Bisnis.com, BALIKPAPAN — Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) resmi beroperasi sebagai bank devisa setelah mengantongi izin yang diperlukan.

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin meresmikan operasional bank devisa sebagai simbol dimulainya era layanan valuta asing, sekaligus membuka rekening valuta asing pertama dalam denominasi dolar Amerika Serikat.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyatakan peresmian ini sejatinya telah dijadwalkan lebih awal, yakni pada 17 Juni 2026. Namun, agenda tersebut digeser menyesuaikan jadwal gubernur yang tengah menjalankan tugas luar daerah.

"Alhamdulillah, hari ini beliau berkenan meluncurkan operasional bank devisa dan mengimbau seluruh masyarakat untuk mendukung keberadaan Bank Kalsel sebagai bank devisa. Ini merupakan bentuk upaya kita dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah di Kalimantan Selatan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Fachrudin menyebut, layanan ekspor-impor, remitansi, hingga simpanan dalam bentuk valuta asing akan menjadi produk unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

"Harapan kami, masyarakat Kalimantan Selatan dapat mendukung keberadaan Bank Devisa ini. Nantinya kegiatan ekspor-impor, layanan remitansi, serta simpanan dalam bentuk valuta asing bisa kami layani dengan baik," katanya.

Dia menuturkan transformasi kelembagaan ini memang menjadi angin segar bagi para pelaku usaha lokal yang selama ini harus berpaling ke bank-bank nasional untuk memenuhi kebutuhan transaksi internasional.

Bisnis.com, SURABAYA — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) berkomitmen mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan finansial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya khususnya yang berasal dari wilayah Jawa Timur.

Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo, mengatakan pemberdayaan PMI dilakukan dengan memberikan edukasi literasi keuangan yang masif serta penyediaan infrastruktur pengiriman uang (remitansi) yang aman, cepat dan efisien melalui layanan JConnect Remittance.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif Bank Jatim dalam kegiatan Jalan Sehat Gerakan Nasional Migran Aman yang diinisiasi oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).Bertempat di Alun – Alun Jember, kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla, Bupati Jember Muhammad Fawait, Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo, serta ribuan calon pekerja migran Indonesia dan masyarakat umum, Minggu (14/6/2026).

Menurut Winardi, keterlibatan Bank Jatim dalam Gerakan Nasional Migran ini merupakan bagian dari upaya perseroan untuk menghadirkan layanan keuangan yang inklusif sekaligus mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik bagi PMI dan keluarganya.

“PMI memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang dikirimkan ke tanah air. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan agar remitansi tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga dapat menjadi modal dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menciptakan kemandirian ekonomi,” ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, Bank Jatim sebagai salah satu bank devisa turut mendukung transaksi para PMI yang berangkat keluar negeri dengan menyediakan layanan JConnect Remittance.

Layanan ini merupakan inbound remittance/transfer uang dari luar negeri ke Indonesia dengan sinergi bersama Money Transfer Operator (MTO) di Malaysia - Merchantrade Asia dan Hongkong - Chandra Remittance sehingga dengan begitu para PMI dapat memanfaatkan outlet–outlet MTO yang tersebar di Malaysia maupun Hongkong.

Kedepannya, kata dia, Bank Jatim juga membuka akses kerja sama MTO koridor negara lainnya, yang juga merupakan negara tujuan dari PMI, a.l, Taiwan, Singapore, Korea, Jepang dan Middle East.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan pula Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Bank Jatim tentang Sinergi Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga melalui Penguatan Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi.

Ruang lingkup di dalam perjanjian tersebut meliputi beberapa hal. Antara lain penyebarluasan informasi edukasi keuangan dan pemanfaatan remitansi dalam berbagai media, penyediaan dan fasilitasi akses layanan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan PMI dan keluarga, serta penyelenggaraan literasi keuangan serta pemanfaatan remitansi di dalam dan luar negeri.

Menurut Winardi, kerja sama ini menjadi landasan bagi kedua pihak untuk mengembangkan berbagai program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan pemahaman keuangan, pengelolaan remitansi yang produktif, perluasan akses layanan perbankan, serta penguatan kapasitas ekonomi PMI dan keluarganya.

Bank Jatim juga meyakini bahwa penguatan literasi keuangan merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. Dengan pengelolaan remitansi yang tepat, para PMI dan keluarganya diharapkan mampu merencanakan masa depan keuangan yang lebih baik, mengembangkan usaha produktif, serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

”Ke depan, Bank Jatim akan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah yang sejalan dengan misi perusahaan dalam mendorong inklusi keuangan, pemberdayaan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.

Wakil Menteri KP2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemkab Jember terhadap upaya perlindungan pekerja migran. Ia menekankan pentingnya kesiapan kompetensi dan penguasaan bahasa asing bagi generasi muda yang ingin bekerja di luar negeri.

”Kesuksesan jalan sehat ini kita harapkan akan diikuti dengan peningkatan penempatan pekerja migran yang legal dan aman dari Kabupaten Jember. Target kita, angka penempatan prosedural yang aman dan terlindungi bisa naik hingga 100 persen ke depannya,” tegasnya.

Menurutnya, Gerakan Nasional Migran Aman juga diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjadi pekerja migran yang legal, aman, dan terlindungi.

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat juga akan menindaklanjuti berbagai usulan strategis guna menekan angka keberangkatan non-prosedural serta memperluas perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. (K24)

Terkait waktu, kami memberikan rentang tiga hingga enam bulan untuk Bank Kalsel segera menyelesaikan persiapan ini,

Banjarmasin (ANTARA) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo mengatakan, berdasarkan hasil kajian bersama konsultan, Bank Kalsel diprediksi mampu mengelola nilai transaksi devisa hingga mencapai Rp400 triliun.

"Potensi perdagangan internasional di Kalsel sangat besar dengan estimasi nilai mencapai Rp400 triliun," kata dia di Banjarmasin, Selasa.

Agus menjelaskan, pihaknya memberikan tenggat waktu transisi bagi Bank Kalsel menuju bank devisa.

"Terkait waktu, kami memberikan rentang tiga hingga enam bulan untuk Bank Kalsel segera menyelesaikan persiapan ini," ujarnya.

Bank Kalsel terus melakukan berbagai langkah penguatan dalam rangka memenuhi persyaratan serta meningkatkan kesiapan penyelenggaraan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Setelah seluruh tindak lanjut tersebut terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku, Bank Kalsel akan melaksanakan serta memasarkan produk dan layanan berbasis valuta asing secara bertahap kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pengembangan layanan dan peningkatan daya saing.

Sesuai regulasi dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, setiap transaksi ekspor dalam bentuk devisa wajib dikelola di dalam negeri sebesar 100 persen dan ditahan selama minimal tiga bulan.

Ketentuan ini dipandang sebagai peluang emas bagi Bank Kalsel untuk menghadirkan produk perbankan yang relevan ketika menjadi bank devisa.

Pewarta: Firman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: PT Bank BCA Syariah memfokuskan penguatan layanan valuta asing (valas) setelah resmi mengantongi izin sebagai bank devisa. Langkah ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan nasabah ritel maupun organisasi, seiring meningkatnya aktivitas transaksi lintas negara.

BCA Syariah menyampaikan, setelah memperoleh izin bank devisa, terdapat dua kebutuhan utama yang menjadi perhatian perseroan, yakni kebutuhan nasabah ritel dan kebutuhan organisasi atau korporasi. Pada tahap awal, perseroan memilih untuk memperkuat layanan di segmen ritel terlebih dahulu.

Presiden Direktur BCA Syariah, Yuli Melati Suryaningrum menuturkan produk pertama yang diluncurkan adalah Saku Valas, yang saat ini telah memasuki tahap uji coba atau pilot. Produk ini dirancang khusus untuk nasabah ritel agar dapat menyimpan dana dalam mata uang asing secara lebih mudah dan fleksibel.

“Ke depan, dana yang tersimpan di Saku Valas tidak hanya berfungsi sebagai tabungan, tetapi juga akan dikembangkan untuk mendukung layanan remitansi ke luar negeri,” tegas dia.

Selain itu, BCA Syariah juga menyiapkan agar saku valas dapat digunakan untuk transaksi atau belanja di luar negeri, sehingga memberikan pengalaman perbankan yang lebih menyeluruh bagi nasabah ritel.

Nasabah dapat membeli mata uang asing, seperti dolar AS atau yen Jepang, langsung dari rekening rupiah mereka. Dana tersebut kemudian akan tersimpan di Saku Valas sesuai dengan mata uang yang dipilih.

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan nasabah organisasi atau korporasi, BCA Syariah berencana mengembangkan produk giro valas. Produk tersebut akan dibangun secara bertahap seiring dengan penguatan ekosistem layanan devisa perseroan.

“Terkait kerja sama internasional, BCA Syariah memilih pendekatan yang lebih fleksibel dengan menyediakan layanan remitansi ke berbagai negara. Layanan ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembayaran biaya pendidikan di luar negeri maupun kebutuhan transfer internasional lainnya,” tegas dia.

PT Bank BCA Syariah menegaskan prinsip customer focus sebagai landasan utama dalam pengembangan seluruh produk dan layanannya. Setiap inisiatif yang dijalankan perseroan selalu berangkat dari kebutuhan nyata nasabah, khususnya nasabah ritel.

Manajemen BCA Syariah menyampaikan, pendekatan customer focus dilakukan dengan memahami secara langsung kebutuhan nasabah, kemudian merancang produk yang relevan, sederhana, dan mudah digunakan. Strategi ini menjadi acuan dalam pengembangan layanan, termasuk pada segmen valuta asing (valas).

Pada tahap awal pengembangan layanan valas, BCA Syariah memfokuskan diri pada pemenuhan kebutuhan nasabah ritel. Fokus tersebut berbeda dengan skema penempatan dana valas pemerintah yang umumnya dilakukan dalam jumlah besar melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Produk valas BCA Syariah tidak masuk dalam skema tersebut.

Kinerja BCA Syariah

Di sisi kinerja, BCA Syariah menargetkan pertumbuhan double digit pada 2026, baik dari sisi pembiayaan, aset, dana pihak ketiga, maupun profitabilitas. Untuk mencapai target tersebut, perseroan akan memperkuat fitur-fitur layanan, khususnya di segmen ritel, termasuk melalui pengembangan ekosistem digital dan layanan remitansi.

Dari sisi pembiayaan, BCA Syariah tetap menerapkan prinsip selektif dengan fokus pada segmen-segmen yang memiliki fundamental kuat, baik di sektor konsumer maupun komersial. Perseroan menilai masih terdapat peluang pertumbuhan yang sehat di berbagai segmen pembiayaan.

Dalam menjaga kualitas aset, BCA Syariah menegaskan komitmennya untuk tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Penilaian terhadap prospek usaha, kualitas agunan, dan risiko dilakukan secara menyeluruh guna menjaga rasio non-performing financing (NPF) tetap terkendali.
Saat ini, rasio net NPF BCA Syariah tercatat berada di bawah 2%, dan perseroan berkomitmen untuk mempertahankan level tersebut seiring dengan ekspansi bisnis ke depan.

(SAW)

BOGOR, KOMPAS.com - PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) menargetkan dapat menjadi bank devisa pada tahun depan.

Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum menjelaskan, dengan menjadi bank devisa, BCA Syariah dapat melayani transaksi dalam valuta asing (valas).

"Tapi bertahap ya, sekarang lagi tahap kami menyiapkan perizinan," kata dia usai acara Media Gathering, Jumat (31/10/2025).

Namun demikian, ia belum bisa memastikan kapan BCA Syariah akan resmi mengantongi izin sebagai bank devisa.

"Mudah-mudahan ya 2026, secepatnya lah. Kan tergantung perizinannya di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI (Bank Indonesia)," imbuh dia.

Lebih lanjut, Yuli menerangkan, layanan bank devisa akan membantu nasabah BCA Syariah yang melakukan perjalanan ke luar negeri.

"Entah narik ATM di sana misalnya, mau belanja di sana, kemudian tarik dari simpanan dia valuta asing di sini," terang dia.

Adapun, Yuli juga belum bisa memastikan ada berapa valuta asing yang dapat dilayani oleh BCA Syariah ke depannya.

Sebagai informasi, hingga September 2025, BCA Syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 12,2 triliun di semua segmen pembiayaan, baik komersial maupun konsumer.

Realisasi tersebut tumbuh 17 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kemudian, aset BCA Syariah tumbuh 20,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy) mencapai Rp 18,1 triliun.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja dari bank-bank devisa menjadi sorotan terkait dengan rencana bank Himbara menaikkan suku bunga deposito valuta asing (valas) dolar Amerika Serikat (AS) hingga 4% pada November 2025

Phintraco Sekuritas, Aditya Prayoga menyoroti akan adanya risiko peningkatan biaya atas dana (cost of fund/CoF) yang bisa menggerus marjin bunga bersih (net interest margin/NIM). Adapun, wacana untuk menaikkan suku bunga deposito valas digulirkan di tengah upaya untuk menarik likuiditas valas ke dalam negeri.

Menurutnya, bank-bank devisa yang juga memfasilitasi funding dan lending dalam bentuk valas hingga transaksi kurs asing menjadi sorotan karena juga harus mengatur suku bunga valas mereka untuk menjadi kompetitif.

Terlebih, lanjutnya, bank-bank yang berencana untuk menaikkan suku bunga valas adalah mereka yang memiliki skala besar dan dengan kemampuan menghimpun dana masyarakat dengan baik.

"Analis melihat bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini bank-bank devisa tidak bisa serta merta hanya fokus pada mengatur pricing dari suku bunga tetapi juga melakukan diversifikasi pendanaan," kata Aditya dalam keterangannya, Sabtu (18/10/2025).

Dia menjelaskan salah satu contoh kasus adalah Bank Woori Saudara (BWS) yang telah mengamankan pendanaan dari induk sebagai sumber diversifikasi likuiditas sebesar US$500 juta. Hal tersebut menjadi keunggulan kompetitif dibandingkan dengan bank-bank devisa lain yang berada di Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) II.

Menurutnya, selain menambah likuiditas, pendanaan dari induk juga menunjukkan penguatan sinergi dan dampak terhadap CoF tentu diharapkan menjadi lebih manageable ketika persaingan menghimpun dana dari masyarakat semakin ketat.

Dia juga melihat portofolio Dana Pihak Ketiga (DPK) valas yang dimiliki BWS berada di level yang sehat. Dari total DPK BWS per Juni 2025 sebesar Rp26,8 triliun sebanyak 27% dalam bentuk valuta asing berdenominasi dolar AS atau setara Rp7,2 triliun.

“Tambahan likuiditas dari induk dalam bentuk valas ini jauh lebih dahulu diamankan sebelum wacana peningkatan suku bunga deposito valas digulirkan sehingga secara rate diharapkan tidak akan sampai menekan NIM” ujarnya.

Berdasarkan laporan keuangan semester I/2025, anak usaha Woori Bank Korea ini mencatat pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 4,1% menjadi Rp871,02 miliar.

Peningkatan ini didorong oleh penurunan beban bunga sebesar 4,86%, meskipun pendapatan bunga secara keseluruhan relatif stagnan di kisaran Rp1.985,76 miliar. Oleh sebab itu, NIM naik menjadi 3,29% pada semester I/2025.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (24/9/2025), BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, serta BSI kompak mengumumkan kenaikan suku bunga deposito valas dalam bentuk dolar AS menjadi 4,00% per tahun untuk semua tenor dan tiering, dari sebelumya yang berkisar antara 0,20% hingga 2,5% per tahun.

Suku bunga baru ini rencananya mulai efektif 5 November 2025. Suku bunga itu berada di atas tingkat bunga penjaminan LPS untuk simpanan valas yang saat ini sebesar 2,25% dan menjadi 2,00% mulai 1 Oktober 2025 hingga 31 Januari 2026.