JUMLAH satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG) di Indonesia saat ini diklaim mencapai 20.419 unit. Adapun di wilayah eks Karesidenan Surakarta atau Solo Raya sebanyak 568 SPPG. "Sampai hari ini secara nasional jumlah dapur dari Sabang sampai Merauke sudah mencapai 20.419. Berarti secara tidak langsung sudah membuka lapangan pekerjaan hampir 1 juta lebih," ujar Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, di acara Kilas Balik 1 Tahun MBG Solo Raya di Kalipepe Land Boyolali, Jawa Tengah, Jumat malam, 16 Januari 2026. Dadang menambahkan dari 20.419 SPPG tersebut sudah melayani 50 juta lebih penerima manfaat, terdiri siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), SD, SMP, SMA hingga balita, serta ibu hamil dan menyusui. Saat ini, ia menyebut penerima manfaat MBG juga akan diperluas mencakup tenaga kependidikan. "Dan ini (penerima manfaat) diperluas lagi. Jadi para tenaga didik juga, guru, juga akan menerima," ucap dia. Adapun dari 568 SPPG di Solo Raya, ada di wilayah Boyolali sebanyak 98 SPPG, Klaten 105 SPPG, Sukoharjo 77 SPPG, Wonogiri 72 SPPG, Karanganyar 77 SPPG, Sragen 85 SPPG dan Solo 59 SPPG. "Jadi, Alhamdulillah, memang masih kurang dari jumlah yang diinginkan dikaitkan dengan jumlah penerima manfaat. Kita melihat peluang mana-mana saja yang dibangun SPPG baru," kata dia. Menurutnya, sebagai program baru, pelaksanaan MBG terus dievaluasi agar ke depannya semakin baik. Dadang juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu akan terus diperbaiki. "Ini barang baru, program baru, jadi kita juga di pusat berusaha yang terbaik," ungkap dia. Bahkan di 2026 ini, BGN memastikan program MBG berjalan dengan baik. Dukungan anggaran, kualitas dapur, kecukupan gizi dan memberikan dampak luas pada masyarakat. Tidak hanya memberikan lapangan pekerjaan, tapi juga perekonomian di masyarakat. "Dengan berjalannya waktu tentunya semua evaluasi yang kita temukan di lapangan, ini terus kita perbaiki. Alhamdulillah nanti tahun 2026 ini semua dukungan anggaran, kualitas infrastruktur dalam hal ini dapur tambah bagus, kecukupan gizi juga bagus dan paling penting di sini multiplier effect," katanya. Dadang mengatakan MBG bukan hanya sekadar bisnis. Tapi juga kemanusiaan. Program MBG memberi dampak luar biasa bagi perekonomian dan masyarakat di sekitar dapur SPPG. "Saya berharap ibu-ibu, yayasan, maupun mitra ini (MBG) bukan hanya bisnis. Tapi ini masalah kemanusiaan. Jadi uang yang bapak miliki investasikan untuk mendukung program MBG bisa dirasakan adik-adik kita," ujar dia. Pemilik Yayasan Bangun Gizi Nusantara, Puspo Wardoyo, yang menaungi SPPG Gagaksipat Boyolali, mengimbau masyarakat untuk bersama-sama memastikan program MBG berjalan dengan baik. Ia juga menekankan agar seluruh dapur SPPG terus menjaga mutu layanan agar program MBG tetap lancar dan penerima manfaat merasa terbantu. “Mari kita pelihara program ini dengan serius, jangan sampai terabaikan, terpecah, atau menimbulkan masalah,” ujar Puspo.

WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengatakan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun saat ini, baru sekitar 8.000 dari 20.419 SPPG yang telah mengantongi persyaratan tersebut.

“Saya minta segera mendaftar atau kalau ketahuan ternyata dapur sudah berjalan lama dan belum mendaftar, kami akan suspensi,” katanya saat di IDN HQ, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.

Nanik meminta agar mitra pengelola MBG mendaftar ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota setempat. Dia mengingatkan bahwa Dinas Kesehatan tidak akan menerbitkan sertifikat selama mitra MBG tidak mengajukan.

Menurutnya, SLHS bisa mengurangi insiden penerima MBG mengalami keracunan. Penerbitan sertifikat itu sudah tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang Percepatan Penerbitan SLHS untuk SPPG pada Program MBG, yang terbit pada Rabu, 1 Oktober 2025.

Namun sebelum surat edaran keluar, ribuan SPPG telah memproduksi puluhan juta porsi makanan untuk anak-anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA setiap hari. Insiden keracunan dan makanan tidak layak konsumsi pun bermunculan.

Nanik menuturkan bahwa mitra hanya perlu membayar Rp 2 juta untuk biaya laboratorium. “Kalau SLHS-nya di atas Rp 2 juta atau ada pembayaran-pembayaran lain, silakan lapor call 127 saya akan komunikasikan dengan Kementerian Kesehatan,” ucapnya.

Mengutip dari Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025, setiap SPPG diwajibkan memiliki SLHS. Untuk SPPG yang telah beroperasi sebelum surat edaran terbit dan belum memiliki SLHS, maka SPPG harus memiliki SLHS paling lama satu bulan sejak surat edaran diterbitkan. Jika SPPG berdiri setelah surat edaran terbit, maka SPPG harus punya SLHS paling lama satu bulan setelah penetapan sebagai SPPG.

Dokumen yang perlu disertakan ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota di antaranya surat permohonan, dokumen penetapan SPPG dari BGN, denah dapur, dan penjamah pangan sudah bersertifikat kursus keamanan pangan siap saji. Dinas Kesehatan atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) akan melakukan verifikasi dokumen dan inspeksi kesehatan lingkungan. Setelah itu, SLHS akan terbit paling lama 14 hari setelah pengajuan permohonan dan dokumen persyaratan.

SILVIA terbangun dari tidur sekitar pukul 00.30 WITA ketika anak laki-lakinya yang berusia dua tahun muntah-muntah di penghujung malam, Selasa, 13 Januari 2026. “Tiga kali muntah di rumah langsung dilarikan ke puskesmas,” kata perempuan berusia 38 tahun ini saat Tempo hubungi.

Mundur sekitar tujuh jam sebelum kejadian, Silvia bercerita anaknya sempat menyantap hidangan dari program makan bergizi gratis (MBG). Makan tersebut diantar ke rumahnya sekitar pukul lima sore waktu setempat atau Senin, 12 Januari 2026.

Sejak berstatus sebagai penerima manfaat MBG pada awal Januari ini, Silvia kerap mendapat makanan pada sore hari. Kondisi itu berbeda dengan anak sekolah yang menerima pada waktu makan siang.

Silvia mengatakan tidak sempat mencicipi makanan yang terdiri dari nasi putih, mi goreng, ayam suwir, dan potongan buah semangka. Sesaat makanan tiba, perempuan warga Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat itu mengatakan anaknya langsung melahap hidangan itu.

Sekitar pukul tujuh malam waktu setempat, Silvia mengatakan anaknya kembali menyantap sisa MBG. Anaknya kemudian tidur sekitar pukul sepuluh malam.

Di tengah malam, Silvia mengatakan anaknya terbangun dan memuntahkan isi perutnya. Ia kemudian membawa anaknya ke puskesmas karena kondisinya nampak lemah. Ia bercerita ketika hendak pergi ke puskesmas, anak tetangganya mengalami hal serupa. “Tetangga di samping rumah ternyata anaknya juga muntah-muntah pada saat itu,” tutur dia.

Hingga saat ini, Silvia menjelaskan anaknya masih terbaring di kasur puskesmas. Ia mengatakan anaknya tidak lagi mengalami muntah. Namun kini diare.

Silvia mengatakan petugas puskesmas belum menyimpulkan penyebab anaknya mengalami muntah-muntah. Silvia mengatakan tim medis masih mencari penyebabnya. “Apakah betul keracunan atau bagaimana,” ujar dia.

Sementara itu, Camat Tubo Sendana Abdul Azis mengatakan sudah melakukan mediasi antara penerima manfaat dan sejumlah pihak program MBG di kantornya, pada Selasa, 13 Januari 2026.

Abdul menjelaskan dalam mediasi itu penerima manfaat mendesak perubahan waktu pengiriman MBG. Ia mengatakan penerima manfaat menginginkan agar pengiriman makan bergizi gratis dilakukan sama seperti ketika SPPG mengirimkan ke sekolah. “Jam 10 (pagi),” kata Abdul saat dihubungi.

Soal kasus keracunan, Abdul mengatakan belum ada kesimpulan atas penyebab penerima manfaat MBG mengalami sakit dan dilarikan ke puskesmas. Tempo berupaya mengonfirmasi kasus dugaan keracunan di Kabupaten Majene kepada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang. Namun hingga artikel ini terbit, Nanik belum menjawab pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp.

Sebanyak 50 orang terkonfirmasi mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Mayoritas korban merupakan balita, berdasarkan data awal yang dihimpun tim surveilans dinas kesehatan setempat.

Data Tim Surveilans Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat mencatat hingga Selasa, 13 Januari 2026 pukul 16.00 waktu setempat, 40 orang masih dalam penanganan fasilitas kesehatan. Rinciannya, sembilan orang dirawat di rumah, satu orang dinyatakan sembuh, dan tidak ada pasien yang dirujuk ke rumah sakit.

Hubungan masyarakat Puskesmas Majene membenarkan bahwa sebagian besar korban merupakan anak balita. “Rata-rata korban adalah balita. Untuk ibu hamil, masih kami cek kembali untuk validasi data,” kata petugas Humas Puskesmas Majene saat dihubungi melalui pesan WhatsApp.

Tim surveilans bersama dinas kesehatan telah mengambil sampel muntahan korban serta sampel makanan yang diduga menjadi sumber keracunan. Berdasarkan pendataan awal, menu MBG yang dikonsumsi korban meliputi nasi putih, ayam suwir, mi kecap, sayur sop, tahu kuning, dan buah semangka.

Pengambilan sampel makanan dilakukan di Bank Sampel Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Majene Tubo Sendana Onang oleh petugas kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan Majene. Pemeriksaan laboratorium terhadap sampel tersebut mulai dilakukan pada 13 Januari 2026.

Dinas kesehatan mencatat sejumlah gejala yang dialami korban sebelum mendapatkan penanganan medis, antara lain sakit perut, mual, muntah, diare, sakit kepala, demam, serta turgor kulit yang jelek. Dugaan sementara, keracunan berasal dari makanan MBG yang didistribusikan oleh SPPG Majene Tubo Sendana Onang yang dikelola Yayasan Kreatif Jaya Perdana dan dibagikan di sekolah serta posyandu.

Hingga kini, dinas kesehatan setempat belum menetapkan status kejadian luar biasa (KLB) atas peristiwa tersebut. Tim surveilans dan dinkes setempat masih melakukan penyelidikan epidemiologi untuk memastikan sumber dan pola penyebaran kasus sambil menunggu hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mamuju.

Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

MENTERI Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan model bisnis program makan bergizi gratis (MBG) aman dijalankan. Alasannya, program ini dijamin oleh Anggaran Pendapatan dan Bekanja Negara (APBN) yang tahun ini dialokasikan Rp 335 triliun.

Jaminan bisnis MBG disampaikan Airlangga di hadapan para anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia saat memaparkan materi dalam diskusi Road to Jakarta Food Security Summit.

“Tadi Bapak Anin (Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie) mengatakan jaminan untuk program MBG adalah aman. Jaminannya itu APBN, tahun ini menyiapkan untuk MBG Rp 335 triliun. Jadi aman,” ucapnya di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026.

Airlangga juga menyebut model bisnis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dinilai sangat prospektif. Karena menggunakan sistem pembayaran di muka sebelum produksi, sehingga arus kas atau cash flow terjaga dengan baik.

“Sehingga sebetulnya cash flow-nya bagus, dan beberapa yang kami monitor itu ada yang sudah punya satu (SPPG) pasti mau bikin yang kedua, yang kemudian seterusnya,” ucapnya.

Dia menambahkan tingginya minat terlihat di berbagai daerah. Seperti Lamongan, Jawa Timur, di mana masyarakat bergotong-royong mendirikan SPBG.

Pemerintah juga meyakini program ini akan mendorong perekonomian. Airlangga menjelaskan, dari Rp 335 triliun pada 2026, jika dibagi per kuartalnya hampir mencapai Rp 80 triliun. Nilainya bahkan lebih tinggi dari stimulus yang digelotorkan pemerintah pada kuartal pertama tahun lalu yang mendekati sekitar Rp 37 triliun.

Lewat dana APBN yang digelontorkan untuk program ini, pemerintah berharap peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat dapat terbuka. “Jadi kalau program ini meluncur di grassroots, Rp 80 triliun tentu mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi.”

Anggaran jumbo MBG pada 2026 digunakan untuk mengejar target penerima manfaat sebesar 82,9 juta orang. Dana MBG tahun ini yang sebesar Rp 335 triliun naik signifikan dari alokasi tahun 2025 yang sebesar Rp 71 triliun.

Sementara itu, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran MBG per 31 Desember 2025 hanya 72,5 persen dari target. Artinya dari Rp 71 triliun hanya Rp 51 triliun yang terserap sepanjang tahun lalu.

KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dikelola dengan tata kelola yang baik supaya berkelanjutan dalam jangka panjang. Program yang menyasar puluhan juta penerima manfaat tersebut tidak boleh menjadi beban keuangan baru bagi negara tanpa adanya manfaat.

“Jangan sampai program MBG justru menjadi beban fiskal antargenerasi tanpa ada imbal hasil konteks ekonomi jangka panjang secara memadai,” katanya dalam diskusi daring pada Kamis, 8 Januari 2026.

Rizal mengatakan program MBG perlu mempertahankan desain fiskal, yang berarti tidak perlu menambah utang terhadap fiskal atau juga menekan defisit, serta menghindari pembiayaan berbasis utang. Evaluasi berbasis kohort (penerima manfaat) dan outcome (hasil), bukan sekadar penyerapan anggaran.

Indef mencoba melakukan simulai dengan model Overlapping Generation Indonesia (OG-IDN) terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rizal mengatakan model ini adalah model ekonomi makro yang dinamis, berbasis overlapping generation, yang disesuaikan dengan karakteristik Indonesia.

Pertimbangan fiskal program MBG pada simulasi model OG-IDN ini disesuaikan dengan struktur anggaran MBG yang komposisinya 82 persen anggaran MBG pada subfungsi pendidikan, serta 18 persen pada subfungsi kesehatan. Kemudian pendanaan MBG berasal dari relokasi antarpos belanja.

Selain itu MBG sebagai transfer nontunai kepada anak usia 0-18 tahun untuk menyiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia masa depan. Lalu simulasi disesuaikan dengan perbaikan asupan gizi, menurunkan stunting, dan meningkatkan kapasitas kognitif.

Penyesuaian lain dalam simulasi model ini adalah gizi meningkatkan konsentrasi belajar, capaian pendidikan, dan menaikkan kualitas manusia. Lalu MBG tidak berdampak signifikan pada PDB jangka pendek namun berpotensi meningkatkan pertumbuhan potensial ketika kohort memasuki pasar kerja jangka panjang. “Ada catatan risiko, bahwa MBG sangat bergantung pada ketapatan sasaran, kualitas implementasi, dan juga integrasi lintas sektor,” ujar Rizal Taufikurahman.

Dalam salah satu hasil simulasi, kata Rizal, MBG tidak melemahkan pasar tenaga kerja dan terbukti menyerap tenaga kerja. Apalagi menurut data Kementerian Keuangan per Desember 2025, MBG telah menyerap 741.985 pekerja dan dilaksanakan melalui 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Namun manfaat MBG tidak terefleksikan melalui kenaikan upah riil, melainkan melalui peningkatan kesejahteraan aktualisasi dan konsumsi. "Sehingga efisiensi produktivitas tenaga kerjanya juga naik,” tutur Taufik.

Berdasarkan data terbaru Kementerian Keuangan, penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak 56,13 juta per 7 Januari 2026, masih jauh dari target 82,9 juta penerima. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengatakan anggaran yang sudah terserap sebesar Rp 51,5 triliun.

Total yang terserap 72,5 persen dari total yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 71 triliun. “Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp 43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar 51,5 triliun,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis, 8 Januari 2026.

Program ini telah menyerap sebanyak 789.319 tenaga kerja. Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang telah berdiri sebanyak 19.343 unit. Pada tahun ini, penerima MBG akan diperluas dengan dukungan dana Badan Gizi Nasional sebesar Rp 268 triliun menurut penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026.

KEMENTERIAN Keuangan melaporkan realisasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) mencapai Rp 51,5 triliun pada 2025. Angka ini setara 72,5 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun.

“Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp 43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp 51,5 triliun,” ucap Wakil Menteri Keuangan Thoma Djiwandono dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis, 8 Januari 2026.

Thomas Djiwandono mengatakan penerima manfaat MBG telah mencapai 56,13 juta jiwa per 7 Januari 2026. Adapun jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 19.343 dengan jumlah pekerja sebanyak 789.319.

Adapun anggaran untuk program MBG pada 2026 mencapai Rp 335 triliun. Anggaran ini sudah termasuk dana cadangan sebesar Rp 67 triliun. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat MBG mencapai 82,9 juta pada tahun ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi bahwa MBG yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) akan menjadi program dengan serapan anggaran paling cepat pada kuartal pertama 2026. “Yang saya yakin MBG duluan karena udah jalan, kan, sekolahnya,” kata dia seusai konferensi pers APBN Kita.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran program MBG akan merata di seluruh desa pada 2026. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri acara panen raya dan pengumuman swasembada beras di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

"InsyaAllah tahun 2026 seluruh desa di Indonesia akan menerima MBG," kata Prabowo pada Rabu, 7 Januari 2026. ‎Dia mengatakan target penyaluran MBG ke seluruh desa akan terealisasi pada akhir tahun ini. Prabowo berujar penyaluran makan gratis itu akan menyasar pelajar, ibu hamil, hingga lansia.

PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan tingkat keberhasilan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG mencapai 99 persen berdasarkan hasil evaluasi. “Dengan kekurangan 0,00 sekian itu pun bagi kita sesuatu yang harus kita atasi, dan alhamdulillah kita sudah mengatasi, dan kita sedang atasi terus,” kata Prabowo, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI, Selasa, 6 Januari 2025.Pernyataan itu disampaikan kepala negara dalam retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada hari ini. Prabowo menyatakan tidak menutup mata terhadap kekurangan dan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Dia mengatakan pemerintah akan terus mengintervensi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritasnya itu. Prabowo mengatakan hingga hari ini, 6 Januari 2025, jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 55 juta orang berupa anak sekolah hingga ibu hamil. Menurut dia, jumlah penerima itu merupakan capaian yang membanggakan. Dalam agenda taklimat itu, Prabowo menekankan keberadaan MBG sebagai program strategis yang dilandasi kepedulian negara terhadap kondisi gizi anak-anak Indonesia. Terlebih, kata, Prabowo. sejumlah kajian menunjukkan persentase anak Indonesia mengalami kekurangan gizi mencapai lebih dari 20 hingga 30 persen. Selain permasalahan gizi, Prabowo bercerita puluhan juta pelajar Indonesia berangkat sekolah tanpa sarapan. “Banyak juga makan mereka hanya nasi dengan daun-daun,” kata dia. Adapun Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan data keracunan akibat menu makan bergizi gratis (MBG) di seluruh Indonesia per 23 Desember 2025 lebih dari 20 ribu korban.Selain itu, JPPI menilai pelaksanaan program makan bergizi gratis justru memunculkan persoalan baru di sekolah, mulai dari dugaan penyelewengan dana hingga praktik pemalakan yang mengarah pada budaya koruptif di lingkungan pendidikan. JPPI menemukan ada sekolah yang meminta jatah Rp 1.000 per porsi kepada SPPG jika mereka ingin memasukkan program MBG ke sekolah tersebut.Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan temuan JPPI itu seharusnya disertai data lengkap agar BGN dapat menindaklanjutinya. “Sebaiknya detailkan saja agar kami bisa cross-check. Bagaimana bisa kami cek kalau masih abu-abu,” kata Dadan saat dimintai konfirmasi pada Rabu, 31 Desember 2025.

PEMERINTAH menetapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 dimulai secara serempak pada, Kamis 8 Januari. Penetapan tanggal tersebut telah memasukkan pertimbangan waktu persiapan selama lima hari sebelumnya untuk memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat.

"MBG akan dimulai secara serempak pada 8 Januari 2026. Sebelumnya, pada tanggal 2, 3, 5, 6, dan 7 Januari 2026 ditetapkan sebagai hari persiapan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia," kata Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana dalam keterangan resmi di Jakarta pada Jumat, 26 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Persiapan yang dimaksud itu mencakup kesiapan dapur, distribusi, sumber daya manusia, serta penguatan standar keamanan pangan. Dadan juga meminta SPPG memastikan higienitas dapur dan tetap melayani sekolah yang memutuskan untuk tetap menerima MBG selama masa libur.

Sementara pelaksanaan MBG pada akhir tahun 2025 masih berlangsung pada 26, 27, 29, 30, dan 31 Desember 2025. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan layanan bagi kelompok prioritas yakni ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita atau kelompok B3.

Sedangkan pembagian MBG untuk anak sekolah, kata Dadan, sifatnya opsional. "Jika ada yang tidak memungkinkan mengambil atau dikirim karena alasan teknis, atau sedang berlibur, itu tidak menjadi masalah. Namun bagi yang membutuhkan, layanan tetap kami berikan."

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang sebelumnya menyatakan tidak ada paksaan ke siswa untuk mengambil MBG saat libur sekolah dan menepis bahwa pemberian MBG selama liburan dipaksakan untuk menghabiskan anggaran.

"Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa," kata Nanik. "Jadi, tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG."

BGN menyatakan untuk perbaikan gizi siswa memang perlu konsistensi. Tapi di saat yang sama, dapat dipahami bahwa anak-anak sekolah sedang memasuki masa liburan.

Oleh karena itu, SPPG menawarkan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat, jika mau menerima MBG, mereka dipersilakan mengajukan. "Hidangan MBG akan diantarkan SPPG sesuai dengan permintaan sekolah, dalam bentuk makanan kering," ucap Nanik.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini sebelumnya mendorong pemberian sajian MBG dihentikan sementara sepanjang libur sekolah. ‎Alasannya, tak ada pola distribusi yang efektif bila makan gratis itu tetap diterapkan pada libur sekolah. "Kalau (opsi) makanan diantar ke sekolah, orang tua harus mengeluarkan uang transportasi untuk anaknya," katanya saat dihubungi pada Kamis, 25 Desember 2025.

Begitu pula dengan opsi distribusi paket MBG dengan diantarkan ke rumah siswa masing-masing oleh petugas. Yahya menilai hal tersebut justru berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran Badan Gizi Nasional. "Sebab, akan menambah ongkos transportasi dari BGN," ujar politikus Partai Golkar tersebut.

‎Terlebih, kata Yahya, makanan yang diberikan kepada siswa selama libur sekolah berupa makanan siap saji. Dia mengatakan mendapat informasi bahwa paket MBG selama libur sekolah berupa roti, telur, susu, dan pisang.

‎Karena itu, Yahya menilai sebaiknya pemberian sajian MBG kepada siswa selama libur sekolah dihentikan. Sedangkan penyaluran makan gratis dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita disarankan tetap dilanjutkan pada momen pergantian tahun ini.

BADAN Pangan Nasional menyatakan kebutuhan telur untuk program makan bergizi gratis (MBG) dapat sepenuhnya dipenuhi dari pasokan dalam negeri.

“Stok telur kita secara nasional banyak. Intinya sangat memenuhi kebutuhan nasional," kata Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 Desember 2025.

Badan Pangan mencatat total kebutuhan konsumsi telur ayam ras dalam setahun diperkirakan sebanyak 6,487 juta ton. Dari total itu, kebutuhan dapur MBG untuk telur ayam pada 2025 berkisar 1,96 persen atau 127,3 ribu ton. Sementara itu produksi telur dalam setahun mencapai 6,561 juta ton.

Astawa mengatakan stok akhir tahun telur ayam ras secara nasional meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Ia bahkan optimistis stok telur ayam dapat memenuhi kebutuhan Ramadan tahun depan.

Badan Pangan memproyeksikan stok akhir tahun telur ayam ras dapat berada di 74,5 ribu ton. Jumlah ini melonjak 154,2 persen dibandingkan stok akhir 2024 yang berada angka 29,3 ribu ton.

Meski ada surplus produksi, Astawa mengatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan harga telur ayam ras agar berada di rentang harga acuan penjualan (HAP) tingkat konsumen yang ditetapkan senilai Rp 30.000 per kilogram.

Astawa bercerita, Badan Pangan kerap menggelar rapat dengan peternak. Menurut dia, para peternak berkomitmen menjual harga telur di rentang Rp 22.000–25.000 per kilogram. Dengan komitmen tersebut, Astawa mengatakan semestinya pedagang masih bisa menjual telur sesuai harga acuan.

Pantauan Tempo pada panel harga pangan di situs Badan Pangan Nasional, harga telur ayam secara nasional berada di level Rp 31.247 per kilogram atau lebih tinggi dari harga acuan, per Kamis, 25 Desember 2025. Berdasarkan wilayah, kenaikan harga telur ayam tertinggi terjadi di Papua Selatan yakni Rp 45.000 per kilogram.

Soal harga telur ayam, Astawa mengatakan fluktuasi harga yang terjadi sifatnya musiman, bukan karena program MBG. Namun ia mengakui MBG berpengaruh terhadap kenaikan harga komoditas pangan itu.

“Kalau saya melihat program MBG, ada pengaruhnya tapi sedikit. Saat ini namanya sedang menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), demand-nya naik hingga ada kenaikan," kata dia.

CENTER of Economic and Law Studies (Celios) mengkritik langkah Badan Gizi Nasional yang berkukuh menjalankan program makan bergizi gratis atau MBG saat musim libur sekolah atau Natal dan Tahun Baru. BGN mengklaim program ini terus dijalankan karena ada risiko kekurangan gizi ketika pola makan murid tidak terpantau.

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan program MBG sudah berjalan setahun dengan berbagai tantangan seperti makanan basi hingga tidak memenuhi standar gizi. Menurut dia, masa libur sekolah seharusnya menjadi waktu evaluasi.

“Ada wilayah yang lebih membutuhkan dana ini sekarang, ketimbang dompet konglomerat yang sudah penuh. Jadikan libur sekolah ini untuk mengevaluasi MBG, bukan dijadikan waktu untuk balik modal lebih cepat pemilik SPPG,” kata Nailul dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Desember 2025.

Nailul mengatakan sumber anggaran program MBG ini membuat uang pajak masyarakat tidak digunakan dengan baik dan benar. Per Desember 2025, sudah ada 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah berjalan. Abila masing-masing SPPG menyediakan 3.000 porsi tiap hari, ada 526,65 juta yang disediakan di musim libur.

Menurut Nailul, dengan harga rata-rata Rp 15 ribu per porsi, ada Rp 7,9 triliun uang masyarakat yang dipakai. “Apakah tidak berat bagi negara untuk menunda dan mengalihkan bagi masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang tengah kesusahan. Apakah tidak lebih baik menambah anggaran untuk mereka jika pun sudah ada anggaran,” katanya.

Ia menilai sebetulnya tidak berat bagi pemerintah jika serius ingin menghentikan sementara program MBG dan mengalihkan anggaran untuk bencana Sumatera. Sebaliknya, ia malah menduga ada pemain dan kroni pemerintah yang mencari keuntungan di balik pemaksaan pembagian MBG di masa libur panjang saat ini.

Dalam hitungannya, dengan potensi laba per dapur mencapai 13,3 persen atau Rp 2 ribu dari pagu Rp 15 ribu per porsi, ada sekitar Rp 1 triliun laba yang masuk ke kantong pengusaha SPPB. “Tahu siapa yang punya SPPG? Ya kroni pemerintah,” katanya.

Di samping itu, Nailul mengkritik rencana BGN merapel MBG beberapa hari dalam satu paket yang tidak jauh dari makanan dalam kemasan. Kemasan itu meliputi untuk biskuit, jajan ringan, susu dalam kemasan, hingga roti.

Alih-alih dimiliki pengusaha mikro dan kecil, Nailul mengatakan aneka kebutuhan MBG justru kembali masuk ke kantong konglomerat. Uang Rp 7,9 triliun masuk lebih banyak ke konglomerat, bukan ke pedagang sayur di pasar, petani sayur di daerah. “Yang menikmati adalah orang besar yang duduk dalam kursi mewahnya di rumah yang megah."

Oleh sebab itu ia menyayangkan kalau penyaluran MBG saat masa liburan akhirnya hanya bakal memperkaya konglomerat yang kekayaannya bisa 1.000 kali lipat dari pekerja kantoran dengan gaji UMR. Ditambah lagi, standar gizi makanan kemasan di MBG tidak sebanding dengan sayuran, protein, karbohidrat, vitamin, dan manfaat lain yang terkandung dalam menu.

“Harusnya ini titik di mana orang tua mengevaluasi apakah benar anaknya suka makan sayur, makan buah, dan makanan bergizi lainnya. Bukan malah diberikan makanan dalam kemasan lagi,” katanya.

Tempo telah menghubungi Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya dan &epala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati pada Selasa, 23 Desember 2025 untuk meminta tanggapannya atas tudingan Celios tersebut. Tapi keduanya belum merepons upaya konfirmasi hingga berita ini ditayangkan.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati sebelumnya menyampaikan alasan penyaluran MBG tetap harus berlanjut saat libur panjang. Pasalnya, ada risiko kekurangan gizi yang justru bakal meningkat pada masa libur sekolah ketika pola makan keluarga tidak terpantau.

Hidayati juga menggarisbawahi konsistensi sangat penting dalam pelaksanaan MBG. "Kami ingin memastikan bahwa masa liburan bukan periode berisiko bagi tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu, tapi tetap menjadi fase yang aman karena dukungan gizi tetap berjalan,” tuturnya seperti dikutip dari laman resmi BGN pada Ahad, 21 Desember 2025.

Selain untuk siswa, MBG tetap dibagikan kepada kelompok rentan yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia balita (kelompok 3B) saat libur sekolah. Kebijakan ini merujuk pada Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Selama Libur Sekolah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025.

Dalam pedoman tersebut, BGN memastikan pelayanan bagi kelompok 3B tidak mengalami jeda karena mereka merupakan penerima manfaat yang membutuhkan asupan gizi rutin serta terukur. Distribusi MBG bagi kelompok ini dilaksanakan secara reguler dari Senin hingga Sabtu, tanpa penyesuaian jadwal meski sekolah libur.

Hidayati menyampaikan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia balita adalah kelompok yang paling membutuhkan perhatian. "Karena itu, meskipun sekolah libur, distribusi MBG untuk kelompok 3B tetap berjalan enam hari sepekan. Ini merupakan amanat pedoman resmi dan wujud komitmen negara menjaga gizi sejak dini,” tuturnya.

MENTERI Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan juru masak menu Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa mendapat pelatihan dari kementerian yang dia pimpin. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program prioritas."Mungkin pelatihan-pelatihan yang terkait untuk juru masaknya dengan melibatkan chef-chef nasional, melatih, sehingga dengan bumbu-bumbu lokal tapi variasi makanannya juga bisa lebih bervariatif," katanya dalam acara Ekraf Annual Report di Thamrin Nine, Jakarta, pada Senin, 22 Desember 2025.Menurut Riefky, pelatihan ini bisa dilakukan apabila dibutuhkan. Pendekatan yang dilakukan tetap mengutamakan menu kearifan lokal dari masing-masing daerah. Namun saat ini belum ada jumlah pasti berapa juru masak di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menerima pelatihan pada 2026. "Ketika BGN siap, kami siap untuk membantu para juru masak," ucapnya.Saat ini terdapat 17.555 SPPG di seluruh Indonesia dengan jumlah penerima manfaat makan bergizi gratis sebanyak 50,7 juta orang dari target sebesar 82,9 juta. Kalangan penerima termasuk dari pelajar dan ibu hamil.

Penyajian menu makan bergizi gratis di seluruh Indonesia berbeda-beda setiap hari dengan pendekatan makanan yang familiar di daerah masing-masing. Namun menu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu beberapa waktu lalu memiliki sejumlah masalah, mulai dari hanya penyajian bahan mentah hingga makanan yang menyebabkan ribuan pelajar keracunan.

Lalu dari anggaran, Kementerian Keuangan mencatat makan bergizi gratis telah menyerap dana sebesar Rp 52,9 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak Januari hingga 15 Desember 2025. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan dana yang dikucurkan sudah 74,6 persen dari total anggaran Rp 71 triliun untuk tahun ini.

WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap dana sebesar Rp 52,9 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Januari hingga 15 Desember 2025. Dana yang dikucurkan sudah 74,6 persen dari total anggaran Rp 71 triliun untuk tahun ini.

“Saat ini penerimanya sudah 50,7 juta penerima dari 82,9 juta target, ini luar biasa memberi makan anak-anak kita,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita pada Kamis, 18 Desember 2025.

Suahasil mengatakan 50,7 juta penerima itu termasuk dari kalangan pelajar dan ibu hamil. Kemudian program andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dilaksanakan oleh 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Program MBG secara resmi dimulai pada 6 Januari 2025 dan berlangsung secara bertahap di berbagai daerah. Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi anggarannya per Juni lalu sebesar Rp 5 triliun dengan 5,6 juta penerima.

Selanjutnya realisasi anggaran pada Juli sebesar Rp 7,3 triliun dengan 7,6 juta penerima; pada Agustus sebesar Rp 10,7 triliun dengan 21,3 juta penerima; pada September sebesar Rp 19,7 triliun dengan 31,4 juta penerima; pada Oktober sebesar Rp 32,6 triliun dengan 39,7 juta penerima; dan pada November sebesar Rp 46,5 triliun dengan 43,8 juta penerima.

“Sudah menyerap 741.985 pekerja,” ujar Suahasil.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) merencanakan anggaran MBG dalam APBN 2026 sebesar Rp 335 triliun. Pengeluaran per hari sekitar Rp 1,2 triliun atau kurang lebih Rp 25 triliun per bulan jika mencapai 82,9 juta penerima manfaat. Harga per porsi makanan MBG rata-rata Rp 10 ribu dengan menu yang disediakan oleh SPPG berganti-ganti setiap hari.