JUMLAH satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG) di Indonesia saat ini diklaim mencapai 20.419 unit. Adapun di wilayah eks Karesidenan Surakarta atau Solo Raya sebanyak 568 SPPG. "Sampai hari ini secara nasional jumlah dapur dari Sabang sampai Merauke sudah mencapai 20.419. Berarti secara tidak langsung sudah membuka lapangan pekerjaan hampir 1 juta lebih," ujar Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, di acara Kilas Balik 1 Tahun MBG Solo Raya di Kalipepe Land Boyolali, Jawa Tengah, Jumat malam, 16 Januari 2026. Dadang menambahkan dari 20.419 SPPG tersebut sudah melayani 50 juta lebih penerima manfaat, terdiri siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), SD, SMP, SMA hingga balita, serta ibu hamil dan menyusui. Saat ini, ia menyebut penerima manfaat MBG juga akan diperluas mencakup tenaga kependidikan. "Dan ini (penerima manfaat) diperluas lagi. Jadi para tenaga didik juga, guru, juga akan menerima," ucap dia. Adapun dari 568 SPPG di Solo Raya, ada di wilayah Boyolali sebanyak 98 SPPG, Klaten 105 SPPG, Sukoharjo 77 SPPG, Wonogiri 72 SPPG, Karanganyar 77 SPPG, Sragen 85 SPPG dan Solo 59 SPPG. "Jadi, Alhamdulillah, memang masih kurang dari jumlah yang diinginkan dikaitkan dengan jumlah penerima manfaat. Kita melihat peluang mana-mana saja yang dibangun SPPG baru," kata dia. Menurutnya, sebagai program baru, pelaksanaan MBG terus dievaluasi agar ke depannya semakin baik. Dadang juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu akan terus diperbaiki. "Ini barang baru, program baru, jadi kita juga di pusat berusaha yang terbaik," ungkap dia. Bahkan di 2026 ini, BGN memastikan program MBG berjalan dengan baik. Dukungan anggaran, kualitas dapur, kecukupan gizi dan memberikan dampak luas pada masyarakat. Tidak hanya memberikan lapangan pekerjaan, tapi juga perekonomian di masyarakat. "Dengan berjalannya waktu tentunya semua evaluasi yang kita temukan di lapangan, ini terus kita perbaiki. Alhamdulillah nanti tahun 2026 ini semua dukungan anggaran, kualitas infrastruktur dalam hal ini dapur tambah bagus, kecukupan gizi juga bagus dan paling penting di sini multiplier effect," katanya. Dadang mengatakan MBG bukan hanya sekadar bisnis. Tapi juga kemanusiaan. Program MBG memberi dampak luar biasa bagi perekonomian dan masyarakat di sekitar dapur SPPG. "Saya berharap ibu-ibu, yayasan, maupun mitra ini (MBG) bukan hanya bisnis. Tapi ini masalah kemanusiaan. Jadi uang yang bapak miliki investasikan untuk mendukung program MBG bisa dirasakan adik-adik kita," ujar dia. Pemilik Yayasan Bangun Gizi Nusantara, Puspo Wardoyo, yang menaungi SPPG Gagaksipat Boyolali, mengimbau masyarakat untuk bersama-sama memastikan program MBG berjalan dengan baik. Ia juga menekankan agar seluruh dapur SPPG terus menjaga mutu layanan agar program MBG tetap lancar dan penerima manfaat merasa terbantu. “Mari kita pelihara program ini dengan serius, jangan sampai terabaikan, terpecah, atau menimbulkan masalah,” ujar Puspo.

WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap anggaran sebesar Rp 52,9 triliun per 15 Desember 2025.

“Makan Bergizi Gratis sampai dengan 15 Desember sudah Rp 52,9 triliun atau 74,6 persen dari anggaran di APBN yang sebesar Rp 71 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025, seperti dikutip Antara.Jumlah realisasi penerima program MBG tercatat mencapai 50,7 juta orang dari target 82,9 juta orang, yang mencakup anak, siswa, hingga ibu hamil.Berdasarkan realisasi terakhir, program MBG telah dilaksanakan oleh 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia dan menyerap 741.985 pekerja.Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema akselerasi pembangunan 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada 2026.Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan hal ini untuk mengejar target layanan bagi 82,9 juta penerima manfaat secara nasional. Dia menegaskan bahwa percepatan ini mendesak dilakukan mengingat realisasi infrastruktur dapur gizi di kawasan 3T hingga penghujung 2025 masih jauh dari ideal."Di kawasan 3T itu, kita rencanakan 8.200, tapi yang mungkin baru akan selesai di akhir tahun ini sekitar 190 unit SPPG," kata Dadan selepas Rakor Penyelenggaraan MBG di Jawa Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu, 17 Desember 2025.Untuk menutup celah infrastruktur tersebut, Dadan menegaskan bahwa kesiapan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci. Dia memastikan proses seleksi pegawai sedang dikebut untuk memastikan operasional unit-unit baru tersebut.Dadan merinci peta jalan BGN tahun depan akan berfokus pada keseimbangan wilayah. Selain 8.200 unit di daerah terpencil, BGN juga membidik pengoperasian minimal 25.400 SPPG di kawasan aglomerasi atau perkotaan padat penduduk.Sementara untuk target jangka pendek pada akhir tahun 2025, BGN terus berupaya merampungkan pendirian 19.000 SPPG di seluruh Indonesia.

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum (PU) menandatangani kontrak untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Makan Bergizi Gratis di 152 lokasi. Penandatanganan itu mencakup dua paket pekerjaan konstruksi dan dua paket konsultan supervisi dengan PT Hutama Karya sebagai kontraktor dan PT Kanta Karya Utama sebagai konsultan supervisi.

Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto mengatakan sebenarnya berencana membangun SPPG di 264 lokasi, tapi tahun ini kementerian hanya bisa membangun di 222 lokasi. Sebab, lokasi lainnya belum dapat dilaksanakan karena terkendala proses pengalihan status lahan ke pemerintah daerah (Pemda) yang masih berlangsung.

"Memperhatikan sisa waktu pelaksanaan tahun 2025 yang sangat terbatas, maka alokasi anggaran dan proses pengadaan barang jasa untuk pembangunan SPPG tahun 2025 dilaksanakan di Unit Kerja Pusat Ditjen Prasarana Strategis, yaitu Direktorat Inspektur Dukungan Perekonomian, Peribadatan, Kesehatan, Olahraga dan Sosial Budaya," kata Bisma mengutip Antara, Jumat, 21 November 2025.

Bisma mengatakan paket pekerjaan dibagi menjadi tiga wilayah berdasarkan sebaran lokasi. Pada penandatanganan kali ini, pemerintah menyepakati dua paket fisik dan dua paket supervisi.

Paket SPPG 1 mencakup 78 lokasi yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi dan Sumatera Selatan. Paket ini dikerjakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai kontrak sekitar Rp 639,23 miliar. Sementara supervisinya dilakukan PT Kanta Karya Utama senilai Rp 7,31 miliar.

Lalu Paket SPPG 2 mencakup 74 lokasi di Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Pelaksana konstruksinya adalah PT Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp 581,23 miliar. Sementara supervisi dikerjakan PT Ciriajasa Cipta Mandiri dengan nilai Rp 6,31 miliar. Sedangkan Paket SPPG 3 yang berada di 70 lokasi dijadwalkan bakal diteken pada Senin, 24 November 2025.

Dalam kesempatan itu, Bisma menyampaikan prototipe bangunan SPPG mengikuti arahan Presiden Prabowo agar dapur layanan gizi dibangun dengan standar higienis. Material yang digunakan harus aman terhadap bakteri dan jamur, area dapur dilengkapi pelapis tahan api, lantai menggunakan epoxy.

Lalu dilengkapi sistem tata udara, filter air bersih, instalasi pengolahan limbah, perlengkapan pemadam kebakaran, hingga konstruksi modular untuk mempercepat proses pembangunan.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah menandatangani nota kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang menginstruksikan untuk mengurangi penggunaan telur ayam dalam menu program makan bergizi gratis atau MBG. “Penggunaan telur mulai dikurangi mulai Desember supaya harganya tidak melejit,” kata Nanik dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, yang disiarkan secara langsung melalui YouTube Kementerian Dalam Negeri, Senin, 17 November 2025.

Permintaan itu disampaikan Nanik kepada Sekretaris Utama BGN Sarwono. Selain mengurangi porsi telur ayam pada Desember, Nanik meminta hal serupa menjelang Lebaran. Sebab Nanik memperkirakan jumlah dapur MBG akan meningkat dua kali lipat pada tahun depan.

Berdasarkan data BGN, hingga 16 November 2025, terdapat sebanyak 15.162 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan bergizi gratis. Adapun jumlah penerima manfaat hingga periode yang sama tercatat sebanyak 41,3 juta orang.

BGN menargetkan jumlah SPPG bisa mencapai 25 ribu unit pada Desember mendatang. Sementara target jumlah SPPG pada Februari 2025 adalah 32 ribu unit.

Berdasarkan data BGN, kebutuhan rata-rata satu SPPG terhadap telur ayam sebagai sumber protein pada program MBG tercatat sebanyak 1.105 kilogram. Telur ayam menjadi jenis protein terbanyak kedua yang digunakan dalam MBG. Sementara jenis protein terbanyak adalah daging ayam dengan porsi kebutuhan satu SPPG mencapai 1.630 kilogram.

Dalam raoat pengendalian inflasi daerah itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan telur ayam menjadi komoditas pangan yang terus mengalami kenaikan harga.

Amalia mengatakan, pada pekan kedua November 2025, rata-rata nasional harga telur ayam ras tercatat naik 0,32 persen dibandingkan Oktober 2025. Adapun harga telur ayam pada pekan kedua November 2025 tercatat senilai Rp 31.646 per kilogram.

Harga rata-rata nasional telur ayam saat ini lebih mahal ketimbang harga acuan pembelian (HAP) di tingkat konsumen yang ditetapkan senilai Rp 30 ribu per kilogram.

Amalia mencatat hingga pekan kedua November ini terdapat 157 daerah yang mengalami kenaikan harga telur ayam. Jumlah ini meningkat dari pekan awal November 2025 yang tercatat sebanyak 156 daerah.

Adapun harga telur ayam tertinggi tercatat senilai Rp 100 ribu per kilogram sedangkan harga terendah senilai Rp 23.320 per kilogram. Kabupaten/kota dengan harga tertinggi adalah Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan dengan harga Rp 100 ribu per kilogram, Kabupaten Puncak Jawa Rp 90.000 per kilogram, dan Kabupaten Intan Jaya Rp 90.000 per kilogram.

KEPALA Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana melaporkan data terkini serapan anggaran program makan bergizi gratis (MBG). Hingga 28 Oktober 2025, dana MBG sudah terserap Rp 35 triliun.Pemerintah mengalokasikan anggaran makan bergizi Rp 71 tahun untuk tahun 2025. “Sekarang serapan anggaran sudah Rp 35 triliun, per hari ini,” kata Dadan seusai rapat di kantor Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta, 28 Oktober 2025.Dadan menyatakan bahwa program makan bergizi bakal menghabiskan dana Rp 33 triliun lagi di akhir tahun. “Karena untuk November saja kita akan butuh Rp 14 triliun sendiri. Desember kita akan butuh Rp 19 triliun,” ucapnya.Saat ini sudah ada 13.347 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Menurut Dadan, setiap hari mereka mempu membangun 200 SPPG. Selain itu, akan dibangun pula 5 ribu hungga 6 ribu SPPG di daerah terpencil. Karena itu dia optimis bisa mengejar 82,9 juta penerima akhir tahun ini.Badan Gizi akan mendapatkan tambahan anggaran Rp 28 triliun di tahun ini. Semula Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tambahan anggaran Rp 100 triliun lagi untuk tahun ini. Namun dana yang akan ditambah hanya sebesar Rp 28 triliun. Sehingga anggaran MBG secara keseluruhan tahun ini mencapai Rp 99 triliun. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan memantau penggunaan anggaran makan bergizi gratis sampai akhir Oktober 2025. Ia memastikan bahwa dana yang tak terserap akan tetap ditarik.Dana yang tak digunakan akan dialihkan ke program lain yang berdampak pada perekonomian. “Kalau enggak dipakai ya diambil, kenapa? Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebarkan ke tempat lain yang lebih siap,” ucapnya pada 7 Oktober 2025 lalu.Purbaya menyatakan tak bakal mengubah keputusan penarikan kembali dana MBG menganggur. “Tetap saya akan saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau akhir Oktober saya tahu nanti sampai Desember beberapa triliun enggak terpakai, saya ambil uangnya,” ujarnya.

KEMENTERIAN Koordinator Pangan mengungkapkan rencana menggunakan dana proyek makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 70 triliun untuk program peremajaan tanaman. “Itu akan dipergunakan untuk mendukung peremajaan dari tanaman yang komoditi optimal atau yang premium,” kata Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Pangan Widiastuti, di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2025. Widiastuti mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan soal penggunaan dana triliunan rupiah yang dikembalikan Badan Gizi Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto karena berpotensi tidak terserap.Ia berharap usulan penggunaan dana itu bisa diwujudkan. “Ada dalam pembahasan, jadi saya belum berani mengetok apakah ini sudah diketok, karena kami belum melihat,” tutur dia.Sebelumnya Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan anggaran sebesar Rp 70 triliun kepada Prabowo karena kemungkinan tidak terserap pada tahun ini. Adapun pada 2025 ini, BGN mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun beserta dana cadangan sebesar Rp 100 triliun. “Dari total (anggaran) tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” ucap Dadan dalam keterangan resmi pada Senin, 13 Oktober 2025.Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026, BGN mendapat pagu anggaran sebesar Rp 268 triliun. Selain itu, ada anggaran cadangan sebesar Rp 67 triliun. Sehingga bila dijumlahkan, anggaran BGN tahun depan mencapai Rp 335 triliun.BGN menargetkan jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta jiwa. Menurut Dadan, dengan jumlah tersebut, BGN memerlukan dana Rp 1,2 triliun per hari.Dadan mengatakan, penyerapan anggaran program MBG baru mencapai Rp 26,25 triliun pada pekan kedua Oktober. Angka itu setara dengan 36,97 peren dari total anggaran sebesar Rp 71 triliun. Kemudian untuk komponen Bantuan Pemerintah (Banper) MBG, serapannya telah mencapai Rp 25,99 triliun atau sekitar 45 persen dari pagu Rp 51,2 triliun.Menurut Dadan, tingkat serapan anggaran BGN mencerminkan jumlah penerima manfaat yang telah terlayani melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. “Penyerapan di BGN itu identik dengan jumlah penerima manfaat dan jumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang aktif. Setiap satu SPPG berdiri, artinya ada Rp 1 miliar per bulan yang terserap,” ujar Dadan saat dimintai konfirmasi pada Selasa, 14 Oktober 2025.Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak tahu ihwal pengembalian anggaran Rp 70 triliun dari BGN. Menurut dia, yang hendak dikembalikan adalah dana cadangan Rp 100 triliun. Adapun anggaran Rp 100 triliun ini belum dialokasikan oleh Kementerian Keuangan, sehingga dananya belum tersedia.Purbaya menyatakan kementerian akan fokus memantau penyerapan anggaran BGN sebesar Rp 71 triliun. “Programnya bagus, harusnya kami dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini, kan, Oktober, akan saya lihat sampai akhir Oktober,” kata Purbaya ketika ditemui awak media di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendapatkan skor paling rendah sebagai menteri di sektor ekonomi dalam periode satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu berdasarkan survei Evaluasi Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (Celios).

“Kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi itu otomatis tidak bisa terlepas dari para kinerja menterinya. Di sektor ekonomi, peringkat pertama (skor paling rendah) itu diduduki oleh Dadan Hindayana,” ucap peneliti Celios Bakhrul Fikri dalam konferensi pers daring pada Ahad, 19 Oktober 2025.

Dalam survei tersebut, Dadan mendapatkan skor -67. Faktor utama dari skor rendah ini adalah implementasi program makan bergizi gratis, mulai dari tata kelola, transparansi penunjukkan mitra, hingga rentetan kasus keracunan massal.

Di posisi kedua sebagai menteri yang mendapatkan skor minus adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dengan skor -22. Kemudian di posisi ketiga ada Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko dengan skor -17.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapatkan nilai tertinggi di sektor ekonomi dengan skor 25. Kemudian disusul oleh CEO Danantara Rosan Roeslani dengan skor 9 dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan skor 7. Sebagai catatan, menteri yang telah di-reshuffle atau baru dilantik pada September 2025 tidak masuk dalam penilaian ini karena baru mulai menjabat.

Celios menggunakan dua pendekatan metodologi untuk mengambil data penelitian. Pertama, melalui survei expert judgement dengan melibatkan 120 jurnalis berasal dari 60 media nasional. Kemudian, survei ini juga dilengkapi dengan pendekatan kuantitatif untuk menyertakan perspektif masyarakat umum dengan melibatkan 1.338 responden yang tersebar secara nasional. Adapun data peringkat kinerja menteri didapatkan dari survei expert judgement.

Terkait dengan keterlibatan jurnalis sebagai responden survei, Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar mengatakan bahwa evaluasi kinerja akan jauh lebih tepat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam tentang kinerja pemerintahan. “Dan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang kami lihat sangat powerful dan mengikuti day-to-day jalannya pemerintahan itu adalah para jurnalis,” ucap Media.

Dalam wawancara dengan Tempo di edisi 27 September 2025, Dadan memberi respons ihwal desakan mundur yang mencuat usai terjadi kasus keracunan masal. Dadan menilai desakan mundur itu sebagai hal yang wajar. Namun, Dadan menyatakan bahwa dirinya diangkat oleh Presiden Prabowo. “Bagi saya, selama Bapak Presiden masih percaya kepada saya untuk memimpin, saya akan tetap melaksanakannya,” kata dia kepada Tempo pada Kamis, 25 September 2025.

Tempo telah menghubungi Kepala BGN Dadan Hindayana untuk meminta tanggapan perihal survei Celios. Namun sampai berita ini ditulis, Dadan belum memberikan respons.

Yosea Arga Pramudita berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim lembaganya selalu mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG). Pernyataan ini diucapkan Dadan sebagai tanggapan terhadap masukan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar BGN tidak sekadar menghabiskan anggaran.

Menurut Dadan, penyerapan anggaran sebenarnya hal mudah bagi BGN. Namun realisasi anggaran itu perlu dipertanggungjawabkan.

“Kami selalu mengatakan penyerapan anggaran Rp 1 pun harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, kami harus mempertanggungjawabkan penyerapan anggaran berbasis jumlah penerima manfaat,” ucap Dadan kepada wartawan di Hotel JS Luwansa, Kamis, 16 Oktober 2025.

Adapun tahun ini Badan Gizi Nasional mendapatkan pagu sebesar Rp 71 triliun dan dana cadangan Rp 100 triliun untuk menjalankan program MBG. Namun, menurut Dadan, BGN ada kemungkinan hanya bisa menyerap anggaran Rp 71 triliun ditambah Rp 28 triliun dana cadangan. Dengan demikian, sisa dana cadangan yang tidak digunakan itu dikembalikan.

Sementara itu, sampai 3 Oktober 2025, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran program MBG baru mencapai Rp 20,6 triliun atau 29 persen dari pagu anggaran. Menurut Dadan, penyerapan anggaran BGN identik dengan jumlah penerima manfaat. Adapun sampai Kamis, 16 Oktober 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 35,6 juta jiwa dari target 82,9 juta.

Dadan mengaku optimistis bisa mengejar target penerima manfaat 82,9 juta jiwa sampai akhir tahun ini. “Kami optimistis, ya. Kalaupun mungkin mentok-mentok (penerima manfaat) 70 juta, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang Rp 71 triliun,” ujarnya.

Dalam paparan di acara Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat bahwa MBG merupakan program yang baik karena akan menciptakan simpul-simpul ekonomi baru. Dia menilai program MBG paling tidak harus dijalankan minimal 10 tahun, baru kemudian dievaluasi.

Luhut juga mengatakan dia sudah menyampaikan kepada Dadan agar memperbaiki data dan tata kelola MBG. “Ke depan ini tidak sekadar menghabiskan uang, tapi juga soal terbangun enggak itu ekosistemnya,” ucap Luhut kepada awak media di Hotel JS Luwansa, Kamis, 16 Oktober 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah berupaya mengoptimalkan penyerapan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG) tahun ini.

Ketua BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa penyerapan anggaran BGN identik dengan jumlah penerima manfaat. Adapun sampai dengan Kamis, 16 Oktober 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 35,6 juta jiwa dari target 82,9 juta.

Dadan menyebut jumlah penerima manfaat dicerminkan melalui jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tebentuk. Menurut dia, satu SPPG yang berdiri akan menyerap anggaran Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar per bulan. Hingga saat ini, sudah ada 12.003 SPPG yang terbentuk.

“Dalam 10 hari ke depan, sekarang sudah Rp 23 triliun nih (penyerapannya), maka penyerapan kami akan bertambah Rp 6 triliun menjadi Rp 33 triliun,” kata Dadan kepada wartawan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

Adapun tahun ini BGN mendapatkan pagu sebesar Rp 71 triliun dan dana cadangan Rp 100 triliun untuk menjalankan program MBG. Namun, menurut Dadan, BGN kemungkinan hanya bisa menyerap anggaran Rp 71 triliun ditambah Rp 28 triliun dana cadangan. Sehingga, sisa dana cadangan yang tidak digunakan itu akan dikembalikan.

Dadan mengaku optimistis bisa mengejar target penerima manfaat 82,9 juta jiwa sampai akhir tahun ini. “Kami optimis lah ya, kalaupun mungkin mentok-mentok (penerima manfaat) 70 juta tapi itu sudah akan melebihi pagu yang Rp 71 triliun,” ujar dia.

Kementerian Keuangan mendorong agar BGN bisa mengoptimalkan anggaran program MBG sebesar Rp 71 triliun. Sampai dengan 3 Oktober 2025, kementerian mencatat realiasi anggaran program MBG baru mencapai Rp 20,6 triliun atau 29 persen dari pagu anggaran.

“Kalau sudah dialokasikan Rp 71 triliun nggak habis, itu sayang. Karena berarti kegiatannya tidak terlaksana secara full,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kepada wartawan di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

Menurut dia, target dari program pemerintah bukan sekadar menghabiskan anggaran, tapi bagaimana agar pelaksanaan kegiatan berjalan secara optimal untuk masyarakat.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dana cadangan sebesar Rp 100 triliun untuk BGN sebenarnya belum dianggarkan. Dia mengatakan, BGN pernah mengajukan tambahan anggaran, namun belum dianggarkan oleh Kemenkeu—dana inilah yang dikembalikan oleh BGN.

Menurut Purbaya, kementerian fokus mendorong BGN mengejar serapan pagu anggaran Rp 71 triliun. “Yang mau saya kejar mereka, kan, dianggarkan Rp 71 triliun tahun ini. Yang sudah ada itu, keserap apa nggak? Kan baru 30 persen sekarang yang terserap,” kata dia kepada awak media di Hotel JS Luwansa, Kamis, 16 Oktober 2025.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tenggat hingga akhir Oktober 2025 kepada kementerian atau lembaga untuk memperbaiki serapan anggaran. Pasalnya, penyerapan anggaran sejumlah K/L tercatat masih di bawah 50 persen hingga akhir September 2025.

Purbaya mengatakan K/L masih memiliki waktu 16 hari untuk mempersiapkan penyerapan anggaran sampai akhir tahun. “Kalau nggak nanti akhir Oktober saya akan mulai sisir ya. Kami akan mulai realokasi ke tempat yang lain kalau mereka nggak bisa belanja,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.

Kementerian Keuangan mencatat di antara 15 K/L dengan anggaran besar, ada tiga yang penyerapannya masih di bawah 50 persen. Tiga kementerian atau lembaga itu adalah Badan Gizi Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian.

Penyerapan anggaran BGN per akhir September tercatat sebesar Rp 19,7 triliun atau setara 16,9 persen dari outlook sebesar Rp 116,6 triliun. Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum baru menyerap anggaran sebesar Rp 41,3 triliun atau setara 48,2 persen dari outlook Rp 85,7 triliun. Sementara itu, Kementerian Pertanian baru menyerap Rp 9 triliun atau setara 32,8 persen dari outlook Rp 27,3 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah masih harus membelanjakan Rp 1.292,7 triliun sampai akhir tahun atau dalam tiga bulan ke depan. Sampai dengan akhir September 2025, belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp 1.589,9 triliun atau setara 59,7 persen dari outlook sebesar Rp 2.663,4 triliun.

Adapun realisasi belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 800,9 triliun atau setara 62,8 persen dari outlook Rp Rp 1.275,6 triliun. Kemudian realisasi belanja non K/L tercatat sebesar Rp 789 triliun atau setara 56,8 persen dari outlook Rp 1.387,8 triliun.

“Di tiga bulan terakhir, kami melihat perlunya percepatan belanja Rp 1.292,7 triliun selama tiga bulan ke depan untuk mencapai outlook,” kata Suahasil. Menurut dia, percepatan belanja penting untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

KEMENTERIAN Keuangan mencatat ada tiga kementerian/lembaga dengan penyerapan anggaran di bawah 50 persen sampai dengan 30 September 2025. Ketiga K/L itu adalah Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian.

“Beberapa K/L dengan anggaran besar kami catat pergerakannya masih di bawah 50 persen,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Selasa, 14 Oktober 2025. Berdasarkan paparan Suahasil, BGN menjadi lembaga dengan serapan terendah yaitu sebesar Rp 19,7 triliun atau setara 16,9 persen dari outlook Rp 116,6 triliun.

Berikutnya, serapan anggaran Kementerian Pertanian baru mencapai Rp 9 triliun atau setara 32,8 persen dari outlook Rp 27,3 triliun. Sedangkan serapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum baru mencapai Rp 41,3 triliun atau setara 48,2 persen dari outlook Rp 85,7 triliun.

Untuk itu, Kementerian Keuangan meminta K/L agar mengoptimalkan pelaksanaan belanja. Pertama, dengan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan proyek, termasuk pengadaan barang dan jasa. Kedua, melakukan monitoring rencana penggunaan dana dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai dengan jadwal.

Ketiga, melakukan inventarisasi kendala untuk mitigasi. “Kami memerlukan belanja di kuota tepat namun kami juga terus mendorong efisiensi belanja di setiap kementerian dan lembaga,” ujar Suahasil.

Menurut Suahasil, pemerintah masih harus mengejar belanja sebesar Rp 1.292,7 triliun selama sisa tahun anggaran 2025. Sampai dengan akhir September 2025, belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp 1.589,9 triliun atau setara 59,7 persen dari outlook sebesar Rp 2.663,4 triliun. Adapun belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 800,9 triliun (62,8 persen dari outlook) dan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp 789 triliun (56,8 persen dari outlook).

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan lembaganya akan fokus memantau penyerapan anggaran BGN sebesar Rp 71 triliun. “Programnya (Makan Bergizi Gratis) bagus, harusnya kami dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini, kan, Oktober, akan saya lihat sampai akhir Oktober,” kata Purbaya ketika ditemui awak media di kantor Kementerian Keuangan pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Terpisah, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa tingkat serapan anggaran BGN mencerminkan jumlah penerima manfaat yang telah terlayani melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. BGN menargetkan 82,9 juta penerima pada akhir tahun.

“Penyerapan di BGN itu identik dengan jumlah penerima manfaat dan jumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang aktif. Setiap satu SPPG berdiri, artinya ada Rp 1 miliar per bulan yang terserap,” ujar Dadan saat dimintai konfirmasi pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel ini