Kepala BGN Bilang Anggaran Rp 1 pun Harus Dipertanggungjawabkan

Menurut Dadan, BGN ada kemungkinan hanya bisa menyerap anggaran Rp 71 triliun ditambah Rp 28 triliun dana cadangan.

(Bisnis Tempo) 17/10/25 10:08 6635

KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklaim lembaganya selalu mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG). Pernyataan ini diucapkan Dadan sebagai tanggapan terhadap masukan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar BGN tidak sekadar menghabiskan anggaran.

Menurut Dadan, penyerapan anggaran sebenarnya hal mudah bagi BGN. Namun realisasi anggaran itu perlu dipertanggungjawabkan.

“Kami selalu mengatakan penyerapan anggaran Rp 1 pun harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, kami harus mempertanggungjawabkan penyerapan anggaran berbasis jumlah penerima manfaat,” ucap Dadan kepada wartawan di Hotel JS Luwansa, Kamis, 16 Oktober 2025.

Adapun tahun ini Badan Gizi Nasional mendapatkan pagu sebesar Rp 71 triliun dan dana cadangan Rp 100 triliun untuk menjalankan program MBG. Namun, menurut Dadan, BGN ada kemungkinan hanya bisa menyerap anggaran Rp 71 triliun ditambah Rp 28 triliun dana cadangan. Dengan demikian, sisa dana cadangan yang tidak digunakan itu dikembalikan.

Sementara itu, sampai 3 Oktober 2025, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran program MBG baru mencapai Rp 20,6 triliun atau 29 persen dari pagu anggaran. Menurut Dadan, penyerapan anggaran BGN identik dengan jumlah penerima manfaat. Adapun sampai Kamis, 16 Oktober 2025, penerima manfaat MBG telah mencapai 35,6 juta jiwa dari target 82,9 juta.

Dadan mengaku optimistis bisa mengejar target penerima manfaat 82,9 juta jiwa sampai akhir tahun ini. “Kami optimistis, ya. Kalaupun mungkin mentok-mentok (penerima manfaat) 70 juta, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang Rp 71 triliun,” ujarnya.

Dalam paparan di acara Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan berpendapat bahwa MBG merupakan program yang baik karena akan menciptakan simpul-simpul ekonomi baru. Dia menilai program MBG paling tidak harus dijalankan minimal 10 tahun, baru kemudian dievaluasi.

Luhut juga mengatakan dia sudah menyampaikan kepada Dadan agar memperbaiki data dan tata kelola MBG. “Ke depan ini tidak sekadar menghabiskan uang, tapi juga soal terbangun enggak itu ekosistemnya,” ucap Luhut kepada awak media di Hotel JS Luwansa, Kamis, 16 Oktober 2025.

#bgn #badan-gizi-nasional #makan-bergizi-gratis #mbg #serapan-anggaran

https://tempo.co/ekonomi/kepala-bgn-bilang-anggaran-rp-1-pun-harus-dipertanggungjawabkan-2080443