Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan himpunan bank milik negara (Himbara) terkait pentingnya transparansi dan perlindungan konsumen, kala bank pelat merah kompak menaikkan suku bunga deposito valuta asing dalam denominasi dolar AS menjadi 4,00% per tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bank wajib memberikan informasi yang jelas kepada nasabah ihwal karakteristik risiko dan imbal hasil dari produk deposito valas, utamanya terkait risiko nilai tukar yang melekat pada simpanan dalam mata uang asing.

“Hal ini menjadi bagian dari komitmen OJK dalam memastikan pasar jasa keuangan berfungsi secara adil dan efisien,” kata Dian dalam keterangannya, Sabtu (1/11/2025).

Pada September 2025, empat bank BUMN, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN, serta BSI yang merupakan anak usaha BMRI mengumumkan kenaikan suku bunga tersebut dalam situs resmi mereka.

Bunga deposito dolar AS sebesar 4,00% itu diberikan untuk semua tiering nominal dan tenor simpanan. Sebelumnya, suku bunga yang diberikan untuk simpanan deposito dolar AS bank-bank BUMN berkisar dari 0,20% hingga 2,5% per tahun. Sementara, BNI dan Bank Mandiri menginformasikan suku bunga baru itu mulai berlaku efektif 5 November 2025.

Dian menilai, penetapan suku bunga valas oleh manajemen bank didasarkan atas pertimbangan bisnis dan professional judgement yang salah satu tujuannya adalah untuk memelihara serta meningkatkan ketersediaan dana dalam valas (USD).

Menurutnya, langkah untuk menyesuaikan suku bunga/imbal hasil deposito valas dalam dolar AS tersebut merupakan kewenangan manajemen bank dalam strategi untuk menghimpun dana serta mengelola likuiditas yang dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi global dan domestik, arah kebijakan moneter (BI Rate), serta korelasi antara pasar rupiah dan valas domestik.

Adapun, penempatan dana oleh masyarakat didasarkan pada keyakinan akan kinerja dan reputasi masing-masing bank. Dia mengungkap, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional tetap terjaga dengan baik, terbukti dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang signifikan dari waktu ke waktu.

Lebih lanjut, Dian memastikan bahwa OJK senantiasa melakukan monitoring dan mengimbau perbankan agar keputusan bisnis, secara inheren, memperhatikan implikasinya terhadap stabilitas moneter dan sistem keuangan.

Selanjutnya dalam menetapkan suku bunga dalam rangka menahan atau menarik tabungan ke dalam negeri, kata Dian, perbankan juga harus memahami bahwa keputusan penyimpanan dana (placement) dalam valas tidak hanya ditentukan oleh faktor tingkat suku bunga, melainkan berbagai faktor lainnya yang lebih kompleks dari sekadar tingkat suku bunga.

Dia menegaskan, OJK akan selalu mengawasi penerapan tata kelola, manajemen risiko pasar serta likuiditas yang memadai oleh perbankan untuk memitigasi potensi risiko yang mungkin timbul.

“OJK juga menjaga stabilitas sistem keuangan nasional secara keseluruhan agar perbankan berfungsi dengan baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi lagi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja dari bank-bank devisa menjadi sorotan terkait dengan rencana bank Himbara menaikkan suku bunga deposito valuta asing (valas) dolar Amerika Serikat (AS) hingga 4% pada November 2025

Phintraco Sekuritas, Aditya Prayoga menyoroti akan adanya risiko peningkatan biaya atas dana (cost of fund/CoF) yang bisa menggerus marjin bunga bersih (net interest margin/NIM). Adapun, wacana untuk menaikkan suku bunga deposito valas digulirkan di tengah upaya untuk menarik likuiditas valas ke dalam negeri.

Menurutnya, bank-bank devisa yang juga memfasilitasi funding dan lending dalam bentuk valas hingga transaksi kurs asing menjadi sorotan karena juga harus mengatur suku bunga valas mereka untuk menjadi kompetitif.

Terlebih, lanjutnya, bank-bank yang berencana untuk menaikkan suku bunga valas adalah mereka yang memiliki skala besar dan dengan kemampuan menghimpun dana masyarakat dengan baik.

"Analis melihat bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini bank-bank devisa tidak bisa serta merta hanya fokus pada mengatur pricing dari suku bunga tetapi juga melakukan diversifikasi pendanaan," kata Aditya dalam keterangannya, Sabtu (18/10/2025).

Dia menjelaskan salah satu contoh kasus adalah Bank Woori Saudara (BWS) yang telah mengamankan pendanaan dari induk sebagai sumber diversifikasi likuiditas sebesar US$500 juta. Hal tersebut menjadi keunggulan kompetitif dibandingkan dengan bank-bank devisa lain yang berada di Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) II.

Menurutnya, selain menambah likuiditas, pendanaan dari induk juga menunjukkan penguatan sinergi dan dampak terhadap CoF tentu diharapkan menjadi lebih manageable ketika persaingan menghimpun dana dari masyarakat semakin ketat.

Dia juga melihat portofolio Dana Pihak Ketiga (DPK) valas yang dimiliki BWS berada di level yang sehat. Dari total DPK BWS per Juni 2025 sebesar Rp26,8 triliun sebanyak 27% dalam bentuk valuta asing berdenominasi dolar AS atau setara Rp7,2 triliun.

“Tambahan likuiditas dari induk dalam bentuk valas ini jauh lebih dahulu diamankan sebelum wacana peningkatan suku bunga deposito valas digulirkan sehingga secara rate diharapkan tidak akan sampai menekan NIM” ujarnya.

Berdasarkan laporan keuangan semester I/2025, anak usaha Woori Bank Korea ini mencatat pertumbuhan pendapatan bunga bersih sebesar 4,1% menjadi Rp871,02 miliar.

Peningkatan ini didorong oleh penurunan beban bunga sebesar 4,86%, meskipun pendapatan bunga secara keseluruhan relatif stagnan di kisaran Rp1.985,76 miliar. Oleh sebab itu, NIM naik menjadi 3,29% pada semester I/2025.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (24/9/2025), BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, serta BSI kompak mengumumkan kenaikan suku bunga deposito valas dalam bentuk dolar AS menjadi 4,00% per tahun untuk semua tenor dan tiering, dari sebelumya yang berkisar antara 0,20% hingga 2,5% per tahun.

Suku bunga baru ini rencananya mulai efektif 5 November 2025. Suku bunga itu berada di atas tingkat bunga penjaminan LPS untuk simpanan valas yang saat ini sebesar 2,25% dan menjadi 2,00% mulai 1 Oktober 2025 hingga 31 Januari 2026.