Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli kembali melaksanakan Program Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditujukan khusus bagi para pekerja migran Indonesia yang telah menyelesaikan masa kontrak kerjanya di luar negeri dan kembali ke tanah air.

Program Pemberdayaan Purna PMI menyasar 60 purna PMI di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Purna PMI tersebut mendapatkan berbagai macam pelatihan dari BRI Peduliyang berlangsung di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.

Berbagai macam pelatihan diberikan antara lain berupa pelatihan dasar kewirausahaan, identifikasi potensi usaha dan peluang pasar lokal, penyusunan rencana usaha (business plan), manajemen usaha(produksi, pemasaran, dan keuangan), penguatan mental dan motivasi kewirausahaan, serta pendampingan bisnis pasca pelatihan.

Corporate Secretary BRI Dhanny menjelaskan bahwa program pemberdayaan purna PMI dirancang untuk membekali berbagai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan guna membangun ketahanan ekonomi, baik melalui pengembangan usaha maupun peningkatan peluang kerja di dalam negeri.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan purna migran dalam mengembangkan usaha, sekaligus membekali mereka dengan kemampuan perencanaan dan pengelolaan bisnis yang berkelanjutan.

Melalui program ini, peserta didorong untuk memulai maupun mengembangkan usaha produktif yang sesuai dengan potensi dan peluang di daerah masing-masing. Selain itu, peserta juga akan memperoleh pendampingan bisnis secara intensif guna mendukung pertumbuhan usaha yang lebih optimal, berdaya saing serta berkelanjutan.

"Dengan dukungan mentor yang berpengalaman, mereka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, sekaligus berkontribusi secara aktif dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat," jelas Dhanny.

Sebagai informasi, berdasarkan data penempatan PMI pada Desember2025 dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Provinsi Jawa Barat merupakan daerah asal PMI terbesar di Indonesia dengan proporsi sekitar 21,93 persen dari total nasional dan menunjukkan tren peningkatan.

Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Cirebon termasuk dalam lima besar daerahasal PMI atau berkontribusi 4,02 persen, dengan peningkatan jumlah dari767 menjadi 886 orang atau naik 15,51 persen pada 2025.

"Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon merupakan salah satu wilayah prioritas dalam upaya pemberdayaan purna migran yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas serta ketahanan ekonomi, mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha produktif yang mereka kelola, serta membuka peluang penghidupan yang berkelanjutan di dalam negeri," imbuh Dhanny.

Di lain pihak, Tanipa, salah satu purna PMI asal Desa Bungko Lor, Kec. Kapetakan, Kab. Cirebon, mengungkapkan bahwa kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan BRI memberikan manfaat yang sangat besar bagi dirinya. Sebelumnya, Tanipa bekerja di Hong Kong, Bahrain, dan Singapura.

Program pemberdayaan purna PMI bagi Tanipa tidak hanya membekali peserta dengan materi mengenai validasi bisnis, tetapi juga memberikan pemahaman tentang literasi keuangan, termasuk cara mengelola keuangan usaha dan strategi pengembangan bisnis.

"Materi yang diberikan sangat relevan dengan kebutuhan purna PMI dalam mengembangkan usaha. Saya berharap pelatihan serupa dapat terus dilaksanakan oleh BRI agar semakin banyak purna PMI yang merasakan manfaat positif dari program tersebut," kata Tanipa.

Bisnis.com, SURABAYA — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) berkomitmen mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan finansial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya khususnya yang berasal dari wilayah Jawa Timur.

Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo, mengatakan pemberdayaan PMI dilakukan dengan memberikan edukasi literasi keuangan yang masif serta penyediaan infrastruktur pengiriman uang (remitansi) yang aman, cepat dan efisien melalui layanan JConnect Remittance.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif Bank Jatim dalam kegiatan Jalan Sehat Gerakan Nasional Migran Aman yang diinisiasi oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).Bertempat di Alun – Alun Jember, kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla, Bupati Jember Muhammad Fawait, Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo, serta ribuan calon pekerja migran Indonesia dan masyarakat umum, Minggu (14/6/2026).

Menurut Winardi, keterlibatan Bank Jatim dalam Gerakan Nasional Migran ini merupakan bagian dari upaya perseroan untuk menghadirkan layanan keuangan yang inklusif sekaligus mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik bagi PMI dan keluarganya.

“PMI memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang dikirimkan ke tanah air. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan agar remitansi tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga dapat menjadi modal dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menciptakan kemandirian ekonomi,” ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, Bank Jatim sebagai salah satu bank devisa turut mendukung transaksi para PMI yang berangkat keluar negeri dengan menyediakan layanan JConnect Remittance.

Layanan ini merupakan inbound remittance/transfer uang dari luar negeri ke Indonesia dengan sinergi bersama Money Transfer Operator (MTO) di Malaysia - Merchantrade Asia dan Hongkong - Chandra Remittance sehingga dengan begitu para PMI dapat memanfaatkan outlet–outlet MTO yang tersebar di Malaysia maupun Hongkong.

Kedepannya, kata dia, Bank Jatim juga membuka akses kerja sama MTO koridor negara lainnya, yang juga merupakan negara tujuan dari PMI, a.l, Taiwan, Singapore, Korea, Jepang dan Middle East.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan pula Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Bank Jatim tentang Sinergi Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga melalui Penguatan Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi.

Ruang lingkup di dalam perjanjian tersebut meliputi beberapa hal. Antara lain penyebarluasan informasi edukasi keuangan dan pemanfaatan remitansi dalam berbagai media, penyediaan dan fasilitasi akses layanan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan PMI dan keluarga, serta penyelenggaraan literasi keuangan serta pemanfaatan remitansi di dalam dan luar negeri.

Menurut Winardi, kerja sama ini menjadi landasan bagi kedua pihak untuk mengembangkan berbagai program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan pemahaman keuangan, pengelolaan remitansi yang produktif, perluasan akses layanan perbankan, serta penguatan kapasitas ekonomi PMI dan keluarganya.

Bank Jatim juga meyakini bahwa penguatan literasi keuangan merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. Dengan pengelolaan remitansi yang tepat, para PMI dan keluarganya diharapkan mampu merencanakan masa depan keuangan yang lebih baik, mengembangkan usaha produktif, serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

”Ke depan, Bank Jatim akan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah yang sejalan dengan misi perusahaan dalam mendorong inklusi keuangan, pemberdayaan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.

Wakil Menteri KP2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemkab Jember terhadap upaya perlindungan pekerja migran. Ia menekankan pentingnya kesiapan kompetensi dan penguasaan bahasa asing bagi generasi muda yang ingin bekerja di luar negeri.

”Kesuksesan jalan sehat ini kita harapkan akan diikuti dengan peningkatan penempatan pekerja migran yang legal dan aman dari Kabupaten Jember. Target kita, angka penempatan prosedural yang aman dan terlindungi bisa naik hingga 100 persen ke depannya,” tegasnya.

Menurutnya, Gerakan Nasional Migran Aman juga diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjadi pekerja migran yang legal, aman, dan terlindungi.

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat juga akan menindaklanjuti berbagai usulan strategis guna menekan angka keberangkatan non-prosedural serta memperluas perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. (K24)