemicunya adalah komponen utama PNBP yakni penerimaan Sumber Daya Alam sedikit di bawah target 2025. Kondisi itu berbeda dari hasil beberapa tahun sebelumnya yang sempat jauh melampaui target.

“Komponen utama PNBP, yaitu penerimaan Sumber Daya Alam justru sedikit di bawah target,” ungkapnya.

Impak pada Ruang Fiskal

Lebih lanjut, Awalil menilai kondisi tersebut bakal berimbas pada ruang fiskal. Dalam jangka pendek, realisasi 2025 menunjukkan pendapatan berada jauh di bawah target.

Biasanya, jelas dia, ketika penerimaan pajak tidak optimal, PNBP menjadi penopang lantaran sering kali melampaui targetnya. Akibat penurunan PNBP, pada tahun ini defisit menjadi lebih lebar dari rencana.

“Kali ini tidak terjadi [PNBP menjadi penopang kala penerimaan pajak tak optimal],” kata Awalil.

Ke depan, risiko tersebut diperkirakan dapat berulang jika APBN tidak diubah. Menurut Awalil, target pendapatan tampak terlampau tinggi bila berkaca pada capaian 2025, sedangkan belanja telah disusun mengikuti target pendapatan tersebut.

“Skema pengalihan laba BUMN ke Danantara akan menekan pendapatan APBN setidaknya selama tiga tahun, sehingga berlanjut pada 2026 dan 2027.”

Di sisi lain, Awalil menyoroti belum jelasnya kontribusi langsung Danantara terhadap APBN. Dia menjelaskan, narasi yang berkembang menyebut harapan pengurangan Penyertaan Modal Negara (PMN) karena pendanaan bisa berasal dari Danantara.

Namun, Awalil menegaskan PMN merupakan pengeluaran pembiayaan dan tidak memengaruhi pendapatan dan belanja secara langsung, sehingga risiko defisit besar tetap ada.

Adapun manfaat Danantara diharapkan bersifat tidak langsung, yakni mendorong investasi dan pembiayaan proyek strategis yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan pajak baik pajak PPh maupun PPN.

“Itu butuh waktu. Jika berhasil pun, lebih dari tiga tahun,” ujar Awalil.

Dengan kata lain, Awalil menilai sejauh ini fenomena Danantara terbukti menekan ruang fiskal dan merugikan dalam jangka pendek, sedangkan keuntungan jangka panjangnya masih berupa harapan yang harus dibuktikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan penerimaan pajak sampai dengan akhir November 2025 sebesar Rp1.634,4 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih harus mengejar penerimaan pajak Rp442,5 triliun untuk mencapai outlook.

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 November 2025 ini baru mencapai 78,7% dari outlook laporan semester I/2025 yakni Rp2.076,9 triliun.

Penerimaan pajak menyumbang setoran terbesar untuk penerimaan negara yang keseluruhan mencapai Rp2.351,5 triliun, atau 82,1% terhadap outlook Rp2.865,5 triliun.

"Dengan penerimaan perpajakan tetap menjadi kontributor utama," terang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Sementara itu, penerimaan bea cukai sebesar Rp269,4 triliun atau 86,8% terhadap outlook Rp310,4 triliun. Sementara itu, PNBP sebesar Rp444,9 triliun atau 93,2% terhadap outlook Rp477,2 triliun.

Dengan demikian, APBN 2025 sampai dengan 30 November 2025 membukukan defisit sebesar Rp560,3 triliun, atau 2,35% terhadap PDB. Defisit itu timbul akibat belanja negara yang lebih besar dari pembukuan penerimaan negara.

Belanja negara sampai dengan akhir November lalu yakni Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari outlook lapsem I/2025 Rp3.527,5 triliun.

"Dengan perkembangan tersebut defisit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35% terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dengan demikian, keseimbangan primer APBN tercatat sebesar minus atau defisit Rp82,2 triliun, atau 74,8% terhadap outlook minus Rp109,9 triliun.

Adapun pada akhir Oktober 2025 lalu, defisit APBN tercatat sebesar Rp479,7 triliun atau 2,02% terhadap PDB. Sebelumnya, berdasarkan UU APBN 2025, pemerintah menargetkan defisit APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.

Namun, berdasarkan outlook laporan semester I/2025, DPR dan pemerintah menyetujui pelebaran defisit menjadi 2,78% terhadap PDB.

Bisnis.com, BOGOR — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM mencapai Rp210,9 triliun per November 2025. Angka tersebut setara 82,87% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 sebesar Rp254,49 triliun.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi PNBP minyak dan gas (migas) hingga November mencapai Rp85,89 triliun, PNBP mineral dan batu bara (minerba) sebesar Rp114,55 triliun. Selanjutnya, PNBP dari sektor panas bumi tercatat Rp1,78 triliun, sedangkan PNBP lain mencapai Rp8,68 triliun.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung optimistis target PNBP 2025 dapat tercapai. Ia menyampaikan masih ada waktu satu bulan untuk mengejar kekurangan penerimaan.

"Kami mengharapkan dengan konsolidasi yang dilakukan karena PNBP itu kan bukan hanya dari hulu migas, tetapi juga ada dari minerba, ada dari energi baru terbarukan dan juga ada PNBP lain. Jadi, kami mengharapkan ini apa yang sudah ditargetkan itu akan bisa tercapai," ujar Yuliot di Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (3/12/2025).

Realisasi PNBP sektor ESDM selama lima tahun terakhir konsisten melampaui target APBN. Pada 2020, realisasi PNBP sektor ini mencapai Rp108,7 triliun atau 120% dari target Rp90,7 triliun. Saat itu, PNBP migas berkontribusi Rp69,7 triliun, minerba Rp34,6 triliun, EBTKE Rp2 triliun, dan penerimaan lain Rp2,4 triliun.

Pada 2021, penerimaan meningkat menjadi Rp189,2 triliun atau 156% dari target Rp121,2 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari migas sebesar Rp103,2 triliun dan minerba Rp75,5 triliun.

Kenaikan signifikan terjadi pada 2022 ketika PNBP sektor ESDM mencatat Rp351 triliun atau 138% dari target Rp254 triliun. Pada tahun tersebut, PNBP migas mencapai Rp148,7 triliun dan minerba Rp183,4 triliun.

Meski sempat turun, PNBP ESDM pada 2023 tetap melampaui target, yakni Rp300,3 triliun atau 116% dari target Rp259,2 triliun. Penerimaan migas mencapai Rp117 triliun, minerba Rp173 triliun, EBTKE Rp3,1 triliun, dan lainnya Rp7,3 triliun.

Pada 2024, realisasi kembali turun menjadi Rp269,5 triliun, tetapi tetap melewati target Rp234,2 triliun. Kontribusinya meliputi migas Rp110,9 triliun, minerba Rp140,5 triliun, EBTKE Rp2,8 triliun, dan PNBP lainnya Rp15,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba) mencapai Rp114 triliun per November 2025.
Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, realisasi tersebut baru mencapai 92% dari target PNBP sektor minerba dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025, yakni Rp124,7 triliun.
“PNBP sudah 92%, sudah Rp114 triliun untuk minerba per tanggal 15 November,” kata Tri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Belakangan, pemerintah juga mengambil lima kebijakan teknis dalam rangka pencapaian target PNBP minerba.
Pertama, penguatan sinergi integrasi data lintas kementerian/lembaga melalui penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batu bara (SIMBARA).
Kedua, penerapan Automatic Blocking System (ABS) untuk wajib bayar yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban PNBP.
Ketiga, kerja sama Kementerian ESDM/Kemendag/Kemenhub/Kemenkeu (DJA, DJBC, dan LNSW) untuk penguatan pengawasan data ekspor dan transaksi dalam negeri.
Keempat, penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas tunggal dalam kegiatan integrasi data hulu ke hilir sektor minerba.
Kelima, pemberian sanksi atas ketidakpatuhan atas pemenuhan domestic market obligation (DMO) batu bara dan ketidakpatuhan atas pemenuhan target komitmen pembangunan smelter.