MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli menolak menjawab pertanyaan awak media tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Oktober 2025 usai menyampaikan hasil kinerja kementeriannya selama setahun Prabowo-Gibran sejak Oktober tahun lalu hingga sekarang. Yassierli hanya menjawab kementeriannya sedang memantau. “Sedang kami monitor,” katanya di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.

Dalam kegiatan media briefing bertajuk “Refleksi Satu Tahun Asta Cita Bidang Ketenagakerjaan” di Kementerian Ketenagakerjaan, Yassierli justru meminta awak media menulis capaian baik pemerintah. “Yang baik-baik, ya,” ujar Menaker.

Pada semester I 2025, jumlah pemutusan hubungan kerja ada 42.385 orang meningkat 32,18 persen secara tahunan. Sekitar 60 persen PHK terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten.

Pada Juli 2025, Yassierli mengatakan terdapat industri yang pasarnya mengalami penurunan. Selain itu, ada pula industri yang telah mengubah bisnis modelnya. “Kemudian ada isu yang terkait hubungan internal industrial dan seterusnya,” kata Yassierli seperti dikutip dari Antara, Selasa, 22 Juli 2025.

Terkait dengan jumlah PHK, Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebelumnya memprediksi ada 280 ribu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Hingga April 2025, ada 24,36 ribu korban PHK. “Prediksi dan potensi korban PHK yang akan terjadi untuk tahun 2025 ada sekitar 280 ribu korban PHK,” kata Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri saat rapat dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 20 Mei 2025.

Zuhri mengatakan dewan pengawas telah meminta Direksi BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang menjadi korban PHK. Dia menambahkan Dewan Pengawas juga meminta direksi untuk menjemput bola dengan menambah kantor wilayah dan cabang. Selain dengan optimalisasi layanan digital, dewan pengawas juga meminta agar direksi membuat kanal alternatif pengajuan klaim bagi korban PHK terhadap Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendapatkan skor paling rendah sebagai menteri di sektor ekonomi dalam periode satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal itu berdasarkan survei Evaluasi Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis oleh Center of Economic and Law Studies (Celios).

“Kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi itu otomatis tidak bisa terlepas dari para kinerja menterinya. Di sektor ekonomi, peringkat pertama (skor paling rendah) itu diduduki oleh Dadan Hindayana,” ucap peneliti Celios Bakhrul Fikri dalam konferensi pers daring pada Ahad, 19 Oktober 2025.

Dalam survei tersebut, Dadan mendapatkan skor -67. Faktor utama dari skor rendah ini adalah implementasi program makan bergizi gratis, mulai dari tata kelola, transparansi penunjukkan mitra, hingga rentetan kasus keracunan massal.

Di posisi kedua sebagai menteri yang mendapatkan skor minus adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dengan skor -22. Kemudian di posisi ketiga ada Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko dengan skor -17.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapatkan nilai tertinggi di sektor ekonomi dengan skor 25. Kemudian disusul oleh CEO Danantara Rosan Roeslani dengan skor 9 dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan skor 7. Sebagai catatan, menteri yang telah di-reshuffle atau baru dilantik pada September 2025 tidak masuk dalam penilaian ini karena baru mulai menjabat.

Celios menggunakan dua pendekatan metodologi untuk mengambil data penelitian. Pertama, melalui survei expert judgement dengan melibatkan 120 jurnalis berasal dari 60 media nasional. Kemudian, survei ini juga dilengkapi dengan pendekatan kuantitatif untuk menyertakan perspektif masyarakat umum dengan melibatkan 1.338 responden yang tersebar secara nasional. Adapun data peringkat kinerja menteri didapatkan dari survei expert judgement.

Terkait dengan keterlibatan jurnalis sebagai responden survei, Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar mengatakan bahwa evaluasi kinerja akan jauh lebih tepat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman dan pemahaman mendalam tentang kinerja pemerintahan. “Dan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang kami lihat sangat powerful dan mengikuti day-to-day jalannya pemerintahan itu adalah para jurnalis,” ucap Media.

Dalam wawancara dengan Tempo di edisi 27 September 2025, Dadan memberi respons ihwal desakan mundur yang mencuat usai terjadi kasus keracunan masal. Dadan menilai desakan mundur itu sebagai hal yang wajar. Namun, Dadan menyatakan bahwa dirinya diangkat oleh Presiden Prabowo. “Bagi saya, selama Bapak Presiden masih percaya kepada saya untuk memimpin, saya akan tetap melaksanakannya,” kata dia kepada Tempo pada Kamis, 25 September 2025.

Tempo telah menghubungi Kepala BGN Dadan Hindayana untuk meminta tanggapan perihal survei Celios. Namun sampai berita ini ditulis, Dadan belum memberikan respons.

Yosea Arga Pramudita berkontribusi dalam penulisan artikel ini.