Jakarta, CNBC Indonesia - Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (AS) FBI memberi peringatan atas penggunaan fasilitas pengisian baterai ponsel gratis (charging stations) di ruang publik. FBI mengungkapkan penjahat berhasil membajak fasilitas umum tersebut dan dapat menginfeksinya dengan malware.

Hal itu merujuk perangkat lunak yang dapat memberikan akses peretas ke ponsel, tablet, atau komputer masyarakat.

Hindari menggunakan stasiun pengisian gratis di bandara, hotel, atau pusat perbelanjaan," begitu CNBC International melansir cuitan FBI Denver, dikutip Sabtu (15/11/2025).

"Penjahat telah menemukan cara untuk menggunakan port USB publik untuk memasukkan malware dan perangkat lunak pemantauan ke perangkat. Bawa pengisi daya dan kabel USB Anda sendiri dan gunakan stopkontak listrik sebagai gantinya," tambahnya.

FBI menawarkan panduan serupa di situs webnya untuk menghindari fasilitas charging umum tersebut. Namun buletin itu tidak menunjukkan contoh kerugian konsumen dari pembajakan tersebut.

Komisi Komunikasi Federal (FCC) juga telah memperingatkan tentang "juice jacking" ini sejak 2021 lalu. Pada saat itu FCC memperingatkan bahwa perangkat konsumen dengan kabel USB dapat dibajak melalui perangkat lunak yang kemudian dapat menyedot nama pengguna dan kata sandi.

"Komisi mengatakan kepada konsumen untuk menghindari fasilitas publik tersebut," tulis CNBC International lagi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia merespons ketegangan terbaru antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela. Hal ini terjadi saat Moskow terus menjalin hubungan baik dengan Caracas.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menyatakan pada hari Selasa (11/11/2025) bahwa Kremlin "siap bertindak sepenuhnya dalam kerangka kewajiban" dari perjanjian kemitraan strategis yang ditandatangani Moskow dan Caracas pada bulan Mei. Aliansi ini semakin menguat di tengah peningkatan jejak militer AS yang signifikan di dekat Venezuela.

Seorang pejabat senior Rusia bahkan mengisyaratkan bahwa Moskow dapat memasok Venezuela dengan rudal balistik jarak menengah eksperimental Oreshnik, rudal yang baru diperkenalkan Rusia ke dunia dalam serangan di Ukraina tengah setahun yang lalu.

"Kami memasok negara itu dengan hampir seluruh jajaran senjata, mulai dari senjata ringan hingga pesawat terbang," kata Alexei Zhuravlev, anggota komite pertahanan Duma Negara Rusia.

"Meskipun rincian senjata bersifat rahasia, tidak ada hambatan untuk memasok negara sahabat dengan pengembangan baru seperti Oreshnik atau rudal jelajah Kalibr, yang telah digunakan secara ekstensif terhadap target Ukraina. Orang Amerika bisa mendapatkan beberapa kejutan," tambah Zhuravlev.

Pengerahan kekuatan militer AS, yang diperkuat oleh kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford, bersama tiga kapal perang lainnya yang tiba di perairan dekat Venezuela pada hari Selasa, menimbulkan pertanyaan tentang apakah Presiden Donald Trump berharap untuk menggulingkan pemimpin otoriter Venezuela, Nicolás Maduro.

Merespons unjuk kekuatan ini, Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino López, memerintahkan mobilisasi 200.000 tentara di seluruh negeri pada hari Selasa sebagai tindakan melawan "ancaman yang ditimbulkan oleh AS." Pemerintah Caracas memprotes keras pengerahan militer AS di dekat garis pantainya, secara bersamaan menyerukan perdamaian dan bersikeras bahwa Venezuela siap merespons setiap serangan Amerika.

Ketegangan militer ini terjadi di tengah kampanye keras Trump terhadap penyelundupan narkoba dari Amerika Latin, di mana serangan AS terhadap kapal-kapal yang diduga penyelundup narkoba di Karibia selatan dan Pasifik Timur telah menewaskan sedikitnya 75 orang sejak September.

Aksi militer AS ini telah merusak hubungan dengan sekutu-sekutu utama AS di kawasan tersebut. Presiden Kolombia, Gustavo Petro, memerintahkan pasukan keamanan dan intelijen Bogotá untuk menghentikan pembagian komunikasi dengan AS selama Washington menyerang kapal-kapal di Karibia.

Sementara itu, Laporan terpisah juga mengonfirmasi bahwa Inggris telah menangguhkan pembagian intelijen dengan AS atas kekhawatiran hukum internasional, menambah tekanan diplomatik pada operasi militer AS tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Australia dan Indonesia sepakat untuk menandatangani perjanjian keamanan baru yang mencakup peningkatan kerja sama militer dan konsultasi strategis tingkat tinggi. Kesepakatan itu diumumkan Rabu (12/11/2025) usai pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Sydney.

Dalam pernyataan pers bersama di Kapal HMAS Canberra, Albanese menegaskan bahwa kedua negara telahmenyelesaikan secara substansial negosiasi mengenai perjanjian bilateral baru tentang keamanan bersama.Ia menekankan bahwa pakta tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat stabilitas kawasan.

"Perjanjian ini merupakan pengakuan dari kedua negara bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas adalah dengan bertindak bersama," ujar Albanese.

Albanese pun menyebut dirinya berencana mengunjungi Indonesia tahun depan untuk secara resmi menandatangani perjanjian tersebut. Menurutnya, kesepakatan ini akan memperdalam kerja sama pertahanan yang telah dibangun melalui pakta pertahanan bilateral yang ditandatangani pada 2024.

Perjanjian yang baru nantinya akan memuat komitmen kedua negara untuk secara rutin melakukan konsultasi di tingkat pemimpin dan menteri mengenai isu-isu keamanan. Selain itu, kesepakatan tersebut juga mencakup mekanisme koordinasi jika salah satu atau kedua negara menghadapi ancaman terhadap keamanan nasionalnya.

"Perjanjian ini akan memfasilitasi kegiatan keamanan yang saling menguntungkan, dan jika keamanan salah satu atau kedua negara terancam, kami akan berkonsultasi dan mempertimbangkan langkah yang dapat diambil, baik secara individu maupun bersama-sama," jelas Albanese.

Sementara itu, Prabowo menekankan urgensi persahabatan dengan Australia. "Sekali lagi, saya ingin berterima kasih kepada Pemerintah Australia, Perdana Menteri, yang telah menerima saya. Ini adalah kunjungan kenegaraan pertama saya walaupun beberapa kali saya mengunjungi Australia," kata Prabowo dalam pernyataan berbahasa Inggris.

Menurut Prabowo, kedua pihak berdiskusi dengan sangat baik perihal kerja sama di berbagai bidang, termasuk pertahanan. "Dan pada dasarnya menegaskan kembali tekad kami untuk meningkatkan persahabatan kedua negara sebagai mitra, tetangga dekat. Kami pun bertekad untuk menjaga dan menjamin keamanan negara kita," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo bilang kalau kita tidak dapat memilih negara yang menjadi tetangga. Takdir Indonesia dan Australia adalah bertetangga langsung. "Mari kita hadapi takdir kita dengan niat yang baik," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu pun percaya dengan kebijakan dan prinsip bertetangga yang baik. Di mana tetangga yang baik akan saling membantu jika ada kesulitan. "Dalam budaya Indonesia, ketika kita menghadapi kesulitan, tetangga kitalah yang akan membantu kita. Mungkin kerabat kita jauh, tapi tetangga yang baik akan saling membantu," ujar Prabowo.

Adapun langkah baru ini datang di tengah dinamika kawasan Asia-Pasifik yang kian kompleks. Australia makin mempererat hubungan militernya dengan sekutu lamanya, Amerika Serikat, termasuk melalui pakta AUKUS yang bertujuan memperkuat kekuatan maritim untuk menandingi pengaruh China.

Sebaliknya, Indonesia selama ini memilih posisi yang lebih netral. Jakarta berhati-hati untuk tidak terlalu berpihak ke Washington dan berusaha menjaga hubungan yang konstruktif dengan Beijing.

Jakarta, CNBC Indonesia - Seorang pejabat tinggi militer Jerman memperingatkan bahwa Rusia memiliki kapasitas untuk melancarkan serangan terbatas terhadap wilayah Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) kapan saja. Hal ini terjadi saat keduanya bersitegang pasca perang Ukraina.

Letnan Jenderal Alexander Sollfrank, yang memimpin komando operasi gabungan Jerman dan mengawasi perencanaan pertahanan, menyatakan bahwa meski terlibat dalam perang di Ukraina, kemampuan tempur Rusia saat ini masih memadai untuk tindakan tersebut. Sollfrank, yang berbicara di markasnya di Berlin utara, menggarisbawahi dua skenario ancaman dari Rusia yakni jangka panjang dan pendek.

"Jika Anda melihat kemampuan dan kekuatan tempur Rusia saat ini, Rusia bisa melancarkan serangan skala kecil terhadap wilayah NATO paling cepat besok," kata Letjen Sollfrank kepada Reuters dalam sebuah wawancara dikutip Reuters.

Ia menambahkan bahwa Rusia memiliki cukup tank tempur utama untuk melakukan serangan terbatas yang dapat dipertimbangkan secepatnya. Namun, ia menekankan bahwa serangan semacam itu akan kecil, cepat, terbatas secara regional, tidak besar.

Kemudian, Sollfrank juga menggemakan peringatan NATO bahwa Rusia berpotensi melancarkan serangan skala besar terhadap aliansi yang beranggotakan 32 negara itu paling cepat tahun 2029. Hal ini akan terjadi jika upaya persenjataan Moskow terus berlanjut.

Sollfrank mengatakan keputusan Moskow untuk menyerang NATO akan ditentukan oleh tiga faktor yakni kekuatan militer Rusia, rekam jejak militer, dan kepemimpinan.

"Ketiga faktor ini membawa saya pada kesimpulan bahwa serangan Rusia berada dalam ranah kemungkinan. Apakah itu akan terjadi atau tidak, sebagian besar bergantung pada perilaku kita sendiri," tambahnya, merujuk pada upaya pencegahan NATO.

Jenderal tersebut mencatat bahwa taktik perang hibrida Moskow, termasuk intrusi drone baru-baru ini ke wilayah udara Polandia, harus dipandang sebagai elemen yang saling terhubung dari strategi yang mencakup perang di Ukraina.

"Rusia menyebutnya perang non-linear. Dalam doktrin mereka, ini adalah perang sebelum menggunakan senjata konvensional. Dan mereka mengancam akan menggunakan senjata nuklir-itu adalah perang melalui intimidasi," jelas Sollfrank.

"Tujuan Rusia adalah untuk memprovokasi NATO dan mengukur responsnya, dalam rangka meningkatkan rasa tidak aman, menyebar ketakutan, menyebabkan kerusakan, memata-matai, dan menguji ketahanan aliansi."

Peringatan ini muncul ketika Berlin secara signifikan meningkatkan postur pertahanannya. Awal tahun ini, Jerman melonggarkan rem utang konstitusionalnya untuk memenuhi target pengeluaran militer inti NATO sebesar 3,5% dari output nasional pada tahun 2029.

Selain itu, Jerman berencana menambah angkatan bersenjatanya sebanyak 60.000 tentara, menjadikan total personel militer menjadi sekitar 260.000.

Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri berulang kali membantah niat agresif. Ia mengatakan bahwa invasi skala penuh Moskow tahun 2022 ke Ukraina adalah pertahanan terhadap ambisi ekspansionis NATO.

Jakarta, CNBC Indonesia - Warga yang tinggal di negara-negara anggota NATO di Eropa harus bersiap menghadapi kemungkinan perang dengan Rusia. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Swedia, Pal Jonson, kepada RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Minggu (19/10/2025).

Pernyataan Jonson muncul di tengah percepatan militerisasi Uni Eropa yang meluas. Brussels telah menggambarkan Rusia sebagai ancaman yang mengancam, sebuah narasi yang ditepis Moskow sebagai pengalihan politik dari krisis domestik Eropa.

"Untuk menjaga perdamaian, kita harus mempersiapkan diri baik secara mental maupun militer untuk kemungkinan perang," kata pejabat itu. "Perubahan mentalitas diperlukan: Kita harus beralih ke mode perang untuk secara tegas mencegah, mempertahankan, dan menjaga perdamaian."

Dorongan untuk peningkatan anggaran pertahanan sejalan dengan seruan Presiden AS Donald Trump, yang telah menuntut agar negara-negara anggota Eropa membeli lebih banyak senjata Amerika, termasuk untuk penggunaan Ukraina. Jonson membenarkan pembelian tersebut, dengan mengatakan bahwa Eropa tidak memiliki atau belum dapat memproduksi sistem yang diperlukan.

"Ukraina membutuhkan aset-aset ini dengan cepat," ujarnya. "Jika Eropa kekurangan senjata, masuk akal untuk mendapatkannya dari AS."

Komisi Eropa pekan lalu meluncurkan peta jalan yang menguraikan rencananya untuk memperluas pengadaan senjata bersama hingga setidaknya 40% pada tahun 2027. Dokumen tersebut menekankan perlunya "berinvestasi lebih banyak, berinvestasi bersama, dan berinvestasi secara Eropa," dengan mengacu pada pergeseran strategis global ke kawasan lain di antara "sekutu tradisional".

Moskow memandang konflik Ukraina sebagai perang proksi NATO yang bertujuan untuk melemahkan keamanan Rusia setelah ekspansi selama beberapa dekade. Swedia adalah anggota terbaru blok tersebut, sementara Ukraina dijanjikan aksesi di masa mendatang.

Rencana Invasi Rusia

Kemenangan Rusia di Ukraina dapat memicu skenario yang berpuncak pada keruntuhan aliansi NATO. Hal ini merupakan peringatan dari ilmuwan politik terkemuka, Carlo Masala, dalam bukunya yang berjudul "If Russia Wins: A Scenario".

Masala, seorang profesor politik di Bundeswehr University Jerman yang memiliki pengalaman luas di NATO dan kementerian pertahanan Eropa, menawarkan pandangan spekulatif namun diklaim realistis tentang langkah Moskow pasca-perang.

Menurut tesisnya, kemenangan Rusia didefinisikan bukan sebagai gencatan senjata, melainkan "kapitulasi" Ukraina. Dalam prediksinya, Ukraina akan menyerah seperlima wilayahnya yang diduduki saat ini dan dipaksa memasukkan klausul netralitas permanen dalam konstitusinya, yang secara efektif melarang keanggotaan NATO, sementara Presiden Volodymyr Zelensky akan dipaksa mundur, digantikan oleh pemimpin pro-Kremlin melalui pemilu baru.

"Kemenangan Rusia berarti Rusia mendapatkan apa yang didudukinya saat ini," kata Masala kepada Newsweek, Minggu (19/10/2025).

"Bahkan lebih jauh, Ukraina harus menarik diri dari wilayah yang saat ini mereka kuasai dan pasukan Ukraina di masa depan akan menjadi lemah tanpa jaminan keamanan internasional."

Setelah mengamankan kesepakatan pasca-perang yang menguntungkan Kremlin, Masala memprediksi Rusia akan melancarkan uji coba yang jauh lebih cepat terhadap resolusi NATO-kemungkinan besar pada tahun 2028-dengan menargetkan Estonia, anggota aliansi yang paling rentan dengan perbatasan sepanjang 180 mil.

Rencana invasi di sayap timur NATO ini mencakup pendudukan kota Estonia yang didominasi penutur bahasa Rusia, Narva, dan pulau Hiiumaa, sebab Kremlin menilai aliansi itu tidak akan mau mengambil risiko Perang Dunia III (PD 3) atas apa yang akan mereka sajikan sebagai "tindakan kecil."

Masala menyoroti bahwa dalih yang kuat bagi Rusia adalah "penindasan minoritas berbahasa Rusia di luar negeri. Ini sama dengan apa yang terjadi di Ukraina, di mana Moskow mengklaim ada tidakan diskriminasi terhadap penduduk berbahasa Rusia.

"Orang-orang Rusia ingin memiliki semacam narasi yang membenarkan tindakan mereka di mata tidak hanya populasi Rusia, tetapi juga mereka yang bersimpati kepada Rusia di luar Rusia."

Seluruh skenario Masala bertumpu pada satu pertaruhan utama Moskow yakni keraguan NATO untuk mengaktifkan Pasal 5 (komitmen pertahanan kolektif) dan menanggung risiko konfrontasi nuklir. Masala memperingatkan bahwa jika Pasal 5 tidak diaktifkan, maka aliansi tersebut akan hancur

"Namun, jika Pasal 5 tidak diaktifkan dalam skenario seperti itu, maka 'NATO akan berakhir-NATO akan runtuh," ucap Masala kepada Newsweek.