Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan pengecatan ulang Gedung Sate yang belakangan menjadi perhatian publik.

Menurutnya, bangunan cagar budaya tersebut kini dicat menggunakan material yang sesuai standar agar tampilannya kembali menyerupai warna aslinya.

Dedi mengatakan selama bertahun-tahun Gedung Sate tidak menggunakan cat sesuai standar konservasi. Akibatnya, hasil pengecatan sebelumnya dinilai kurang rapi dan tidak mencerminkan karakter asli bangunan bersejarah tersebut.

"Saya enggak tahu sudah berapa puluh tahun Gedung Sate tidak pernah dicat menggunakan cat standar. Selama ini kelihatan belepotan karena memang bukan menggunakan cat standar, tetapi cat dari toko," katanya, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, setelah menggunakan cat yang sesuai standar, tampilan Gedung Sate tidak lagi terlihat belang atau belepotan.

"Nanti cat Gedung Sate tidak akan belepotan lagi karena sudah menggunakan cat sesuai makeup atau tampilan aslinya," ujarnya.

Dedi juga memastikan proses pengecatan tidak menggunakan anggaran tambahan. Pembiayaan berasal dari pos anggaran pemeliharaan rutin yang selama ini memang disediakan untuk perawatan aset pemerintah.

"Ini diperoleh dari mana uangnya? Dari anggaran pemeliharaan yang selama ini memang digunakan sebagaimana mestinya sesuai peruntukannya. Sehingga anggaran itu tepat dan cepat penanganan serta pengelolaannya," katanya.

Menurut Dedi, pemanfaatan anggaran pemeliharaan secara optimal menjadi bagian dari upaya menjaga Gedung Sate sebagai salah satu ikon dan bangunan bersejarah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya, Pemprov Jabar tengah melakukan penataan Gedung Sate beserta kawasan sekitarnya. Dedi menekankan bahwa wajah ibu kota provinsi harus mencerminkan standar tata kota yang baik.

Ia menargetkan penataan halaman Gedung Sate beserta keseluruhan proyek dapat dituntaskan dalam waktu 120 hari atau sekitar awal Agustus 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi investasi kumulatif kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata mencapai Rp45 triliun hingga kuartal I/2026, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.278 orang.

Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Reza Fahlevi mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan bahwa KEK pariwisata terus didorong sebagai instrumen utama pemerintah dalam menarik investasi sekaligus mendorong penciptaan lapangan kerja.

"Hingga tahun 2026 triwulan pertama, realisasi investasi kumulatif KEK pariwisata mencapai Rp45 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 53.278 orang," kata Reza dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan bahwa saat ini terdapat delapan KEK yang memiliki kegiatan utama di bidang pariwisata, yakni KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB), KEK Kura-Kura Bali, KEK Tanjung Lesung di Banten, KEK Sanur di Bali, KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, KEK Lido di Jawa Barat, KEK Likupang di Sulawesi Utara, serta KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam.

Selain itu, terdapat empat KEK yang juga mengembangkan sektor pariwisata, yakni KEK Nongsa di Kepulauan Riau, KEK Singhasari di Jawa Timur, KEK Morotai di Maluku Utara, serta KEK Industropolis Batang di Jawa Tengah.

Terdapat pula Badan Otorita Pariwisata (BOP) di tiga wilayah yakni Badan Otorita Danau Toba, Badan Otorita Borobudur, serta Badan Otorita Labuan Bajo Flores.

Menurut Reza, pengembangan KEK menjadi bagian dari implementasi kebijakan pemerintah untuk memperkuat destinasi pariwisata prioritas sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Undang-Undang Kepariwisataan, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Reza menjelaskan bahwa orientasi pengembangan KEK saat ini yaitu instrumen percepatan pembangunan kawasan melalui pemberian berbagai insentif dan kemudahan berusaha berbasis kawasan.

Pihaknya memperkuat dukungan terhadap pengembangan KEK melalui peningkatan daya saing destinasi di kawasan penyangga, fasilitasi investasi, promosi, pengembangan sumber daya manusia, hingga penyelenggaraan berbagai kegiatan nasional maupun internasional.

Menurutnya, pemerintah aktif melakukan pendampingan kepada pengelola KEK untuk menyelesaikan berbagai hambatan investasi melalui pertemuan langsung dengan pengelola kawasan.

"Pendekatan seperti ini sebenarnya bagian dari upaya kami debottlenecking, yaitu memastikan hambatan yang dihadapi investor dan pengelola kawasan dapat segera ditindaklanjuti dan dicari solusinya," kata Reza.

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, mengoptimalkan pengelolaan potensi sektor kopi dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi dengan IPB University dalam program One Village One CEO (OVOC) guna mencetak sumber daya manusia (SDM) yang unggul di tingkat pedesaan.

​Komitmen tersebut disampaikan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus saat menerima audiensi mahasiswa IPB University peserta Program OVOC di Pekon Purawiwitan, Kecamatan Kebun Tebu, Lampung Barat, Rabu.

"Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyampaikan apresiasi kepada IPB University yang telah memilih daerah ini sebagai lokasi pembelajaran pengembangan ekosistem bisnis desa berbasis kopi. Ini momentum strategis untuk mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya saing," kata Parosil.

Parosil menjelaskan bahwa Program OVOC sangat relevan diterapkan di Lampung Barat karena hampir seluruh pekon (desa) memiliki potensi besar di sektor perkebunan kopi.

Program ini dirancang untuk membentuk SDM yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan di tingkat desa.

Ia menjelaskan, melalui program tersebut, mahasiswa dibekali pengetahuan mulai dari praktik budidaya yang baik (good agricultural practices), pengolahan pascapanen, pengembangan produk bernilai tambah, strategi pemasaran, hingga penguatan kelembagaan petani dan UMKM.

"Kita ingin setiap pekon memiliki generasi yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa, mengelola potensi kopi secara profesional, serta mampu menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan," ujarnya.

Berdasarkan data, Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu sentra utama penghasil kopi robusta di Indonesia dengan luas areal perkebunan mencapai lebih dari 54 ribu hektare dan produksi sekitar 63 ribu ton per tahun. Sektor ini menjadi sumber penghidupan bagi lebih dari 36 ribu kepala keluarga atau sekitar 70 persen rumah tangga petani di wilayah tersebut.

​Kopi Robusta Lampung Barat ditanam pada ketinggian 600 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan kondisi tanah vulkanik yang subur, sehingga menghasilkan karakter cita rasa khas yang kompetitif di pasar nasional maupun internasional.

​

Pewarta: Agus Wira Sukarta
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat meminta Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mengabulkan gugatan buruh terkait upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2026.

Majelis Hakim PTUN Bandung pada Selasa (30/6/2026), mengabulkan seluruh gugatan dalam perkara Nomor 26/G/2026/PTUN.BDG yang diajukan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSP TSK) SPSI Provinsi Jawa Barat.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai UMSK 2026 yang tidak sesuai dengan rekomendasi bupati dan wali kota tidak dapat diberlakukan dan harus disesuaikan dengan rekomendasi pemerintah daerah.

Putusan tersebut mencakup UMSK Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Garut. Pengadilan menyatakan ketentuan UMSK di daerah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

"Gubernur dalam putusan tersebut diperintahkan untuk membuat SK UMSK yang baru sesuai dengan rekomendasi bupati/wali kota," ujar Ketua DPD KSPSI Jawa Barat Roy Jinto dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (7/1/2026).

Pihaknya meminta Dedi Mulyadi segera menerbitkan surat keputusan UMSK yang baru sesuai rekomendasi bupati dan wali kota. Ia juga berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mengajukan banding atas putusan PTUN tersebut.

"Oleh karena itu, kami berharap Gubernur Jawa Barat mematuhi putusan PTUN Bandung secara sukarela dan tidak mengajukan banding, agar pekerja/buruh di sektor industri pada kabupaten/kota yang UMSK-nya diputuskan pengadilan dapat menikmati upah minimum sektoral," katanya.

Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Daerah Yogi Gautama Jaelani mengatakan, pihaknya masih menunggu dua gugatan lain terkait UMSK. Pihaknya mengaku belum menerima hasil putusan tersebut secara resmi. Namun, peluang melakukan banding menurutnya terbuka.

Sebelumnya, KSPSI menilai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026 tidak sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan para bupati dan wali kota.

Di Kota Bekasi pemerintah kota mengusulkan UMSK untuk 58 jenis sektor industri. Namun, gubernur hanya menetapkan 11 jenis sektor industri. Di Kota Cimahi, dari delapan sektor industri yang diusulkan, hanya tiga sektor yang ditetapkan.

Di Kabupaten Cirebon, pemerintah daerah mengusulkan 26 jenis sektor industri, tetapi yang disetujui hanya tujuh sektor. Kabupaten Bandung Barat mengusulkan 21 sektor, tetapi hanya delapan yang ditetapkan.

Sementara itu, Kota Depok hanya mendapatkan dua sektor dari 17 sektor yang diusulkan, sedangkan Kota Tasikmalaya hanya satu sektor industri.

"Rekomendasi UMSK Kabupaten Bekasi sebanyak 60 jenis sektor industri. Namun, yang ditetapkan hanya 22. Kabupaten Karawang mengusulkan 120 jenis sektor industri, tetapi yang ditetapkan hanya 24," ujarnya.

Ia menambahkan, di Kabupaten Subang dari 15 sektor industri yang diusulkan hanya empat yang disetujui, sementara usulan UMSK Kabupaten Indramayu disetujui seluruhnya.

Untuk Kabupaten Bogor, dari 33 sektor industri yang diusulkan hanya 11 yang ditetapkan. Adapun, di Kabupaten Purwakarta, gubernur menetapkan enam sektor industri dari usulan lima sektor karena satu kode KBLI 20302 dipecah menjadi dua jenis industri sehingga total menjadi enam sektor dengan lima kode KBLI.

Mataram (ANTARA) - Sebanyak 400 kilogram kedelai edamame hasil tanam warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, laku terjual dalam satu hari usai panen.

Kepala Lapas Kelas II A Lombok Barat, M. Fadli di Lombok Barat, Rabu, menjadikan keberhasilan tersebut sebagai motivasi untuk terus mengembangkan pembinaan berbasis pertanian yang tidak hanya memberikan keterampilan kepada warga binaan, tetapi juga menghasilkan produk berkualitas yang mampu bersaing di pasaran.

"Alhamdulillah, panen ketiga pada Selasa (30/6) kemarin kembali membuahkan hasil yang sangat baik. Sebanyak 400 kilogram edamame habis terjual dalam sehari," katanya.

Dengan laku terjual di pasaran, Fadli menilai hal ini sebagai bukti bahwa hasil budi daya warga binaan memiliki kualitas yang baik dan semakin dipercaya masyarakat.

"Untuk itu, kami optimistis target produksi tiga sampai empat ton hingga akhir masa panen dapat tercapai," ujarnya.

Ia mengakui bahwa keberhasilan panen ini tidak terlepas dari kerja sama seluruh jajaran lapas dan warga binaan dalam mengelola lahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) secara produktif.

"Melalui wadah ini kami ingin warga binaan memperoleh pengalaman dan keterampilan yang bernilai ekonomi. Harapannya, mereka memiliki bekal untuk memulai hidup yang lebih mandiri setelah bebas," ucapnya.

Panen 400 kilogram ini dilakukan di atas lahan seluas 5 are dari total area budidaya edamame seluas 0,9 hektare. Tanaman dipanen secara bertahap dan masih menyisakan lima kali panen lagi dengan target produksi keseluruhan mencapai empat ton.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Nilai ekspor Jawa Barat selama Januari–Mei 2026 mencapai US$15,97 miliar atau tumbuh 3,71% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh peningkatan ekspor sektor nonmigas.

Kepala BPS Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan nilai ekspor nonmigas sepanjang lima bulan pertama 2026 mencapai US$15,87 miliar atau naik 3,85% secara tahunan.

"Peningkatan ini didorong oleh dominasi ekspor nonmigas yang mencapai US$15,87 miliar atau naik 3,85%," ujarnya dalam Berita Resmi Statistik (BRS) di Bandung, Rabu (2/7/2026).

Sebaliknya, ekspor migas tercatat sebesar US$100,27 juta atau turun 14,78% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara bulanan, nilai ekspor Jawa Barat pada Mei 2026 mencapai US$3,40 miliar. Nilai tersebut turun 1,63% dibandingkan April 2026, tetapi masih tumbuh 2,10% dibandingkan Mei 2025.

Dari sisi komoditas, mesin dan peralatan mekanis menjadi penyumbang kenaikan terbesar dengan nilai ekspor bertambah US$296,93 juta atau naik 25,27% sepanjang Januari–Mei 2026.

Kinerja positif juga dicatatkan oleh ekspor kendaraan dan bagiannya yang tumbuh 7,91%, serta perhiasan atau permata yang meningkat 14,47%.

Di sisi lain, sejumlah komoditas mengalami penurunan. Ekspor karet dan barang dari karet turun US$94,41 juta atau 14,64%, sedangkan mesin dan perlengkapan elektrik terkoreksi 2,53%.

Margaretha mengatakan Amerika Serikat masih menjadi tujuan utama ekspor Jawa Barat dengan nilai mencapai US$2,63 miliar selama Januari–Mei 2026.

Filipina berada di posisi kedua dengan nilai ekspor US$1,47 miliar, disusul Jepang sebesar US$1,15 miliar. Ketiga negara tersebut menyumbang 33,08% dari total ekspor nonmigas Jawa Barat.

Berdasarkan kawasan, negara-negara ASEAN menyerap ekspor senilai US$4,37 miliar atau setara 27,54% dari total ekspor nonmigas. Sementara itu, kawasan Amerika dan Eropa mencatatkan nilai impor produk asal Jawa Barat sebesar US$5,96 miliar.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan masih mendominasi ekspor Jawa Barat dengan kontribusi 98,75% dan tumbuh 3,85% sepanjang Januari–Mei 2026. Sektor pertanian juga meningkat 3,11%, sedangkan sektor pertambangan turun 8,84%.

Volume ekspor Jawa Barat selama Januari–Mei 2026 mencapai 4,01 juta ton, naik 12,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,57 juta ton. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh ekspor nonmigas yang tumbuh 16,16%.

Sementara itu, nilai impor Jawa Barat pada Mei 2026 tercatat sebesar US$0,98 miliar, turun 10,74% dibandingkan April 2026.

Kolaborasi tersebut mencerminkan peran Bank BJB yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi

Bandung (ANTARA) - Bank BJB menggandeng tiga mitra strategis yakni PT Trans Galaxy Orbit Indonesia (Whuush Ojol), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat, serta PT Migas Utama Jabar (MUJ) sebagai upaya memperkuat kolaborasi bisnis sekaligus mendukung pengembangan ekosistem ekonomi di Jawa Barat.

Direktur Utama Bank BJB Ayi Subarna mengatakan kolaborasi tersebut merupakan wujud komitmen Bank BJB sebagai mitra strategis pembangunan daerah melalui penyediaan layanan keuangan yang mendukung berbagai sektor usaha.

“Kolaborasi tersebut mencerminkan peran Bank BJB yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang mampu menjembatani kebutuhan berbagai pelaku usaha melalui layanan perbankan yang komprehensif,” kata Ayi di Bandung, Rabu.

Melalui kerja sama itu, kata Ayi, Bank BJB menghadirkan berbagai layanan mulai dari akses pembiayaan, pengelolaan dana, layanan transaksi, digitalisasi pembayaran, hingga edukasi dan literasi keuangan bagi para mitra.

Kerja sama dengan PT Trans Galaxy Orbit Indonesia (Whuush Ojol) mencakup pemanfaatan produk dan jasa perbankan, pengelolaan rekening mitra pengemudi untuk layanan pembayaran gaji (payroll), penggunaan dompet digital DigiCash bank Bjnk, serta integrasi sistem aplikasi Whuush Ojol dengan sistem perbankan bank bjb.

“Melalui kolaborasi tersebut, sekitar 71.000 mitra pengemudi Whuush Ojol diharapkan memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendorong peningkatan transaksi digital,” kata Ayi.

Sementara itu, kerja sama dengan Kadin Jawa Barat difokuskan pada pengembangan dunia usaha dan investasi melalui edukasi bisnis, literasi keuangan, serta pemanfaatan produk dan layanan perbankan.

Selain program edukasi, kerja sama tersebut juga meliputi layanan giro, tabungan, deposito, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), pembiayaan usaha, hingga berbagai fasilitas transaksi perbankan bagi anggota Kadin Jawa Barat.

Bank BJB juga membuka peluang pemberian fasilitas kredit produktif kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan guna mendukung pengembangan dan ekspansi bisnis.

Adapun kerja sama dengan PT Migas Utama Jabar (MUJ) diarahkan pada pemanfaatan layanan perbankan untuk mendukung operasional perusahaan, meliputi pengelolaan dana, fasilitas pembiayaan, layanan transaksi keuangan, pembayaran gaji dan tunjangan, serta berbagai layanan pembayaran lainnya.

Bank BJB menilai ketiga kerja sama tersebut menunjukkan kemampuannya dalam menghadirkan solusi perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan berbagai sektor, mulai dari ekonomi digital, dunia usaha, hingga industri energi.

“Sebagai bank pembangunan daerah, Bank BJB menyatakan akan terus memperluas kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Barat,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Di tengah perlambatan ekspor Indonesia pada Mei 2026, Jawa Barat masih mempertahankan posisinya sebagai penyumbang ekspor terbesar nasional.

Namun, di balik dominasi provinsi tersebut, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) juga memperlihatkan perubahan menarik dalam peta perdagangan Indonesia.

Sejumlah provinsi berbasis industri pengolahan dan hilirisasi sumber daya alam kini semakin memperkuat perannya sebagai motor ekspor nasional.

SHUTTERSTOCK/APCHANEL Ilustrasi ekspor.

BPS dalam laporan terbarunya yang dirilis pada Rabu (1/7/2026) mencatat, nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari-Mei 2026 mencapai 115,36 miliar dollar AS atau tumbuh 3,02 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan tersebut sepenuhnya ditopang oleh ekspor nonmigas yang meningkat 3,89 persen menjadi 110,19 miliar dollar AS, sementara ekspor migas turun 12,71 persen menjadi 5,17 miliar dollar AS.

Meski secara kumulatif masih tumbuh, kinerja ekspor pada Mei 2026 menunjukkan perlambatan. Nilai ekspor bulan tersebut tercatat sebesar 23,20 miliar dollar AS atau turun 5,73 persen dibandingkan Mei 2025.

Ekspor nonmigas juga turun 4,50 persen menjadi 22,45 miliar dollar AS.

Di tengah perlambatan tersebut, Jawa Barat tetap menjadi daerah dengan kontribusi terbesar terhadap ekspor nasional. Nilai ekspor provinsi ini mencapai 15,97 miliar dollar AS atau setara 13,85 persen dari total ekspor Indonesia sepanjang lima bulan pertama tahun ini.

Posisi tersebut menempatkan Jawa Barat di atas Sulawesi Tengah yang mencatat ekspor 10,40 miliar dollar AS dan Kepulauan Riau sebesar 10,01 miliar dollar AS.

PIXABAY/AWADPALESTINE Ilustrasi ekspor.

Ketiga provinsi tersebut secara bersama-sama menyumbang 31,53 persen dari total ekspor nasional.

Jawa Barat tetap menjadi lokomotif ekspor Indonesia

Dominasi Jawa Barat menunjukkan, kawasan industri manufaktur di provinsi tersebut masih menjadi penopang utama perdagangan luar negeri Indonesia.

Berdasarkan data BPS, sebagian besar ekspor Jawa Barat berasal dari pelabuhan yang berada di provinsi lain. Dari total ekspor 15,97 miliar dollar AS, hanya sekitar 588,8 juta dollar AS yang dikirim melalui pelabuhan di Jawa Barat.

Sementara sekitar 15,38 miliar dollar AS atau lebih dari 96 persen diekspor melalui pelabuhan di luar provinsi tersebut.

Pola tersebut memperlihatkan asal barang ekspor tidak selalu sama dengan lokasi pelabuhan pengapalan.

Sebagai salah satu pusat industri nasional, Jawa Barat menghasilkan berbagai produk ekspor yang kemudian dikirim melalui pelabuhan-pelabuhan besar di provinsi lain.

Dominasi Jawa Barat juga sejalan dengan struktur ekspor nasional yang masih didominasi hasil industri pengolahan. Sepanjang Januari-Mei 2026, sektor industri pengolahan menyumbang 94,62 miliar dollar AS atau 82,03 persen dari total ekspor Indonesia.

Nilai tersebut meningkat 6,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebaliknya, ekspor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 24,95 persen, sementara ekspor sektor pertambangan dan lainnya turun 8,14 persen.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa manufaktur masih menjadi penyangga utama ekspor Indonesia, sekaligus menjelaskan mengapa provinsi dengan basis industri yang kuat seperti Jawa Barat tetap berada di posisi teratas.

Sulawesi Tengah muncul sebagai kekuatan baru

UNSPLASH/ANDY LI Ilustrasi ekspor.

Di sisi lain, data BPS juga memperlihatkan perubahan peta kekuatan ekspor nasional. Sulawesi Tengah kini menempati posisi kedua sebagai provinsi penyumbang ekspor terbesar dengan nilai mencapai 10,40 miliar dollar AS atau sekitar 9,01 persen dari total ekspor nasional.

Capaian tersebut menempatkan Sulawesi Tengah di atas Kepulauan Riau, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Maluku Utara yang selama ini dikenal sebagai daerah dengan kontribusi ekspor besar.

Kuatnya posisi Sulawesi Tengah juga sejalan dengan perubahan komoditas ekspor nasional.

Dari sepuluh komoditas ekspor nonmigas terbesar selama Januari-Mei 2026, nikel dan barang daripadanya menjadi komoditas dengan kenaikan paling tinggi, yakni mencapai 2,05 miliar dollar AS atau melonjak 60,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Lonjakan tersebut menjadikan nikel sebagai salah satu motor pertumbuhan ekspor Indonesia pada awal tahun ini, sekaligus memperkuat kontribusi daerah-daerah penghasil dan pengolah nikel terhadap perdagangan nasional.

Kepulauan Riau hingga Kalimantan Timur tetap menjadi penopang ekspor Indonesia

Selain Jawa Barat dan Sulawesi Tengah, sejumlah provinsi lain juga masih menjadi tulang punggung ekspor Indonesia.

Data BPS menunjukkan Kepulauan Riau berada di posisi ketiga dengan nilai ekspor mencapai 10,01 miliar dollar AS atau berkontribusi 8,67 persen terhadap total ekspor nasional sepanjang Januari-Mei 2026.

Di bawahnya terdapat Jawa Timur dengan nilai ekspor 9,87 miliar dollar AS atau 8,56 persen, Riau sebesar 8,63 miliar dollar AS atau 7,48 persen, Kalimantan Timur sebesar 8,06 miliar dollar AS atau 6,99 persen, DKI Jakarta sebesar 7,33 miliar dollar AS atau 6,35 persen, serta Maluku Utara sebesar 7,27 miliar dollar AS atau 6,31 persen.

Shutterstock Ilustrasi kawasan industri.

Masuknya sejumlah provinsi tersebut ke jajaran penyumbang ekspor terbesar menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu wilayah.

Daerah dengan basis manufaktur, kawasan industri, hingga wilayah yang mengandalkan komoditas tambang sama-sama memberikan kontribusi besar terhadap perdagangan luar negeri.

BPS juga mencatat terdapat perbedaan pola pengapalan barang antardaerah. Kepulauan Riau, misalnya, hampir seluruh ekspornya dikirim melalui pelabuhan di provinsi tersebut.

Dari total ekspor sebesar 10,01 miliar dollar AS, sekitar 10,00 miliar dollar AS berasal dari pelabuhan di Kepulauan Riau.

Pola serupa juga terlihat di Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Riau, dan Maluku Utara yang sebagian besar ekspornya diberangkatkan dari pelabuhan di wilayah masing-masing.

Berbeda dengan Jawa Barat dan Banten yang sebagian besar barang ekspornya dikapalkan melalui pelabuhan di provinsi lain.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya keterhubungan antardaerah dalam rantai logistik nasional, di mana lokasi produksi tidak selalu berdekatan dengan lokasi pelabuhan ekspor.

Manufaktur tetap mendominasi ekspor Indonesia

Besarnya kontribusi Jawa Barat dan Kepulauan Riau juga sejalan dengan struktur ekspor nasional yang masih didominasi sektor industri pengolahan.

Sepanjang Januari-Mei 2026, ekspor hasil industri pengolahan mencapai 94,62 miliar dollar AS atau setara 82,03 persen dari total ekspor Indonesia. Nilai tersebut meningkat 6,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menjadi satu-satunya sektor utama yang mencatat pertumbuhan positif.

Sebaliknya, ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 24,95 persen, sedangkan ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 8,14 persen.

PIXABAY/JANNO NIVERGALL Ilustrasi manufaktur, industri manufaktur.

Dominasi sektor industri pengolahan juga tercermin dari komoditas ekspor utama Indonesia. Sepuluh golongan barang terbesar memberikan kontribusi 64,60 persen terhadap total ekspor nonmigas selama Januari-Mei 2026.

Di antara kelompok tersebut, nikel dan barang daripadanya mencatat pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan 60,88 persen atau bertambah 2,05 miliar dollar AS dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain nikel, peningkatan juga terjadi pada ekspor lemak dan minyak hewani atau nabati, berbagai produk kimia, kendaraan dan bagiannya, mesin dan peralatan mekanis, serta alas kaki.

Sementara itu, logam mulia dan perhiasan mengalami penurunan terbesar, disusul besi dan baja.

Data tersebut menunjukkan pertumbuhan ekspor Indonesia pada awal 2026 ditopang oleh kombinasi produk manufaktur dan komoditas hasil hilirisasi, sementara beberapa komoditas lain masih mengalami tekanan.

Tujuan ekspor masih didominasi pasar Asia

Di sisi tujuan ekspor, China masih menjadi pasar utama bagi produk Indonesia.

BPS mencatat nilai ekspor nonmigas ke China selama Januari-Mei 2026 mencapai 28,54 miliar dollar AS atau sekitar 25,90 persen dari total ekspor nonmigas.

Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan nilai 12,73 miliar dollar AS, disusul India sebesar 7,43 miliar dollar AS. Ketiga negara tersebut menyerap 44,20 persen ekspor nonmigas Indonesia.

Komoditas utama yang diekspor ke China meliputi besi dan baja, nikel dan barang daripadanya, serta bahan bakar mineral. Sementara itu, ekspor ke kawasan ASEAN mencapai 22,13 miliar dollar AS dan ke Uni Eropa sebesar 7,99 miliar dollar AS sepanjang Januari-Mei 2026.

SHUTTERSTOCK/EVGHENY_V Ilustrasi nikel, penambangan nikel.

Masih besarnya kontribusi pasar Asia terhadap ekspor Indonesia menunjukkan kawasan tersebut tetap menjadi tujuan utama berbagai produk nasional, baik yang berasal dari kawasan industri di Pulau Jawa maupun daerah penghasil komoditas di luar Jawa.

Pusat ekspor nasional semakin tersebar

Meski Jawa Barat masih mempertahankan status sebagai penyumbang ekspor terbesar nasional, data BPS memperlihatkan kekuatan ekspor Indonesia kini semakin tersebar di berbagai wilayah.

Provinsi berbasis manufaktur seperti Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Jawa Timur tetap menjadi kontributor utama.

Di saat yang sama, daerah seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara memperlihatkan peran yang semakin besar dalam menopang ekspor nasional, seiring meningkatnya nilai ekspor komoditas hasil hilirisasi seperti nikel.

Sementara provinsi seperti Riau dan Kalimantan Timur tetap menjadi penopang melalui ekspor komoditas berbasis sumber daya alam.

Peta tersebut menunjukkan bahwa struktur perdagangan Indonesia tidak lagi hanya bergantung pada satu kawasan. Berbagai pusat produksi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga kawasan timur Indonesia kini bersama-sama membentuk fondasi ekspor nasional.

Di tengah perlambatan ekspor pada Mei 2026, keberagaman pusat ekspor tersebut menjadi salah satu gambaran bagaimana aktivitas perdagangan Indonesia ditopang oleh kombinasi sektor manufaktur, hilirisasi mineral, serta komoditas berbasis sumber daya alam yang tersebar di berbagai daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) siap memetakan potensi besar ekonomi kreatif secara utuh melalui Sensus Ekonomi 2026, yang digelar pada 15 Juni-31 Agustus. Sebanyak 251 ribu petugas sensus akan melakukan pendataan usaha secara door to door di seluruh Indonesia.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengibaratkan sensus ekonomi sebagai rekam medis perekonomian Indonesia. Data lengkap dan akurat diyakini dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Hal itu disampaikan Amalia dalam kegiatan Pencanangan dan Ngisi Bareng (Ngibar) SE2026 bersama Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta, Senin (29/6), yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, serta Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya.

"Ketika kita memiliki data yang lengkap dan akurat, maka kebijakan yang dihasilkan akan semakin tepat sasaran. Karena itu, kami mengajak seluruh pegiat usaha memberikan informasi yang benar. Tidak perlu khawatir, kerahasiaan data dijamin sesuai peraturan perundang-undangan," kata Amalia.

Pada 2025, BPS mencatat kontribusi sektor ekonomi kreatif mencapai 7,38 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dengan pertumbuhan 6,86 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11 persen.

Pada tahun yang sama, ekonomi kreatif menyerap 27,40 juta tenaga kerja atau 18,70 persen dari total tenaga kerja nasional. Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyerapan tenaga kerja ekonomi kreatif terbesar, mencapai 6,24 juta orang.

Data BPS tersebut mencerminkan bahwa ekonomi kreatif saat ini telah berkembang menjadi salah satu sumber pertumbuhan perekonomian, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja, dengan peran sebagai penggerak aktivitas ekonomi, termasuk kuliner, fesyen, musik, film, desain komunikasi visual, hingga pengembangan aplikasi digital.

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyebutkan bahwa SE2026 akan menjadi dasar penting untuk memetakan persebaran dan potensi subsektor ekonomi kreatif di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

"Dengan suksesnya sensus ekonomi nasional, data tentang ekonomi kreatif indonesia semakin jelas, sehingga kolaborasi antara pemerintah, asosiasi, akademisi, penggiatnya, kemudian mungkin untuk akses pendanaan termasuk untuk mendapatkan kredit subsektor mana yang lagi sedang berkembang, subsektor mana yang musti diselamatkan, subsektor mana yang stagnan itu juga kita bisa lihat sama-sama," kata Riefky.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menilai SE2026 sebagai instrumen strategis untuk menghasilkan data yang memetakan potensi ekonomi kreatif Indonesia secara lebih komprehensif, sehingga pemerintah dapat menyusun berbagai program lebih tepat sasaran.

"Sensus akan menjadikan kekuatan kita untuk mampu memetakan ekonomi kreatif secara lebih dalam. Sensus Ekonomi 2026 membantu kita melihat ekonomi kreatif lebih jelas dalam tiga dimensi. Yang pertama intervensi sektoral, yang kedua pemahaman geografis, dan yang ketiga memahami kebutuhan para pelaku," kata Muhaimin.

Amalia optimistis, manfaat SE2026 akan dapat dioptimalkan oleh pelaku usaha, karena menginformasikan posisi dan potensi usaha yang diharapkan mendorong pemahaman terhadap dinamika pasar dalam penyusunan strategi bisnis yang lebih adaptif dan berbasis data statistik.

"Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini," ujar Amalia.

Pada kesempatan yang sama, kegiatan pencanangan juga dirangkaikan dengan penyerahan Statistik Ekonomi Kreatif Tahun 2025. Sebagai bentuk sinergi antara Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS dalam mendukung pelaksanaan SE2026, acara dilanjutkan dengan sosialisasi sensus serta pengisian kuesioner secara simbolis oleh perwakilan asosiasi dari berbagai subsektor ekonomi kreatif.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli kembali melaksanakan Program Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditujukan khusus bagi para pekerja migran Indonesia yang telah menyelesaikan masa kontrak kerjanya di luar negeri dan kembali ke tanah air.

Program Pemberdayaan Purna PMI menyasar 60 purna PMI di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Purna PMI tersebut mendapatkan berbagai macam pelatihan dari BRI Peduliyang berlangsung di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.

Berbagai macam pelatihan diberikan antara lain berupa pelatihan dasar kewirausahaan, identifikasi potensi usaha dan peluang pasar lokal, penyusunan rencana usaha (business plan), manajemen usaha(produksi, pemasaran, dan keuangan), penguatan mental dan motivasi kewirausahaan, serta pendampingan bisnis pasca pelatihan.

Corporate Secretary BRI Dhanny menjelaskan bahwa program pemberdayaan purna PMI dirancang untuk membekali berbagai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan guna membangun ketahanan ekonomi, baik melalui pengembangan usaha maupun peningkatan peluang kerja di dalam negeri.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan purna migran dalam mengembangkan usaha, sekaligus membekali mereka dengan kemampuan perencanaan dan pengelolaan bisnis yang berkelanjutan.

Melalui program ini, peserta didorong untuk memulai maupun mengembangkan usaha produktif yang sesuai dengan potensi dan peluang di daerah masing-masing. Selain itu, peserta juga akan memperoleh pendampingan bisnis secara intensif guna mendukung pertumbuhan usaha yang lebih optimal, berdaya saing serta berkelanjutan.

"Dengan dukungan mentor yang berpengalaman, mereka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, sekaligus berkontribusi secara aktif dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat," jelas Dhanny.

Sebagai informasi, berdasarkan data penempatan PMI pada Desember2025 dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Provinsi Jawa Barat merupakan daerah asal PMI terbesar di Indonesia dengan proporsi sekitar 21,93 persen dari total nasional dan menunjukkan tren peningkatan.

Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Cirebon termasuk dalam lima besar daerahasal PMI atau berkontribusi 4,02 persen, dengan peningkatan jumlah dari767 menjadi 886 orang atau naik 15,51 persen pada 2025.

"Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon merupakan salah satu wilayah prioritas dalam upaya pemberdayaan purna migran yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas serta ketahanan ekonomi, mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha produktif yang mereka kelola, serta membuka peluang penghidupan yang berkelanjutan di dalam negeri," imbuh Dhanny.

Di lain pihak, Tanipa, salah satu purna PMI asal Desa Bungko Lor, Kec. Kapetakan, Kab. Cirebon, mengungkapkan bahwa kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan BRI memberikan manfaat yang sangat besar bagi dirinya. Sebelumnya, Tanipa bekerja di Hong Kong, Bahrain, dan Singapura.

Program pemberdayaan purna PMI bagi Tanipa tidak hanya membekali peserta dengan materi mengenai validasi bisnis, tetapi juga memberikan pemahaman tentang literasi keuangan, termasuk cara mengelola keuangan usaha dan strategi pengembangan bisnis.

"Materi yang diberikan sangat relevan dengan kebutuhan purna PMI dalam mengembangkan usaha. Saya berharap pelatihan serupa dapat terus dilaksanakan oleh BRI agar semakin banyak purna PMI yang merasakan manfaat positif dari program tersebut," kata Tanipa.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menghadiri peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang akan digelar di Markas Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Polri, Cikeas, Jawa Barat, pada Rabu (1/7/2026).

Kepastian itu disampaikan ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkat pada Selasa (30/6/2026).

“InsyaAllah [Jokowi dalam peringatan Hari Bhayangkara]," ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks.

Syarif juga memastikan bahwa Jokowi telah berada di Jakarta menjelang agenda tersebut.

"Beliau sudah tiba di Jakarta," ujarnya.

Meski begitu, Syarif belum merinci agenda maupun waktu keberangkatan Jokowi menuju lokasi peringatan Hari Bhayangkara.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 akan diselenggarakan di Markas Korbrimob Polri, Cikeas, Jawa Barat, dengan mengusung tema nasional "80 Tahun Mengabdi untuk Masyarakat."

Acara tersebut diperkirakan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Polri, TNI, kementerian dan lembaga, serta sejumlah tokoh nasional, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Bank Jakarta mendukung percepatan terwujudnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di DKI Jakarta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berupa pemberian satu unit mandi, cuci, kakus (MCK) komunal di Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar).

Peresmian sekaligus deklarasi STBM di Kelurahan Tomang dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah, serta sejumlah lembaga yang berkolaborasi dalam penyediaan fasilitas MCK komunal, termasuk Bank Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus mendorong tercapainya STBM di Jakarta sebagai salah satu indikator kota sehat sebagai salah satu parameter Kota Global.

Menurutnya, bergabungnya Kelurahan Tomang menambah jumlah kelurahan yang berstatus STBM Komitmen menjadi 194 kelurahan atau sekitar 72,65 persen dari total kelurahan di Jakarta. Capaian keberhasilan ini menurutnya merupakan hasil kolaborasi dari berbagai pihak yang peduli kualitas hidup masyarakat.

"Semoga seluruh kolaborator senantiasa diberikan kemudahan. Menyongsong Jakarta memasuki usia lima abad, kita harus terus bersinergi dan berkolaborasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," Ujar Rano dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (30/6).

Dalam kesempatan ini, Rano turut mengapresiasi kepada Bank Jakarta, dan seluruh kolaborator yang telah ikut berpartisipasi.

Senada dengan itu, Iin Mutmainah juga mengatakan bahwa deklarasi tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang sehat.

Ia menjelaskan, salah satu syarat untuk memperoleh status STBM ialah sedikitnya 500 kepala keluarga telah menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar melalui program STBM atau mandi, cuci, kakus (MCK) yang layak.

Terpisah, Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo dalam keterangan tertulisnya menyebutkan Pemberian MCK Komunal ini merupakan wujud kepedulian Bank Jakarta dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di Jakarta, khususnya di kawasan padat penduduk.

"Program CSR MCK komunal ini menjadi langkah Bank Jakarta untuk hadir meningkatkan kehidupan dan lingkungan Jakarta yang bermanfaat" ujar Agus.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun Jakarta yang modern, sehat, dan berdaya saing.

"Melalui program CSR ini, Bank Jakarta percaya kolaborasi antara pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun Jakarta yang modern, sehat, dan berdaya saing," ujar Agus.

Ia menambahkan dukungan Bank Jakarta terhadap program sanitasi masyarakat tersebut menjadi bagian dari komitmen Bank Jakarta dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan bagi warga Jakarta.